Kasus Dugaan Malpraktik

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit melibatkan dokter, pasien dan juga rumah sakit sendiri. Ketiganya merupakan subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan dan melahirkan hubungan medik maupun hubungan hokum. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Yaitu Dokter atau Rumah Sakit berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan (Health Care Provider) dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan (Health Care Receiver). Relasi antara dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik.

Sebenarnya kedudukan antara dokter/rumah sakit dengan pasien merupakan kedudukan yang seimbang (horizontal), namun dalam perkembangannya kedudukan tersebut mulai bergeser kearah kedudukan yang kontraktual vertikal, Terjadinya pergeseran tersebutlah yang sering mengakibatkan terjadinya sengketa medik dimana pada umumnya pasien selalu dirugikan. Sengketa medik pada umumnya dikenal sebagai Malpraktik Medik. Sebagaimana kasus  dugaan malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Grha Kedoya, Jakarta, “9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit”

Kasus ini pun berlanjut ke Pengadilan “(Hotman Paris dan korban akan membawa kasus ini ke pengadilan. Hal itu disampaikan Hotman Paris sebelum mengakhiri jumpa pers mereka. “Memang sudah ada upaya, sudah saling tunjuk pengacara, ya tapi belum ada (hasil), jadi siap-siap saja mengahadapi gugatan kita bersama-sama Pak,” ujar Hotman Paris)”.

Yang menjadi pertanyaan besar terhadap kasus tersebut yaitu: Apa yang harus dilakukan Rumah Sakit menanggapi kasus tersebut?, mari kita ulas dengan melihat kronolagi kejadian yang sudah diberikan keterangan oleh pihak rumah sakit dan pasien.

Tenaga kesehatan merupakan pekerja di rumah sakit, maka rumah sakit bertanggung ja- wab atas tindakan tenaga kesehatan yang merugikan pasien. Ketentuan Pasal 1367 KUHPer- data, dapat sebagai acuan pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan tenaga kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin respon­deat superior. Di dalam doktrin ini mengandung makna bahwa majikan bertanggung atas tindakan-tindakan pelayan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya doktrin respondeat superior, merupakan jaminan bahwa ganti rugi diberikan/dibayarkan kepada pasien yang menderita kerugian akibat tindakan medis. Selain itu dengan doktrin ini, secara hukum dan keadilan, menghendaki akan sikap kehati-hatian dari para tenaga kesehatan. Uraian tentang kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit dan pertanggungjawabannya disajikan dalam bagan.

Penjelasan dari bagan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jika terdapat dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan di rumah sa­kit, maka di sini terdapat indikasi, telah terjadi malpraktik medik dan atau terjadi malpraktik professional di bidang kedokteran. Kedua, ter­jadi malpraktik kedokteran karena tenaga kese­hatan tersebut melanggar etika disiplin profesi kedokteran, dan akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Maje­lis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan menjatuhkan sanksi pembinaan kinerja terhadap tenaga kesehatan tersebut.

Ketiga, malpraktik medik yang dilakukan tenaga kesehatan dapat merupakan kealpaan maupun kesengajaan. Jika malpraktik medik ini menimbulkan kerugian, maka pihak rumah sakit akan bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien. Ketentuan bahwa pihak ru­mah sakit akan bertanggung jawab atas kerugi­an ini sebagaimana ditentukan Pasal 46 UU Ru­mah Sakit. Rumah sakit akan bertanggungjawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, dengan dasar asas vicarious liability, Rumah sa­kit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (duty to care). Sesuai dengan doktrin respondeat superior, yang mengandung makna bahwa majikan bertanggung atas tindakan-tindakan pelayan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Keem- pat, Jika malpraktik medik ini sebagai kesengajaan atau kealpaan, yang merupakan pelanggaran hukum pidana, maka tenaga kesehatan tersebut, tetap dapat diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan atas kelalaian atau kesengajaan tersebut, dan dikenakan sanksi hukum pidana yang berlaku.

Apa yang harus dilakukan Rumah Sakit?. Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum, dokter harus selalu sadar, bahwa agar dapat melaksanakan profesinya dengan baik, ia harus mematuhi etika profesi, standar profesi medik, dan aturan hokum serta selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mencegah terjadinya sengketa medik akibat miskomunikasi, dokter dituntut mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, khususnya dengan pasien.

Rumah sakit perlu membangun sistem manajemen mutu seperti yang sudah diatur oleh Pemerintah dengan beberapa program (antara lain program akreditasi dan keselamatan pasien) yang dapat mengoptimalkan kinerja semua komponen rumah sakit, termasuk dokter. Dokter dan rumah sakit sebaiknya mempunyai perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak, dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya dan mencegah terjadinya tuntutan hukum oleh pasien. Dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter yang berpraktik di rumah sakit, rumah sakit perlu memberdayakan Komite Medik agar melaksanakan fungsinya dengan baik, khususnya fungsi kredensial, rekredensial, pemberian kewenangan klinis, audit medis, dan penerapan disiplin profesi terhadap semua dokter yang berpraktik di rumah sakit tersebut. Rumah sakit perlu mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien agar pasien dan keluarganya ikut membantu rumah sakit dalam mengontrol kinerja dokter yang berpraktik di rumah sakit.

Selain itu apabila terjadi complain pelayanan yang kemungkinan mengarah pada dugaan malpraktek maka rumah sakit harus mengatur bagaimana SPO pasien menyampaikan complain tersebut, dan complain bisa segera bias tertangani.

  1. Buat alur penanganan complain di RS
  2. Sediakan No. Telpon yang bisa dihubungi 24 jam
  3. Lakukan tahapan complain:
  4. Don’t be defensive, janganlah bertindak defensive dengan cara menghindar ataupun bahkan menyerang balik pihak yang menyampaikan keluhan karena hal itu akan konta produktif bagi lembaga pelayanan.
  5. Be a good listener, dengarkan dengan baik setiap keluhan yang disampaikan dan jangan rencanakan tanggapi. Kemampuan mendengarkan yang baik adalah syarat utama dalam proses penyelesaian masalah.
  6. Empathy, bersikaplah penuh empati dengan tujuan untuk memahami lebih dalam persaaan dan setiap realitas apapun yang dialami pelanggan.
  7. Don’t blame anyone, jangan salahkan orang lain baik pelanggan yang menyampaikan keluhan atau rekan kerja yang bertugas pada bidang yang menjadi objek keluhan.
  8. Get the facts, dapatkan bukti-bukti dan hadirkan fakta dengan baik saat menerima keluhan dan memberikan solusi atas keluhan yang disampaikan.
  9. Sincerity, perlihatkan ketulusan sikap dalam menerima keluhan pelanggan yaitu dengan tujuan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pelanggan.
  10. Action, buktikan bahwa sebagai petugas penanganan komplain bersedia untuk menyelesaikan segala keluhan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh.
  11. Apologize, mintalah maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan dirasakan oleh pelanggan dalam menerima layanan yang diberikan

Dengan demikian complain akan terisolasi dan penyelesaiannya bias dengan cara negosiasi untuk win-win solution tanpa harus melibatkan pihak ketiga dan bahkan kepengadilan. Dan bila terpaksanya kepengadilan maka Rumah sakit dapat terlepas dari tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit dengan adanya paragraph terakhir Pasal 1367 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa rumah sakit dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya atas kesalahan atau kelalaian dokter bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Usaha untuk membuktikan bahwa rumah sakit tidak dapat mencegah terjadinya kelalaian tersebut dapat memakan waktu dan setelah melalui proses hukum yang panjang dan rumit.

 

REFERENSI

Isfanyarie, Anny, (2005), Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka. Jakarta.

Njoto, H. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 th 2009 Tentang Rumah Sakit.  Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 14

Trisnadi, S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1

Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar