INDONESIA DALAM “KUBANGAN” KARTEL PANGAN

Sejak dahulu kala Indonesia dimata dunia dikenal sebagai Negara agraris karena hampir sebagian penduduk Indonesia merupakan petani. Sektor pertanian begitu maju pesat sehingga berimbas pada kemandirian pangan

nasional serta pembangunan perekonomian bangsa ini. Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan negara produsen produk pertanian ke-10 terbesar di dunia. Sektor pertaniannya memberikan kontribusi sebesar 15 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 38% terhadap lapangan kerja (OECD,2012). Kejayaan pertanian bangsa ini pada era Orde Baru tahun 1980-an yang sukses mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus menjadi “macan Asia” dalam hal kemandirian pangan.

Kemajuan pertanian dalam suatu negara menjadi ruhnya ketersediaan pangan di dalam rantai pangan dalam sebuah negara. Kecukupan pangan berdampak baik dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya terutama pemenuhan hak pangan oleh negara bagi rakyatnya. Disamping itu juga, Pertanian menjadi tulang punggung bagi sebuah negara dalam menciptakan ketahanan pangan serta menjaga stabilitas pangan nasional. Namun, belakangan ini kondisi pertanian Indonesia sangat memprihatinkan karena terjadi kelesuan elit politik dalam mendukung kemajuan pertanian di negeri ini. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan-kebijakan politik yang sama sekali tidak berpihak kepada pengembangan pertanian dan keadilan bagi para petani.

Pertanian sebagai penyangga pangan nasional saat ini menghadapi suatu permasalahan yang krusial sehingga sangat berdampak buruk bagi stabilitas pangan dalam negeri. Selepas Orde baru, liberalisasi pertanian begitu terasa dengan semakin menjamurnya konversi lahan pertanian rakyat menjadi lahan perkebunan yang dimiliki para pemilik modal.  Liberalisasi pertanian tidak hanya semakin menyempitnya luasan lahan pertanian rakyat tetapi juga berimbas pada semakin jauhnya Indonesia dalam mencapai kedaulatan pangan.

Disematnya Indonesia sebagai negara agraris seharusnya perlu ditanyakan kapasitasnya saat ini. Kebutuhan – kebutuhan pokok hampir sebagian besar diimpor dari berbagai negara. Beras diimpor dari Thailand dan Vietnam, daging dari negara Australia, impor jagung dari Indonesia. Lantas apa yang benar-benar dituai dari tanah negeri ini?

Kuatnya arus perdagangan kawasan maupun internasional tidak hanya mempengaruhi stabilitas harga pangan dunia. Tetapi juga menyebabkan terjadi penguasaan sepenuhnya oleh suatu negara terhadap produk-produk pangan secara global. Tak ayal, negara yang memiliki penguasaan pangan secara global memiliki kemampuan kuat dalam memainkan pembagian pasar (market sharing) dan penetapan harga (price fixing). Monopoli pasar oleh suatu kekuatan dapat menimbulkan sebuah kegiatan kartel yang identic dengan sebuah kegiatan akumuluasi keuntungan satu pihak.

Dalam literatur, kartel didefinisikan sebagai perjanjian pengaturan antara pelaku usaha dalam pasar yang sama dengan tujuan untuk memaksimalkan tingkat keuntungan. Pelaku usaha sering menempuh strategi pembentukan kartel dengan tujuan merespon adanya perang harga (price wars) dan ketidakstabilan pasar, mempertahankan harga dan tingkat keuntungan tinggi, serta mempertahankan eksistensi pelaku usaha di pasar. Bila kartel tersebut bergerak dalam bidang pengadaan pangan, maka kartel tersebut dikenal dengan sebutan kartel pangan.

Inilah yang harus disadari oleh pemerintah dimana Indonesia sebenarnya adalah “boneka kartel” negara adidaya pangan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hampir setiap kebutuhan fundamental negeri ini sudah dikuasai oleh pihak asing dengan persentase diatas 50%. Menurut, pengamat ekonomi  pertanian UGM, Prof. Dr. Moch. Maksum Machfoedz, dimana sembilan komoditas pangan nasional hampir semuanya impor. Disebutkan bahwa komoditas gandum dan terigu masih impor 100%, bawang putih 90%, susu 70%, daging sapi 36%, bibit ayam ras 100%, kedelai 65%, gula 40%, jagung 10%, dan garam 70%. Kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika).

Kartel pangan telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian bangsa ini. Kartel pada sektor pangan dapat mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri sehingga menyebabkan ketergantungan terus-menerus Indonesia terhadap negara pemasok pangan. Disamping itu juga, praktek kartel pangan berakibat pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola sumber pangan nasional. Target swasembada pangan berkala pada 2014 akan jadi isapan jempol belaka. Tak pelak, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.

Sudah saatnya Indonesia harus lepas dari imperialisme pangan yang terus berkelanjutan ini. Pemerintah harus membuka mata untuk mereduksi bangsa ini terhadap sikap ketergantungan pangan dengan negara lain. Ketergantungan ini menyebabkan bangsa ini tidak memiliki kepercayaan kolektif bahwa negara ini mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Banyak cara yang dapat dilakukan agar Indonesia terlepas dari permainan kartel pangan antara lain;meningkatkan ekstensifikasi dengan cara pembukaan lahan guna meningkatkan produksi tanaman pangan, pembenahan administrasi perdagangan dalam dan luar negeri khusunya faktor logistik yang menunjang ketahanan pasokan pada saat terjadi gagal panen.  Disamping itu juga harmonisasi implementasi Peraturan dan Undang-Undang antar kementerian lembaga/ legislatif dan antara pusat/daerah sangat di perlukan dalam konteks sinergitas program Kementerian/ Lembaga dalam mengembangkan pertanian dalam arti luas (mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan). Penambahan alokasi anggaran

APBD untuk pembangunan sektor pertanian harus ditingkatkan guna pembangunan infrastruktur pertanian, sarana penunjang produksi pertanian serta jaminan sosial para petani.

Sudah saatnya Indonesia harus mengembalikan pertanian sebagai identitas dan mobilitas bangsa ini. Jaminan kedaulatan pangan sebagai syarat mutlak untuk meningkat taraf kesejahteraan rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan gizi guna terwujudnya Indonesia cerdas seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan terlepas dari sikap bergantung dari negara lain dalam pemenuhan pangan dalam negeri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Lewat ke baris perkakas