mahasiswa ilmu ekonomi2016

cintailah produk produk indonesia

annotated bibliography (uk2)

Posted by 20160430169 0 Comment

DAMPAK OTONOMI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Oleh :Nurhemi
Guruh Suryani
Penulis menulis jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Metode estimasi panel diaplikasikan pada data 26 propinsi selang kurun 1990-2011, yang dibagi kedalam tiga interval yakni jangka panjang 1990-2011, sebelum desentralisasi 1990-2000 dan sesudah desentralisasi 2001-2011. Hasil estimasi pada data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan (diwakili dengan Derajat Desentralisasi Fiskal) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada sub sampel masing-masing wilayah, pengaruh positif dari pendapatan per kapita terhadap pertumbuhan hanya terbukti pada wilayah Jawa dan Bali dan hanya berlaku dalam periode observasi panjang (1990-2011). Dari jurnal ini ditemukan Temuan yang menggiring pada kesimpulan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak konskusif untuk kasus desentralisasi di Indonesia. , maka jurnal yang dibuat ini menghasilkan beberapa temuan otonomi keuangan daerah yang direpresentasikan dalam bentuk Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), untuk nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa setelah desentralisasi fiskal. Ini berarti kemandirian dalam pengeluaran fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi propinsi yang bersangkutan. Kondisi ini sesuai dengan Hukum Wagner yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada sub sampel untuk masingmasing wilayah, pengaruh positif dari pendapatan per kapita terhadap pertumbuhan hanya terbukti pada wilayah Jawa dan Bali dan hanya berlaku dalam periode observasi panjang (1990-2011).
Padahal Tujuan desentralisasi fiskal itu sendiri bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahaan masyarakat secara umum, (Simanjuntak, 2002). Argumen ini tidak terlepas dari keyaninan bahwa pembangunan tidak dapat tercapai dengan hanya melalui mekanisme pasar, malainkan memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan anggarannya. Desentralisasi fiskal dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Hipotesis ini memberikan indikasi bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisensi ekonomi dalam penyediaan barang pada tingkat lokal. Terdapat beberapa penelitian empiris yang mendukung argumen perlunya desentralisasi fiskal; antara lain untuk mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya publik (Oates, 1972). Desentralisasi fiskal akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi dalam sektor publik, dan memotong defisit anggaran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bird, 1993; Bahl, Linn, 1992; Gramlich, 1993; dan Oates, 1993).

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2013
Supriyadi, Armandelis dan Selamet Rahmadi (Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi)
Dapat diketahui didalam jurnal yang ditulis oleh penulis bahwa Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods/public service). Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah : a.Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah. b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.Dari hal trsebut, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, dan pembanguan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif.
Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 46 – 58,
Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization
Oleh : Hadi Sasana
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241

beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah diterapkan di Indonesia selama hampir satu dekade, daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan jumlah penduduk, terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, transfer dana, dan pengaruh populasi berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat.dijurnal ini penulis menyampaikan bahwa Tingkat ketergantungan daerah masih tinggi akan pemerintah pusat itu sendiri ,seperti di jawa barat dilihat bahwa nilai total belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten/kota mengalami kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya rasio PAD terhadap total belanja cenderung menurun. Tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, sekaligus menjadi tekanan dalam pengumpulan PAD di daerah. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini mungkin bisa Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah. salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (revenue) dan atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani 2009). Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas Vol. 18 No. 1, Maret 2011 Jurnal Bisnis dan Ekonomi 49 pengeluarannya sendiri

ADA APA DENGAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
Oleh : Muhammad Kadaf
(Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda)
Dengan mengkomparasikan desentralisasi fiskal pada konsep teori dan praktik di Indonesia penulis menyimpulkan bahwa Desentralisasi di Indonesia cenderung kepada desentralisasi pengeluaran dimana pemerintah daerah diberi tanggung jawab berlebih pada pengeluaran (Brodjonegoro, 2002; Fane, 2003; Lewis, 2003). Desentralisasi fiskal di Indonesia tidak pada desentralisasi pada sisi pendapatan, kewenangan pajak pemerintah pusat masih sangat sentralistik. Ini disebabkan pemerintah pusat masih menguasai pajak dengan basis yang besar. Pemerintah Propinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah (dekonsentrasi) menguasai basis pajak yang besar pula.Pajak yang dikelola pemerintah daerah kabupaten dan kota saat in adalah pajak yang relatif kecil dan belum memberikan kontibusi berarti pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disini dapat dikatakan bahwa Desentralisasi fiskal bukanlah momen untuk berbagi lahan, tetapi berbagi beban untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal harus dikembalikan pada sandaran filosofinya dengan tetap mengaspirasi keutuhan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterkaitan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Hutang Daerah Otonom Di Propinsi Jawa Tengah
Oleh INDRA WIJAYA HADI SASANA (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro)

Didalam jurnal tersbut penulis menerangkan bahwa Keterbatasan sumber pembiayaan bagi daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pemerintah pusat, untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan untuk memperoleh hutang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam era desentralisasi fiskal pembiayaan dari sumber pinjaman daerah adalah salah satu pos pembiayaan yang belum dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Sejak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, hanya terdapat beberapa kabupaten atau kota saja yang memanfaatkan pinjaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya. Hal itu antara lain karenakan ada beberapa syarat khusus yang diberlakukan jika suatu daerah akan melakukan pinjaman. . Dilihat dari potensi hutang jangka pendeknya, semua daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas yang sangat besar tetapi belum semua daerah otonom memanfaatkan potensi berhutang. Kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah otonom pada tahun 2001 sampai dengan 2006 masih sangat rendah, walaupun potensi pinjaman jangka pendeknya relatif besar. Masyarakat diharapkan lebih berperan dalam penentuan proyek-proyek yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman. Pemanfaatan pinjaman difokuskan pada proyek yang memberikan benefit sosial jangka pendek dan panjang, terutama proyek infrastruktur. daerah otonom memanfaatkan potensi berhutang. Kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah otonom pada tahun 2001 sampai dengan 2006 masih sangat rendah, walaupun potensi pinjaman jangka pendeknya relatif besar. Masyarakat diharapkan lebih berperan dalam penentuan proyek-proyek yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman. Pemanfaatan pinjaman difokuskan pada proyek yang memberikan benefit sosial jangka pendek dan panjang, terutama proyek infrastruktur.

Daftar pustaka

https://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/asetwm/article/…/45/39
https://bi.go.id
unisbank.ac.id
https://online-journal.unja.ac.id/index.php
karyailmiah.polnes.ac.id/Download-PDF/EKSIS-VOL.07-NO.2-AGUSTUS-2011/NO-%20019%20-%20kadafi%20-%20ADA%20APA%20DENGAN%20DESENTRALISASI%20FISKAL%20DI%20INDONESIA.pdf ada apa dengan desentralisasi fiskal

Categories: ekonomi publik

PROFIL AKU

20160430169


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

uk 1 ekonomi publik

ekononomi publik (20160430169)

annotated bibliograp

DAMPAK OTONOMI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Oleh :Nurhemi Guruh Suryani Penulis ...

perekonomian indones

dreams (expectations) after finish this semester 1- Menjadi pribadi yang berguna bagi ...

UK 1 PEREKONOMIAN IN

1. How is the Economy condition of Indonesia in last 5 ...