esa miftahussifa

Just another Blog UMY site

Pertanian Masa Depan

Posted by Esa Miftahussifa 0 Comment

PERTANIAN MASA DEPAN

  1. Pertanian Saat Ini

Indonesia merupakan Negara agraris dengan sumber daya alam yang tinggi, sehingga potensi pertanian di Indonesia sangat mendukung. Indonesia juga terbentang pada garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, kelimpahan sinar matahari yang cukup, tingkat kelembaban udara yang ideal, serta budaya masyarakat yang mencintai keanekaragaman hayati. Indonesia pun menjadi lirikan bagi negara-negara asing terutama pada sektor pertanian. Namun pertanian di Indonesia kondisinya belum cukup baik karena teknologi yang belum memadai.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.
read more

  1. Strategi Memajukan Sektor Pertanian

Dalam memajukan sektor pertanian dan industri asas tani juga, salah satu faktor penting ialah modal. Modal atau sumber kewangan memainkan peranan penting bagi menjalankan pertanian secara perladangan ataupun pekebun kecil. Pinjaman boleh dibuat melalui skim pinjaman berkadar faedah rendah yang disediakan oleh bank, terutamanya Bank Agro yang menyediakan pinjaman bagi pekebun kecil. Dengan modal yang mencukupi, pekebun kita akan dapat membeli mesin yang canggih dan bahan racun serangga serta baja kimia untuk menjalankan pertanian mereka.

Untuk memajukan sektor pertanian, kaum petani kita perlu memiliki prakarsa untuk membuat perubahan atau sedia membuat reformasi terhadap sektor pertanian. Jika kaum petani masih mengekalkan cara tradisional untuk mengusahakan petanian, nescaya hasil pertanian mereka hanya sekadar sara diri dan mereka akan terus dibelenggu oleh kemiskinan. Bagi mengikut rentak perkembangan industri, petani kita perlu menggunakan ilmu sains dan teknologi yang canggih demi meningkatkan produktiviti. Langkah ini dapat menjimatkan penggunaan tenaga dan meningkatkan hasil tanaman yang berkualiti dan berkuantiti. Sebagai contoh, ilmu genetik perlu digunakan untuk mencari baka benih yang dapat menjamin hasil tanaman yang bermutu, seperti penggunaan padi hibird dapat menjamin penghasilan padi yang banyak dan berkualiti. Secara umumnya, kaum petani perlulah disuntik semangat transformasi dalam diri mereka menggunakan bioteknologi dalam sektor pertanian.

Strategi Pemerintah dalam memajukan pertanian antara lain :

  • Revitalisasi Pertanian yang mengarah untuk meningkatkan pengelolaan potensi pertanian secara optimal dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
  • Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi, pengembangan dan rehabilitasi dengan menerapkan rekayasa ekonomi, rekayasa sosial dan rekayasa teknologi
  • Membangun dan mengembangkan sumberdaya manusia pertanian menjadi sumberdaya manusia agribisnis melalui transfer pengetahuan.
  • Mendorong dan mengembangkan pola kemitraan agribisnis antara petani/kelompok tani dengan berbagai pihak yang difasilitasi oleh pemerintah.
  • Meningkatkan produktifitas komoditas-komoditas unggulan untuk memenuhi permintaan pasar baik untuk wilayah sendiri maupun daerah lain.
  • Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal untukmenjamin kesinambungan proses kegiatan pembangunan.
  1. Kebijakan Pemerintah Dalam memajukan Pertanian

Berikut ini diberikan beberapa contoh kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian untuk pengentasan kemiskinan. Semua kebijakan yang dicontohkan ini merupakan kebijakan tidak langsung yang bersifat makro.

  1. Kebijakan Harga

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara dan biasanya digabung dengan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan (price and income policy). Segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan stabilisasi harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi ari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga (support) untuk hasil-hasil pertanian supaya tdak merugikan petani atau langsung sejumlah subsidi tertentu bagi petani. Di banyak negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan lain-lain, banyak sekali hasil-hasil pertanian seperti gandum, kapas, padi, gula biet dan lain-lain yang mendapat perlindungan pemerintah berupa penyangga dan subsidi. Indonesia baru mempraktikan kebijakan harga untuk beberapa hasil sejak tahun 1969. Secara teoritis kebijakan harga dapat dipakai mencapai tiga tujuan yaitu :

(1) Stabilisasi harga-hasil hasil pertanian terutama pada tingkat petani.

(2) Mening katkan pendapatan petani melalui perbaikan nilai tukar (term of trade).

(3) Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi.

Kebijakan harga di Indonesia ditekankan pada tujuan yang petama. Stabilisasi harga hasil-hasil pertanian dalam keadaan harga-harga umum yang stabil berarti pula kestabilan pendapatan. Tujuan yang kedua banyak sekali dilaksanakan bagi hasil-hasil ppertanian di negara-negara maju dengan alasan pokok pendapatan rata-rata sektor pertanian terlalu rendah dibandingkan penghasilan di luar sektor pertanian. Memang dengan diperkenalkan berbagai mesin pertanian maka produktivitas dan prodksi pertanian di negara-negara tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga harga-harga menurun. Dalam keadaan demikian kebijakan harga dipergunsksn untuk menghambat penurunan harga-harga tersebut baik dengan jalan mengurangi penawaran maupun menambah permintaan di pasar.

Tujuan yang kedua ini sukar dilaksanakan di negara-negara yang jumlah petaninya berjuta-juta dan terlalu kecil-kecil seperti di Indonesia karena persoalan administrasinya sangat kompleks. Karena pada prinsifnya kebijakan harga yang demikian ini merupakan usaha memindahkan pendapatan dari golongan bukan pertanian ke golongan pertanian, maka hal ini bisa dilaksanakan dengan mudah dinegara-negara yang sudah maju dan kaya, dimana golongan penduduk di luar pertanian jumlahnya jauh lebih besar dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada golongan penduduk pertanian. Di negara-negara ini penduduk sektor pertanian rata-rata hanya merupakan di bawah 10% dari seluruh penduduk, sedangkan di negara kita masih antara 60%-70%.

Tujuan kebijakan yang ketiga dalam praktik dilaksanakan di negara-negara yang sudah maju bersamaan dengan tujuan kedua yaitu dalam bentuk pembatasan jumlah produksi dengan pembayaran kompensasi. Berdasarkan ramalan harga, pemerintah membuat perencaan produksi dan petani mendapat pembayaran kompensasi untuk setiap hektar tanah yang diistirahatkan. Di negara kita dimana hasil-hasil pertanian pada umumnya belum mencukupi kebutuhan, maka kebijakan yang demikian tidak relevan.

Di samping kebijakan harga yang menyangkut hasil-hasil pertanian maka peningkatan pendapatan petani dapat dicapai dengan pemberian subsidi pada harga sarana-sarana produksi seperti pupuk/insektisida. Subsidi ini mempunyai pengaruh untuk menurunkan biaya produksi.

  1. Kebijakan Pemasaran

Badan-badan pemasaran yang dibentuk dimaksudkan untuk memberikan jaminan harga yang minimum yang stabil pada petani. Sehubungan dengan usaha memperkuat kedudukan pengusaha eksportir lemah telah diambil kebijakan kredit, yaitu dengan memberikan kredit dengan bunga yang relatif rendah dan menyederhanakan prosedur ekspor maka kebijakan pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor maka kebijakan ini meliputi pula pengaturan distribusi sarana-saran produksi bagi petani pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat diantara para pedagang yang melayani kebutuhan petani seperti pupuk, peptisida dan lain-lain sehingga petani akan dapat membeli saran-saran produksi tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

Kebijakan pemasaran merupakan usaha campurtangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Disatu pihak pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu merugikan para pedagang dan petani, tetapi dipihak lain persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Dalam hal yang terakhir ini berarti pemerintah memberi arah tertentu di dalam bekerjanya gaya-gaya pasar. Dalam praktek kebijakan pemasaran dilaksanakan secara bersamaan dengan kebijaksanaan harga.

  1. Kebijakan Struktural

Kebijakan strukturil dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi.

Kebijakan strukturil ini hanya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah. Perubahan struktur yang dimaksud disini tidak mudah mencapainya dan biasanya memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena sifat fisik usaha tani yang tidak saja merupakan unit usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian kehidupan petani dengan segala aspeknya. Oleh sebab itu tindakan ekonomi saja tidak akan mampu mendorong perubahan struktur dalam sektor pertanian sebagai mana dapat dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan yang intensif adalah merupakan pula satu contoh dari kebijakan ini. Kebijakan pemasaran yang telah disebutkan di atas sebenarnya dimaksudkan pula untuk mempercepat proses perubahan strukturil di sektor pertanian dalam komoditas komoditas pertanian

Kebijakan pertanian yang baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun jelas sekali kebijakan pertanian yang berupa peraturan-peraturan itu mutlak diperlukan bagi kepentingan semua pihak, namun haruslah peraturan-peraturan itu tidak berlebih-lebihan. Peraturan yang berlebihan tidak saja akan merusak hubungan pasar yang sehat yang sangat diperlukan bagi kemajuan dan efisiensi ekonomi, tetapi bahkan dapat pula mematikan semangat dan inisiatif perseorangan dalam berusaha.

  1. kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Kebijakan IDT diperlukan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal. IDT merupakan program khusus yang telah ada di pedesaan atau perkotaan, oleh karena itu diharapkan agar IDT dapat dipadukan dengan bauk dengan program-program sektoral. IDT diperlukan juga untuk menyukseskan program peemerataan karena dengan IDT diharapkan dapat memobilisasi kemampuan masyarakat kecil secara lebih besar dan IDT tersebut dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sehingga masyrakat diharapkan mampu meningkatkan wawasan, kebersamaan dan partisipasi terhadap kegiatan yang mereka lakukan.

Untuk maksud agar dapat berjalan dengan baik, IDT dapat dipersiapkan matang sekali dengan menugaskan tim nasional (aparat setempat) untuk menyusun konsep IDT yang sesuai dengan problem yang ada. Selanjutnya dilakukan pelatihan, dengan maksud agar semua aparat (petugas) terlibat melaksanakan IDT sehingga mempunyai persepsi yang sama terhadap konsep IDT yang sesuai dengan problem yang ada. Selanjutnya dilakukan pelatihan, dengan maksud agar semua aparat (petugas) terlihat melaksanakan IDT sehingga mempunyai persepsi yang sama terhadap konsep IDT.

Ada 4 tujuan IDT yaitu :

(1) Memadukan gerak langkah semua instansi,lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

(2) Membuka peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan produktif dengan bantuan modal kerja

(3) Mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin melalui penyediaan dana bantuan

(4) Meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggungjawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya pada diri penduduk miskin di masyrakat. Dengan ini sumberdaya manusia dan sumberdaya alam diharapkan akan mencapai suatu pembangunan yang berkesinambungan.

SUMBER PUSTAKA

https://id-id.facebook.com/nasa.sukses/posts/573152429408712

http://agrindoforlife.blogspot.co.id/2014/10/kebijakan-pemerintah-di-sektor-pertanian.html

 

Categories: Uncategorized

PROFIL AKU

Esa Miftahussifa


Popular Posts

Hello world!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Makanan Khas Pemalan

Makanan Khas Pemalang   MAKANAN YANG MENJADI KHASNYA PEMALANG Setiap kota tentunya mempunyai ...

Pertanian Masa Depan

PERTANIAN MASA DEPAN Pertanian Saat Ini Indonesia merupakan Negara agraris dengan sumber ...

MASYARAKAT EKONOMI A

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)     Pengertian MEA MEA adalah bentuk integrasi ...

KERUSAKAN BAHAN PANG

KERUSAKAN BAHAN PANGAN IKAN GABUS DI PASAR MODERN