BAB I. NAMA DAN TEMPAT  KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Koperasi ini bernama “Koperasi Serba Usaha Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Artha Ummat“ dengan nama singkat KSUS BMT BINARU selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
  2. Koperasi ini berkedudukan di
    • Jalan : Jl. Asemgede Komplek Ruko Kelapa Krangkungan No. 22
    • Padukuhan : Krangkungan
    • Desa : Condong Catur
    • Kecamatan : Depok
    • Kabupaten : Sleman
    • Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Koperasi ini termasuk dalam kelompok Koperasi Aneka Usaha.

BAB II. LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan azas kekeluargaan

Pasal 3

  1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu :
    • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
    • Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
    • Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
    • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
    • Kemandirian.
    • Melaksanakan pendidikan perkoperasian.
    • Kerjasama antar koperasi
  2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III. TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan koperasi adalah untuk :

  1. Meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup  anggota  pada khususnya dan  masyarakat daerah kerja pada umumnya dengan pola, sistem dan konsep Syariat Islam.
  2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
  3. Mengembangkan kegiatan amal jariyah (zakat, infak, shodaqoh) untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin.

Pasal 5

  1. Untuk  mencapai   tujuan  sebagaimana dimaksud  pasal 4,  maka  Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagi berikut :
    • Simpan-Pinjam Syari’ah.
    • Perdagangan.
    • Jasa.
  2. Kegiatan unit usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi maupun calon anggota koperasi.
  3. Pengelolaan unit simpan pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
  4. Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
  5. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota, diluar simpan-pinjam syari’ah.
  6. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain  di dalam wilayah kerja Kabupaten Sleman, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
  7. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
  8. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (bussiness plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV. KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan Koperasi dengan mengedepankan kepentingan Koperasi di atas kepentingan pribadi.
  4. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
  5. Telah melunasi  simpanan  pokok  sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya diatur dalam anggaran rumah tangga.
  6. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah  Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
  7. Pengajuan calon anggota harus mendapat persetujuan dari pengurus dan rapat anggota.

Pasal 7

  1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pasal (6) telah dipenuhi, yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;
  2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para pendiri;
  3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun;
  4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa;
  5. Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau WNI bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota;
  6. Tata cara penerimaan anggota sebagimana dimaksud ayat (4) di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

  1. memperoleh pelayanan dari koperasi;
  2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
  3. memiliki hak suara yang sama;
  4. memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas;
  5. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
  6. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

  1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota.
  2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi.
  3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.
  4. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 10

  1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak :
    • memperoleh pelayanan dari Koperasi;
    • menghadiri Rapat Anggota;
    • mengajukan saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
    • memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.
  2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :
    • membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota;
    • berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
    • mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
    • memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 11

  1. Bagi mereka yang meskipun telah melunasi simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan adaministratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana di atur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota;
  2. Calon anggota memiliki hak :
    • memperoleh pelayanan dari Koperasi
    • dapat menghadiri Rapat Anggota;
    • dapat mengajukan saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
  3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
    • membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
    • berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
    • mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
    • memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 12

  1. Keanggotaan berakhir apabila :
    • Anggota tersebut meninggal dunia.
    • Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.
    • Berhenti atas permintaan sendiri atau
    • Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
  2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota.
  3. Simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB V. RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
  2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
    • Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan AD/ART;
    • Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi;
    • Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
    • Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
    • Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
    • Pembagian sisa hasil usaha
    • Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
  3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
  4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 14

  1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Dalam hal dilakukan pemunguan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
  4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
  5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
  6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
  7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Anggota, dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
  8. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 16

  1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.
  2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi atau oleh pimpinan sidang dan sekretaris sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;
  3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dan dipilih dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan koperasi;
  4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh  Pimpinan dan Sekretair Rapat;
  5. Berita acara Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga;
  6. Penandatanganan sebagaiman dimaksud ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 17

Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :

  1. Rapat Anggota Tahunan ( RAT )
  2. Rapat Anggota Khusus ( RAK )
  3. Rapat Anggota Luar Biasa ( RALB )

Pasal 18

  1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.
  2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua diadakan pemanggilan kembali kedua kali.
  3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas quorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

  1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku,.
  2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
    • Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.
    • Neraca dan penjelasannya.
    • Perhitungan hasil usaha dan penjelasannya.
    • Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
    • Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus.

Pasal 20

  1. Rapat Anggota Khusus untuk membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/ anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
  2. Apabila Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada ayat (1) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti efisiensi maka :
    • Pembahasan RK dan RAPBK dapat dilaksanakan bersamaan dengan RAT dengan acara tersendiri, paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun buku.
    • Selama RK dan RAPBK belum disyahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada RK dan RAPBK tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan;
    • Pengaturan selanjutnya diaturdalam ART dan atau Peraturan Khusus.
  3. Ketentuan quorum Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimksud ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17.

Pasal 21

  1. Rapat Angota Khusus untuk Mengubah Anggaran Dasar dan ART Koperasi dilaksanakan dengan ketentuan :
    • harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah angota;
    • keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
  2. Rapat Anggota Khusus untuk membubarkan, penggabungan, peleburan dan pembagian Koperasi dilaksanakan dengan ketentuan :
    • harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota.
    • keputusannya harus disetujui oleh ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Rapat Anggota Khusus untuk pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota.
  4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam dalam ART dan atau ketentuan khusus.

Pasal 22

  1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan Rapat Anggota seperti diatur pada pasal 18 diatas.
  2. RALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diadakan apabila:
    • Ada permintaan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota, atau
    • Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas, atau
    • Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan RA, atau
    • Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan RA sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) dan RA khusus seperti pada pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (3) diatas.
  3. RALB sah dan keputusa mengikat seluruh anggota, apabila :
    • harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
    • Untuk maksud pada ayat (2) huruf d di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Ketentuan dan pengatuaran selanjutnya diatur didalam ART

BAB VI. PENGURUS

Pasal 23

  1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
  2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus, sebagai berikut :
    • Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal, dan berdedikasi terhadap Koperasi.
    • Pendidikan minimal SLTA.
    • Umur maksimal 65 tahun.
    • Mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
    • Sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 5 (dua) tahun
    • Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga
    • Belum pernah terbukti melakukan tindakan pidana kriminal, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam ART;
    • Telah mengikuti pendidikan perkoperasian.
  3. Ketentuan pada ayat (2) huruf e dan h pada pasal ini dikecualikan pada saat pendirian Koperasi.
  4. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
  5. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
  6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi.
  7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucap sumpah di depan Rapat Anggota.
  8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

  1. Jumlah pengurus sedikitnya 3 ( tiga) orang dan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang.
  2. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
    • Ketua.
    • Sekretaris.
    • Bendahara.
  3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
  4. Pengurus dapat mengangkat Direksi atau Manager yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi;
  5. Apabila koperasi belum mampu mengangkat Direksi/ Manager, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai direksi/ Manager Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus;
  6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Tugas dan Kewajiban pengurus adalah:

  1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi
  2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi
  3. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
  4. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
  5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
  6. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus dengan ketentuan apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis
  7. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
  8. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
  9. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
  10. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
  11. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
    • jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa orang   Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
    • jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi
  12. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;
  13. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;
  14. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
  15. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi
  16. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.

Pasal 26

Pengurus mempunyai hak :

  1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Naggota;
  2. mengangkat dan meberhentikan Direksi/ Manager dan Karyawan Koperasi
  3. membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun dilaur negeri sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
  4. melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Kopersi;
  5. meminta laporan dari Direksi/ Manager secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 27

  1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
    • melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi.
    • tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Anggota.
    • sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya.
    • melakukan dan terlibat dalam tindakan pidana lain terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh Pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
    • menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
    • mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
  3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabakan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII. PENGAWAS

Pasal 28

  1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
  2. Syarat-syarat untuk menjadi pengawas adalah:
    • Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
    • mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi.
    • Pendidikan minimal SLTA.
    • Umur maksimal 65 tahun
    • Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;
    • Telah mengikuti pendidikan perkoperasian
  3. Ketentuan pada ayat (2) huruf c dan e pada pasal ini dikecualikan pada saat pendirian Koperasi.
  4. Pengawas dipilih untuk masa jabatan  4 (empat) tahun;
  5. Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (orang).
  6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah di depan Rapat Anggota;
  7. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam ART.

Pasal 29

  1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Direksi/ Manager yang sudah profesional, maka Pengawas dapat diadakan secara tetap atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota;
  2. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka ditentukan :
    • Pengangkatan Direksi/ Manager tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota;
    • Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak ikut campur tangan ke dalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangna yang dijalankan oleh Koperasi.
  3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan non Keuangan oleh tenaga ahli di bidang tersebut atas permmintaan Pengurus.
  4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 30

Hak dan kewajiban Pengawas adalah :

  1. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
  2. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
  3. mendapat segala keterangan yang diperlukan;
  4. memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus;
  5. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
  6. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.
  7. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota

Pasal 31

  1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.
  2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 32

  1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
    • melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;
    • Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta ketentuan pelaksanaannya, AD, ART dan keputusan Rapat Anggota.
    • Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya;
    • Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :
    • Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain.
    • Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.
  3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah pengganti yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas lain.

BAB VIII. PENGELOLAAN USAHA

Pasal 33

  1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/ Manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;
  2. Pengurus dapat secara langsung melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional;
  3. Pengangkatan seperti tersebut diatas pada ayat (1) dan (2) di atas setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
  4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/ Manager adalah :
    • Beragama Islam dan Pendidikan Minimal D III.
    • mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam usaha Koperasi;
    • mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;
    • tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.
    • Memiliki moral dan akhlak yang baik;
    • Tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda dengan pengurus;
    • Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/ Manager bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 34

Tugas dan kewajiban Direksi/ Manager adalah :

  1. melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;
  2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan Usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan;
  3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang pelaksanaannya;
  4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Naggota, Kontrak Kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;
  5. menanggung kerugian usaha Koperasi akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.
  6. Sebelum menandatangani kontrak kerja, Dereksi/ Manager harus menyerahkan jaminan yang akan diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 35

Hak dan wewenang Direksi/Manager :

  1. menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Direksi/ Manager;
  2. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;
  3. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;
  4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan  usaha.

Pasal 36

  1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota;
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang diatur lebih lanjut dalam ART, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

BAB IX. P E N A S E H A T

Pasal 37

  1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota;
  2. Penasehat memberi saran/ anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta mupun tidak diminta;
  3. Penasehat berhak menerima penghasilan/ imbalan/ jasa sesuai dengna keputusan Rapat Anggota.

BAB X. PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 38

  1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup;
  2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;
  3. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas;
  4. Apabila diperlukan laporan tahunan Pengurus dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau apabila Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.
  5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan LPJP dan pelaksanaan audit diatur dalam ART dan peraturan khusus.

BAB XI. MODAL KOPERASI

Pasal 39

  1. Modal Koperasi terdiri dari :
    • Modal sendiri/ Ekuitas;
    • Modal Luar/ Pinjaman.
  2. Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan dari para pendiri.
  3. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan anggota pendiri, dana cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
  4. Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :
    • Anggota.
    • Koperasi lain dan atau anggotanya.
    • Bank dan lembaga keuangan lainnya.
    • Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
    • Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.
  5. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 40

  1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota;
  2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib yang diperhitungkan sebagai modal sendiri yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota;
  3. Simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang disetor ke dalam modal dasar Koperasi tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pasal 41

  1. Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat menginvestasikan modal pada Koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan RA;
  2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam ART dan atau peraturan khsus.

BAB XII. SISA HASIL USAHA

Pasal 42

  1. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
  2. SHU diperoleh dari :
    • pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.
    • pendapatan yang diperoleh dar usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
    • pendapatan yang diperoleh dari non operasional.
  3. Bagian dari SHU koperasi yang diperoleh dari anggota dipergunakan sebagai berikut :
    • cadangan;
    • untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan;
    • untuk anggota menurut perbandingan jasa modalnya;
    • untuk dana Pengurus dan Pengawas;
    • untuk kesejahteraan Direksi / Manager dan karyawan .
    • Untuk dana pendidikan Koperasi;
    • Untuk dana sosial.
    • Pembangunan Daerah Kerja.
  4. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari Usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan Anggota dibagi sebagai berikut :
    • untuk cadangan;
    • untuk anggota;
    • untuk dana Pengurus dan Pengawas;
    • untuk dana Direksi / Manager dan karyawan
    • untuk dana pendidikan koperasi;
    • untuk dana sosial.
    • Pembangunan Daerah Kerja.
  5. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari pendapatan non operasional dipergunakan sebagai berikut :
    • untuk cadangan;
    • untuk anggota;
    • untuk Pengurus dan Pengawas;
    • untuk dana pendidikan Koperasi;
    • untuk dana sosial.
  6. Penggunaan dana-dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan Daerah Kerja, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
  7. Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (3), (4), dan ayat (5) ditentukan dalam Angaran Rumah Tangga dan diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 43

Bagian SHU untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan RA.

Pasal 44

  1. Dana cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi sesuai dengan Keputusan RA.
  2. Bagian dari dana cadangan Koperasi dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah dana cadangan telah mencapai lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus anggota;
  3. RA dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi ½ (satu perdua) bagian  atau 50% dari jumlah seluruh dana cadangan untuk perluasan usaha koperasi;
  4. Sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) bagian atau 50% dari dana cadangan harus disimpan dalam bentuk tabungan pada bank syari’ah yang ditunjuk oleh Pengurus;
  5. Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas dana cadangan Koperasi berdasarkan prosentase jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya pada Koperasi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB XIII. P E M B U B A R A N

Pasal 45

  1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
    • Keputusan RA.
    • Keputusan Pemerintah.
  2. Pembubaran oleh RA didasarkan pada :
    • jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.
    • atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ (tga perempat) dari jumlah anggota;
    • Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 46

  1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka RA membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus, dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
  2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban :
    • melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
    • mengumpulkan keterangan yang diperlukan;
    • memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
    • memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;
    • menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
    • membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada RA.
  3. Pengurus koperasi menyampaikan keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban ainnya

Pasal 47

  1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi;
  2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan;
  3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIV. S A N K S I

Pasal 48

  1. Apabila anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh RA berupa :
    • peringatan lisan.
    • peringatan tertulis.
    • dipecat dari keanggotaan atau jabatannya.
    • diberhentikan bukan atas kemauan sendiri.
    • diajukan ke Pengadilan.
  2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam ART

BAB XV. JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 49

Koperasi ini  didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVI. ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 50

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 51

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Anggota pendirian Koperasi Serba Usaha Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Artha Ummat yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu tanggal satu  bulan  Pebruari tahun dua ribu sembilan tahun Masehi / bertepatan dengan ……..tahun Hijriah.

BAB XVII. PENUTUP

Pasal 52

Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

  1. Pengawas  (dua orang)
  2. Pengawas Manajemen (satu orang)
  3. Pengurus :
    • Ketua
    • Sekretaris
    • Bendahara

Pasal 53

Pengangkatan anggota pengurus dan pengawas disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali diadakan, setelah akte pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang

Pasal 54

Tuan ………………………….. bertempat tinggal di ………………………….., Tuan ………………………….. bertempat tinggal di ………………………….., Tuan ………………………….. bertempat tinggal di ………………………….., diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ini, di Kantor yang berwenang dan menanda tangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan.

Silahkan Baca Juga :

Blogroll

Flickr Photos

Categories

Tulisan Terakhir

Arsip

Blogroll

RSS RSS

free counters

TV Nasional Silahkan ClickTV Luar Negeri Silahkan Click