islamic education

Hanya Blog UMY situs lain

A.    STUDI  KASUS

Curi Sandal Polisi, Pantas Dibui 5 Tahun?

 

Entah apa yang ada di benak AAL, pelajar sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Palu, Sulawesi Tengah, ketika mengetahui kenakalan ‘kecilnya’ berbuntut panjang dan berbuah pahit sampai lebih dari setahun kemudian. Suatu hari di bulan November 2010, AAL bersama kawannya melintas di depan kos seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah berpangkat Briptu. Di depan kos sang Briptu berinisial AR, AAL melihat sandal jepit tergeletak. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian mengambil sandal jepit tersebut. Menurut Briptu AR, selain dirinya, kawan-kawan sekosnya pun kehilangan sandal. Ia pun mempersoalkan pencurian sandal jepit itu ke pihak kepolisian tempatnya mengabdi. Enam bulan setelah peristiwa pencurian itu, polisi memanggil AAL dan kawannya. Mereka diinterogasi, bahkan dipukuli dengan tangan dan benda tumpul. AAL menderita lebam di punggung, kaki, dan tangan, akibat kekerasan yang ia terima saat interogasi itu. Ia pun mengaku mencuri sandal. Kasus terus bergulir. Pengaduan Briptu AR soal sandalnya yang dicuri AAL diproses terus secara hukum dan akhirnya masuk ke Kejaksaan Negeri Palu. Kasus pencurian sandal jepit ini pun sampai juga ke pengadilan, dan AAL resmi menjadi terdakwa. Jaksa menyatakan, AAL melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 326 KUHP tentang Pencurian. AAL pun diancam 5 tahun penjara.

 

Masyarakat terkejut. Betapa bocah pencuri sandal jepit bisa terancam hukuman layaknya koruptor. Nasib mirip dengan AAL pernah dialami oleh seorang nenek bernama Mina tahun lalu. Bedanya ia tidak mencuri sandal. Ia dan dua orang anaknya dituduh mencuri 2 kilogram buah randu seharga Rp12.000. Efendi, pemilik pohon randu di lahan PT. Segayung di Desa Sembojo, Kecamatan Kulit, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melaporkan Nenek Mina dan kedua anaknya ke Polres Batang. Nenek Mina dan anak-anaknya yang masih di bawah umur itu pun ditahan dan diancam 7 tahun penjara.

B.     ANALISIS KASUS

Apakah hukum acara pidana itu? Dalam buku Hartono Hadisoeprapto, S.H.  merumuskan pengertian hukum acara pidana menjadi beberapa rumusan. Yang pertama Hukum Pidana materiill adalah hukum yang menetukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidanan dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan. Dalam pelaksanaan hukum pidana materiall ini terjadi pelanggaran, maka pelanggaran ini harus di tegakkan kembali. Hukum yang bertugas menegakkan hokum materill pidana yang telah dilangar bisa disebut sebagai hukum formil pidana atau hukum acara pidana.

Dalam hukum acara pidana bukan pihak-pihak yang tersangkut dalam pelanggaran itu yang mengambil inisiatif untuk beracara, melainkan penguasa (yakni alat penuntutan umum atau kejaksaan) dengan sendirinya bertindak untuk melaksankan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bertalian dengan pelanggaran tadi.

Tetapi dalam beberapa kejahatan tertentu pihak penguasa baru bertindak sesudah ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan sendiri, misalnya :

1.       Dalam kejahatan yang melanggar kesusilaan (KUHP. 284,287 dan lain-lain) ;

2.       Kejahatan berupa penghinaan (KUHP. 319)

3.       Kejahatan terhadap saudara sendiri seperti pencurian (KUHP. 367)

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hokum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membaskan pidana. Lebih konkritnya hukum acara pidana adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal :

a.      Cara bagaima harus mengambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatau tindak pidana, cara bagaiman mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang dilakukan.

b.       Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaiman harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara mengkap, menahan, dan memeriksa orang itu.

c.       Cara bagaiman  mengumpulkan barang bukti,memeriksa, menggeledah, badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan orang itu.

d.       Cara bagaiman dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan

e.       Oleh siapa dan dengan cara bagaima putusan perjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.

Dengan singkat dapat dikatan hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau meyelenggarakan hukum pidana materii, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Telah ditentukan dalam Pasal 1  (angka 1)   UU No. 3 tahun 1997  tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

  1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
  4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
  6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Jika dikaitkan dengan kriminalitas anak diatas, maka proses peradilan pidana terhadap AAL tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwanya di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi.  Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi fakor penyebab lainnya.  Demikianlah, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi.

“Dalam Islam anak yang belum dewasa tidak boleh diberi sanksi seperti orang dewasa. Hukuman harus bersifat edukatif.” Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, proses hukum pada AAL, remaja pencuri sandal jepit milik anggota Brimob di Palu, Sulawesi Tengah, sangat berlebihan dan tidak sesuai syariat Islam. “Dalam Islam anak yang belum dewasa tidak boleh diberi sanksi seperti orang dewasa. Hukuman harus bersifat edukatif”. “Bagi anak di bawah  umur, ditahan dalam sel meskipun hanya 15 hari atau satu bulan itu tetap saja traumatis dan berdampak serius. Hukuman dalam Islam pun lebih mengutamakan yang mendidik. Jangan langsung main hukum pidana,” tegasnya. Seharusnya, tambah Amindhan, pengadilan harusnya bersikap bijak dalam menangani kasus AAL. “Lebih baik jika AAL dihukum untuk belajar”. Seperti diketahi, AAL (15) menjadi terdakwa kasus pencurian sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brigade  Mobil Kepolisian Daerah Sulteng. Jaksa mengganjar AAL pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun bui.

C.    KESIMPULAN

Kita semakin merasa miris karena hukum tidak berani tegas kepada para koruptor, yang jelas merugikan rakyat banyak. Para pelaku tindak korupsi umumnya hanya dijatuhi hukuman 18 bulan, padahal miliaran rupiah uang rakyat yang mereka curi. Namun ini anak yang mencuri sandal diancam hukuman penjara lima tahun. Tidak keliru apabila masyarakat Palu bergerak untuk melawan ketidakbenaran ini. Mereka bersepakat untuk mengumpulkan sandal dan membawanya ke depan Kepolisian Daerah Palu sebagai bentuk protes atas kesewenang-wenangan aparat polisi.

Semua orang memprotes bukan untuk membenarkan tindakan AAL. Namun mereka memprotes proses hukum yang dirasakan sangat tidak adil. AAL sudah menyangkal melakukan pencurian sandal milik Briptu Rusdi. Ia malah dianiaya untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Kalau pun AAL melakukan pencurian sandal, maka proses hukum tidak seperti ini. Sebagai anak di bawah umur, ia harus dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina. Baru kalau kejahatan yang dilakukannya berat, ia menjalani proses hukum seperti layaknya anak-anak.

Sejauh ini, justru kesalahan yang dilakukan Briptu Simson yang sudah terbukti. Briptu Simson dijatuhi hukuman 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat satu tahun, karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap AAL. Sidang Etik dan Disiplin kini sedang berjalan terhadap Briptu Rusdi. Seperti halnya Briptu Simson, ia dituduh melakukan penganiayaan terhadap AAL. Pengaduan yang dilakukan orangtua AAL disertai dengan hasil visum dokter atas penganiayaan yang dialami AAL.

Fakta yang didapat pada Sidang Etik dan Disiplin dua anggota Brimob menunjukkan adanya penyimpangan dalam kasus AAL. Inilah yang seharusnya bisa menggugah para penegak hukum bahwa mereka sedang menerapkan proses hukum yang keliru. Berbagai penyimpangan dalam praktik penerapan hukum tentunya akan mencederai rasa keadilan. Apalagi jika hukum itu diterapkan lebih didasarkan kepada basis kekuasaan. Hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, ia bisa sewenang-wenang kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Apa yang sedang diperlihatkan di Pengadilan Negeri Palu merupakan gambaran kesewenang-wenangan. Hukum bukan dipakai untuk memberikan keadilan, tetapi lebih menjadi penekan kepada mereka yang tidak berdaya. Dalam era keterbukaan seperti sekarang beruntung tidak lagi ada yang bisa ditutup-tutupi. Semua orang bisa melihat setiap ketidakadilan yang terjadi. Setiap kali hal itu muncul, maka semua akan meneriakkan ketidakadilan itu. Bukan hanya masyarakat Palu yang sedang meneriakkan ketidakadilan itu. Semua orang yang punya hati pasti akan merasakan betapa ketidakadilan sedang dipertontonkan. Semua orang yang punya hati pasti akan berupaya untuk meluruskannya.

Dalam aspek Sosiologi, terdapat istilah labelisasi. Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Perilaku menyimpang melahirkan adanya batasan seperti cap, julukan, atau (labeling) sebutan atas suatu perbuatan yang disebut menyimpang. Bila, kita memberi cap terhadap seseorang sebagai orang yang menyimpang maka cap tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku menyimpang. Sehingga dalam kajian sosiologi, disebutkan bahwa tindak kriminal menghasilkan labeling, sedangkan adanya labeling menghasilkan adanya tidak kriminal yang lain dikarenakan tekanan publik atas julukan yang diajukan kepadanya.

Adapun dalam pandangan sosiologi islam, terdapat kesenjangan dalam pendidikan keagamaan anak tersebut. Lebih spesifiknya ialah pada aspek akhlaq. Akhlaq ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.     Hal yang dapat disimpulkan dari permasalahan soaial yang timbul yaitu pencurian sandal oleh anak dibawah umur dan dihukum dengan cara disidangkan dan di vonis hukuman penjara bukan dengan cara kekeluargaan.

Terlepas dari pantas atau tidaknya anak itu dihukum oleh hokum Negara, sebenarnya ada yang lebih penting yaitu bagaimana kita nantinya sebagai pendidik islam yang berperan disekolah maupun di rumah sebagai ibu dari anak-anak mampu mengajarkan akhlak yang baik. Pengajaran akhlak berarti pengajaran tentang bentuk batin seseorang yang kelihatan pada tindak tanduknya. Bukan dengan cara memberi punishment yang akan membuat kepercayaan diri dan mental seorang anak jatuh. Dengan mengajarkan akhlak yang baik dari kecil maka karakter anak akan terbentuk bagaimana bersikap sabar, wara, zuhud, qonaah dan juga perbuatan yang berhubungan dengan orang lain seperti pemurah, penyantun, penyayang, benar, berani, jujur, patuh, disiplin, dan sebagainya.

Jadi, tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan dibawa ke meja hijau tetpi banyak cara lain yang lebih halus dan tidak mencederai seorang anak, karena anak adalah generasi muda yang menentukan  masa depan Indonesia yang harus kita jaga dan kita bimbing dengan cara metode yang benar agar mereka dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik.

 

Categories: pengetahuan umum

PROFIL AKU

erfina dyah anggraheni


Popular Posts

SISTEMATIKA BERFIKIR

Hei kawan, Ternyata Cara berfikir antara satu orang dengan orang ...

Kenali Gaya Belajarm

Mempelajari gaya belajar seseorang adalah dengan memperlihatkan cara mengenali dan ...

The words of Heart

When you feell there are something lose from your self,,, Don’t ...

THE POWER OF KEPEPET

By Mario Teguh Share ya kawan, Dari Mario Teguh Golden Ways ...

LIMA HUKUM KOMUNIKAS

(The Five Inevitable Laws of Effective Communication)   Lima Hukum Komunikasi yang ...