Menangani Dugaan Malpraktek Pada Rumah Sakit

Berdasarkan arikel dari Tribunwow.com, dengan judul “9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit”. Artikel tersebut membahas mengenai dugaan malpraktek dari seorang dokter spesialis kandungan yang dituntut ganti rugi oleh pasien. Pasien menuntut dokter spesialis kandungan tersebut karena kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas profesinya yang menimbulkan kerugian yang irreversible pada diri pasien. kemudian pasien menyampaikan keluhan pada salah satu pengacara ternama yang ada di Indonesia untuk ditindak lanjuti dan dibawa ke ranah hukum.

Malpraktik adalah gabungan dari kata “mala” dan “praktik”, sehingga malpraktik berarti setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.

Seluruh tindakan di bidang kedokteran yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan pasien sebagai implementasi dari hak otonomi pasien. Hubungan dokter-pasien pada umunya adalah pola hubungan paternalistic, dimana pasien mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada dokter yang merawatnya. Dokter memiliki keilmuan dan juga kemampuan dalam bidang kedokteran, sedangkan pasien merupakan awam yang tidak tahu mengenai penyakit maupun cara mengobati penyakit tersebut, sehingga pasien memasrahkan kepada dokter untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakitnya. Pola hubungan konsumerisme-komersialisme dokter-pasien diidentifikasikan sebagai hubungan antara dokter sebagai penyedia jasa dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pada pola ini, menempatakan pasien pada posisi the patient knows best (pasien lebih tahu apa yang terbaik bagi dirinya daripada dokter). Dalam kasus pada artikel tersebut, telah terjadi perubahan pola hubungan antara dokter dengan pasien dari pola paternalistic menjadi pola konsumerisme-komersialisme.

Perubahan posisi dalam hubungan dokter-pasien ini berkaitan dengan kondisi social-ekonomi pasien, peningkatan taraf pendidikan pasien, kemajuan ilmu dan teknologi dimana pasien dapat melakukan browsing mengenai penyakit dan pengobatannya dengan mudah, namun yang harus digarisbawahi adalah semua orang dapat menulis dengan mudah di web maupun blog seperti ini, namun apakah pihak penulis tersebut betul-betul paham dan bertanggung jawab atas apa yang ditulisnya ? Apakah informasi yang diberikan betul-betul sesuai dengan keilmuannya ? Untuk itu, masyarakat awam harus jeli dan memilah-milah mana yang dapat dipertanggungjawabkan mana yang tidak, mana yang dapat dipercaya, mana yang tidak. Jadi informasi yang didapat harus dicerna dengan baik dan tidak ditelan mentah-mentah. Jadi, media massa dan alat-alat komunikasi ikut berperan juga dalam hal tersebut. Pasien menjadi lebih kritis dan terjadi peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat yang membuat pasien mulai menyadari haknya dan menuntuk dokter untuk melaksanakan semua ekewajibannya. Disini hubungan dokter dan pasien tidak lagi dilihat sebagai hubungan kepercayaan, namun adalah hubungan hukum yaitu hukum hubungan dokter dan pasien yang kita ketahui dengan sebutan transaksi terapeutik.

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Di dalam Mukadimah pada Kode Etik Kedokteran Indonesia, juga tercantum tentang transaksi terapeutik. Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban‐kewajiban kontraktualnya, pasien dapat menggugat dengan alasan wanprestasi. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immateriil atas kerugian yang dideritanya.

Melihat ketentuan tersebut sebaiknya sebelum melakukan tindakan medis, pasien dan salah satu perwakilan keluarga sebagai saksi diberi informasi terlebih dahulu mengenai kondisi pasien, diagnosa penyakit, alternatif pengobatan, kekurangan dan kelebihan dari masing‐masing pengobatan, dampak maupun kemungkinan resiko yang akan terjadi, hasil yang akan dicapai serta biaya yang harus dikeluarkan supaya pasien dapat memilih apa yang terbaik bagi dirinya, kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan informed consent kalau memang pasien setuju. namun harus kita tekankan bahwa disini dokter melakukan usaha semaksimal mungkin dan kesembuhan datangnya hanya dari Allah, sehingga dokter tidak boleh memberikan garansi kesembuhan kepada pasien.

Sengketa medis dapat terjadi apabila komunikasi kurang efektif antara dokter‐pasien atau terjadinya miskomunikasi antara tenaga kesehatan lain dengan pasien, sehingga pasien atau keluarganya merasa dirugikan atas tindakan medis tersebut. Kondisi seperti ini biasanya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan pasien sebelumnya terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit mungkin fasilitas, sarana, sikap dokter atau tenaga kesehatan yang bekerja disana. Atau pihak rumah sakit tidak segera merespon keluhan pasien, maka beda pendapat (sengketa medis) akan berkelanjutan. Bisa jadi pasien dan keluarga menyampaikan kasus tersebut ke media masa atau melaporkan ke Kepolisian serta Pengadilan. Hal ini terjadi pada kasus dugaan malpraktik RS Grha Kedoya. Persoalan hukum yang muncul dalam transaksi terapeutik tidak serta‐merta ditarik dalam wilayah hukum pidana atau perdata , namun terlebih dahulu diselesaian dalam kompetensi peradilan profesi kesehatan, sehingga dapat diketahui dan diurai apakah persoalannya merupakan sengketa medis yang ditangani secara khusus (lex spesialis) atau di dalamnya terdapat persoalan hukum perdata atau pidana yang ditangani oleh peradilan umum.

Dengan diberlakukannya Undang‐Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang Undang Kesehatan khususnya pada Pasal 29 menyatakan bahwa ”dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Artinya bila timbul sengketa medis antara tenaga kesehatan dengan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut ke pengadilan.

Bila di rumah sakit Grha Kedoya terdapat Komite Etik dan Hukum sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/ Menkes / Per/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan Pasal 19 ayat :

(1) Komite adalah wadah non stuktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi  dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

(2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang‐kurangnya terdiri dari Komite Medik serta  Komite Etik dan Hukum,   maka semua sengketa yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien termasuk sengketa medis akan ditindak lanjuti oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sesuai dengan apa yang diamanahkan Pasal 29 Undang Undang Kesehatan sebagaimana disebutkan diatas.

Selain itu penyelesaian sengketa medis di rumah sakit menjadi tanggung jawab rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009 yang berbunyi ”Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

Upaya‐upaya yang dapat dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam meningkatkan responsibilitas keluhan pasien atau tenaga kesehatan lain dan penyelesaian kasus sengketa medis adalah sebagai berikut:

  1. Membuat alur pelayanan keluhan dari seluruh unsur pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit seperti, rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, pemeriksaan penunjang, dengan menegaskan bahwa semua keluhan diterima di sekretariat Komite Etik dan Hukum;
  2. Menindaklanjuti keluhan atau tuntutan pasien dengan mengadakan pertemuan antara tim Komite Etik dan Hukum dengan unit terkait yang bermasalah;
  3. Mengadakan pertemuan dengan keluarga pasien untuk merespon dan memahami objek yang menjadi sengketa.
  4. Melaksanakan klarifikasi kasus dan melihat bukti rekam medik apakah ada pelanggaran terhadap obyek yang dijanjikan, adakah pelanggaran terhadap kepatuhan pelaksanaan standar profesi, standar prosedur operasional. Hal ini dilakukan untuk melihat adakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dituduhkan pasien, karena dari sudut hukum kelalaian/kesalahan yang diperbuat seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi Negara Ketiga aspek saling berkaitan satu sama lain. Mengadakan pertemuan antara keluarga pasien, dokter/ tenaga kesehatan yang bermasalah dengan Komite Etik dan Hukum untuk mencari titik temu permasalahan serta melakukan negosiasi dalam penyelesaian masalah. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, maka hasil kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta Komite Etik dan Hukum.
  5. Apabila dalam proses negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka ditawarkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila dalam proses mediasi terjadi kesepakatan, maka hasil kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta mediator kemudian didaftarkan ke pengadilan sebagai akta otentik.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Syahrizal, 2009. Mediasi, Jakarta: Fajar Interpradana Offset,  cetakan pertama

Alexandra, Indriyanti Dewi, 2008. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher;

Chazawi Adami, 2007.Malpraktik Kedokteran. Malang: Bayumedia Publishing, cetakan Pertama

Dewi D.S., 2010. Diktat kuliah Penyelesaian Sengketa Medis melalui Mediasi. Semarang : MHKes UNIKA Soegijapranata,

Guwandi. 2007. Hukum Medik. Jakarta: penerbit FKUI cetakan ketiga

Isfandiarie Anny, 2006.Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I dan II, Jakarta: , Prestasi Pustaka cetakan Pertama,

Jayanti Nusye KI. 2009. Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran, Jakarta: Pustaka Yustisia,  cetakan pertama,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar