Ada Apa dengan Ekonomi ?

Hanya Blog UMY situs lain

UK 1 Perekonomian Indonesia

Posted by 20160430175 0 Comment

INDONESIAN ECONOMY

COMPETENCY EXAM 1

 

 

Questions:

Wajib

  1. How is the Economy condition of Indonesia in last 5 years? Please explain by using data! (20)
  2. In this 4th Industry revolution era, how is the opportunity of Indonesia to become developed country? (20)
  3. Please explain how does politics affect economic outcomes? Give examples! (20)
  4. Please give the data of your province budget! And explain! (20)

Pilih salah satu

  1. Explain types of currency system exchange and give the example! (20)

atau

  1. Explain the function of “APBN” in Indonesia and give the example! (20)

 

 

Good LUCK!


 

  1. Kondisi perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir

 

Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada dibawah 6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78 persen. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23 persen.

Data diatas dapat menunjukkan bagaimana menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada sector perdagangan,  disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomomi negara emerging market seperti China dan India yang mengakibatkan menurunnya term of trade Indonesia dan pada akhirnya menekan kinerja ekspor komoditas primer. Ditengah menguatnya permintaan domestic mendorong impor, pelemahan kinerja ekpsor ini menaikkan deficit transaksi berjalan. Di sector finansial, AS melakukan pengurangan stimulus moneter sehingga mengurangi likuiditas ke negara emerging market termasuk Indonesia. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sehingga secara fundamental nilai rupiah mengalami depresiasi yang kemudian semakin membesar oleh factor-faktor domestic. Depresiasi nilai rupiah ini mengakibatkan pemerintah melakukan potongan terhadap beban belanja untuk mengurangi deficit fiskal yaitu dengan cara kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan menaiknya harga BBM bersubsidi telah mendorong naiknya inflasi keseluruhan tahun 2013 menjadi 8,4% dari 4,3% di tahun 2012.

Tahun 2014

Tahun 2014 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata.

Data diatas menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 3,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 3,2% dari PDB., surplus transaksimodal dan finansial yang tinggi, volatilitas nilai tukar yang bergerak dalam tren menurun dan defisit fiscal yang terjaga.

Pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat serta harga komoditas global yang masih rendah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, seiring dengan persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dan imbal hasil yang tetap menarik, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang meningkat. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir 2014 meningkat menjadi 111,9 miliar dolar AS.

Depresiasi rupiah terhadap dolar AS terjadi pada triwulan IV 2014 dikarenakan kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia. Depresisi Terhadap dolar AS, rupiah secara point-to-point (ptp) melemah 1,7% (yoy) selama tahun 2014 ke level Rp12.385 per dolar AS.

Inflasi, yang hingga Oktober 2014 masih berada dalam kisaran sasarannya yaitu 4,19% (ytd), pada akhir 2014 tercatat sebesar 8,36% (yoy). Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh naiknya harga BBM bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestic pada akhir tahun 2014.

Di tengah belum optimalnya reformasi struktural, perlambatan ekonomi global dan kebijakan stabilisasi ekonomi mendorong melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2014. Perekonomian Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,0%, melambat dibandingkan dengan 5,6% pada tahun 2013 dan lebih rendah dibandingkan perkiraan pada awal tahun 2014 yaitu sebesar 5,5-5,9%. Dari eksternal menurunnya permintaan negara emerging market dan harga komoditas global, serta adanya pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi domestic, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang melambat sebagai akibat penghematan untuk stabilitas finansial.

Tahun 2015

Perekonomian Indonesia tahun 2015 mencatat kinerja yang positif. Hal tersebut ditandai oleh stabilitas makroekonomi yang semakin baik dan momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai bergulir. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar 4+1%, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, setelah sebelumnya berada dalam tren melambat, pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015 mulai menunjukkan peningkatan. Pencapaian kinerja positif tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan Bank

Indonesia dan Pemerintah untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Dari sisi global, tantangan bersumber dari melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melebarnya divergensi kebijakan di antara negara maju, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi tidak terlepas dari berbagai permasalahan struktural yang masih belum terselesaikan.

Ketidakpastian di pasa keungan global mengakibatkan nilai tukar rupiah d tahun 2015 mengalami depresiasi secara keseluruhan mencapai 10,2% (yoy). (BI)

Neraca pembayaran Indonesia di tahun 2015 mencatat deficit. Deficit transaksi berjalan selama tahun 2015 mengalami penurunan dari 3,1% PDB pada tahun 2014 menjadi 2,1% dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, menurunnya harga minyak mendorong perbaikan di neraca migas. Kedua, menurunnya impor nonmigas sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan ekspor

nonmigas. Ketiga, penyesuaian impor terhadap depresiasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, di neraca transaksi modal dan finansial (TMF), menurunnya aliran modal sebagai dampak dari ketidakpastian global menyebabkan terjadinya defisit di NPI untuk keseluruhan tahun 2015.

Tahun 2016

han ePertumbukonomi Indonesia pada 2016 meningkat dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% ditopang permintaan domestik, sedangkan kinerja ekspor riil belum kuat. Peran permintaan domestik yang dominan didorong stimulus fiskal melalui berbagai proyek infrastruktur terutama pada semester I 2016, serta dampak positif pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Belanja infrastruktur pada semester I 2016 berhasil menjadi penopang investasi, khususnya investasi bangunan, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi sampai triwulan III 2016.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka pada 2016 turun dari 6,2% pada 2015 menjadi menjadi 5,6%. Jumlah penduduk miskin juga turun yakni 11,2% dari total penduduk pada 2015 menjadi 10,7%. Berbagai perbaikan tersebut berdampak positif kepada menurunnya ketimpangan pendapatan tercermin dari penurunan rasio Gini dari 0,402 pada 2015 menjadi menjadi 0,397.

NPI 2016 mencatatsurplus sebesar 12,1 miliar dolar AS, dipengaruhi penurunan defisit transaksi berjalan (TB) dan kenaikan surplus transaksi modal finansial (TMF). Penurunan defisit TB dari 2,0% pada 2015 menjadi 1,8% PDB.

 

Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 secara gradualmembaik, meskipun dengan kecepatan pemulihan yang masih terbatas. PDB 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,07%,sedikit lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 5,03%. Peningkatan PDB terutama terlihat pada paruh kedua 2017, didorong oleh ekspor dan investasi. Ekspor meningkat cukup tinggi didorong momentum perbaikan ekonomi dunia. Peningkatan permintaan eksternal tersebut kemudian berkontribusi pada berkurangnya proses konsolidasi korporasi sehingga memberi ruang korporasi untuk melakukan ekspansi usaha. Investasi yang kuat juga didorong stimulus fiskal terutama pada paruh kedua 2017 seiring berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur. Dalam perkembangannya, peningkatan ekspor dan investasi tersebut belum optimal dalam mengakselerasi nilai tambah perekonomian domestik karena sebagian masih

dipenuhi dari impor.

Struktur pertumbuhan ekonomi pada 2017 terindikasi membaik, meskipun perbaikannya belum merata. Perbaikan struktur ekonomi tersebut tergambar pada peningkatan ekspor dan investasi. Ekspor masih banyak bertumpu pada komoditas, meski peningkatan ekspor mulai terlihat pada beberapa jenis produk manufaktur, seperti pada industri kimia dasar, kendaraan bermotor, serta besi dan baja. Demikian juga, investasi nonbangunan yang mulai meningkat masih ditopang oleh kegiatan usaha yang terkait dengan komoditas, yakni pertanian dan pertambangan, serta beberapa jenis industri manufaktur.

 

  1. the opportunity of Indonesia to become developed country in 4th industry era

Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia (Tjandrawinata, 2016).

Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktifitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian (uncertainty) global, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang.

Wolter mengidentifikasi tantangan industri 4.0 sebagai berikut; 1) masalah keamanan teknologi informasi; 2) keandalan dan stabilitas mesin produksi; 3) kurangnya keterampilan yang memadai; 4) keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan; dan 5) hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.

Pengangguran juga masih menjadi tantangan bahkan cenderung menjadi ancaman. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2017 sebesar 5,33% atau 7,01 juta jiwa dari total 131,55 juta orang angkatan kerja (Sumber: BPS 2017).

Permasalahan pengangguran dan daya saing sumber daya manusia menjadi tantangan yang nyata bagi Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia juga ditambah oleh tuntutan perusahaan dan industri. Bank Dunia (2017) melansir bahwa pasar kerja membutuhkan multi-skills lulusan yang ditempa oleh satuan dan sistem pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Indonesia juga diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-2040, yaitu penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non produktif. Jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa. Oleh sebab itu, banyaknya penduduk dengan usia produktif harus diikuti oleh peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja.

Dengan memilii bonus demografi yang berkualitas, maka mampu menjadi produsen dan memilik pasar yang luas di era digital ini.

 

  1. Bagaimana politik dapat mempengaruhi ekonomi?

Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem pembanguanan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati dan melaksanakan tujuan tersebut. Kancah dunia politik di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi bangsa ini. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan antara dunia politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau kerjasama dengan Dunia Internasional.

Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.

Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.

Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu

Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.

Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis.

Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.

 

  1. Please give the data of your province budget! And explain!

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

 

Kode Rekening Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN 24.413.659.858.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.994.933.643.000
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Pendapatan Pajak Daerah 10.840.111.435.000
Hasil Retribusi Daerah 105.103.744.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 449.098.025.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.600.620.439.000
4.2 DANA PERIMBANGAN 11.363.269.415.000
4.2.1

4.2.2

4.2.3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 954.366.898.000
Dana Alokasi Umum 3.652.586.431.000
Dana Alokasi Khusus 6.756.316.086.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 55.456.800.000
4.3.1 Pendapatan Hibah 21.956.800.000
4.3.7 Dana Insentif Daerah 33.500.000.000
5 BELANJA 24.993.659.858.000
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.253.540.993.000
5.1.1 Belanja Pegawai 6.021.320.139.000
5.1.4 Belanja Hibah 5.619.493.523.000
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4.589.057.727.000
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.955.377.604.000
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000
5.2 BELANJA LANGSUNG 6.740.118.865.000
5.2.1 Belanja Pegawai 788.247.128.000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.089.585.028.000
5.2.3 Belanja Modal 1.862.286.709.000
  SURPLUS / (DEFISIT) (580.000.000.000)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 580.000.000.000
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 650.000.000.000
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 300.000.000.000
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 350.000.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 70.000.000.000
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 70.000.000.000
  PEMBIAYAAN NETTO 580.000.000.000
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0

 

 

Dari data di atas bisa di simpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Jawa Tengah sebesar 24.413.659.858.000 yang di peroleh dari :

 

  1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : 12.994.933.643.000

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

  • Pendapatan Pajak Daerah : 840.111.435.000
  • Hasil Retribusi Daerah : 103.744.000
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : 098.025.000
  • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : 600.620.439.000
  1. DANA PERIMBANGAN : 363.269.415.000

       Dana Perimbang meliputi :

  • Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak : 366.898.000
  • Dana Alokasi Umum : 652.586.431.000
  • Dana Alokasi Khusus : 756.316.086.000
  1. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH : 456.800.000

Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :

  • Pendapatan Hibah : 956.800.000
  • Dana Insentif Daerah : 500.000.000

 

Sedangkan untuk anggaran Belanja Jawa Tengah sendiri sebesar : 24.993.659.858.000 yang di peroleh dari :

 

  1. BELANJA TIDAK LANGSUNG : 253.540.993.000

Belanja Langsung meliputi :

  • Belanja Pegawai : 021.320.139.000
  • Belanja Hibah : 619.493.523.000
  • Belanja Bantuan Sosial : 292.000.000
  • Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa : 589.057.727.000
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa : 955.377.604.000
  • Belanjda Tak Terduga : 000.000.000
  1. BELANJA LANGSUNG : 740.118.865.000

Belanja Langsung meliputi :

  • Belanja Pegawai : 247.128.000
  • Belanja Barang dan Jasa : 089.585.028.000
  • Belanja Modal : 862.286.709.000

 

Dari data pendapan dan belanja tersebut kemudian bisa di simpulkan bahwa anggaran daerah Jawa Tengah mempunyai defisit anggaran sebesar 580.000.000.000 yang di peroleh dari Pendapatan dikurangi dengan Belanja.

 

Dan anggaran Pembiyayaan daerah sebesar : 580.000.000.000, yang di peroleh dari sisa penerimaan pembiayaan daerah di kurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah :

  1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH : 000.000.000

Penerimaan Pmebiayaan Daerah meliputi :

  • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya : 000.000.000
  • Pencairan Dana Cadangan : 35000.000.000
  1. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH : 000.000.000

Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : 70.000.000.000

 

  1. Fungsu APBN dan contohnya
  2. Explain the function of “APBN” in Indonesia and give the example!

 

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

  • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  • Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
  • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahnegara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
  • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
  • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

 

Contohnya adalah pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk digunakan pembangunan infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, untuk dana desa, dan lain-lain.

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430175


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

UK 1 Perekonomian In

INDONESIAN ECONOMY COMPETENCY EXAM 1     Questions: Wajib How is the Economy condition of ...

UK 2 Bibliography

Karimi, Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh. “Pengaruh PAD Tenaga ...

Tugas Resume

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai realisasi ...