24 Mei 2012

dana talangan haji

Author: ari susanto | Filed under: Tak Berkategori

Bagaimana pendapat anda dengan dana talangan haji?

 

Dalam tugas tentang dana talangan haji ini, sebelumnya timbul dalam benak pikiran saya adalah bagaimana hukum yang memperbolehkan?, bagaimana cara bank mengambil untung dari dana talangan tersebut dan apakah pengambilan untung diperbolehkan? Jika tidak diperboleh bagimana imbalan dari jasa perbankan, apakah fee, ujrah atau pihak bank hanya membantu (keikhlasan)?. Jika boleh bagaimana dari pihak nasabah yang meminjam, memberatkan nasabah atau tidak? Apakah hal ini tergolong riba atau tidak?. Karena dalam dana talangan haji ini akad yang digunakan adalah pinjaman (qard). Sedangkan dalam islam segala bentuk pinjaman tidak boleh disyaratkan dalam pengembalian dana pinjaman tersebut baik diawal atau di akhir akad. Namun dalam akad qard ini nasabah peminjamlah yang harus membayar semua dana adminitratif.

Untuk memahami tentang dana talangan haji ini saya menggunakan dua artikel dari hasil searcing  saja. Pro dan kontra dalam sebuah masalah itu wajar-wajar saja terjadi, karena  dalam hal ini mereka menggunakan akal pikiran diri sendiri(nalar mereka) berdasarkan dalil-dalil atau rujukan  yang memperkuat  mereka. Begitu juga dalam masalah dana talangan haji  yang merupakan salah satu produk perbankan syariah yang meminjamkan dana untuk keberangkatan haji ada yang pro dan kontra. Untuk menyimpulkan pendapat kita  pro atau kontra kita harus memahami manfaatnya yang dihasilkan lebih banyak dibanding mudaratnya (kejelekannya).

Beberapa fatwah diperbolehkan dana talangan haji (halal) adalah Berdasarkan buku himpunan fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah (LKS).  Bank syariah diperbolehkan meminjamkan dana (dana talangan haji) kepada nasabah yang memerlukan, untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan menggunakan akad qard. Dan, nasabah harus menggembalikan jumlah pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati bersama.

Lantas, bolehkah bank pemberi talangan mengambil imbalan jasa selama proses pengurusan? Menurut DSN-MUI, bank yang bersangkutan boleh mengambil fee. Praktik mengambil jasa atas pengurusan haji oleh bank merujuk pada prinsip al-ijarah. Besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qardh dari LKS. Jasa tersebut juga tak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dalil yang digunakan pengambilan fee adalah Firman Allah pada surat Al-Qashash ayat 26.  “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Ya, ayahku terimalah  ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) upahan,  karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS al-Qashash [28]: 26).’’ Dan hadist riwayat Abd ar- RAzaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khdri, Rasulullah SAW bersabda,’’ barang siapa yang memperkerjakanpekerja, beritahukanlah upahnya.’’ (sumber; Republika.co.id)

Alasan bahwa talangan haji itu tidak boleh dijalankan oleh perbankan (haram) adalah sebagai berikut:

  1. dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad.
  2. penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh. Memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama Hanabilah) dan Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun yang rajih adalah pendapat yang tidak membolehkan, yakni pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. (Imam Sarakhsi, Al-Mabsuth, 13/16; Hasyiah al-Dasuqi ‘Ala Al-Syarh al-Kabir, 3/66; Imam Nawawi, Al-Majmu’, 9/230; Al-Syarh al-Kabir, 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Mu’ashir, hal. 45).
  3. menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak dibolehkan. (Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, 29/62; Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik, hal. 24).
  4. akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab dalam akad ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan. (M. Abdul Aziz Hasan Zaid, ibid., hal. 17; Taqiyuddin Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hal.93). Sumber : http://www.facebook.com/notes/m-shiddiq-al-jawi/konsultasi-fiqih-hukum-pembiayaan-talangan-haji/10150100219723572

 

 

kesimpulan saya tentang dana talangan haji adalah bank boleh melakukan akad qard untuk dana talangan haji. Dengan alasan yaitu yang pertama nasabah yang ingin berangkat haji telah berniat dengan adanya bukti nasabah melakukan tabungan haji, secara  makna berarti nasabah memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Untuk itu bank melakukan alternatif agar para  nasabah tabungan haji yang dananya belum mencukupi dapat di biayai kekurangan dana oleh pihak bank untuk keperluan BPIH. Kedua, pihak bank yang memberikan dana kepada nasanah dengan mempertimbangkan (1) nasabah telah memiliki tabungan haji, (2) setelah diklarifikasi nasabah sanggup dalam financial untuk melunasi utang. Ketiga bank dan nasabah telah berunding  untuk waktu pengembalian dana  dengan prinsip al-qard wa ijarah.

Leave a Reply