islam

Hanya Blog UMY situs lain

Undang-Undang No.36 Tahun 1999

  1. Maksud

Dibuatnya undang-undang ini bermksud untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatka hubungan antar bangsa.

  1. Isi Undang-Undang No.36 Tahun 1999

Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dengan 64 pasal dan bagian penjelas.

Bab I Ketentuan Umum

berisi tentang pengertian-pengertian telekomunikasi itu sendiri dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Contoh : Alat, perangkat, sarana prasarana telekomunikasi, pemancar radio, jaringan, penyelenggara, pengguna, dan lain-lain.

Bab II Asas dan Tujuan

Menjelaskan asas dan tujuan diselenggarakannya telekomunikasi.

Bab III Pembinaan

Berisi tentang sasaran pembinaan telekomunikasi dengan melibatkan masyarakat, ketentuan cara peran serta masyarakat, dan lain-lain.

Bab IV Penyelenggaraan

–        Bagian Umum

tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan.

–        Penyelenggara

tentang penyelenggara telekomunikasi

–        Larangan Praktek Monopoli

larangan dalam penyelenggaraan

–        Perizinan

–        Hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat

–        Penomoran

–        lnterkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

–        Tarif

–        Telekomunikasi Khusus

–        Perangkat telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

–        Pengamanan Telekounikasi

Bab V Penyidikan

Berisi ketentuan dan yang di beri wewenang untuk melakukan penyelidikan

Bab VI Sanksi dan Administrasi

Berisi ketentuan yang melanggar peraturan dalam telekomunikasi

Bab VII Ketentuan Pidana

Bab VIII Tarif

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERISI :

 

BAB I

Memuat tentang berbagai pengertian unsur-unsur yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu  Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan

BAB III

Berisi tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB IV

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

BAB V

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

BAB VI

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun­ menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

Larangan

BAB VIII

Gugatan perdata

BAB IX

Tentang fasilitas, perlindungan, penetapan instansi, dan lain-lain.

BAB X

Penyidikan

BAB XI

Tentang hukum pidana

BAB XII

   Saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Maksud dari undang- undang tersebut adalah :

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

 

  1. Lahirnya Undang-Undang telekomunikasi

Ketika di Indonesia mulai berkembang telepon seluler, dunia telekomunikasi cepat berkembamg. Saat itu Telkom yang di beri wewenang seakan-akan menjadi pemegang tunggal yang paling berkuasa sehingga banyak menetapkan ketentuan yang menguntungkan pihaknya sendiri sehingga muncullah undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi.

 

  1. Pentingnya UU Telekomunikasi bagi Pendidikan

Dalam bab II pasal 2 membahas tentang dasar diselenggarakan telekomunikasi yang dijelaskan bahwa pada asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adi dan merata.

Dalam pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini penting bagi pendidikan karena dengan adanya undang-undang ini maka telekomunikasi dapat dinikmati seluruh masyarakat yang dapat memprlancar proses pendidikan.

 

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

dwifajar


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

turunnya Al-Quran da

TURUNNYA ALQURAN DENGAN TUJUH HURUF          Orang arab mempunya lahjah ( ...

HUKUM MEMAKAI PARFUM

HUKUM MEMAKAI PARFUM BAGI WANITA A.    Pendahuluan Saat ini sudah tidak asing ...

metode penelitian ek

metode penelitian eksperimen Penelitian Eksperimen     Definisi    Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan ...

Undang-Undang No.36

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Maksud Dibuatnya undang-undang ini bermksud untuk mendukung kesatuan ...