dentist

Hanya Blog UMY situs lain

Berdasarkan arikel dari Tribunwow.com, dengan judul “9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit”. Artikel tersebut membahas mengenai dugaan malpraktek dari seorang dokter spesialis kandungan (Obgyn) yang dituntut ganti rugi oleh pasien. Pasien menuntut dokter spesialis kandungan tersebut karena kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas profesinya yang menimbulkan kerugian yang irreversible pada diri pasien. kemudian pasien menyampaikan keluhan pada salah satu pengacara ternama yang ada di Indonesia untuk ditindak lanjuti dan dibawa ke ranah hukum.

Malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang di lakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standart profesi dan prosedur operasional akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, atau meninggal dunia.

Menurut M.Jusuf Hanafiah & Amri Amir (1999:87), malpraktek adalah :

Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang di maksud di sini kelalaian adalah kurangnya sikap hati-hati yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan sikap yang wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standart pelayanan medis ( standar profesi dan standar prosedur operasional).

Seluruh tindakan di bidang kedokteran yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan pasien sebagai implementasi dari hak otonomi pasien. Hubungan dokter-pasien pada umunya adalah pola hubungan paternalistic, dimana pasien mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada dokter yang merawatnya. Dokter memiliki keilmuan dan juga kemampuan dalam bidang kedokteran, sedangkan pasien merupakan awam yang tidak tahu mengenai penyakit maupun cara mengobati penyakit tersebut, sehingga pasien memasrahkan kepada dokter untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakitnya. Pola hubungan konsumerisme-komersialisme dokter-pasien diidentifikasikan sebagai hubungan antara dokter sebagai penyedia jasa dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pada pola ini, menempatakan pasien pada posisi the patient knows best (pasien lebih tahu apa yang terbaik bagi dirinya daripada dokter). Dalam kasus pada artikel tersebut, telah terjadi perubahan pola hubungan antara dokter dengan pasien dari pola paternalistic menjadi pola konsumerisme-komersialisme.

Sengketa medis dapat terjadi apabila komunikasi kurang efektif antara dokter‐pasien atau terjadinya miskomunikasi antara tenaga kesehatan lain dengan pasien, sehingga pasien atau keluarganya merasa dirugikan atas tindakan medis tersebut. Kondisi seperti ini biasanya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan pasien sebelumnya terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit mungkin fasilitas, sarana, sikap dokter atau tenaga kesehatan yang bekerja disana. Atau pihak rumah sakit tidak segera merespon keluhan pasien, maka beda pendapat (sengketa medis) akan berkelanjutan. Bisa jadi pasien dan keluarga menyampaikan kasus tersebut ke media masa atau melaporkan ke Kepolisian serta Pengadilan. Hal ini terjadi pada kasus dugaan malpraktik RS Grha Kedoya. Persoalan hukum yang muncul dalam transaksi terapeutik tidak serta‐merta ditarik dalam wilayah hukum pidana atau perdata , namun terlebih dahulu diselesaian dalam kompetensi peradilan profesi kesehatan, sehingga dapat diketahui dan diurai apakah persoalannya merupakan sengketa medis yang ditangani secara khusus (lex spesialis) atau di dalamnya terdapat persoalan hukum perdata atau pidana yang ditangani oleh peradilan umum.

Komunikasi efektif antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan memiliki relevansi sebagai upaya pencegahan malpraktik (tindak pidana). Komunikasi antara dokter dan pasien ini dibangun atas kepentingan dan pemahaman bersama dalam mencari solusi permasalahan kesehatan pasien, baik dilakukan melalui komunikasi verbal dan non verbal. Pelaksanaan dan pengembangan komunikasi efektif wajib dilaksanakan ini merupakan upaya pencegahan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat yang berakhir pada tuntutan malpraktik jelas merugikan kedua belah pihak sehingga perlu adanya kesadaran dan upaya bersama untuk menanggulangi tindak pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana (malpraktik) yang bersifat preventif sebagai bentuk perlindungan untuk dokter dan pasien.

Adakalanya dokter tidak dapat menyembuhkan pasien sesuai yang diharapkan dan hal ini yang membuat pasien merasa dirugikan dan menuntut dokter karena kesalahan yang telah dibuat dokter. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, dokter dan tenaga medis lainnya mulai bertindak hati hati dalam melakukan diagnosa ataupun melakukan tindakan penyembuhan lainnya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar profesi medis serta melakukan penyembuhan setelah adanya persetujuan dari pihak pasien. Untuk menghindari ketidakpuasan pasien, dokter harus memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya mengenai informed consent tersebut. Tujuannya untuk memberitahukan kepada pasien tentang penyakit yang diderita pasien, serta resiko-resiko yang akan terjadi ketika prosedur penyembuhan sedang berlangsung. Oleh karena itu Pentingnya komunikasi efektif perlu ditekankan dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya serta mencegah tuntutan malpraktik.

 Malpraktek medis secara umum mencakup mengenai kesalahan dan kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis. Pengaturan mengenai tindakan dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai segala tindakan yang wajib dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tindakan medis tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian dalam dunia medis disebut juga dengan malpraktek medis. Malpraktek medis yang terjadi dapat merugikan beberapa pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Pasien yang merasa dirugikan oleh dokter dapat mengadukan serta memintakan pertanggungjawaban kepada dokter tersebut.

 Upaya‐upaya yang dapat dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam meningkatkan responsibilitas keluhan pasien atau tenaga kesehatan lain dan penyelesaian kasus sengketa medis adalah sebagai berikut:

  • Membuat alur pelayanan keluhan dari seluruh unsur pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit seperti, rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, pemeriksaan penunjang, dengan menegaskan bahwa semua keluhan diterima di sekretariat Komite Etik dan Hukum;
  • Menindaklanjuti keluhan atau tuntutan pasien dengan mengadakan pertemuan antara tim Komite Etik dan Hukum dengan unit terkait yang bermasalah;
  • Mengadakan pertemuan dengan keluarga pasien untuk merespon dan memahami objek yang menjadi sengketa.
  • Melaksanakan klarifikasi kasus dan melihat bukti rekam medik apakah ada pelanggaran terhadap obyek yang dijanjikan, adakah pelanggaran terhadap kepatuhan pelaksanaan standar profesi, standar prosedur operasional. Hal ini dilakukan untuk melihat adakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dituduhkan pasien, karena dari sudut hukum kelalaian/kesalahan yang diperbuat seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi Negara Ketiga aspek saling berkaitan satu sama lain. Mengadakan pertemuan antara keluarga pasien, dokter/ tenaga kesehatan yang bermasalah dengan Komite Etik dan Hukum untuk mencari titik temu permasalahan serta melakukan negosiasi dalam penyelesaian masalah. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, maka hasil kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta Komite Etik dan Hukum.
  • Apabila dalam proses negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka ditawarkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila dalam proses mediasi terjadi kesepakatan, maka hasil kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta mediator kemudian didaftarkan ke pengadilan sebagai akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Alexandra, Indriyanti Dewi, 2008. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher;

Chazawi Adami, 2007.Malpraktik Kedokteran. Malang: Bayumedia Publishing, cetakan Pertama

Dewi D.S., 2010. Diktat kuliah Penyelesaian Sengketa Medis melalui Mediasi. Semarang : MHKes UNIKA Soegijapranata,

Isfandiarie Anny, 2006.Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I dan II, Jakarta: , Prestasi Pustaka cetakan Pertama,

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

Erwin Cahyo Rakhmatto


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Promosi Kesehatan Gi

Kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang sangat penting dan ...

Mengenal Lebih Cara

Gigi merupakan organ tubuh kita yang sangat penting untuk kesehatan ...

"Pentingnya Datang k

Banyak masyarakat menilai bahwa dokter gigi dan tukang gigi di ...

9 Mitos dan Fakta Se

Mitos vs Fakta #1 Gigi atas di cabut menjadi buta Mitos : Gigi ...