ujian 1 perekonomian indonesia

Hanya Blog UMY situs lain

uk 1 perekonomian indonesia

Posted by 20160430046 0 Comment

 

  1. KONDISI EKONOMI INDONESIA 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada dibawah 6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78 persen. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23 persen.

Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya terdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksikan hanya 1,6 persen, realisasinya 1,9 persen. Pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen dengan nilai Rp 292,4 triliun. Berturut-turut disusul sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,56 persen dengan nilai Rp 272,1 triliun.  Sektor ketiga yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi, dimana mencatat pertumbuhan 6,57 persen dengan nilai Rp 182,1 triliun.  Sementara itu pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat paling kecil sebesar 1,34 persen dengan nilai Rp 195,7 triliun.

Tahun 2014

Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$ 3,531.5. Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 % melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 %. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 %.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.

Secara ­umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan nilai 5,8%. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.

 

Tahun 2015

Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di tengah berbagai upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia baik melalui jalur keuangan maupun perdagangan. Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia.

Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara. Kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai memasuki periode normalisasi, setelah dalam kurun waktu enam tahun suku bunga dipertahankan sekitar nol persen. Sedangkan, kebijakan moneter di Eropa, Jepang, dan negara berkembang semakin diperlonggar untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak semakin melambat. Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian mengenai kecepatan dan besarnya kenaikkan suku bunga di Amerika Serikat menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejolak di pasar keuangan global selama tahun 2015, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya arus modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia.

Di dalam APBN-P Tahun 2015, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan PDB 5.7% meningkat dari pertumbuhan angka 5.02 % yang tercatat pada tahun 2014. Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia masing-masing pada angka 5.2% dan 5.0%  pada tahun 2015. Kedua institusi tersebut menilai rendah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akibat dampak negatif perekonomian global yang menyebabkan pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan dapat menimbulkan suku bunga nasional yang tinggi, sehingga menambah tekanan terhadap bank, perusahaan lokal dan rumah tangga untuk menyelesaikan utang, sekaligus menghambat kemampuan untuk berinvestasi atau belanja.

Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5.4 – 5.8 % tahun ini. Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75% dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

 

Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 5,02%, membaik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,88%, sesuai dengan prakiraan Bank Indonesia. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 4,94% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy) terutama akibat melambatnya konsumsi pemerintah sejalan dengan kebijakan penghematan belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016, khususnya di triwulan IV didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja investasi, dan peningkatan ekspor. Konsumsi RT masih tumbuh cukup kuat didukung oleh terkendalinya inflasi. Peningkatan kinerja investasi terutama didorong oleh pertumbuhan investasi nonbangunan dalam bentuk kendaraan dan peralatan lainnya. Perbaikan ini terindikasi pada kinerja sektor pertambangan dan perkebunan yang meningkat. Di sisi lain, investasi bangunan masih melambat sejalan dengan belum kuatnya dukungan investasi sektor swasta. Sementara itu, kinerja ekspor menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan mulai meningkatnya harga beberapa komoditas seperti harga batubara dan CPO.

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan ekspansi perekonomian masih terus berlanjut di 2017. Perkembangan harga komoditas yang membaik dan perbaikan ekonomi dunia yang terus berlangsung diharapkan dapat menopang kinerja ekspor Indonesia. Dengan permintaan domestik yang masih solid dan peningkatan permintaan dunia, investasi diperkirakan terus membaik. Penurunan suku bunga juga diharapkan dapat mendorong kinerja konsumsi RT dan investasi didukung oleh implementasi Paket Kebijakan Pemerintah. Di sisi lain, pemanfaatan ruang pelonggaraan moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan akan turut memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.

Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan.

Kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintahan akibat pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga tiga kuartal berkisar 4,7 persen, menurun dibandingkan dengan pada 2014 yang rata-rat menyentuh lima persen.

Tahun 2017

Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US$3.876,8.

Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari  sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.

Ekonomi  Indonesia  triwulan  IV-2017 bila  dibandingkan triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh 5,19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha  Jasa Perusahaan sebesar 9,25 persen. Dari sisi pengeluaran,  pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,50 persen.

Ekonomi  Indonesia  triwulan  IV-2017 bila  dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar  1,70 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek  musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,60 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.

Struktur  ekonomi  Indonesia  secara  spasial  Tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau  Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan  kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen.

http://bps.go.id/

 

  1. PELUANG INDONESIA UNTUK MENJADI NEGARA MAJU DI ERA REVOLUSI INDUSTRI KE-4

Revolusi industri 4.0 di ambang mata dan mendorong permasalahan serta peluang baru. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan pentingnya bangsa ini menyiapkan generasi baru menyambut revolusi digital tersebut. Pemerintahan Jokowi juga telah mengeluarkan peta jalan bagi industri Indonesia dengan memfokuskan lima sektor industri.
Di tahun 2045, Indonesia akan menghadapi tantangan dari risiko-risiko pasar finansial global yang meliputi penjualan mobil akan terhenti, komunikasi akan menjadi bebas biaya, mobil akan terbuat dari baja daur ulang, industri baja menjatuh, mobil listrik dengan 18 komponen menjadi marak di pasar sehingga mengancam keberlangsungan produksi mobil BBM. Dalam menyikapi tantangan global tersebut, yang pertama perlu dilakukan adalah bagaimana mengeliminasi gangguan yang berpotensi menghambat kemajuan bangsa. Isu intoleransi harus segera diredam dengan merangkul perbedaan-perbedaan. Munculnya teknologi baru dalam data sains, kecerdasan buatan, revolusi industri memaksa pergeseran bagaimana kita bekerja, berkomunikasi dan memperoleh informasi. perubahan ini sedang terjadi, misalnya sistem pendidikan, kesehatan dan lainnya. Memungkinkan lahirnya pekerjaan baru dan menggeser pekerjaan lama. Perlu dilakukan pemetaan pekerjaan baru yang meningkatkan daya saing dan persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di bidang pendidikan. sumber terobosan riset dan pengembangan mendukung revolusi industri 4.0. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing faktor utama mendukung revolusi industri 4.0.

Indonesia masih memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Dalam menciptakan sumber daya yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi, diperlukan penyesuaian sarana dan prasarana pembelajaran dalam hal teknologi informasi, internet, analisis big data dan komputerisasi. Rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang responsif terhadap revolusi industri juga diperlukan, seperti desain ulang kurikulum dengan pendekatan human digital dan keahlian berbasis digital.

  1. BAGAIMANA POLITIK MEMPENGARUHI HASIL EKONOMI

Politik adalah kegiatan dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatau bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi.

Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau wilayah tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah.

Sebenarnya setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik yang tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.

Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik.

http://aceh.tribunnews.com/2015/05/26/politik-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian

  1. ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jenis Belanja Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Ribu Rupiah)
2012 2013 2014 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2284975632 2056784526 2242236096 2772463993
Belanja Pegawai 503465989 518257961 592656846 711054876
Belanja Bunga 0 0 0 0
Belanja Subsidi 0 0 0 0
Belanja Hibah 387088001 411285086 412026386 654085380
BELANJA LANGSUNG 1719293695 2693290021 2675591544 2656403645
Belanja Pegawai 110249234 175877019 141220680 162515382
Belanja Modal 855616508 1339858648 1266883988 1195329527
Belanja Barang dan Jasa 753427953 1177554354 1267486876 1298558736
Belanja Bantuan Sosial 25619950 239550 1325000 0
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 1347484542 1088250666 1195304364 1363227750
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 18573830 36878830 38419519 34095987
Belanja Tidak Terduga 2743320 1872433 2503981 10000000
JUMLAH 4004269327 4750074547 4917827640 5428867638
         

 

 

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya belanja pemerintah Kalimantan selatan selalu mengalami peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pegawai yang signifikan setiap tahunnya.

 

 

FUNGSI APBN

APBN adalah suatu rencana pendapatan dan pengeluaran negara untuk mengatur dan mengelola keuangan negara demi mewujudkan kemakmuran rakyat. APBN berisi penerimaan yang menjadi hak negara yang bersumber dari berbagai macam pendapatan negara terutama pajak. APBN juga berisi kewajiban negara berupa pengeluaran untuk pembangunan dan pembiayaan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Secara umum, ada 7 fungsi APBN yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, pengawasan dan tolak ukur pemerintah.

 

Fungsi alokasi

Kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, perhubungan, dan lain-lain. Berdasarkan fungsi alokasi, maka dana APBN harus dialokasikan pada berbagai macam sektor kehidupan tersebut. Dengan adanya fungsi alokasi, maka pemerintah bisa menetapkan prioritas untuk pembangunan sarana dan prasanana trasnportasi, jalan raya, rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain sebagainya.

 

Fungsi distribusi

Fungsi distribusi APBN berarti bahwa dana APBN harus disistribusikan secara merata kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya dana APBN memang bersumber dari rakyat. Dana APBN selain digunakan dalam pembangunan sarana dan  prasarana di berbagai sektor juga dikembalikan kepada rakyat dan didistribusikan dalam bentuk pemberian subsidi dan beasiswa, pemberian pengobatan gratis, hingga dana pensiun bagi pegawai negeri.

 

Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa APBN berperan dalam pengendalian dan mempengaruhi kebijakan fiskal. Melalui APBN, pemerintah dapat menaikkan maupun menurunkan pajak untuk mengontrol kondisi perekonomian jika mulai tidak stabil. Dengan adanya APBN, maka keseimbangan perekonomian negara lebih terjamin.

 

Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

 

Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

 

Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430046


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

uk 1 perekonomian in

  KONDISI EKONOMI INDONESIA 5 TAHUN TERAKHIR Tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi Indonesia ...