perekonomian indonesia

Hanya Blog UMY situs lain

uk 1 perekonomian indonesia

Posted by 20160430106 0 Comment

Nama: girieliyanti pratiwi

Nim: 20160430106

UK1 PEREKONOMIAN INDONESIA

  1. Kondisi ekonomi 5 tahun terakhir

Berikut Penjelasan tentang keadaan perekonomian 5 tahun terakhir dimulai dari tahun:

Tahun 2013

            Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada dibawah 6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78 persen. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23 persen.

Kepala BPS Suryamin memaparkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2013 sebesar 5,72 persen, atau mengalami penurunan 1,42 persen dibanding kuartal III-2013. “Triwulan empat ini dari pengalaman selalu lebih rendah dibanding triwulan tiga setiap tahunnya,” kata Suryamin, di KantorBPS, Rabu (5/2/2014).

            Kendati mengalami penurunan, Suryamin mengatakan ekspor pada triwulan IV-2013 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya terdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksikan hanya 1,6 persen, realisasinya 1,9 persen.

pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen, dengan nilai Rp 292,4 triliun. Berturut-turut disusul sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,56 persen, dengan nilai Rp 272,1 triliun.  Sektor ketiga yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi, di mana mencatat pertumbuhan 6,57 persen dengan nilai Rp 182,1 triliun.  Sementara itu pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat paling kecil sebesar 1,34 persen dengan nilai Rp 195,7 triliun.

Tahun 2014

      Tahun 2014 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

  • Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5.
  • Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 persen.
  • Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen.
  • Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
  • Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen.

      Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.

Tahun 2015

      Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak lebih lambat pada tahun 2014, terlihat optimisme bahwa pertumbuhan tersebut akan rebound pada tahun 2015 meskipun kondisi ekonomi global belum kondusif (dan membatasi kinerja ekspor Indonesia) serta lingkungan suku bunga Indonesia yang masih tinggi.

      Di dalam APBN-P Tahun 2015, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan PDB 5.7 persen meningkat dari pertumbuhan angka 5.02 persen yang tercatat pada tahun 2014. Presiden Indonesia Joko Widodo, yang resmi mulai menjabat pada bulan October 2014, optimis bahwa target ambisius ini dapat dicapai walaupun lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia masing-masing pada angka 5.2 persen dan 5.0 persen, pada tahun 2015. Kedua institusi tersebut menilai rendah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akibat dampak negatif perekonomian global yang menyebabkan pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan dapat menimbulkan suku bunga nasional yang tinggi, sehingga menambah tekanan terhadap bank, perusahaan lokal dan rumah tangga untuk menyelesaikan utang, sekaligus menghambat kemampuan untuk berinvestasi atau belanja. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5.4 – 5.8 persen tahun ini.

  • Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.
  • Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia memperkirakan  perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.

      Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Dari Segi Properti

            Dan tidak kalah seksinya jika membahas perkembangan ekonomi dari segi properti, seperti pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan di JABODETABEK dan beberapa kota besar seperti Bandung dan Surabaya. Berdasarkan riset Boston Consulting Group, Indonesia saat ini memiliki 45 juta orang yang tergolong dalam kelas menengah yang memiliki kebiasaan membelanjakan uangnya di luar kebutuhan utama, hal inilah yang memicu pertumbuhan pusat perbelanjaan tersebut. Namun tidak berhenti di pertumbuhan pusat perbelanjaan saja. Pertumbuhan positif pun diperkirakan akan dialami semua bagian sektor seperti apartemen, perkantoran komersial, hotel, maupun kawasan industri.

Dari Segi Industri Petrokimia

            Industri petrokimia di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Konsumsi per kapita saat ini rendah dibandingkan dengan Negara lainnya di ASEAN. Meskipun permintaan yang rendah, namun tingkat pertumbuhan yang terjadi tergolong sehat pada 5 – 8% per tahun yang diperkirakan akan maju.

Dari Segi Gas Alam

            Indonesia memproduksi sekitar 3 triliun kubik gas alam setiap tahunnya dan itu mengalami pertumbuhan baik sekitar 2,5 – 3,0% setiap tahunnya. Gas alam menyumbang 25% dari pasokan energy dalam negeri. Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir terbesar gas alam cair di dunia. Permintaan domestik untuk gas alam diperkirakan akan lebih besar dari pasokan domestic di tahun-tahun mendatang karena produsen gas dapat menuntut harga yang lebih tinggi di pasar internasional.

Tahun 2016

   Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal semakin membaik pada 2016 karena berbagai kebijakan Bank Indonesia yang lebih akomodatif ketimbang dua tahun sebelumnya, kata Kepala Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto.

“Kebijakan Bank Indonesia lebih akomodatif dan ruang penyesuaian BI rate terbuka walau tetap menjaga kehati-hatian di tengah tingginya ketidakpastian global dalam jangka pendek,” katanya dalam Diskusi “Potensi dan Tantangan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Jumat (15/1) malam.

Hal itu, ujarnya, terlihat dari keputusan BI untuk menurunkan BI rate 25 basis poin menjadi 7,25 persen, berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur BI pada 13-14 Januari 2016.

            Ia optimistis kebijakan yang disambut positif oleh pasar itu pun akan dilakukan dua sampai tiga kali lagi pada 2016 juga sebesar 25 poin. “Pengumuman itu dikeluarkan hanya sekitar dua jam setelah pengeboman di kawasan Sarinah yang hanya beberapa ratus meter dari Gedung BI. Ini menunjukkan BI memang akan menurunkan BI rate apapun yang terjadi,” kata dia.

            Penurunan suku bunga itu sejalan dengan keputusan Bank Indonesia yang menyatakan akan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, berbagai paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah sejak 2015 juga diperkirakan membawa dampak bagus bagi perekonomian.

            Kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dinila Ryan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan akibat pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga tiga kuartal berkisar 4,7 persen, menurun dibandingkan dengan pada 2014 yang rata-rat menyentuh lima persen.

“Namun kami yakin nilai kuartal keempat, yang belum diumumkan BPS, nilainya bisa 4,8 sampai 4,85 persen. Syukur-syukur bisa sampai lima persen,” ujar dia.

tahun 2017

            Fundamental ekonomi Indonesia dinilai terus menguat. Penguatan itu terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terbukti, di tengah ketidakpastian ekonomi global Indonesia masih bisa tumbuh 5,02% tahun lalu.

            Bank Dunia (World Bank) pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 ini sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta harga komoditas yang lebih tinggi dinilai menjadi pendorong utama.

            “Pertumbuhan ekonomi naik pertama kali dalam 5 tahun terakhir. PDB 2016 bisa mencapai 5,02% dari 4,9% di 2015, itu kabar baik. Setelah penguatan di 2016, pertumbuhan ekonomi 2017 diharapkan akan sangat membantu bagi kenaikan harga komoditas dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 5,2% dan 5,3% di 2018,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves saat acara Indonesia Economic Quarterly, di Energy Building, SCBD, Jakarta, Senin (22/3/2017).

            Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga diproyeksikan akan meningkat karena nilai tukar rupiah yang stabil. Sementara, upah riil yang lebih tinggi dan angka pengangguran yang terus menurun memberi dukungan bagi peningkatan daya beli konsumen .

            Pertumbuhan investasi swasta iuga diperkirakan meningkat oleh karena harga komoditas yang sudah pulih kembali, serta efek dari pelonggaran moneter pada 2016 serta reformasi ekonomi baru-baru ini. Pada saat yang sama, harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi kendala fiskal dan meningkatkan belanja pemerintah, sedangkan pertumbuhan global yang menguat akan meningkatkan ekspor.

            Namun, Indonesia juga masih perlu mewaspadai kondisi global saat ini. Antara lain dari perubahan dalam kebijakan perdagangan di negara-negara maju, perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan moneter AS, ketidakpastian politik di Eropa, meningkatnya inflasi domestik yang berkepanjangan, dan penerimaan fiskal yang lemah memberikan risiko penurunan yang signifikan.

“Pihak otoritas masih waspadai beberapa risiko agar bisa menjangkau setiap peluang secara hati-hati. Peluang juga datang dari perekonomian global sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Juga harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif sehingga memberi peluang bagi seluruh rakyat,” kata dia.

            Sementara, Bank Dunia memproyeksi laju inflasi bakal melonjak dari 3,5% pada 2016, menjadi 4,3% di 2017 ini. Pendorongnya ialah, adanya penyesuaian tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan kembali turun pada tahun 2018, karena hilangnya efek kenaikan harga.

            Defisit fiskal juga diproyeksikan akan meningkat oleh karena meningkatnya investasi infrastruktur publik. Keseimbangan fiskal pemerintah pusat diproyeksikan sebesar 2,6% dari PDB pada tahun 2017, lebih besar dan defisit sebesar 2,4% dalam APBN Pemerintah tahun 2017 yang sudah disetujui.

            Belanja publik yang lebih tinggi, sebagian karena adanya upaya baru untuk meningkatkan investasi infrastruktur publik, diharapkan sebagian akan diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan, yang pada gilirannya akan dihasilkan oleh pertumbuhan PDB yang lebih kuat dan dividen dari reformasi kebijakan administrasi dan perpajakan.

Peningkatan laju inflasi yang berkepanjangan oleh karena kenaikan harga, dapat menimbulkan risiko penurunan yang besar bagi pertumbuhan konsumsi. Terlepas dari gejolak nilai tukar, konsumen pada umumnya sensitif terhadap kenajkan harga, terutama harga makanan, dan konsumsi rumah tangga merupakan bagian dominan perekonomian Indonesia.

            Jika inflasi tetap tinggi dan lebih lama dari yang diperkirakan, pengeluaran konsumen dapat menurun, yang mengakibatkan pertumbuhan output yang lebih rendah. Selain itu, Bank Indonesia dapat terdorong untuk memperketat kebijakan moneter, yang juga akan meredam pertumbuhan investasi.

            Pada saat yang sama, penerimaan fiskal terus menyebabkan terjadinya risiko penurunan, karena penerimaan yang rendah membatasi pengeluaran fiskal dan investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan.

  1. Peluang Indonesia di Revolusi Industri 4.0

Kesiapan Indonesia saat ini dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Menurut Global Competitiveness Report terbaru, sebuah laporan tahunan yang diterbitkan World Economic Forum, Indonesia saat ini berada di urutan ke-36 dari 137 ekonomi yang ada di dunia.

Foto: weforum.org

Indonesia naik 5 (lima) peringkat dari tahun lalu dan menunjukkan performa yang sangat baik, utamanya karena besarnya pasar yang dimiliki (urutan ke-9 di dunia) dan stabilitas makroekonomi yang baik. Indonesia juga duduk di peringkat cukup tinggi dari segi inovasi, yaitu peringkat ke-31 di dunia. Namun dari segi teknologi, kesiapan Indonesia dinilai masih rendah (ranking ke-80). Ranking efisiensi labor market yang dimiliki juga masih rendah (urutan ke-96) dikarenakan rendahnya fleksibilitas penentuan gaji dan masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam angkatan kerja.

Terdapat 4 (empat) langkah strategis yang telah diidentifikasi oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto supaya Indonesia bisa siap menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Pertama, dari sisi sumber daya manusia (SDM), angkatan kerja Indonesia perlu meningkatkan keterampilannya dalam memahami penggunaan internet of things. Untuk itu, pendidikan vokasi perlu diarahkan supaya dapat link and match dengan kebutuhan industri di masa depan. Hal ini juga dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap pakai di sektor industri dengan target mencapai satu juta orang pada 2019.

Kedua, pengembangan program e-smart industri kecil dan menengah (IKM). Melalui program tersebut, diharapkan penguasaan pemanfaatan teknologi digital dapat memacu produktivitas dan daya saing industri nasional.

Ketiga, pemerintah juga meminta industri nasional dapat menggalakkan penggunaan teknologi digital (Big Data, Autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud dan Augmented Reality) yang pada akhirnya dapat menaikkan efisiensi dan mengurangi biaya sekitar 12-15%.

Keempat, fasilitasi pembangunan tempat inkubasi bisnis yang dapat mendorong pengembangan startup di tingkat nasional. Upaya Pemerintah ini terlihat melalui pembangunan beberapa technoparks seperti di Bandung (Bandung Techno Park), Denpasar (TohpaTI Center), Semarang (Incubator Business Center Semarang), Makassar (Makassar Techno Park) dan Batam (Pusat Desain Ponsel). Tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun kalangan swasta juga telah turut membangun fasilitas technoparks di beberapa wilayah Indonesia.

Selain itu, Presiden RI Joko Widodo juga telah secara resmi meluncurkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” pada tanggal 4 April lalu di sela-sela Indonesia Industrial Summit 2018. Peta jalan tersebut digagas oleh Kementerian Perindustrian yang pada intinya ditujukan untuk mengupayakan revitalisasi industri nasional secara komprehensif.

Infografis: kominfo.go.id

Dalam peta jalan tersebut, terdapat 5 (lima) sektor industri manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fondasi struktur industri tanah air, yaitu industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan pakaian jadi, industri otomotif, dan industri elektronika.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa kelima industri tersebut merupakan tulang punggung industri nasional yang diharapkan dapat membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing. Kelima industri tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dan menjadikan Indonesia dalam 10 besar ekonomi dunia di 2030.

Tidak lupa diharapkan peta jalan ini dapat memastikan pertumbuhan secara inklusif yang melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat, tidak hanya perusahaan besar melainkan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

3.      Politik dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian

  1. Pengaruh Politik Terhadap Perekonomian

Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem pembanguanan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati dan melaksanakan tujuan tersebut. Kancah dunia politik di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi bangsa ini. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan antara dunia politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau kerjasama dengan Dunia Internasional.

Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.

Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.
Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.

Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis.

Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.

  1. Pengaruh Politik Terhadap Perekonomian Di Indonesia

Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional.
Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.

Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.

Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik internasional.

Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).

Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.

  1. Pengaruh Politik Terhadap Perekonomian Di Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri.. Akibatnya, pemerintah (negara) menjadi dominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal ini menimbulakan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak, konsesi pengeboran minyak dan eksploitasi hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkan juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksi serta pemberian hak monopoli impor dan pasar.Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi-politik utama, yaitu birokrat-politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah (mulai berkembangnya KKN). Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik.

Dalam perkembangan sistem ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek. Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Indonesia menjadi rawan akan krisis. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezim politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi. Untuk keperluan ini rakyat berhasil dijauhkan dari partisipasi politik. Pembangunan ekonomi dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhan partai politik dan pengekpresian politik dilarang dalam upaya menciptakan kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya atas nama pembangunan ekonomi.

Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi rakyat diatur agar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Pemerintah sudah sejak awal jadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan para birokrat-politik terlibat bisnis yang bersifat jangka pendek. Pola ini tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang.
Sistem politik Indonesia pada masa itu mempunyai kelemahan, salah satu diantaranya adalah sedikitnya sumber-sumber yang dapat menjadi penekan dan penyeimbang atas kekuatan pemerintah, di tingkat nasional atau daerah. Padahal, kekuatan penekan sangat diperlukan untuk melakukan kontrol, maupun sumbangan-sumbangan gagasan dan pemikiran untuk membentuk bangunan sosial politik yang lebih aspiratif.Pengaruh kalangan non-pemerintah, termasuk dari pengusaha dan profesional sangat terbatas dan acap diabaikan. Kecuali para pengusaha tertentu yang mempunyai koneksi langsung dengan penguasa. Ketergantungan ekonomi swasta pada pemerintah menimbulkan hubungan yang sangat tidak sehat di antara keduanya, yang jika dipandang dari sudut politik, bisnis, dan masyarakat luas sangatlah merugikan. Konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi, sosial dan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk diperbaiki.

Kalangan bisnis dan profesi swasta yang merupakan unsur krusial dalam pembentukan kelas menengah, selama zaman Orde Baru tidak memiliki kesempatan untuk membentuk asosiasi maupun organisasi yang mampu berfungsi sebagai sumber kritik, pengaruh, dan sumbangan ide pada perencanaan politik, ekonomi dan sosial. Unsur-unsur baru dari kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderung menghindarkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit.Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi di bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor swasta, termasuk swastanisasi BUMN. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Pemerintah terpaksa menerima tawaran IMF untuk menyetujui Nota Kesepakatan menuju reformasi ekonomi. Krisis ekonomi memang menimbulkan dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untuk melepaskan keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi sebagai perlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi.

Sistem peraturan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menopang kinerja reformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha semakin menuntut kepastian hukum. Krisis rupiah yang semakin parah sampai menggerogoti sistem ekonomi, telah memperlemah posisi birokrat-politik. Banyak dari mereka yang mulai terbuka terhadap reformasi politik. Banyak telah menyatakan perlunya reformasi. Hasil kemajuan ekonomi secara internal telah menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik. Kalangan bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan program reformasi ekonomi dan diperkuat dengan reformasi politik.

  1. Pengaruh Politik Terhadap Perekonomian Di Indonesia Pada Era Reformasi

Struktur dan pandangan rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis dan profesional merasa lebih mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencoba mendorongnya ke arah lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinya memperluaskan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru.

Pada era reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap lembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanya korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuk lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi, dan hubungan antara warga negara dan negara.
Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik (terjadi proses demokratisasi) membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia. Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati. Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis.

Sebagai contoh. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan oleh Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdagangan Bahan Pangan Pokok tersebut. Tetapi, setelah reformasi peran BULOG diredefinisi sehingga tidak menjadi pemain sentral dan akhirnya seringkali berdampak terhadap terjadinya fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan, sehingga yang terkena dampak/pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakin menderita untuk mendapakan kebutuhan pangan mereka.

Di tahun 2007 yang lalu kondisi perpolitikan nasional relatif stabil, walaupun banyak unjuk rasa diberbagai daerah terutama menyangkut kekisruhan hasil Pilkada dan di tingkat nasional menyangkut kebijakan pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UU Pornografi dan UU Politik yang banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dari kondisi politik yang demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak begitu signifikan.Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisi terbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, di sektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia (BI) per Juni 2007 sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tahun 2008 ini perilaku ekonomi menjadi sering kali sulit diprediksi. Bahkan oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar di bidangnya. Sebagai contoh yang nyata adalah dalam penyusunan APBN 2008 prediksi harga minyak 80 US $ per barel, tapi pada awal tahun perekonomian nasional dikejutkan dengan kenaikan harga minyak dunia yang menembus batas sampai 100 US $ per barel bahkan melewati 110 US $ per barel sampai akhir kuartal pertama 2008. Kenaikan ini tentunya berpengaruh terhadap asumsi APBN tahun 2008 sehingga pemerintah mau tidak mau dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap mempertahankan subsidi BBM dengan harga yang ada atau menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit APBN yang terlalu berat. Selain itu dari sektor perbankan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menurunkan BI rate menjadi 8% per Januari 2008.

Dengan dikeluarkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor properti untuk bisa berkembang. Namun dari bidang politik kemungkinan-kemungkinan negatif bisa terjadi mengingat kondisi tahun 2008 masih rawan karena semua partai politik akan bekerja keras untuk meraih dukungan massa, gesekan-gesekan politik kemungkinan akan mudah terjadi.
Tentunya kondisi serupa dihadapi oleh para pebisnis, sulit sekali untuk secara akurat memprediksi kondisi ekonomi. Hal ini antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisi ekonomi di suatu negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara lainnya. Bahkan ketika ramalan tentang kondisi ekonomi akurat, masih belum jelas dampak ekonomi terhadap industri tertentu. Sebagai contoh nyata, seperti yang telah diketahui bersama saat ini beberapa sektor industri sedang digoncang krisis akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda dunia. Beberapa perusahaan telah berencana merumahkan bahkan memPHK karyawan-karyawannya.

Dalam sektor perbankan, kalangan perbankan mengkhawatirkan gejolak ekonomi global akan menggerus kinerja perbankan di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang pemilihan umum 2009. Di sisi lain, Bank Indonesia meyakini fundamental industri perbankan dalam negeri cukup kuat, sehingga bank sentral meminta sejumlah kalangan agar tetap optimistis.
Direktur Bank NISP Rudy Hamdani menyatakan pihaknya mulai ‘mencium’ gelagat dampak dari gejolak perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri, disusul peningkatan suhu politik menjelang 2009. Akan tetapi di sisi lain, di tengah indikator ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, yang berpengaruh besar dan cenderung negatif terhadap perilaku bisnis, kalangan perbankan merasa optimis dapat meningkatkan pertumbuhan kredit. Suhu politik Pemilu 2009 yang sudah mulai terasa, diharapkan dapat mendorong gairah perekonomian.

Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dan kampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomi pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai contoh bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya.Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel politik. Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena persiapan Pemilu 2009.

Faktor politik pasti berdampak pada perekonomian, terutama pada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR, melahirkan iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politik menjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi uang beredar. Di satu sisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan keterlibatan pelaku ekonomi dalam pemilu

  1. Data angggaran provinsi

RINGKASAN ANGGARAN APBD TAHUN 2018

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 2.490.588.273.613,87
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 776.196.230.613,87
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 649.190.101.400,00
1.1.2 hasil retribusi daerah 23.810.905.014,87
1.1.3 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 8.500.000.000,00
1.1.4 lain-lain pendapatan asil daerah yang sah 94.695.224.199,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.684.392.043.000,00
1.2.1 bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 187.759.686.000,00
1.2.2 dana alokasi umum 1.018.673.218.000,00
1.2.3 dana alokasi khusus 477.959.139.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 30.000.000.000,00
1.3.1 sumbangan pihak ketiga 30.000.000.000,00
2 BELANJA 2.957.887.796.415,34
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.636.075.326.367,34
2.1.1 belaja pegawai 679.784.535.748,41
2.1.2 belanja subsidi 812.500.000,00
2.1.3 belanja hibah 330.648.679.969,00
2.1.4 belanja bantuan social 718.910.000,00
2.1.5 belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 331.112.656.477,93
2.1.6 belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 287.998.044.172,00
2.1.7 belanja tidak terduga 5.000.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.321.812.470.048,00
2.2.1 belanja pegawai 53.162.255.000,00
2.2.2 belanja barang dan jasa 837.887.641.307,00
2.2.3 melanja modal 430.762.573.741,00
SURPLUS / (DEFISIT) 467.299.522.801,47
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 467.299.522.801,47
3.1.1 sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 467.299.522.801,47
PEMBIAYAAN NETTO 467.299.522.801,47
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUNAN BERKENAN 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Untuk pendapatan yang semula di anggaran induk Rp. 2.490.588.273.613,87 berubah menjadi Rp. 2.487.065.640.565,87 atau kurang dari Rp. 3.552.633.048,00. Sedangkan untuk belanja juga mengalai pengurangan berdasarkan hasil efisinsi yang dilakukan. Semula dalam anggaran induk belanja mencapai Rp. 2.874.913.741.279,34 berkurang menjadi Rp. 2.596.704.155.897,87.

            Dalam anggaran perubahan tidak ada lagi deficit semua klop, pendapatan dan belanja memang ada selisih 109 miliar, tetapi ini sudah ditutupi dari silpa tahun 2017. Posisi APBD tahun 2018 dalam keadan bagus tau sehat.

  1. Jelaskan Fungsi APBN di Indonesia beserta contohnya

APBN negara memiliki sifat luas, jangkauannya makro sehingga memiliki banyak fungsi yang bisa di tinjau dari sisi mana pun. Berikut adalah ulasannya :

  1. Fungsi alokasi

Dana yang ada dalam APBN bisa di pakai untuk mengatur dana yang ada dari seluruh pendapatan negara pada pos pos belanjaan yang berguna untuk mengadakan barang-barang serta berbagai jasa public yang sudah beroperasi. Selain itu juga berguna untuk pembiayaan adanya pembangunan yang bersifat milik pemerintah.

Sebagai contoh, anggaran untuk membayar utang luar negeri, biaya pendidikan, memajukan pertanian, kesehatan, dan sarana-sarana lainnya. Alokasi dana APBN tersebut akan memengaruhi sendi-sendi perekonomian dan ketersediaan lapangan kerja.

  1. Fungsi distribusi

Berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas social dan geps antara rakyat satu dengan lainnya akan terkurangi. Selain itu, dana juga di gunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk lain, misalnya subsidi, beasiswa, dana pension, serta yang lainnya. Bentuk dana dari bagian ini akan bersifat seperti payment transfer, yakni pengalihan pembiayaan yang berasal dari satu sector ke pada sector lainnya.

Misalnya, subsidi harga pupuk ditujukan untuk meningkatkan pendapatan para petani.

Harga pupuk urea yang sebenarnya adalah Rp2.000,00 per kg. Pemerintah memberi subsidi sebesar Rp1.000,00 per kg. Dengan adanya subsidi tersebut, petani dapat membelinya dengan harga lebih murah yaitu Rp1.000,00 per kg. Dana untuk subsidi tersebut berasal dari APBN. Subsidi pupuk ini mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Dengan demikian, petani dapat menikmati uang negara yang telah dianggarkan dalam APBN.

  1. Fungsi stabilitas

Sedangkan di tinjau dari fungsi stabilitas negara, seperti ketika terjadi ketidak seimbangan antara masyarakat yang bersifat ekstrem karena pengaruh globalisasi, maka pemerintahlah yang akan menangani. Yakni dengan mengembalikan melalui intervensi sehingga keadaan akan kembali ke posisi semula atau normal. Kemudian APBN dalam menjaga stabilitas juga termasuk sebagai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi.

Misalnya, dalam kondisi inflasi, pemerintah mengambil kebijakan anggaran surplus. Apa yang terjadi apabila pemerintah menjalankan kebijakan ini? Kebijakan anggaran surplus berarti pos penerimaan lebih besar daripada pos pengeluaran. Dalam kebijakan ini, pemerintah menaikkan penerimaan pajak, yang mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga mengurangi tingkat konsumsi. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya peredaran uang dalam masyarakat.

  1. Fungsi Regulasi

APBN yang sudah ada dan di laksanakan berguna sebagai alat yang mampu mendorong kebutuhan ekonomi negara, yang mana dalam jangka akhirnya bisa meningkatkan kemakmuran rakyat. Bagaimana caranya? Yakni dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam masyarakat.

  1. Fungsi pengawasan

Dana APBN yang di jalankan oleh pemerintah juga berguna sebagai bentuk pengawasan. Hal ini berkaitan dengan control pihak legislative pada pihak eksekutif mengenai dana yang di gunakan karena banyak politik luar negeri Indonesia yang menggunakan APBN. Sebab jika perhitungan dana yang keluar tidak sesuai dengan anggaran yang sudah di rencanakan, di khawatirkan terjadi korupsi.

  1. Fungsi perencanaan

Perencanaan yang berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan di gunakan ke depannya. Rencana ini di gunakan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada bagian mana. Misalnya saja ingin lebih memajukan bagian pendidikan, maka pemerintah bisa mencanangkan anggaran beasiswa lebih besar dari sebelumnya dan telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

  1. Fungsi otorisasi

            mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

            Kewenangan pemerintah mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan saat tahun itu. Maka jika tahun 2015, pemerintah akan membuat anggaran dana sesuai dengan tahun 2016, yang mana seluruh hak dan kewenangannya berdasarkan apa yang sudah di tulis di APBN tahun 2016.

  1. Pedoman pemerintah

            Sedangkan dalam sisi menejemen, APBN yang sudah ada menjadi pedoman pemerintah ketika hendak menyusun APBN untuk tahun ke depannya. Bagaimana yang di rasa harus di kurangi sumber dananya, dan bagian mana yang sebaiknya mendapatkan perhatian khusus jadi di lakukan penambahan dana. Pedoman ini di harapkan agar alokasi dana yang ada bisa di tingkatkan efektifitasnya.

  1. Tolak ukur pemerintah

            Kemudian pemerintah bisa mengukur seberapa pas strategi dan kebijakan yang sudah di ambil. Pengalokasian dana ini bisa menjadi barometer apakah sekiranya dana yang sudah di anggarkan mendapatkan tempat yang sesuai dengan kebutuhan negara atau belum. Bisa juga di rencanakan untuk tahun-tahun ke depannya agar lebih baik dan lebih maju.

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430106


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

RESUME PEREKONOMIAN INDONESIA harapan setelah semester ini Di beri kelancaran untuk ...

uk 1 perekonomian in

Nama: girieliyanti pratiwi Nim: 20160430106 UK1 PEREKONOMIAN INDONESIA Kondisi ekonomi 5 tahun ...

uk 2 perekonomian in

Nama : girieliyanti pratiwi Nim: 20160430106 UK 2 PEREKONOMIAN INDONESIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI ...