blog.umy.ac.id/ fuadeconomics

Hanya Blog UMY situs lain

UK 4

Posted by 20160430253 0 Comment

UJIAN KOMPETENSI 4

PEREKONOMIAN INDONESIA

DISUSUN OLEH :

FUAD (20160430253)/ F

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN: ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

PENGEMBANGAN SUMBER DANA ALTERNATIF

UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini akan mengkaji sumber-sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan yang masing-masing adalah sumberdana domestik, investasi asing, perdagangan internasional dan utang luar negeri. Selanjutnya akan diuraikan beberapa sumberdana alternatif non-konvensional yang dapat dieksplorasi seperti global public goods, pembiayaan pembangunan berbasis aset, sistem pajak global, arsitektur baru keuangan internasional dan bank pembangunan domestik. Analisa yang dilakukan dalam kajian ini meliputi ruang lingkup pertama sumber dana domestik untuk pembiayaan pembangunan, kedua investasi asing untuk pembiayaan pembangunan, ketiga perdagangan internasional sebagai motor pembangunan, keempat utang dan bantuan luar negeri, dan kelima sumber dana alternatif non-konvensional untuk pembiayaan pembangunan.

Beberapa hal yang diketahui dari studi mengenai pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini adalah bahwa terdapat empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan. Adapun kajian mengenai sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelan-jutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan mananamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan yang berbeda karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dan telah dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 serta Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 2001 dan Repeta 2002, dinyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi.

Sementara itu, alasan-alasan ekonomis yang melandasi kenapa pengurangan utang luar negeri ini harus dilakukan antara lain: (a). Beban yang harus diangsur makin lama akan makin meningkat yang bisa dikarenakan adanya tekanan nilai tukar mata uang maupun karena adanya tambahan utang-utang baru; (b). Kemampuan untuk membayarnya makin lama akan semakin menurun bila nilai Debt Service Ratio (DSR) meningkat. Besarnya kemampuan untuk membayar ini ditentukan oleh seberapa cepat dan seberapa besar kemampuan ekspor dapat ditingkatkan serta kemauan baik pemerintah maupun swasta untuk menurunkan atau paling tidak memperlambat akumulasi utang luar negeri; (c). Adanya kewajiban perekonomian untuk membayar yang besar karena adanya utang luar negeri pada gilirannya potensi yang tersisa untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi makin kecil; (d). Secara teoritis jumlah utang luar negeri yang besar dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui penilaian terhadap prospek ekonomi. Penilaian ini dikenal dengan situasi debt over-hang effect, artinya situasi dimana pembayaran yang harus dilakukan terhadap utang luar negeri akan menyerap seluruh sumber daya pembangunan yang pada akhirnya akan mendorong krisis ekonomi.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2001, tercatat bahwa utang luar negeri Indonesia berjumlah $US 137,6 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah sebesar 53,9% dan utang luar negeri swasta sebesar 46,1%. Sementara itu, berkaitan dengan upaya pengurangan pinjaman ini, pemerintah sejak tahun 1999/2000 telah mengurangi aliran masuk pinjaman luar negeri bersih. Pada tahun 1999/2000 pinjaman luar negeri bersih adalah Rp. 29,4 triliun, menjadi Rp. 19,9 triliun pada tahun 2001 dan diproyeksikan Rp 18,6 triliun pada RAPBN 2002. Selanjutnya secara bertahap aliran masuk pinjaman luar negeri bersih (nilai penyerapan pinjaman dikurangi pembayaran pokok tanpa adanya penjadwalan utang) diupayakan menjadi negatif pada tahun 2003 seperti tertuang dalam Repeta 2002; dan selanjutnya dengan demikian secara absolut nilai utang luar negeri pemerintah akan terus berkurang.

Sejalan dengan upaya pengurangan utang luar negeri ini, tentunya upaya-upaya pencarian dana alternatif kreatif dan murah bagi pembangunan baik dari sumber dalam negeri maupun dalam negeri harus dilakukan. Bila upaya pencarian ini tidak dilakukan, tentunya akan berakibat berkurangnya sisi penerimaan dari APBN yang pada akhirnya tidak akan tercapainya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability); dan juga hal ini akan mengurangi sumber dana bagi sektor swasta untuk melakukan kegiatannya. Di sisi pengeluaran, upaya untuk meningkatkan dana pembangunan dapat ditingkatkan melalui upaya pengurangan beban pembayaran utang, misalnya mekanisme debt swap.

Salah satu cara untuk menggali potensi dalam negeri sebagai dana alternatif adalah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan juga penerbitan obligasi daerah. Tetapi, dikarenakan keadaan perekonomian dalam negeri yang belum pulih sejak krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997, dan juga masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memobilisasi pajak, maka upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terlalu besar pada saat ini dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap dunia usaha dan juga perekonomian nasional.

Sementara itu, berkaitan dengan desentralisasi, peranan daerah dalam upaya peningkatan sumber dana pembangunan akan menjadi semakin penting. Sehingga fokus upaya pencarian dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintahan pusat saja tetapi juga mengikursertakan pemerintahan daerah. Tentunya dengan asumsi upaya pencarian dana ini dilakukan dengan tanpa akan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan investasi dan produksi di daerah.

Sehingga berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka perlu dilakukan kajian dalam upaya mencari alternatif-alternatif lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (diluar peningkatan pajak), untuk memobilisasikan pembiayaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan deregulasi dan liberalisasi melalui penurunan tarif dan privatisasi (sebagai contoh) telah menurunkan kemampuan sektor publik untuk memobilisasi sumberdana untuk pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber tradisional, sementara pajak tak mampu dikenakan pada sektor-sektor baru dari efek globalisasi seperti perdagangan melalui internet.

Di lain pihak, selama beberapa dekade ini di pasar keuangan swasta telah terjadi inovasi secara berkala dalam memobilisasi sumberdaya keuangan untuk pembangunan. Inovasi di pasar keuangan swasta ini telah meluas dari fasilitas kredit skala kecil yang terus berkembang dengan pengenalan pasar dan instrumen keuangan yang lebih rumit dan maju. Mengacu pada kemajuan berupa inovasi-inovasi di pasar keuangan swasta ini, sudah semestinya jika hal tersebut dapat diikuti pula oleh sektor publik.

Pada hakekatnya, pencarian alternatif-alternatif baru pembiayaan pembangunan di samping sumber-sumber pembiayaan konvensional memang perlu terus diupayakan. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk menurunkan tingkat utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan.

TELAAH TEORI

Pengertian Pembiayaan Pembangunan dalam arti sempit, yaitu:

Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D dengan cara menutup defisit anggaran. Implikasi pengertian ini adalah bahwa pemerintah melakukan usaha untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber utang dan non-utang.

Pembiayaan utang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) baik yang konvensional berupa Surat Utang Negara (SUN) berbentuk obligasi, ataupun yang berlandaskan syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan berupa pinjaman baik berupa program maupun proyek yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan pembiayaan non-utang berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer, dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN maupun Organisasi/ Badan Usaha Internasional, dana bergulir, pembentukan cadangan untuk pengembangan pendidikan, serta penjaminan proyek-proyek tertentu yang memerlukan dukungan pemerintah. Semua fungsi dan kegiatan diatas merupakan bagian dari kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai UU No. 1 Tahun 2004.

Pengertian Pembiayaan Pembangunan dalam arti luas, yaitu:

Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing.

  1. Pembiayaan pembangunan model ini bisa berasal dari APBN dan diluar APBN. Pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui APBN, Presiden mengarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur dan Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Oleh DPR, pada APBN 2015 PMN tersebut disetujui sebasar Rp64.883,9 miliar diberikan kepada 39 BUMN.

SUMBER SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

A. Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan sumber pembiayaan.  Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Namun sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan sesuai target pertumbuhan yang diinginkan. Saat ini pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari migas, sehingga harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Namun, penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Perekonomian yang tumbuh dengan cukup signifikan akan berdampak terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan semakin besar. Para pekerjapun akan mengalami peningkatan pendapatan. Dalam kondisi seperti ini,   penerimaan Negara dari perpajakan akan dapat dipacu peningkatannya. Pajak merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum, yang biasa disebut juga sebagai “public goods”. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari 3 pengeluaraan di bawah ini, yaitu:

  1. untuk membiayai biaya investasi total (“pay as you go”);

  2. untuk membiayai pembayaran hutang (“pay as you use”)

  3. menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.

Bagi pemerintah daerah tingkat II di Indonesia, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan adalah yang bersumber dari Pajak Pembangunan I, pajak hiburan/tontonan, dan pajak reklame. Selain itu, PBB, yang pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianggap juga sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah tingkat II. Oleh karena itu, PBB sering bersama-sama dengan PAD dikategorikan sebagai Penerimaan Daerah Sendiri (PDS).

  1. Utang

Pada umumnya penerimaan pajak tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang dirancang untuk mengejar pertumbuhan yang ditargetkan Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan pembiayaan pembangunan tersebut dari utang. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum serta kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Dengan jumlah utang yang semakin besar banyak ekonom yang memeringatkan pemerintah akan adanya risiko jebakan utang (debt trap) dimana utang sudah terlalu membebani anggaran Negara untuk membayar angsuran pokok utang dan bunga. Risiko lainnya terkait dengan tereksposure-nya pemerintah Indonesia kedalam risiko perekonomian global. IMF dan World Bank (2001) mengidentifikasi  beberapa risiko yang dihadapi suatu Negara terkait dengan jumlah utang yang besar yaitu :

  • Market Risk

Merupakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan inflasi.

  • Funding Risk

Merupakan risiko ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran ataupunroll-over utang pada tingkat yang dapat diterima. Risiko ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk melakukan pinjaman baru yang dibutuhkan.  Semakin besar  jumlah utang (sebagai % dari PDB) yang  dimiiliki suatu Negara semakin besar risiko (kesulitan) pemerintah  dalam  mendapatkan pinjaman baru. Risiko lainnya adalah risiko roll-overyaitu risiko bahwa utang akan diroll-over dengan biaya yang sangat tinggi atau bahkan risiko utang tidak dapat diroll-over sama sekali. Ketidakmampuan untuk memperpanjang jatuh tempo utang tersebut dapat menimbulkan krisis utang dan menimbulkan kerugian ekonomi yang riil.

  • Liquidity Risk

Risiko likuiditas menunjuk ke suatu keadaan dimana volume aset lancar (kas) menurun dengan cepat karena timbulnya kewajiban pembayaran yang tidak diantisipasi sebelumnya atau kesulitan dalam memperoleh kas melalui pinjaman jangka pendek. Pembayaran angsuran pokok utang dan bunga yang setiap tahun meningkat membawa risiko terhadap likuiditas APBN. Apabila jebakan utang tidak segera diselesaikan maka akan mengarah keliquidity trap.

  • Credit Risk

Berkenaan dengan kinerja yang rendah dari peminjam atas kesepakatan keuangan yang telah dituangkan dalam kontrak. Risiko tersebut relevan khususnya dalam pengelolaan aset lancar. Risiko kredit juga terkait dengan  penerimaan atas penawaran surat berharga (surat utang) yang diterbitkan pemerintah  ataupun kontrak-kontrak derivatif yang ditutup oleh pemerintah.  Risiko kredit yang tinggi akan menjadikan pemerintah dikenakan premi yang tinggi pada saat menjual surat utang atau menutup kontrak derivative, sehingga menjadikan biaya peminjaman (cost of borrowing) lebih tinggi di atas rata-rata tarif premi pasar.

  • Operational risk.

Meliputi berbagai jenis risiko seperti  kemungkinan kesalahan berbagai tahapan pelaksanaan dan pencatatan transaksi, ketidakcukupan atau kegagalan pengendalian intern atau kegagalan sistem, risiko reputasi, risiko hukum, risiko keamanan dan risiko bencana alam yang mempengaruhi aktivitas pemerintah. Contoh nyata dari risiko operasional adalah adanya pembangunan fisik yang salah sasaran dan dilaksanakan dengan tidak efisien. Juga risiko dana pembangunan dari utang yang dikorupsi.

  • Dampak Hutang Luar Negeri Indonesia

  1. Pertama, dampak langsung dari utang yaitu cicilan bunga yang makin mencekik. Kedua, dampak yang paling hakiki dari utang tersebut yaitu hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah pembangunan negeri, oleh si pemberi pinjaman. Dapat dilihat pula dengan adanya indikator-indikator baku yang ditetapkan oleh Negera-negara donor, seperti arah pembangunan yang ditentukan. Baik motifnya politis maupun motif ekonomi itu sendiri.

  2. Pada akhirnya arah pembangunan kita memang penuh kompromi dan disetir, membuat Indonesia makin terjepit dan terbelenggu dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat negara Donor. Hal ini sangat beralasan karena mereka sendiri harus menjaga, mengawasi dan memastikan bahwa pengembalian dari pinjaman tersebut plus keuntungan atas pinjaman, mampu dikembalikan. Alih-alih untuk memfokuskan pada kesejahteraan rakyat, pada akhirnya adalah konsep tersebut asal jalan pada periode kepemimpinannya, juga makin membuat rakyat terjepit karena mengembalikan pinjaman tersebut diambil dari pendapatan negara yang harusnya untuk dikembalikan kepada rakyat yaitu kekayaan negara hasil bumi dan Pajak.

Selain memberikan dampak seperti yang diatas, utang luar negeri memiliki berbagai dampak baik positif dan negatif yaitu:

  1. Dampak positif

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

  1. Dampak Negatif

Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain).

Selain itu, hutang luar negeri bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi.
  2. Sebagai penurunan biaya bunga APBN
  3. Sebagai sumber investasi swasta
  4. Sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar modal
  5. Berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara

Menurut aliran neoklasik, utang luar negeri merupakan suatu hal yang positif. Hal ini dikarenakan utang luar negeri dapat menambah cadangan devisa dan mengisi kekurangan modal pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak positif ini akan diperoleh selama utang luar negeri dikelola dengan baik dan benar.

Setiap negara memiliki perencanaan pembangunan yang berbeda-beda, tetapi memiliki kapasitas fiskal yang terbatas. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah memiliki apa yang dikenal sebagai government spending. Jika selisih pengeluaran pemerintah dengan tingkat penerimaan pajak bernilai defisit, maka alternatifnya adalah dengan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari luar negeri.

  • Faktor Penyebab Hutang Luar Negeri Indonesia

Setidaknya ada dua alasan mengapa pemerintah di negara-negara berkembang tetap membutuhkan utang luar negeri. Pertama, utang luar negeri dibutuhkan sebagai tambahan modal bagi pembangunan prasarana fisik. Infrastruktur merupakan investasi yang mahal dalam pembangunan. Kedua, utang luar negeri dapat digunakan sebagai penyeimbang neraca pembayaran.

Ada beberapa penyebab meningkat atau menurunnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:

  1. Defisit Transaksi Berjalan (TB)

TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.

  1. Meningkatnya kebutuhan investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi kekurangan dana investasi. Menurut pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun. Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.

  1. Meningkatnya Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. trand inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga. Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.

  1. Struktur perekonomian tidak efisien

Karena  tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini akan mendorong utang luar negeri.

  • Solusi Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi hutang luar negeri:

  1. Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan    dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.

  2. Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor.

  3. Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri.

  4. Menggalakan  kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa negara,

  5. Mengembangkan  sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata

C. Obligasi Daerah

Obligasi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau suatu badan hukum sebagai bukti bahwa pemerintah atau badan hukum tersebut telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang sertifikat yang telah diterbitkannya, dimana pinjaman tersebut akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah sama- sama disetujui. Secara umum obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum, baik oleh badan hukum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki ciri- ciri dan karakteristik yang sama, namun terdiri dari berbagai jenis antara lain obligasi umum (General Obligation), obligasi pendapatan (Revenue Bond). (Octa, 2011)

Obligasi Daerah yang merupakan komponen dari pinjaman Daerah yang penerbitannya ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah sehingga memberikan peluang bagi Daerah untuk mempercepat pembangunan di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.

Secara khusus, Obligasi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat (lebih dari satu tahunsesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan). Obligasi di Indonesiaumumnya mempunyai jangka waktu sekitar 5 tahun atau lebih;

2. diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri;

3. dikeluarkan dalam mata uang rupiah;

4. hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkanpenerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan

5. nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah padasaat diterbitkan.

a. Jenis Kegiatan

Kegiatan Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah di antaranya pelayanan air minum, pusat hiburan, penanganan limbah dan persampahan, wilayah wisata dan pelestarian alam, terminal dan sub terminal, rumah sakit, perumahan dan rumah susun, pasar tradisional, pelabuhan lokal dan regional, tempat perbelanjaan

b. Jenis Obligasi

1. Obligasi Umum (General Obligation – GO Bond)

Surat utang jangka panjang yang pembayarannya kembali dijamin oleh pemerintah melalui pajak yang dikumpulkannya. Oleh karena itu pemasarannya lebih mudah karena adanya sumber dana yang pasti untuk pembayaran kembali. Biasanya obligasi umum digunakan untuk investasi dibidang prasarana pelayanan masyarakat seperti prasarana kesehatan, sanitasi, dan sarana pendidikan. Karena dijamin dengan penerimaan dari pajak, maka tentu saja untuk penerbitannya memerlukan persetujuan dari para pembayar pajak daerah melalui Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

2. Obligasi Pendapatan (Revenue Bond)

Obligasi jenis ini dikeluarkan dalam rangka membiayai proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan. Pembayaran kembali obligasi ini dijamin dari hasil proyek yang dibiayai dengan dana obligasi tersebut atau dijamin dengan pendapatan tertentu dari suatu proyek, dan bukan oleh kemampuan mengumpulkan pajak si penerbit obligasi. Umumnya dana dari hasil obligasi ini digunakan untuk investasi jalan tol, pengelolaan limbah dan sampah, dan investasi untuk air bersih. Obligasi ini dapat diterbitkan tanpa persetujuan dari pembayar pajak (DPR).

3. Obligasi Double-Barrel (Hybrid Obligation) atau Double Barreled Bond

Jenis obligasi ini merupakan kombinasi antara obligasi umum (GO Bond) dengan Revenue Bond. Pada dasarnya obligasi ini didukung atau dijamin oleh pendapatan dari proyek yang dibiayai dengan dana hasil penerbitan obligasi tersebut. Namun bila proyek tersebut gagal, maka pembayaran obligasi tersebut dibayar dari hasil pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Jenis obligasi ini dianggap sebagai obligasi dengan resiko yang relatif rendah dibanding dengan jenis obligasi yang lainnya. Oleh karena itu, tingkat bunganya juga lebih rendah sesuai dengan tingkat resikonya.

c. Obligasi Daerah sebagai Tantangan

Banyak hal-hal yang harus dipersiapkan Pemerntah Daerah sebelum menerbitan Obligasi Daerah. Diantaranya adalah. Pertama, ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kedua, Obligasi Daerah hanya boleh dipergunakan untuk pembiayaan proyek daerah, bukan untuk menutupi deficit kas daerah. Pemerintah Daerah harus menyiapkan dan membuat daftar proyek- proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah serta

Proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah sendiri hendaknya merupakan proyek yang memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, contohnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Elmi, 2005).

d. Kendala Penerbitan Obligasi Daerah

Dalam proses penerbitan obligasi daerah kendala terutama menyangkut peraturan administrasi,institusi dan keberadaan kwalitas sumber daya manusia yangmenangani obligasi tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pinjaman telah diaturdengan Undang-UndangNo. 33 tahun 2004, namun Undang-Undang atauperaturan yang melibatkan instansi tertentudalam penerbitan obligasi daerahtersebut belum diatur seperti : peraturan-peraturan (PP), BAPEPAM belummengatur tentang obligasi daerah (yang diperkirakan tahun 2005 telah diterbitkan) dan Kepmen keuangan tentang obligasi

Banyak faktor yang terlebih dahulu dibenahi untuk proses penerbitan obligasi:

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

2. Debt Management Unit (DMU) Obligasi Daerah

3. SDM Pengelolaan DMU

4. Pengetahuan masyarakat tentang seluk beluk obligasi daerah

5. Menentukan lembaga Rating Agincy (RA)

6. Lembaga Penjamin

Hambatan yang utama penerbitan obligasi daerah adalah belum lengkap Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) sehingga tidak mungkin dalamwaktu dekat ini untuk melakukan penerbitan obligasi daerah.Laporan Keuangan PemerintahDaerah yang memuat neraca laba rugi, laporan surplus defisit dan laporan realisasi anggaran,belum menganut standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, perlu diperlakuan dengan sistemyang dianjurkan Bapepam, yang merupakan salah satu syarat suatu institusi dalam penerbitanobligasi.

D. Modal Asing

Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.

Asumsi dasar yang melatar belakangi hubungan positif antara modal asing dan pertumbuhan ekonomi :

  • Setiap 1$ modal asing akan mengakibatkan kenaikan 1$ impor dan investasi. Dengan asumsi ini dan ICOR yang stabil dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya menghitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan tertentu. Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan ouput akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu Negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

  • Fungsi dan sifat bantuan luar negeri:

Bantuan Luar Negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan dari pemerintah negara lain. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut:

    • Saving gap, tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai pembangunan.

    • Foreign exchange gap, mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor.

    • Pinjaman dan penanaman modal.

Modal asing yang merupakan pinjaman dari luar negara-negara maju ke negara-negara berkembang, mempunyai sifat :

  • Penanaman modal langsung yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan di negara berkembang.

  • Modal portofolio yaitu pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestik oleh investor asing.

  • Pinjaman ekspor merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga tinggi, yaitu memberi kesempatan kepada pengusaha di negara berkembang untuk membeli peralatan modal yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.

E. Dana Perimbang

Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing. Beberapa daerah yang kaya sumberdaya alam seperti Aceh, Riau, Kaltim, dan Papua akan dapat menggunakan Dana Bagi Hasil untuk membiayai belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki SDA.

F.  Tabungan Dalam Negeri

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada gilirannya membutuhkan dana pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari kedua sumber pembiayaan ini, sumber dana dalam negeri seyogyanya merupakan sumber pokok pembiayaan. Terutama dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dimana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam negeri, tabungan domestic merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan. Tabungan dalam negeri dapat bersumber dari tabungan masyarakat/swasta, maupun tabungan pemerintah. Dalam konteks tabungan domestik, idealnya kedua komponen tersebut harus dapat ditingkatkan secara sinergis dan bersamaan. Jenis tabungan untuk pembiayan pembangunan dalam negeri yaitu:

  1. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.

  2. Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin.

  3. Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.

  4. Hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor.

Hasil Studi

A. Sumber Dana Domestik untuk Pembiayaan Pembangunan

Ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana, terutama domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Oleh karena itu, pengembangan sistem keuangan yang efisien dalam menciptakan hubungan yang utama antara tabungan dan investasi menjadi penting. Tidak saja diperlukan koordinasi di antara badan-badan yang berbeda internal dan intra tingkat pemerintah, tetapi juga koordinasi antara sektor pemerintah dan swasta, serta antara berbagai komponen sektor swasta.

Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan mananamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Berapapun besarnya tingkat tabungan domestik, yang terpenting adalah jaminan terhadap pengalokasian tabungan tersebut secara efisien dan dibutuhkan dalam arti sosial, politik dan pembangunan. Di samping itu, tingkat tabungan domestik yang sangat rendah juga merupakan salah satu kelemahan struktural utama yang perlu dipecahkan di sebagian besar negara berkembang; namun demikian, tabungan domestik tidak akan mencukupi atau investasi nasional tidak akan berkualitas tinggi tanpa adanya disiplin ekonomi makro.

Tantangan utama dari penggalian sumber dana domestik ini adalah bagaimana meningkatkan upaya menggali pendapatan dari dana sumber-sumber domestik dan bagaimana secara efektif dapat disalurkan untuk pembangunan sekaligus peningkatan kapasitas produksi nasional. Dalam kerangka tersebut, diperlukan lingkungan yang kondusif bagi tercipatnya tabungan swasta, konsolidasi keuangan negara, dan adanya ruang bagi inisiatif swasta. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan kebijakan makro ekonomi yang kondusif untuk mendukung terciptanya sumber dana domestik dan pengalokasiannya secara efektif.

Hal kedua adalah upaya untuk penguatan sektor keuangan negara. Mobilisasi pendapatan pemerintah tanpa mengganggu atau mengurangi inisiatif swasta merupakan kunci utama pencapaian pertumbuhan. Dalam hal ini, disiplin fiskal merupakan prasyarat pada keseluruhan rentang waktu untuk mempertahankan pembiayaan defisit tetap rendah guna menghindarkan inflasi, menghindarkan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan serta menjamin agar pinjaman pemerintah tidak menyedot sumber-sumber dana bagi sektor swasta dari pasar kredit domestik.

Hal ketiga yang perlu diperlukan dalam penggalian sumber-sumber dana domestik untuk pembiayaan pembangunan adalah penguatan sektor keuangan domestik. Tujuan utama sektor keuangan adalah menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke sektor-sektor produktif. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik dilakukan dengan mendorong berkembangnya pasar uang dan pasar modal yang baik melalui sistem perbankan yang sehat dan pengaturan kelembagaan lain yang ditujukan kepada kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk non-perbankan, yang mendorong dan menyalurkan tabungan serta membantu perkembangan investasi produktif.

B. Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan

Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri). Salah satu contoh adalah krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada tahun 1997. PMA yang dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya krisis ekonomi di Asia, melainkan faktor pemicunya adalah investasi portofolio. Selain itu kita bisa melihat begitu beratnya beban pembayaran bunga yang diderita masyarakat Indonesia akibat utang luar negeri.

Sehingga pada masa mendatang sudah dapat dipastikan bahwa PMA diharapkan akan menjadi kunci suksesnya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang diharapkan bagi negara kita pada masa mendatang adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga PMA yang harus diterapkan di negara kita adalah PMA yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan PMA yang berkelanjutan di sini adalah PMA yang dapat memaksimalkan keuntungan PMA bagi Indonesia (misalnya kesempatan kerja; kenaikan pendapatan; transfer teknologi; stabilitas ekonomi); dan meminimalkan dampak negatif PMA bagi Indonesia(misalnya monopoli oleh perusahaan multinasional; dampak negatif terhadap sosial dan ekonomi; dan degradasi terhadap lingkungan).

Dampak dari PMA terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries; tingkat tabungan-investasi domestik; metode yang digunakan dalam PMA (misalnya merger & acuisition ataupun greenfield investment); sektor-sektor yang terlibat dalam PMA; dan tentunya stabilitas dari host countries. Pada akhirnya diharapkan perlu untuk melakukan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh PMA. Keputusan perusahaan asing dalam melakukan PMA akan didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya stabilitas politik di host countries, aksesibilitas dan potensial pasar di host countreis, repatriasi keuntungan untuk kepentingan investor asing, dan terdapatnya infrastruktur yang memadai di host countries. Privatisasi dan deregulasi merupakan faktor kunci untuk menarik PMA.

C. Perdagangan Internasional Sebagai Motor Pembangunan

Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.

Dengan perkembangan ekonomi dunia yang diliputi gejolak dan perubahan struktural telah menyebabkan ketidakpastian dan makin ketatnya ekonomi dunia sebagai

pasar ekspor Indonesia. Menghadapi perkembangan di atas, Indonesia perlu berupaya meningkatkan peran di berbagai forum internasional baik yang bersifat multilateral dan regional yang menunjang usaha untuk menciptakan tatanan perdagangan dunia yang lebih bebas, terbuka dan adil.

Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.

Dalam upaya memenangkan persaingan di pasar internasional, diperlukan tingkat daya saing yang tinggi. Tingkat daya saing Indonesia di pasar internasional dinilai masih cukup rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Pada tahun 2001, index daya saing Indonesia berada pada urutan ke 55, satu tingkat di bawah negara tetangga yaitu Philipina. Hal ini sangat jauh sekali dibandingkan Singapura yang berada pada urutan ke 10. Sedangkan negara lain seperti Malaysia, China, Taiwan atau India memiliki ranking indeks daya saing berada di atas Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar global adalah dengan penciptaan kompetisi di dalam negeri. Kompetisi domestik atau persaingan usaha yang sehat merupakan suatu bagian dari prinsip ekonomi pasar yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka penciptaan ekonomi pasar yang kuat.

Kompetisi yang sehat dalam perdagangan domestik sendiri baru mendapatkan perhatian secara serius di tahun 1999. Sejak tahun 1999, Indonesia memiliki undang-undang persaingan usaha yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 5 Maret 1999. UU ini berlaku efektif satu tahun sejak diundangkan disertai masa persiapan enam bulan.

Pada akhirnya, semangat persaingan usaha yang sehat dalam mekaniseme pasar hanya dapat tercapai bila semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta serta lembaga non pemerintah lain (LSM) dapat memiliki kesamaan pandang dan tindakan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Tanpa konsensus dari semua pihak, akan sulit bagi pemerintah sendiri mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena meruapakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, malainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.

Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.

Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.

Mengingat setiap negara selalu berpacu melakukan usaha untuk meningkatkan daya saingnya, maka daya saing suatu produk bersifat dinamis atau berkembang. Oleh karena itu, dapat saja suatu produk pada saat tertentu mempunyai daya saing yang kuat sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki pada waktu itu, tetapi pada saat lain akan berubah, tidak lagi memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, keunggulan komparatif yang kita miliki harus selalu dijaga dan dipertahankan agar tidak menurun dibandingkan dengan keunggulan yang dimiliki oleh negara pesaing.

D. Utang dan Bantuan Luar Negeri

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan lura negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat utang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap utang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.

Jika dilakukan perbandingan negara-negara berkembang Asia lainnya dan beberapa negara Amerika Latin tahun 1987-2000, pada dasarnya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi masalah luar negeri. Dalam hal stok terhadap PDB pada tahun 2000, Indonesia tergolong paling besar namun dalam hal beban pembayaran terhadap ekspor barang dan jasa, Indonesia tidaklah sebesar Argentina dan Brazil. Bahkan stok utang luar negeri Indonesia sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Negara yang menghadapi masalah pembayaran luar negerinya cenderung mengalami gangguan ketidakseimbangan eksternal (external imbalances). Masalah akibat ketidakseimbangan eksternal tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya negara yang menjadi pasien IMF sehingga perlu mendapatkan kucuran dana dari lembaga keuangan internasional tersebut.

Permasalahan utang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri utang luar negeri seperti dimanatkan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok utang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi utang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekwensi logis pada beban pembayarannya.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga menyebabkan kewajiban pembayaran utang dalam rupiah menjadi meningkat secara tajam, sementara ketersediaan dana luar negeri semakin sulit. Bagi sektor swasta, melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan sektor ini harus menyediakan rupiah lebih besar untuk pembelian valas dalam rangka

pembayaran kembali utang luar negerinya. Beban pembayaran menjadi semakin berat karena keperluan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo telah meningkatkan permintaan terhadap mata uang dolar Amerika yang otomatis semakin menekan nilai tukar rupiah.

Selain masalah pembayaran kembali, dengan utang yang besar juga harus disadari kerentanannya terhadap segala gejolak dari luar seperti halnya pada waktu terjadi naiknya bunga internasional (pada awal tahun 1980an), turunnya harga komoditi andalan ekspor dan seperti yang terjadi pada pertengahan 1997 yaitu exchange over yang diikuti dengan perpindahan modal (capital movement).

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas proyek yang sudah dibangun dari pendanaan utang luar negeri, dimana bangunan yang terbengkalai, terjadinya pembangunan yang tidak merata, disertai masih rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk pemahaman terhadap pentingnya masalah kesehatan dan kebersihan. Dengan demikian dapat dikatakan dana pembangunan yang sebagian besar ditopang oleh pinjaman luar negeri tidak optimal pemanfaatannya. Meskipun tingkat penyerapan (disbursement ratio) menunjukkan angka yang tinggi namun tidak selalu mencerminkan kualitas proyek yang sudah dibangun

Ukuran efektifitas lainnya yaitu progress variant. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban commitment fee dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (undisbursed balance). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi commitment dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi terhadap commitment proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya commitment lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan fiduciary control yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (proqurement process) yang lebih transparan.

Penyelesaian utang pemerintah telah dilakukan melalui forum Paris Club I, II, III, dan London Club. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penyelesaian masalah utang pemerintah melalui Paris Club hanya merupakan solusi jangka pendek atau mengurangi defisit anggaran pemerintah jangka pendek. Beberapa kalangan termasuk LSM mengharapkan untuk selanjutnya perlu dijajaki peluang solusi yang lain seperti mendapatkan hair cut atau debt conversion guna mengurangi tekanan pembayaran ke depan sehingga mencapai tingkat debt service sustainable. Namun perlu dipahami bahwa keberhasilan mendapatkan rescheduling bukan persoalan yang sederhana, karena harus mengikuti ketentuan dan prisip yang harus disetujui oleh seluruh anggota Paris Club.

Berdasarkan pengalaman yang panjang, jika pinjaman tidak direncanakan secara matang dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak dialokasikan secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan secara efisien, maka PLN akan menimbulkan masalah besar dan bahkan menyebabkan fiscal unsustainable. Sejalan dengan amanat GBHN 1999 bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan pengelolaan dana pinjaman luar negeri dengan tujuan akhir adalah mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu manajemen utang luar negeri harus diperbaiki bahkan diubah untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatannya dan dikontrol sampai pada level yang aman

E. Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional Untuk Pembiayaan Pembangunan

Selain empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa usulan sumber dana inovatif untuk pembiayaan pembangunan. Usulan-usulan ini telah dikemukakan pula di beberapa forum internasional. Penggalian sumber dana alternatif diperlukan karena kebijakan deregulasi dan liberalisasi melalui penurunan tarif dan privatisasi telah menurunkan kemampuan sektor publik untuk memobilisasi sumberdana untuk pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber tradisional, sementara pajak tak mampu dikenakan pada sektor-sektor baru dari efek globalisasi seperti perdagangan melalui internet. Alasan lainnya adalah bahwa selama beberapa dekade ini di pasar keuangan swasta telah terjadi inovasi secara berkala dalam memobilisasi sumberdaya keuangan untuk pembangunan yang sudah semestinya usaha serupa dapat dilakukan oleh sektor publik. Pada hakekatnya, pencarian alternatif-alternatif baru pembiayaan pembangunan sejalan dengan upaya untuk menurunkan tingkat utang luar negeri.

Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai Global Public Goods dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002

Menguatnya wacana tentang global public goods sendiri umumnya dikaitkan dengan menguatnya arus globalisasi, terutama menyangkut adanya “cross-border externalities”. Suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku baik itu pemerintah, perusahaan, asosiasi atupun individual sekalipun, dapat menciptakan biaya atau keuntungan bagi pelaku lain tak terikat hambatan atau jarak nasional, institusional dan organisasional. Dari sinilah muncul pemikiran tentang pengenaan biaya atas global public goods dan perolehan dananya dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam perkembangan wacana mengenai global public goods ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan global public goods. Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan global public goods masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan. Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya. Global public goods dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.

Disinilah letak dilematisnya bagi negara berkembang. Bila terjadi pengalihan ODA ke pembiayaan global public goods berarti tiada tambahan sumber dana yang signifikan karena dana baru yang diperoleh hanyalah mengkompensasi pengurangan bantuan ODA. Hal lain adalah bahwa utamanya global public goods tidak secara dominan mendatangkan keuntungan bagi negara berkembang. Akan tetapi dapat disadari

juga tentang arti pentingnya dikembangkannya pengenaan biaya atas global public goods. Negara-negara donor dapat tergiur untuk lebih memfokuskan ODA pada isu-isu seperti stabilisasi perubahan iklim. Karena tidak semua negara menghargai Pure global public goods secara sama, penggunaan bantuan untuk mendanai barang ini dapat diinterpretasikan sebagai pengalihan bantuan. Jika jumlah bantuan terus menurun, pengalihan ini dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi negara-negara berkembang.

Tingkat kemungkinan diterapkannya global public goods ini relatif cukup sulit. Konsep ini kemungkinan besar akan digunakan beberapa negara donor terutama dari Eropa untuk dikaitkan dengan bantuan ODA. Pemerintah Indonesia mungkin bisa saja menjual isu ini guna mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan. Namun diperkirakan dalam jangka pendek ini belum cukup banyak dana yang bisa diserap mengingat belum banyak negara maju pula yang mengadopsi isu ini menjadi kebijakan yang kongkrit. Meski begitu tingkat keberlanjutan dari wacana ini akan bersifat jangka panjang.

Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal. Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dsan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitis swap.

Namun untuk kasus utang luar negeri pemerintah Indonesia, pada saat ini baru utang-utang luar negeri bilateral yang dapat dijadikan debt swap, dan sejauh ini utang-utang multilateral (Bank Dunia, ADB, IMF) belum dapat dikonversi ke dalam mekanisme debt swap. Skema DNS ini sangat mungkin diterapkan tetapi tidaklah mudah dalam realisasinya karena mensyaratkan beberapa kondisi. Proyek yang didanai haruslah sebuah proyek baru, dan beberapa hambatan lain diantaranya sumber dana domestik, kemampuan penyerapan proyek pelestarian, biaya transaksi dan kesulitan riil pelaksanaannya.

Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang. Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs). Sistem sekuritisasi aset perlu dijajagi dan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah guna untuk dikembangkan di Indonesia sekaligus mendukung sektor swasta.

Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula

diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperikirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.

Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan. Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia. Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund. Pengalokasian kembali Special Drawing Rights (SDRs) dapat digunakan untuk pembiayaan salah satu elemen dari Global Public Goods yaitu stabilitas keuangan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa penerbitan alokasi baru SDRs telah disetujui di tahun 1997 dan diratifikasi oleh 73% dari anggota IMF namun belum memenuhi syarat karena beberapa negara termasuk Amerika Serikat belum menyetujuinya. Karena itu bisa dibilang bahwa ini menyangkut isu internasional sehingga harapan diterapkannya juga tergantung pada kemauan negara-negara lain.

Hampir senada dengan alokasi SDRs, usulan AMF dalam perjalanannya mengalami banyak hambatan terutama dari Amerika Serikat dan IMF yang kurang berkenan atas usulan ini. Usualan ini kemudian melunak menjadi penyusunan sistem currency swap dari ASEAN+3 yaitu ASEAN ditambah Jepang, Korea Selatan dan China yang dikemukakan dalam pertemuan ADB di Chiangmai pada bulan Mei 2000.

Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah policy based finance. Sejauh ini, pemerintah Indonesia lebih mengandalkan kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia ADB, serta lembaga keuangan sejenis lainnya. Masalah utama yang mengemuka adalah sumber dananya. Bercermin pada lembaga-lembaga sejenis lain di Korea, Jepang dan China, meraka dapat menerbitkan obligasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diharapkan dengan menggunakan mekanisme kelembagaan pembiayaan pembangunan seperti ini, efektifitas proyek-proyek dan manajemen utang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Meskipun berada pada tingkat nasional, tingkat penerapannya tidak berarti mudah. Hal yang harus dipertimbangkan

pula adalah bagaimana tanggapan dari beberapa lembaga keuangan baik regional seperti ADB maupun internasional seperti Bank Dunia.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

F. Penerbitan Obligasi Daerah Dipergunakan Untuk Pembiayaan (finance) Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan atau isu-su utama yang muncul dengan adanya Desentralisasi fiskal adalah masalah yang berkaitan dengan kerangka fiskal antar pemerintah dan keuangan publik pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam rangka memperkuat kapasitas fiscal daerah adalah pajak pemerintah daerah, transfer antar pemerintah, pinjaman pemerintah daerah. Berbagai opsi sumber pembiayaan untuk mendukung masalah keterbatasan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Pinjaman Daerah melalui Pemerintah Pusat (Borrowing from donor through Ministry of Finance

Untuk pinjaman daerah memerlukan waktu dan proses birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk memanage dalam rangka mempersiapkan untuk melakukan pinjaman,paling tidak harus menyediakan pendanaan sendiri 30% dari total biaya proyek. Resiko membayar beban tetap dan bunga, Diperpanjang jatuh tempo dan biaya keuangan menari

b. Melakukan pinjaman kepada Bank (Borrowing from bank)

Melakukan pinjaman kepada bank, pertimbangan yang harus dicermati adalah bunga pinjaman lebih mahal dibandingkan pinjaman yang dilakukan kepada Donor / Departemen Keuangan, namun demikian negosiasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat, sehingga dari segi waktu persiapan melakukan pinjaman lebih efisien

c. Menerbitkan Obligasi Daerah (Issuing Municipal Bond)

Obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat (lebih dari satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan). Obligasi di Indonesia umumnya mempunyai jangka waktu sekitar 5 tahun atau lebih, diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri, nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan, hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan pene-rimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah ber-kewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.

Pertimbangan Menerbitkan Obligasi Daerah

a. Sebagai sumber pendanaan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah

Penerbitan obligasi bisa menjadi sumber pendanaan pemda dalam percepatan membangun infrastruktur daerah. Manfaat penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur lantaran selama ini tak cukup dana dari APBD, keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah, maupun dana transfer APBN bagi Pemerintah Daerah. Karena dana yang tak cukup tersebut, pem-bangunan infrastruktur di daerah menjadi sulit untuk direalisasikan. Keberhasilan penerbitan obligasi sebagai sumber pendanaan infrastruktur di daerah, terbukti di sejumlah negara-negara berkembang lain. (Nurhaida, Kepala Pengawas Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

b. Adanya dasar hukum/peraturan terkait penerbitan obligasi Daerah

Ada dasar hukum yang kuat bagi pemda untuk menerbitkan obligasi daerah. Aturan tersebut dikemas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/ PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

c. Membuka peluang banyak investor untuk masuk ke OPemda berinvestasi.

Pemerintah Daerah akan mendapatkan banyak keuntungan dan manfaat dari penerbitan Obligasi Daerah dengan mekanisme penawaran umum obligasi daerah melalui pasar modal, sebab mekanisme yang berlaku di pasar modal akan memungkinkan lebih banyak lagi pihak yang terlibat untuk memberikan pinjaman dalam bentuk obligasi. Selain itu melalui Obligasi Daerah, pemeritah daerah akan dimungkinkan mendapatkan pinjaman dari investor asing, mengingat pinjaman secara langsung tidak diperbolehkan bagi Pemerintah Daerah.Dengan penerbitan obligasi daerah melalui pasar modal akan berdampak konstruktif dalam dimensi sosial dan keuangan di Indonesia

Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari studi mengenai pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini adalah bahwa terdapat empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu terdapat beberapa sumber inovatif sebagai pelengkap dan alternatif dari empat sumber utama konvensional tersebut seperti wacana global public goods, sistem pajak global dan sumber dana pembangunan berbasis aset.

Empat sumber konvensional untuk pembiayaan pembangunan tersebut adalah sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan yang secara garis besar dikategorikan bersumber dari pajak dan non pajak. Sumber kedua adalah investasi asing baik yang berupa penanaman modal asing langsung maupun arus masuk modal swasta lainnya. Sumber ketiga adalah perdagangan internasional yang bisa diarahkan sebagai motor dari pembangunan. Sumber keempat adalah utang dan bantuan luar negeri.

Kajian mengenai sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan mananamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber kedua untuk pembiayaan pembangunan yaitu investasi asing. Pembahasan lebih fokus pada penanaman modal asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara menunjukkan bahwa penanaman modal asing merupakan aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).

Sumber ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu perdagangan internasional dimana perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional.

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Berdasarkan pengalaman yang panjang, jika pinjaman tidak direncanakan secara matang dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak dialokasikan secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan secara efisien, maka utang luar negeri akan dapat menimbulkan masalah besar dan bahkan menyebabkan fiscal unsustainable. Sejalan dengan amanat GBHN 1999 bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan pengelolaan dana pinjaman luar negeri dengan tujuan akhir adalah mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu manajemen utang luar negeri harus diperbaiki bahkan diubah untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatannya dan dikontrol sampai pada level yang aman.

Selain empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan tersebut di atas, terdapat beberapa usulan sumber dana inovatif untuk pembiayaan pembangunan. Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan yang berbeda karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil kajian menyeluruh terhadap empat sumber konvensional utama sumber dana pembiayaan pembangunan serta pengkajian atas beberapa sumber dana alternatif non konvensional, secara umum terdapat beberapa saran kebijakan yaitu:

1) Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan makro ekonomi yang kondusif untuk mendukung terciptanya sumber dana domestik dan pengalokasiannya secara efektif.

2) Perlunya terus dilakukan disiplin fiskal secara kesinambungan sebagai upaya untuk penguatan sektor keuangan negara

3) Penguatan sektor keuangan domestik dengan mendorong berkembangnya pasar uang dan pasar modal yang baik melalui sistem perbankan yang sehat dan pengaturan kelembagaan lain yang ditujukan kepada kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk non-perbankan, yang mendorong dan menyalurkan tabungan serta membantu perkembangan investasi produktif.

4) Peningkatan peran institusi untuk mendorong PMA. Pemerintah perlu mempunyai komitmen untuk menstimulasi masuknya aliran PMA. Juga peran dari institusi lain seperti LSM Institusi untuk menghubungkan antara PMA dengan lingkungan; kemiskinan dan ketidakmerataan. Peningkatan peran perusahaan PMA untuk transfer teknologi dan peran lain seperti serikat pekerja

dan otoritas lokal untuk mengarahkann PMA menjadi investasi yang produktif bagi pembangunan.

5) Keseluruhan institusi-institusi tersebut secara bersama-sama dapat mendukung upaya untuk memaksimalkan keuntungan dari PMA (misalnya kesempatan kerja; kenaikan pendapatan; transfer teknologi; stabilitas ekonomi); dan meminimalkan dampak negatif PMA (misalnya monopoli TNCs, dampak negatif terhadap sosial dan ekonomi; degradasi terhadap lingkungan).

6) Pemerintah dan swasta perlu terus mengupayakan peningkatan akses pasar internasional terutama dalam sistem perdagangan global saat ini melalui negosiasi yang efektif didukung pemahaman hukum internasional seperti penggunaan lawyer-lawyer yang mewakili Indonesia di forum seperti WTO

7) Peningkatan diversifikasi produk secara horizontal, dengan cara menggali berbagai jenis produk baru, dan secara vertikal dengan cara menciptakan produk baru dari bahan baku yang ada.

8) Peningkatan daya saing ekspor dilakukan tidak hanya dalam kegiatan usaha ekspor itu, tetapi pada setiap mata rantai dan seluruh mata rantai kegiatan usaha dari produksi barang sampai pada taraf penyampaian barang tersebut kepada tangan konsumen di luar negeri, demikian pula kualitas manusia yang terlibat di dalamnya juga harus baik.

9) Meningkatkan manajemen pengelolaan pinjaman luar negeri dengan memperbaiki sistem institusi dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan penyerapan dana

10) Mengoptimalkan upaya pengurangan pembayaran utang luar negeri melalui mekanisme konversi utang (debt conversion) atau Debt Swap.

11) Meningkatkan perhatian terhadap masukan dana hibah yang selama ini dianggap jumlahnya tidak sebesar proyek, sehingga terabaikan peranannya.

12) Meningkatkan local content baik dari segi penyediaan barang produk dalam negeri maupun penggunaan para ahli dari dalam negeri.

13) Perlu terus dijajagi kemungkinan penerapan alternatif sumber dana non konvensional untuk pembiayaan pembangunan dengan kajian-kajian yang lebih mendalam untuk setiap konsepnya.

14) Sistem sekuritisasi aset perlu dijajagi dan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah guna dikembangkan di Indonesia sekaligus mendukung sektor swasta

15) Mendukung usaha-usaha penciptaan arsitektur baru lembaga keuangan internasional

16) Perlunya penciptaan kelembagaan pembiayaan pembangunan yang baik sekaligus mengarahkan dan mendukung kebijakan strategis pemerintah melalui policy based finance

Daftar Pustaka

Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi, beberapa edisi

Botchwey, Kwesi, ‘Financing for Development: Current Trends and Issues for the Future’, paper presented at the High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century, Bangkok: UNTAD, 2000

Bramble, B, Financial Resources for the Transition to Sustainnable Development. Earth Summit 2002: A New Deal. Earth Scan Publication, 2000

Basri, Faisal H. 2000. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah, Jurnal Pada Lintasan Ekonomi, Volume XVII, Nomor I, Juli-Desember 2000, Lembaga Penerbitan dan Puublikasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

Bult-Spiering, M. & Dewulf, G. (2006), Strategic Issues in Public-Private Partnerships : An International Perspective. Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2005. Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah. Jakarta

ICSW, Financing for Development: Proposals for Action, International Council on Social Welfare, 2002

IFAD, Financing Development: The Rural Dimension, International Fund for Agricultural Development, 2002

Inge Kaul, Katell Le Goulven and Mirjam Schnupf (editor), Global Public Goods Financing: New Tools for New Challenges: A Policy Dialogue, United Nations Development Program (UNDP), New York, 2002

Islam, Azizul, ‘Issues in Tax Reforms’, paper presented at the Seminar on Monetary and Fiscal Policy and Poverty and Public Policy, Bangalore:UN-ESCAP, 2000

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430253


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

UK 1 FUAD PEREKONOMI

PEREKONOMIAN INDONESIA NAMA : FUAD (20160430253) KELAS :F Kondisi Ekonomi Indonesia ...

FUAD UK 1

PEREKONOMIAN INDONESIA NAMA : FUAD (20160430253) KELAS :F Kondisi Ekonomi Indonesia ...

UK 2 PI

MODEL PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN NON APBN UNTUKMENINGKATKAN ...

UK 4

UJIAN KOMPETENSI 4 PEREKONOMIAN INDONESIA DISUSUN OLEH : FUAD (20160430253)/ F FAKULTAS EKONOMI DAN ...