Dampak Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia

Penerimaan Negara dari sektor pajak di tahun 2010 diperkirakan menurun cukup signifikan sejalan dengan revisi beberapa ketentuan tarif pajak yang harus dibayak oleh Badan atau Pribadi.

Sumbangan terbesar potential loss (potensi kehilangan) dating dari penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang mencapai Rpl4,3 triliun. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan, dampak perubahan UU tentang PPh akan mengakibatkan potential lost sekitar Rp40,8 triliun pada 2009. RUU PPh yang sudah disetujui di tingkat Pansus DPR mengubah besaran tarif PPh WP badan dari 30 hingga 35 persen menjadi 28 persen pada 2009 dan menjadi 25 persen pada 2010. “Potential loss dari penurunan tarif tertinggi PPh Badan sebesar Rp 14,3 triliun,” menurut Darmin Nasution.

Potensi kehilangan lainnya disumbangkan oleh perubahan lapisan dan penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi sebesar Rpll,6 triliun, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp5,3 triliun.

Potential loss lainnya berasal dari sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan dari obyek pajak sebesar Rp3,2 triliun, penurunan tarif UMKM badan Rpl,2 triliun, dan pembebasan pembayaran fiskal keluar negeri bagi yang memiliki NPWP sebesar Rpl,7 triliun. “Walaupun ada potential loss sebesar Rp40,8 triliun, namun estimasi penerimaan pajak (non migas) tahun 2010, diperkirakan akan tumbuh 21 % atau Rp100,8 triliun dari 2008,”.

Dengan demikian, penerimaan pajak non migas meningkat dari Rp 480,8 triliun pada 2008 menjadi Rp 581,7 triliun pada 2010. “Angka 21% ini masih tetap lebih tinggi dari rata-rata peningkatan penerimaan Dirjen Pajak non migas dalam lima tahun terakhir sebesar 19,17%,” menurut Darmin.

Peningkatan penerimaan tersebut dihasilkan dari pertumbuhan faktor ekonomi termasuk sektor UMKM sebesar 13,67%, peningkatan kepatuhan pajak 3% – 4%, peningkatan penerimaan sektor tertentu 1,5%, ekstensifikasi (perluasan basis pajak) 1%, dan extra effort sebesar 10,3%.

Penerimaan pajak 2010 Rp 581,7 triliun ini telah dikurangi dari potensi kehilangan akibat penerapan UU PPh sebesar Rp 40,8 triliun. Penurunan tarif di UU PPh yang baru akan meningkatkan daya saing bagi perekonomian Indonesia terutama sektor UMKM. Tarif PPh badan untuk perusahaan terbuka di Indonesia hampir sama dengan negara tetangga Singapura yang kini menerapkan PPh yang lebih rendah, yakni 15%. Sedangkan Malaysia 20% untuk RM500 ribu pertama dan 27% untuk penghasilan di atas RM500 ribu. Padahal, saat ini, tarif PPh Badan tertinggi di Indonesia mencapai 25%, jauh lebih rendah dari pajak negara sekitar.

source : makalah berjudul  Dampak Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Sektor UMKM dan Penerimaan Pajak  Indonesia

This entry was posted in Artikel Akuntansi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>