Strategi Rumah Sakit Untuk Mencegah dan menghadapi Kasus Tuntutan Hukum Malpraktik : Studi Kasus Rumah Sakit Grha Kedoy

PENDAHULUAN

Sebelum kita membahas mengenai Apa yang harus dilakukan Rumah Sakit menanggapi kasus Dugaan malpraktik oleh seorang dokter dari rumah sakit Grha Kedoya. Sebaiknya marikita lihat terlebih dahulu kronologi awal dari kasus tersebut.  Dugaan Kasus malpraktik menimpa seorang perempuan bernama Selphie. Perempuan berusia 27 tahun yang kasusnya kini tengah ditangani oleh pengacara Hotman Paris mengalami malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter dari rumah sakit Grha Kedoya. Menurut pengakuan korban Awalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan USG dokter memvonis bahwa terdapat kista di dalam tubuh Selphie, namun demikian rupanya saat dilakukan operasi dokter tersebut juga mengangkat kedua indung telur serta usus buntunya tanpa seizin yang bersangkutan. Akan tetapi menurut  Kuasa Hukum dokter Hardi Susanto, Niru Anita Sagita membantah, kliennya melakukan malpraktik terhadap pasien berinisial S di Rumah Sakit Grha Kedoya, pada 21 April 2015 lalu. Menurutnya, seluruh tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien perempuan itu, diklaim telah mendapat persetujuan pihak terkait yaitu kakaknya menandatangani informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran, dengan saksi perawat.

 

PEMBAHASAN

Perlu diketahui bahwa  rumah sakit bertanggung jawab terkait  tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, yang menimbulkan sebuah kerugian pada pasien, atas dasar:  (a)secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, dan Pasal 46 UU Rumah Sakit, dan Standar pro-fesi dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional; (b) secara yuridis doktrinal, rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian te-naga kesehatan dengan adanya doktrin respon-deat superior, dan rumah sakit bertanggungja-wab terhadap kualitas perawatan (duty to ca-re); dan (c) secara yuridis teoritis, rumah sakit sebagai korporasi, maka berlaku asas vicarious liability, hospital liability, corporate liability, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee).

Kemudian hal yang harus di perhatikan juga bawasannya  rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang termasuk jenis malpractik medik, sedangkan akibat kelalaian tenaga kesehatan yang termasuk jenis criminal malpractice, tenaga kesehatan yang bersangkutan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, implikasi ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit bagi rumah sakit yaitu rumah sakit akan melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dan mengadakan rekam medik serta persetujuan tindakan medis secara jelas bagi pasien.

Implikasi ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit bagi tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan akan tetap tidak gegabah karena terdapat malpraktik yang tetap menjadi tanggung jawabnya. Implikasi pagi pasien/masyarakat, yaitu pasien akan tidak mudah bagi pasien untuk melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit, karena ternyata terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan tidak semua tinda-kan kelalaian tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit

Dengan Adanya ketentuan rumah sakit bertang-gungjawab atas kerugian seseorang sebagai aki-bat tindakan tenaga kesehatan, hal ini sebagai permintaan agar rumah sakit bertanggungja-wab atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya baik sebagai status tetap maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesi sebagai tamu (visitor).  Selain itu, ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita, dan sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hati. Dengan adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab ter-hadap kelalaian tenaga kesehatan ini, merupa-kan genderang pembuka bahwa rumah sakit terbuka bagi masyarakat untuk digugat jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian tenaga kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari dari ketentuan ini,  berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan rumah sakit  untuk mencegah ataupun menghadapi kasus tuntutan Hukum terkait pelayanan kesehatan:

  1. Membentuk seperangkat pembantu direktur seperti komisi hukum, untuk me-nangani aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan urusan kesalahan profesi atau berbagai penyimpangan sebagai keadaan darurat (nood-toestand);
  2. Melakukan akreditasi terhadap sumber-sumber daya tenaga profesi dan daya kerja kesehatan. Akreditasi dilaksanakan secara terbuka bagi masyarakat untuk kepenti-ngan peningkatan pelayanan kualitas pelayan-an kesehatan;
  3. Memenuhi hak-hak asasi pasien yang terdiri dari hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua; dan
  4. Melaksanakan doktrin kesehatan yaitu pengadaan rekam medik (medical record), me-ngadakan hak persetujuan tindakan medis (in-formed concent) dan penertiban rahasia kedok-teran (medical secrecy). Hal ini dilakukan untuk menentukan kejelasan dan standarisasi bentuk formulasinya yang beraneka ragam, serta de-ngan pengecualiannya. Kejelasan dalam hal re-kam medik diperlukan sehingga diketahui cara-cara yang telah dilakukan dan akan kelihatan tindakan kelalaian yang telah terjadi ataupun telah terjadi tindakan akibat adanya resiko medis.
  5. dibuat peraturan pe-laksana ketentuan rumah sakit bertanggung ja-wab terhadap tindakan kelalaian tenaga kese-hatan yang menyebabkan kerugian seseorang/ pasien, seperti: bentuk-bentuk sanksi yang ha-rus ditanggung rumah sakit, bentuk-bentuk ke-lalaian tenaga kesehatan yang menjadi tang-gung jawab rumah sakit, forum penyelesaian ganti kerugian atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan
  6. Usahakan untuk selalu di dampingi oleh pengacara terutama saat dipanggil oleh pihak penyidik terutama pihak kepolisian. Banyak dokter yang terjerat hukum hanya karena ‘buta’ seluk-beluk hukum.
  7. Bacalah dengan cermat tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum diparaf. Bila tidak mengerti atau tidak setuju dapat mengajukan keberatan atau tidak menandatangani BAP. Dalam beberapa kasus kadang seorang dokter ‘diintmidasi’ untuk menandatangani BAP. Oleh karena itu sangat penting untuk didampingi seorang pengacara tatkala sedang menghadapi hal-hal seperti ini.
  8. Bila diminta rekam medik pasien, jangan serahkan yang asli, tapi cukup fotokopinya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya rekayasa. Pimpinan KPK saja yang ahli hukum bisa direkayasa kasusnya apalagi seorang dokter yang tidak memiliki pengetahuan hukum sama sekali.
  9. Upayakan penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Karena saya percaya tidak ada dokter yang sengaja melakukan kesalahan yang merugikan pasien. Beberapa kasus bisa diselesakan dengan kekeluarga

Refrensi :

  • Poernomo, Bambang. tanpa tahun. Hukum Ke-sehatan Pertumbuhan Hukum Eksepsio-nal di Bidang Pelayanan Kesehatan. Yog-yakarta: Program Pendidikan Pascasar-jana, Magister Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, Universitas Gajah Mada;
  • Heryanto, Bambang. 2010. “Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum”. Jurnal Dina-mika Hukum, 10 No.2 Mei 2010;
  • Wahyudi,Setya. 2011.”Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011
  • https://www.kompasiana.com/muhammadjabir/54ff3a0fa33311504a50fa3b/menghindari-dan-menghadapi-tuntutan-pasien

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar