BELAJAR DARI KASUS RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA JAKARTA BARAT

Ketika masalah keluhan pelanggan sebuah Rumah sakit sudah menjadi konsumsi publik, maka tingkat kesulitan mengatasinya bertambah kompleks. Manajemen Rumah sakit tidak hanya berpikir dari segi persoalan komplain saja, akan tetapi juga memikirkan langkah yang tepat agar branding dan reputasi Rumah sakit tidak hancur.
Rumah sakit mempunyai regulasi, pedoman, panduan serta standart prosedur operasional yang harusnya dipatuhi oleh setiap insan yang bekerja di Rumah Sakit. Setiap Klinisi seperti dokter Spesialis, dilengkapi dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan keahliannya. Sehingga seharusnya pelayanan di Rumah Sakit dilayani oleh orang yang kompeten dibidangnya dan dengan standar prosedur operasional yang baku. Maka seharusnya pelayanan di rumah sakit sangat aman bagi pasien. Meski demikian ikatan antara pasien dengan rumah sakit adalah ikatan ikhtiar/usaha terbaik untuk mencapai kesehatan yang optimal. Sehingga apabila didapatkan efek yang tidak diinginkan atau hasil yang tidak diinginkan oleh pasien dan keluarganya, sepanjang Profesional Pemberi Asuhan memberikan pelayanan sesuai standart prosedur yang ada maka tidak dapat dipersalahkan.
Pernyataan Wakil Direktur RS Grha Kedoya dr. Hiskia Satrio Cahyadi yang mengatakan jika pihaknya tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seoran profesional yang ahli di bidangnya, Sudah tepat. Karena bila informasi Rekam Medis pasien dibuka ke publik maka itu termasuk perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar pasal 47 ayat 1 Undang – Undang Prektik Kedokteran “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
Selanjutnya dr. Hiskia Satrio Cahyadi mengaku pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sudah tepat. Karena dari hasil MKDKI baru dapat ditentukan langah selanjutnya bagi Rumah Sakit. Apabila dari pengaduan tersebut disimpulkan sebagai pelanggaran berat, maka baru bisa dilanjutkan ke kepolisisan. Akan tetapi bila rekomendasi MKDKI menyatakan sebagai pelanggaran etik maka akan diselesaikan di MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran), atau bahkan bisa juga hasilnya adalah tidak bersalah.

Faka ke – 9 versi yang tersebar di media tentang nasib dokter HS, berdasarkan keterangan sumber terpercaya dari Rumah Sakit yang identitasnya tidak disebutkan, dokter HS dikabarkan telah dipecat dari RS Kedoya. Apabila berita ini benar, maka fihak Rumah Sakit terlalu tergesa – gesa mengambil keputusan tanpa menunggu hasil investigasi MKDKI. Hal ini menurut saya merugikan dokter HS dimana asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) tidak diberlakukan. Dampaknya adalah semakin meningkatkan keyakinan pasien, keluarga dan pengacara pasien bahwa dr HS bersalah terbukti sudah mendapat hukuman dari fihak Rumah Sakit.
Sambil menunggu keputusan dari MKDI, upaya yang dapat dilakukan dari Rumah Sakit adalah berupaya agar masalah dapat diselesaikan dengan mediasi. Karena bila masalah sampai dibawa ke pengadilan maka energy yang dimiliki rumah sakit akan banyak terkuras untuk mengahadapi gugatan, serta nama baik rumah sakit akan semakin rusak. Sebenarnya walaupun dari fihak pasien sudah memiliki fakta tentang kejadian yang dialami, namun apabila Rumah Sakit memiliki dokumentasi Rekam Medis yang baik, maka akan menjadi barang bukti yang melindungi Rumah Sakit.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar