Hari-Hari Harri

Berbagi dan Bersuka Ria

Revolusi Bioskop

Posted by harri fajri 11,406 Comments

Efek domino yang diprediksi oleh beberapa pengamat hubungan internasional terkait dengan revolusi yang terjadi di timur tengah ternyata melompat jauh dari yang diperkirakan. Tidak hanya di negara arab, revolusi yang tidak kalah hebatnya terjadi di Indonesia. Namun bukan lah sebuah tentang tuntutan akan adanya rotasi kepemimpinan, di negeri arsipelago ini yang bergejok adalah revolusi atas  peletakan kembali kepentingan nasional terhadap penetapan pajak impor film-film asing.

Seperti yang telah dikethui bersama, dikeluarkannya surat edaran Ditjen Pajak Nomor 03 tanggal 10 Januari 2011 telah menimbulkan polemik yang cukup pelik. Akibat surat edaran tersebut para pengimpor film luar semerta-merta ngambek dan memalingkan wajah. Dikabarkan, entah itu sementara atau untuk waktu yang lama, pelaku impor tersebut kompak untuk bersama-sama memboikot Indonesia. Dampak dari aksi ini sangat jelas, yakni menghilangnya peredaran film asing terutama hollywood di bioskop (21 atau XXI), secara tiba-tiba.

Bagaikan kondisi kontemporer di wilayah Timur Tengah, serangkaian fenomena kebioskoban Indonesia ini bisa dilihat sebagai bentuk lain dari sebuah revolusi. Indonesia melalui institusi perpajakannya saat ini sedang melancarkan manuver perlawanan. Musuhnya tiada lain dan tiada bukan adalah pihak asing, dalam kasus ini yang lebih terlihat sebagai sosok asing itu adalah hollywood.

Ketimpangan itu sebenarny sudah lama ada, dan mungkin baru disadari oleh Ditjen Pajak sebagai sesuatu yang janggal. Apalagi kalau bukan tentang ketidakseimbangan biaya pajak diterapkan terhadap film lokal berbanding dengan film impor.

Biaya masuk film luar ke negeri ini dinilai jauh lebih murah ketimbang pajak yang dibebankan kepada sineas Indonesia jika dihitung dari pajak yang ditarik semenjak dari periode produksi. Keluhan pun datang karena biaya yang tidak seikit harus ditanggung oleh eksekutor film bahkan sebelum produknya jadi dan dapat dinikmati masyarakat luas. Sementara di sisi yang berlainan produk hollywood bisa melenggang tayang dengan hati yang senang hanya dengan beban pajak distribusi (impor) yang murah.

Mau tidak mau, Ditjen Pajak harus membenahi sitem yang rancu. Kebijakan yang salah oleh suatu institusi negara bisa berdampak secara menyeluruh terhadap kondisi suatu negara sebagai kesatuan sebuah sistem. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang perlu dilindungi sangat jelas, yakni kepentingan ekonomi.

Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang sekedar menurut saja terhadap cengkraman asing. Sikap-sikap tegas yang mencemirkan harga diri bangsa yang tinggi seperti ini lah yang diharapkan. Bersikap rasional dan hirau akan kemungkinan untung rugi yang didapat. Maka, sikap tegas Ditjen Pajak dalam mengeluarkan surat edaran perihal pajak impor ini bisa dikatakan sebagai lompatan besar menujur revolusi baru: revolusi terhadap keterlibatan asing.

Ini adalah usaha untuk memupuk mental bangsa. Berawal dari perlakuan Ditjen Pajak terhadap hollywood ini suatu saat akan membangkitkan pandangan bangsa Indonesia bahwa yang diperluakan suatu bangsa adalah sikap tegas dan penuh percaya diri. Semua itu agar bangsa tidak dianggap lemah dan memiliki posisi tawar yang sama.

Selain masalah kepentingan ekonomi, serangkaian peristiwa yang berawal dari 10 Januari tersebut juga berjasa terhadap kelanjutan perkembangan perfilman Indonesia. Rangkaian peristiwa ini tengah menawarkan kepada penggiat film Indonesia sebuah momentum revolusi.

Layaknya sebuah revolusi yang dalam perjalanannya akan meninggalkan bangku kosong kepemimpinan. Revolusi bioskop Indonesia menyediakan cukup banyak ruang yang kini ditinggalkan oleh penghuni lamanya itu: film hollywood. Jika dulu mungkin hanya tersisa satu atau dua studio yang bisa menampilkan film-film buatan sendiri, sekarang satu bioskop adalah milik sineas Indonesia.

Namun fokusnya saat ini bukan lah tentang siapa yang akan mengisi kekosongan. Melainkan tentang bagaimana dan seperti apa pihak yang akan menempatinya.

Apakah setelah revolusi ini berjalan, film-film Indonesia yang bermunculan akan semakin berkualitas atau malah semakin terpuruk. Dua kemungkinan yang saling bertolakbelakang ini kemungkinan terjadinya sama besar. Lahan luas yang dilepas hollywood itu, jika tidak memacu produsen film Indonesia untuk memproduksi film yang berkualitas, maka kemungkinan terburuk lainnya akan muncul sikap tak hirau akan hasil film yang diproduksi mengingat saingannya dari luar sudah tidak eksis lagi.

Terlepas dari itu, semua revolusi pasti menimbulkan pro dan kontra. Bahkan kepemimpinan diktator seperti Hosni Mubarak yang ditentang habis-habis oleh mayoritas masyarakat mesir masih menyisakan segelintir rakyatnya yang setia dan menginginkan Mesir agar tetap dipimpin oleh segenap sikap keras yang dimilikinya.

Begitu juga dengan revolusi yang tengah digagas Ditjen Pajak ini. Banyak penikmat film yang mengeluhkan kebijakan yang menurut mereka hanya akan membatasi kegemaran menonton.  Bahkan bisa dikatakan, langkah ini sebagai revolusi yang nekat karena lebih banyak yang menolak daripada yang menerima.

Namun begitulah adanya sebuah revolusi. Dibutuhkan semangat ekstra agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Categories: film

PROFIL AKU

harri fajri


Popular Posts

Dari Mesuji untuk In

Akhirnya saya bisa sedikit bertanya-tanya ketika di lampu merah selanjutnya. Sebenarnya ...

Tikus Mati di Lumbun

Sebuah video pendek tentang pencurian kaca spion mobil cukup sering ...

UMY Blog Contest: Ca

Saya agak terkesima ketika membaca selembar poster di lobi kampus ...

UKM pun Dapat Jatah!

Satu lagi dari kampus saya yang juga menjawab pertanyaan di ...

Revolusi Bioskop

Efek domino yang diprediksi oleh beberapa pengamat hubungan internasional terkait ...