Ironi Pengangguran Intelektual dan Entrepreneurship

Permasalahan pengangguran di Indonesia merupakan permasalahan kronis yang belum kunjung terselesaikan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pengangguran dari berbagai golongan dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang diciptakan. Lulusan sarjana pendidikan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta pun tak luput dari permasalahan pengangguran. Fenomena sulitnya lulusan sarjana mendapatkan pekerjaan bukanlah sesuatu hal baru di negeri ini. Ironisnya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang belum tentu menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan latar belakang.pendidikan. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) persentase penangguran terbuka  pendidikan sarjana hanya sekitar 4,94 juta orang (4,31%). Data tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,39%.

Tidak seimbangnya jumlah lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang tersedia disebabkan beberapa hal mendasar. Sistem pembelajaran yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi saat ini lebih berorientasi mencetak pencari kerja dibandigkan dengan pencipta lapangan pekerjaan. Muatan kurikulum yang digunakan pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dengan harapan agar lulusan cepat mendapatkan pekerjaan. Padahal kebutuhan pasar kerja bersifat relatif sehingga apabila kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar akan senantiasa mengalami perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan kurikulum yang tidak menentu mengakibatkan komponen pendidikan kebingungan, termasuk mahasiswa sebagai obyek implementasi.

Kondisi menumpuknya pengangguran intelektual juga disebabkan masih rendahnya kualitas produk pendidikan (baca:sarjana) dalam memenuhi ekspektasi dunia kerja. Tuntutan dunia kerja saat ini tidak hanya mengedepankan kemampuan akademis lulusan, tetapi juga melihat keterampilan dan soft skill yang dimiliki setiap lulusan. Masalahnya, tidak semua lulusan memiliki keterampilan dalam diri mereka seperti yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Alhasilnya, ketidaksesuaian kualitas lulusan dengan relevansi dunia kerja menyebabkan kesulitan dalam memasuki dunia kerja dan pada akhirnya masuk dalam lumbung pengangguran terdidik.

Ganjalan Moratorium PNS

Harapan terbesar bagi lulusan sarjana setelah selesai menempuh pendidikan adalah berlomba-lomba menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai aparatur pemerintahan. Jaminan tunjangan hidup dan pensiunan menjadi alasan kuat mengapa para lulusan sarjana saling sikut mendapatkan posisi yang ditawarkan meskipun peminatnya melebihi porsi yang ditentukan. Namun, seiring dengan dikeluarkannya Moratorium CPNS tentang penutupan penerimaan CPNS untuk lima tahun kedepan membuat para pencari kerja harus gigit jari dan luntang lantung mencari lapangan pekerjaan lainnya. Sedangkan seperti kita ketahui,  penyediaan lapangan pekerjaan diluar lowongan CPNS masih sangat minim. Akhirnya, para lulusan dihadapkan pada dua pilihan, memutar otak lebih keras agar tetap mendapatkan pekerjaan dan menjaga status sosial sebagai insan terdidik secara akademis atau mendonorkan diri sebagai pengangguran intelektual secara tidak langsung.

Entrepreneurship Sebagai Jalan Keluar

Menanggapi fenomena pengangguran intelektual diatas dengan segenap faktor penyebab yang begitu kompleks, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh komponen pendidikan. Pertama, mengarahkan kurikulum pendidikan yang diterapkan untuk menciptakan wirausaha sebanyak mungkin sehingga lapangan pekerjaan baru semakin tumbuh. Pengusaha kondang Indonesia, Ciputra, dalam suatu kesempatan pernah mengatakan bahwa akar dari pengangguran dan kemiskinan di Indonesia bukan karena minimnya akses pendidikan, melainkan karena sistem pendidikan tinggi di negeri ini tidak mengajarkan dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship dengan baik. Entrepreneurship merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya (Wijaya, 2007) Saat ini, jumlah total pengusaha Indonesia sekitar 3 juta atau 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Jepang dan China (8%), Singapura (10%), dan Amerika (15%). Padahal suatu negara dapat dikatakan makmur apabila jumlah pengusaha mencapai 2% dari jumlah penduduknya.

Kedua, moratorium PNS sebenarnya memberikan dampak positif bagi para lulusan sarjana agar tidak selalu memprioritaskan diri menjadi abdi negara dan dapat menjadi mandiri, kreatif dan inovatif. Namun disatu sisi menjadi bumerang bagi pemerintah apabila tidak mempersiapkan langkah antisipasi dan alternatif. Pemerintah harus berani menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui jalinan kerja sama dengan perusahaan swasta maupun stakeholder pemerintah lainnya agar serapan tenaga kerja terpakai cukup memadai. Disamping itu juga penggalakan program kewirausahaan oleh pemerintah harus diikuti dengan pembenahan faktor penunjang. Pemerintah mampu memfasilitasi akses permodalan dan membangun suasana bisnis yang kompetitif dan kondusif bagi para entrepeneur muda sehingga memberi rasa aman dan gairah yang kuat untuk berwirausaha. Ajang-ajang kompetisi kewirausahaan skala nasional harus ditingkatkan agar memberikan suasana bisnis yang lebih berwarna,dan kompetitif, menumbuhkan ide inisiatif, kreatif dan lebih inovatif dalam bisnis, serta sebagai bentuk prestise bagi para pengusaha muda.

Ketiga, melakukan revolusi karakter bagi para peserta didik sewaktu menempuh masa pendidikan. Revolusi karakter mengacu kepada menumbuhkan semangat, optimisme, dan pola pikir untuk mendorong mahasiswa menjadi entrepreneur potensial selepas masa pendidikan. Bagi pelaksana pendidikan (perguruan tinggi) dorongan motivasi untuk menjadi entrepreneur bagi para mahasiswa tidak hanya sebatas memasukkan nilai nilai kewirausahaan dalam bentuk mata kuliah maupun kegiatan – kegiatan seremonial seperti kuliah umum, seminar, dan pameran kewirausahaan. Implementasi kewirausahaan harus bersifat aplikatif oleh pelaksana pendidikan seperti mengadakan kompetisi kewirausahaan secara berkala dengan ganjaran bantuan modal. Kompetisi kewirausahaan cukup efektif dalam menumbuhkembangkan semangat mahasiswa untuk berwirausaha serta menjadi modal dan pengalaman tersendiri apabila ingin melanjutkan karir sebagai pengusaha selepas meninggalkan bangku kuliah.

Masalah pengangguran secara umum bukan semata-mata menjadi  tanggung jawab pemerintah maupun komponen pendidikan semata. Diperlukan sinergitas seluruh komponen negeri ini (pemerintah dan stakeholder, instansi pendidikan, perusahaan swasta, dan masyarakat) untuk mengentaskan permasalahan klasik ini. Menjadi ironis sekali apabila generasi negeri ini terjebak dalam ketidakpastian dan ketiadaan harapan mengubah nasibnya sendiri. Sesungguhnya, aset terbesar bangsa ini adalah para generasi muda yang kuat, tangguh,  kreatif, mandiri, kompeten, dan selalu berpikir kedepan (visioner) sebagai penerus singgasana kekuasaan negeri ini. Bukan tak mungkin suatu saat Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara yang kuat, mandiri, berdaulat dan menjadi panutan bagi negara lain. Akhirul kalam, semoga kedepannya fenomena pengangguran intelektual tidak lagi menjadi noda hitam yang terus membekas. Harapan kita semua adalah mencetak sebanyak mungkin kaum intelektual berjiwa entrepreneur ,produktif, kreatif, dan mandiri yang mampu memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dapat terangkat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Lewat ke baris perkakas