Perekonomian Indonesia UK 4

Hanya Blog UMY situs lain

UK 4 (Penanaman Modal)

Posted by 20160430227 0 Comment

PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

 

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perekonomian Indonesia

Dosen Pembimbing : Faiza Husnayeni Nahar, S.E.,M.Ec.

 

 

 

 

 

Disusun Oleh:

Anggun Dwi Cahyani          

20160430227

 

 

 

 

ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan paper ini yang berjudul penanaman modal di Indonesia. Tak lupa sholawat beserta salam yang selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, aamiin. Paper ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan paper ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan paper ini. Terlepas dari semua itu, Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki penulisan paper di masa yang akan datang.

Akhir kata saya berharap semoga paper tentang penanaman modal di Indonesia ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca serta untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi paper agar menjadi lebih baik lagi.

 

 

 

 

Yogyakarta, 1 Januari 2019

 

 

Penulis

 

 


BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang tertinggal dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau investasi bagi pembangunan nasional, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Sebab dengan adanya kegiatan penanaman modal atau investasi Indonesia dapat mengolah segala potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil.

Bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat, yaitu pertama, ada economic opportunity (investasi mampu memberi keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, legal certainty atau kepastian hukum. Dari ketiga faktor diatas dapat dikatakan bahwa faktor kepastian hukum (legal certainty) merupakan faktor yang paling sering dijadikan dasar pertimbangan utama bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di suatu negara. Hal ini dikarenakan investor mempunyai kepentingan serta tujuan dalam menanamkan modalnya dan dalam usaha mempertahankan kepentingan serta tujuan tersebut instrumen hukum adalah alatnya.

Pembangunan instrumen hukum penanamam modal atau investasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1967 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Negeri (UU PMDN). Penggairahan iklim penanaman modal atau investasi pun tidak hanya berhenti disitu saja, hal ini dapat dilihat dari dilengkapi dan di sempurnakannya kedua undang-undang di atas. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA (UU PMA), sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (UU PMDN).

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA (UU PMA), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang PMDN (UU PMDN), dapat dikatakan kegiatan penanaman modal atau investasi di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Di dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) kini tidak berdiri secara sendiri-sendiri lagi. Pada saat ini pengaturan mengenai penanaman modal atau investasi telah diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang disahkan pada tanggal 26 April 2007. Perlu diketahui pula bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Apabila dipahami secara cermat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya dibangun di atas pendekatan yang sama dengan undang-undang penanaman modal di negara sedang berkembang pada umumnya. Dimana selain memberi kesempatan yang lebih luas kepada investor asing dengan menjamin adanya perlakuan yang sama antara penanam modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri (PMDN), undang-undang ini juga membuka ruang yang luas bagi pemerintah untuk menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu kepada penanaman modal asing (PMA) untuk menjaga kepentingan nasional.

 

  1. Rumusan Masalah
    1. Apa pengertian penanaman modal?
    2. Apa dasar hukum penanaman modal?
    3. Apa macam-macam penanaman modal?
    4. Bagaimana tata cara penanaman modal?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya dikemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud. Penanaman modal menurut uu no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 1 yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Suwari Akhmadian (2012), penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.

 

  • Dasar Hukum Penanaman Modal

Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikutinya. Diantaranya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang No. 11 tahun 1970, Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

 

  • Jenis-jenis Penanaman Modal
  1. Berdasarkan Subjek

Penanaman modal berdasarkan subjek dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :

  1. Personal Investment/penanaman modal perorangan yaitu Penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, termasuk dalam personal investmentini antara lain  penggunaan modal oleh petani untuk menggarap lahan oleh petani, pedagang untuk membuka warung atau penanaman modal perseorangan/invesmen ini dapat pula berupa penggunaan kekayaan individual untuk memasukkan sahamnya ke perusahaan-perusahaan baik dengan mendirikan perusahaan secara langsung maupun dengan memilih perusahaan-perusahaan yang maju dalam bidangnya.
  2. Interprise Investmentyaitu Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tetapi digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk membuka cabang-cabang baru
  3. PublicInvestment/Penanaman modal Negara yaitu Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan-badan usaha milik Negara ataupun BUMD. Publik Invesment ini pada prinsipnya digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti untuk pengadaan tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dsbnya. Dewasa ini, usaha-usaha negara ini seperti yang dimaksudkan Pasal 33 ayat 2 UUD’45“cabang-cabang perusahan yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” artinya diurus langsung oleh Negara setelah dilaksanakan melalui pembentukan persero seperi pos dan telkom.

 

  1. Berdasarkan Bentuknya

Penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :

  1. Direct Investment atau Penanaman modal langsung yaitu Penanaman modal yang memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modalnya ditanam dan langsung pula menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal
  2. Port Folio Investment yaitu Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu. Port Folio Investmentini dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan kurang dari 50 % sehingga yang bersangkutan tidak memegang suara mayoritas di dalam RUPS, misalnya dengan membeli saham di bursa saham suatu perusahaan yang go public hanya menjual sahamnya kurang dari 25 % sehingga pemilik perusahaan yang asli tetap memegang suara mayoritas agar kendali perusahannya tidak berpindah kepada pihak lain. Namun demikian, dalam bidang usaha tertentu berdasarkan perjanjian tertentu dapat saja pemegang saham mayoritas di beri hak kontrol terhadap jalannya perusahaan.
  3. Indirect Invesment/penanaman modal tidak langsung yaitu Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung resiko atas untung ruginya perusaaan itu. Pihak kreditur sebagai investor hanya mengharapkan si debiturdapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya menurut waktu yang telah disepakati bersama, kreditur tidak mau tahu apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur mengalami kerugian di dalam usahanya. Kreditur tetap akan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya.

 

  1. Penanaman Modal berdasarkan Negara asal penanam modal

Ada 2 macam bentuk penanaman modal yaitu :

  1. Foreign Investment/penanaman modal asing
  2. Pengertian

Penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung reiso dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian penanaman modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing (PMA) yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

 

  1. Bentuk hukum dan daerah berusaha

Perusahaan PMA yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan derah.

 

  1. Bidang usaha modal asing

Dalam undang-undang tentang penanaman modal asing, pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yag harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi. Bidang-bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh artinya adalah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
  • Pelabuhan-pelabuhan;
  • Telekomunikasi;
  • Pelayanan;
  • Penerbangan;
  • Air minum;
  • Kereta api umum;
  • Mass media;
  • Pembagkit tenaga atom;
  • Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
  • Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain: produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang, dilarang sekali bagi pemodal asing. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan bidang-bidangusaha tertentu yang tidak boleh lagi ditanam modal asing. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan pemerintah.

 

  1. Tenaga kerja

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam. Perusahaan-perusahaan modal asing tersebut:

  • Wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia;
  • Diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia;
  • Berkewajiban menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia;
  • Terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing tersebut, pemerintah mengawasi pelaksanaannya.

 

  1. Pemakaian tanah

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

 

  1. Kelonggaran perpajakan dan pungutan lain

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak diberbagai bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:

  • Bea materai modal.
  • Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.
  • Bea masuk dan pajak penjualan.
  • Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
  • Bea balik nama.
  • Pembebasan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dua tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

 

 

  1. Jangka waktu PMA, hak transfer dan repatriasi

Dalam setiap izin PMA ditentukan jangka waktu berlakunya. Kepada PMA diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:

  • Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
  • Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia.
  • Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
  • Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
  • Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut. Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh pemerintah.

 

  1. Nasionalisasi dan kompensasi

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.

Apabila antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase  yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Pemerintah dan pemilik modal masing-masing sau orang dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal.

 

  1. Kerjasama modal asing dan modal nasional

Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan mengenai bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha yang berlaku. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara asing dan modal nasional tersebut, setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut diatas.

 

  1. Kewajiban-kewajiban lain bagi penanam modal

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara. Perusahaan tersebut telah didirikan sesuai dengan ketentuan bentuk, kedudukan dan daerah berusaha yang berlaku, yang seluruh modalnya adalah modal asing, wajib memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditentukan oleh pemerintah. Apabila partisipasi termasuk dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil dari model penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

 

  1. DomesticInvestment/penanaman modal dalam negeri
  2. Pengertian

Modal dalam negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat indonesia termasuk hakk-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tidak diatur oleh kentuan pasal 2 undang-undang no.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).

Berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2007 pasal 2 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah suatu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

  1. Bidang usaha

Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi swasta. Kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh pemerintah. Bidang usaha negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

 

  1. Izin usaha

Kecuali yang diatur oleh undang-undang, ketentuan-ketentuan mengenai izin usaha diatur oleh pemerintah. Izin usaha industri diatur dengan undang-undang no. 5 tahun 1984 tentang perindustrian dan peraturan pemerintah no. 13 tahun 1987.

 

  1. Batas waktu berusaha

Batas waktu bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun perusahaan lama dibedakan sesuai dengan bidangnya:

  1. Bidang perdagangan berakhir pada 31 Desember 1977.
  2. Bidang industri berakhir pada 31 Desember 1977.
  3. Bidang-bidang usaha lain akan ditentukan oleh pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.

Apabila batas waktu berusaha bagi perusahaan asing berakhir sesuai dengan ketentuan, maka warga negara yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya dengan jalan antara lain:

  1. Beralih ke usaha lain yang batas waktu berusahanya belum berakhir.
  2. Mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional.

Bila waktu usaha telah berakhir maka perusahaan atau modalnya dialihkan kepada warga negara Indonesia. Bila telah diberi peringatan tertulis minimal dua kali oleh instansi yang berwenang, warga negara asing yang berkepentingan di dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu berusaha yang dimaksud, maka pemerintah berhak melakukan likuidasi terhadap perusahaan asing yang bersangkutan.

Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan-tindakan dan menyelenggarakan usaha-usaha agar pada waktunya perusahaan-perusahaan nasional dapat menampung dan melakukan fungsi dan dan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang batas waktu berusahanya telah berakhir.

 

  1. Tenaga kerja

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Dalam hal demikian dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing dan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila dipandang perlu oleh pemerintah.

 

  1. Kewajiban-kewajiban lain

Perubahan pemilikan modal dari perusahaan nasional yang mengakibatkan milik negara dan atau swasta nasional kurang dari 51%, wajib melaporkan kepada instansi yang memberikan izin usaha. Apabila hal ini tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka izin usahanya dicabut. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib memenuhi ketentuan pendaftaran yang ditentukan oleh pemerintah.

 

2.4 Tata Cara Penanaman Modal

  • Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
  1. Kegiatan Persiapan

Calon penanam modal yang akan melakukan usaha dalam rangka undang-undang no. 6 tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 12 tahun 1970, terlebih dahulu mempelajari daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal.

Setelah megadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Menteri Inverstasi dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Investasi.

Apabila permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berlaku, Menteri Investasi mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal yang juga berlaku sebagai persetujuan prinsip. Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Demikian pula selanjutnya untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan, Gubernur Kepala Daerah Provinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (Ketua BKPMD).

 

  1. Pedoman dan Tata Cara Permohonan

Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada:

  • Menteri Investasi
  • Ketua BKPMD setempat

Penanam modal yang telah memperoleh surat persetujuan yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Ketua BKPMD setempat, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya. Permohonan izin tersebut diajukan kepada:

  • Menteri Investasi/ Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Meninves/ Kepala BKPM atau dari Menteri Luar Negeri dalam hal ini kepala perwakilan RI setempat atau ketua BKPMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari ketua BKPMD setempat atau dari kepala perwakilan RI setempat.
  • Bagi proyek-proyek yang berlokasi di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas, diajukan kepada badan pengelola KAPET setempat.

 

  • Tata Cara Penanaman Modal Asing (PMA)
  1. Permohonan

Apabila calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA, wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada:

  1. Meninves/ Kepala BKPM; atau
  2. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  3. Ketua BKPMD setempat.

 

  1. Pemberian Persetujuan

Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana diatu dalam undang-undang nomor 11 tahun 1970, dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di daerah kabupaten dan daerah kota.

Dan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menugaskan kepala perwakilan RI, sedangkan untuk pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, Gubernur kepala daerah provinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

 

  1. Pemilihan Bidang Usaha

Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka penanaman modal asing mempelajari dahulu daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPMD, atau Perwakilan RI.

Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanaman modal mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah provinsi, dalam hal ini ketua BKPMD, atau kepala perwakilan RI dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM.

 

  1. SP Penanaman Modal

Apabila permohonan mendapatkan persetujuan, Mentri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Derah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan surat persetujuan penanaman modal tersebut kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip.

Mentri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman surat persetujuan penanaman modal asing kepada instansi pemerintah terkait.

 

  1. Pasca SP Penanaman Modal

Apabila penanam modal telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal asing dan telah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Mentri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD, mengeluarkan:

  1. Angka pengenal importir terbatas (APIT);
  2. Keputusan pemberian fasilitas/ keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya;
  3. Persetujuan atas rencana penggunaan tenaga kerja asing pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang (IKTA) yang diperlukan;
  4. Izin usaha tetap (IUT) atas nama menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang;
  5. Kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota mengeluarkan izin lokasi sesuai rencana tata ruang;
  6. Kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota mengeluarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. Kepala dinas pekerjaan umum daerah kabupaten/ kota atau satuan kerja teknis atas nama Bupati/ Walikota Kepala daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan, atau kepala dinas pengawasan pembangunan kota (P2K) untuk daerah khusus ibukota Jakarta, mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB);
  8. Sekretaris wilayah daerah kabupaten/ kota atas nama Bupati/ Walikota Kepala daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan Kepala kantor ketertiban untuk daerah khusus ibukota Jakarta mengeluarkan izin berdasarkan undang-undang gangguan (UUG)/ HO). Kewajiban untuk memiliki izin UUG/ HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL, dan atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/ kawasan berikat.

 

  1. Daftar Induk Barang Modal

Setelah memperoleh surat persetujuan penanaman modal dari Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan daftar induk barang-barang modal serta bahan baku penolong yang akan diimpor kepada Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD.

Berdasarkan penilaian terhadap daftar induk sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD, mengeluarkan keputusan fasilitas keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.

 

  1. Perubahan Rencana Penanaman Modal

Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Menteri Negara Investasi untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi.

 

  1. Perizinan

Penanam modal yang telah memperoleh surat persetujuan penanaman modal asing dari kepala perwakilan RI wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Menteri Negara Investasi.

Pemberian perizinan seperti izin lokasi, hak guna bangunan, hak guna usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin undang-undang gangguan/ HO, dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai dengan kewenangan masing-masing dibawah koordinasi Bupati/ Walikota Kepala daerah kabupaten/ kota dan khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Petunjuk pelaksanaan koordinasi pelayanan satu atap tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri Negara Agraria.

 

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Penanaman modal adalah kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya dikemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud. Penanaman modal menurut uu no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 1 yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing (PMA) yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2007 pasal 2 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah suatu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Serta di Indonesia dalam hal penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri terdapat ketentuan-ketentuan dan tata cara yang harus di lakukan oleh calon penanam modal apabila akan melakukan kegiatan penanaman modal.

 

  1. Saran

Pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi. Untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain segera menerbitkan undang-undang investasi yang baru, menetapkan batas waktu pemberian perizinan investasi, dan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah yang dapat menjamin kepastian hukum. Serta membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum.

 

DAFTAR PUSTAKA

Sihombing Jonker, 2009, Hukum penanaman Modal di Indonesia, Bandung : P.T Alumni

I.G Rai Widjaya, S.H., M.A., 2000, Penanaman modal pedoman prosedur mendirikan dan menjalankan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, Jakarta : P.T Ikrar Mandiri Abadi

Panjaitan Human, 2002, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta : Medio

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430227


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

UK 4 (Penanaman Moda

PENANAMAN MODAL DI INDONESIA   Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perekonomian ...