dentist

Hanya Blog UMY situs lain

Posted by Fadel Firdaus 0 Comment

Kasus Malpraktek Rumah Sakit Graha Kedoya Jakarta

 

Semakin meningkatnya tekanan untuk memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersifat patient-centered care, maka proses mencari serta merespon terhadap feedbackpelayanan dari pasien menjadi salah satu komponen penting dalam program manajemen risiko. Pasien memiliki hak untuk menyatakan keluhan atau mengajukan komplain ketika mereka merasa tidak puas dengan pelayanan/pengobatan yang diberikan, dan rumah sakit harus memiliki prosedur yang berlaku untuk menangani keluhan tersebut dalam waktu yang secepatnya. Selain itu, dengan melihat dan melacak kecenderungan jenis komplain, maka rumah sakit dapat mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi dan dapat dengan segera melakukan perbaikan untuk peningkatan mutu.

Adanya dugaan mal praktek di RS Grha Kedoya Jakarta, yang berawal dari tindakan medis yang diambil dokter tanpa seijin pasien dan berakibat pada tidak bisanya pasien memperoleh keturunan.

Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

  1. Senin 10/4/2015 pasien atas nama Selvy datang ke RS untuk memeriksakan kondisi kesehatannya setelah melakukan olah raga Muaythai; dengan keluhan merasa nyeri.
  2. Selasa dini hari Selvy bertemu dengan dokter internist; dan disarankan untuk melakukan USG. Hasil USG menunjukkan pasien terindikasi ada kista. Untuk itu pasien direkomendasikan untuk bertemu dengan dokter kandungan HS.
  3. Selasa Padi dokter HS melakukan tindakan operasi kista pada pasien.
  4. Selang empat [4] hari pasca operasi, menjelang pasien akan chek out dr HS memberitahu kepada pasien bahwa dua [2] idung telur pasien {Selvi] telah diangkat; hal ini mengakibatkan pasien tidak bisa hamil [punya anak kandung]
  5. Alasan dr HS mengangkat idung telur pasien adalah “Waktu kamu lagi dioperasi saya buka dan saya dilemma; jadi saya ambil kedua indung telur kamu, sehingga kamu tidak bisa muaythai, karena muaythai fisiknya keras dan kamu akan monopause tapi masih bisa yoga.

 

 

 

 

RS      membuat panduan manajemen komplain dalam rangka usaha untuk menanggapi dan menyelesaikan komplain dengan cepat agar dapat terhindar dari konflik yang serius terhadap pasien. Setiap permasalahan yang terjadi selalu diusahakan untuk diselesaikan dengan mengacu kepada panduan ini.

DASAR PERUNDANG-UNDANGAN

  1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

 

Klarifikasi Rumah Sakit

 

  1. Manajemen tidak bisa memberikan informasi secara professional; mengingat keterangan ini harus dilakukan oleh seorang professional yang ahli di bidangnya.
  2. Fihak manajemen menunggu hasil pemerisaan dan keputusan dari MKDKI terkait hal ini
  3. RS sudah sesuai SOP

 

Upaya damai

Pengacara dokter HS menawarkan 500 juta

Hasil informasi selanjutnya

  1. kasus berlanjut ke pengadilan; dg gugatan baik dokter maupun RS
  2. HS di ecat dari RS
  3. Belum ada kejelasan nasib Selvy

 

Permasalahan

Dalam menghadapi kasus semacam ini apa yang harus dilakukan oleh fihak Rumah sakit

 

Pemecahan Masalah

Menurut Undang Undang Republik Indonesia  No 44  tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 29, menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

  1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
  2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan
  3. Mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
  4. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  5. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  6. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
  7. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
  8. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
  9. Menyelenggarakan rekam medis;
  10. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
  11. Melaksanakan sistem rujukan;
  12. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
  13. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  14. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
  15. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
  16. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  17. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  18. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
  19. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
  20. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas
  21. memberlakukan seluruh lingkungan ruah sakit sebagai kawasan tanpa rokok

 

Menurut Pasal 32 Hak Pasien adalah sebagai berikut :

  1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
  3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
  4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
  6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
  7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
  9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
  10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
  11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
  12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
  13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
  14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
  15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
  16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 43 tentang Keselamatan Pasien

  1. Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
  2. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
  3. Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri.
  4. Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 44 Perlindungan Hukum Rumah Sakit

 

  1. Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
  2. Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.
  3. Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.

 

Pasal 45

  1. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
  2. Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

 

Pasal 46 tentang Tanggung jawab Hukum menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Dengan memperhatikan serta mempelajari kronologis dan fakta-fakta yang ada, serta  mempertimbangkan Hukum yang berlaku di Indonesia maka fihak manajemen Rumah Sakit minimal harus dilakukan ada dua hal [kegiatan] yang sifatnya internal dan eksternal  antara lain :

  1. Dari sisi internal
    1. Mempersiapkan semua perabot administrasi
    2. Mengkaji dengan seksama proses terjadinya tindakan yang di kategorikan sebagai tindakan malpraktek; mengumpulkan bukti-bukti pendukung terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh dr HS, apakah sudah memenuhi persyaratan [SOP] pelayanan tindakan
    3. Mendiskusikan hasil temuan oleh komite medik RS dan memanggil dr HS
    4. Melakukan Konsultasi dengan MKDKI
    5. Mempersiapkan team hukum dan Humas untuk melakukan pendekatan [perdamaian] dengan fihak pasien dan masyarakat
    6. Mempersiapkan team konsultan hukum seandainya mediasi gagal dan sampai masuk ke ranah hukum
  2. Dari sisi eksternal
    1. Melakukan kegiatan mediasi dan negosiasi dengan berbagai fihak yang nantinya akan terlibat mengingat kalau sampai masuk ranah hokum akan diawali dengan pelapran kasus pada polisi dan akan dilakukan penyidikan baik kepada dokter yang bersangkutan maupun pada jajaran manajemen Rumah Sakit yang terlibat. Oleh karenanya pihak Rumah Sakit erlu mempersiapkan lawyer internal dan jika diperlukan dibantu dengan lawyer eksternal. Mengingat kalau sampai masuk ranah hukum prosesnya akan panjang dan rumit.

 

 

 

 

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

Fadel Firdaus


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Flossing

     Gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat ...

Menyikat gigi dengan

Menyikat gigi adalah rutinitas yang paling penting dilakukan untuk dapat ...

Kebiasaan buruk anak

Minum Susu dari Botol Dot      Orang tua pada umumnya tidak ...

Pertumbuhan dan pera

      Pertumbuhan dan perkembangan gigi bayi biasanya bervariasi. Ada bayi ...