debitian40

Hanya Blog UMY situs lain

Rabu, 11 Juli 2018, Tribunwow.com menerbitkan artikel dengan judul 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit. Penulis: Lailatun Niqmah dan editor: Fachri Sakti Nugroho.

http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all.

Berdasarkan artikel tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai  dugaan malpraktek  tenaga kesehatan seperti apa yang menjadi tanggung jawab rumah sakit berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  dan ketentuan rumah sakit dalam bertanggung jawab secara hukum atas kerugian pada pasien yang  dikarenakan kelalaian tenaga kesehatan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas, fungsi dan kewajiban serta penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 pasal 46. Perundang-undangan tentang Rumah Sakit memiliki tujuan untuk :

  1. Mempermudah akses mendapatkan pelayanan kesehatan
  2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya di rumah sakit
  3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
  4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumberdaya manusia rumah sakit dan pihak rumah sakit.

Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) yang dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan malpraktik tenaga kesehatan di rumah sakit. Doktrin pembenaran korporasi dibebani pertanggungjawaban sebagai berikut :

  1. Pertanggungjawaban mutlak (doctrine of strict liability) adalah pertanggungjawaban pidana di bebankan kepada yang bersangkutan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.
  2. Pertanggungjawaban pengganti (doctrine of vicarious liability)Merupakan doktrin yang diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. Seorang pemimpinan akan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh stafnya jika hal itu terjadi dalam konteks pekerjaan. Penerapan doktrin ini dilakukan setelah dibuktikan terdapat subordinasi antara pimpinan dan staf yang melakukan tindakan pidana tersebut.
  1. Pendelegasian wewenang (doctrin of delegation)Pendelegasian oleh pimpinan kepada staf merupakan pembenaran bagi yang di bebankannya pertanggungjawabkan pidana kepada pimpinan atas tindak pidana tersebut oleh staf yang diberikan pendelegasian wewenang.
  1. Doctrine of identification menjelaskan bahwa untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana kepada suatu korporasi harus diidentifikasi terlebih dahulu pelaku tindak pidana tersebut.
  2. Doctrine of aggregation menjelaskan bahwa seseorang dianggap mengkombinasikan semua perbuatan dan semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur sikap tersebut adalah suatu tindak pidana seperti se akan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.
  3. Reactive corporate fault menjelaskan bahwa korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri. Apabila laporan perusahaan atau korporasi cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban.

UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan tentang pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan tenaga kesehatan. Doktrin respondeat superior merupakan tanggungjawaban dari pimpinan atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan stafnya serta tindakan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Malpraktik di bidang medik adalah malpraktik yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya. Tindakan malpraktik medis terdiri dari :

  1. Intensional Profesional Misconduct, yaitu jika dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik tidak sesuai standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan.
  2. Ketidaksengajaan atau kelalaian (negligence), yaitu tindakan kelalaian yang berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Malpraktik kategori ini dapat dituntut dan dihukum jika terbukti di depan sidang pengadilan.
  3. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kompentensinya atau kurang kompetensinya.

Mind Mapping Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan akibat Kelalaian

Uraian dari Mind Mapping Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan akibat Kelalaian :

  1. Jika ditemukan dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, maka ditemukan indikasi telah terjadi malpraktik medik di rumah sakit.
  2. Terjadi malpraktik kedokteran akibat melanggar etika disiplin profesi kedokteran, dan akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan akan mendapatkan sanksi pembinaan kinerja.
  3. Malpraktik medik yang dilakukan tenaga kesehatan dapat merupakan kealpaan maupun kesengajaan. Jika malpraktik medik ini menimbulkan kerugian, maka pihak rumah sakit akan bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada seseorang. Sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 46 Undang – Undang No. 44 tahun 2009 bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal ini akan menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan dari Undang – Undang No. 44 tahun 2009 pasal 46 dapat ditafsirkan sebagai berikut :
  • Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.
  • Rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit.
  • Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit.
  • Rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalain tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

Rumah sakit akan bertanggungjawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan berdasarkan azas vicarious liability dan bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan dan pelayanan (duty to care). Menurut doktrin respondeat superior, pimpinan bertanggungjawab atas  tindakan dari stafnya yang menjadi tanggung jawab seorang pimpinan.

  1. Jika malpraktik medik tersebut adalah unsur kesengajaan atau kealpaan yang merupakan pelanggaran hukum pidana, tenaga kesehatan tersebut diajukan ke pengadilan untuk pertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi hukum pidana.

 

Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka rumah sakit akan melakukan beberapa pembenahan sebagai berikut :

  1. Membentuk sebuah tim komisi hukum yang disebut dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Menurut Indarwati dkk (2017), tim ini akan membantu Direktur rumah sakit dalam menjalankan fungsinya, yaitu :
  • Melindungi hak dan kewajiban dokter dan pasien
  • Melakukan kajian kasus terhadap etikomedikolegal yang terjadi di rumah sakit tersebut maupun rumah sakit lain atau isu yang beredar di media massa.
  • Mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus etikomedikolegal di rumah sakit dengan
    melakukan pendidikan etika, disiplin profesi dan hukum dalam pelayanan kesehatan.
  • Memberikan respon terhadap keluhan pasien, tenaga kesehatan lain terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sehingga tidak menimbulkan sengketa.
    Mengupayakan penyelesaian kasus sengketa medik melalui jalur non litigasi.
  • Pembinaan dan pendidikan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan.
  • Penyusunan kebijakan terkait dengan etika, disiplin profesi dan hukum dalam pelayanan di rumah sakit.
  1. Melakukan akreditasi terhadap sumber daya tenaga profesi dan daya kerja kesehatan untuk kepentingan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan kesehatan.
  2. Memenuhi hak-hak asasi pasien yang terdiri dari hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua.
  3. Melaksanakan doktrin kesehatan, yaitu : medical record, Informed concent dan penertiban rahasia kedokteran (medical secrecy). Hal tersebut bertujuan untuk menentukan kejelasan dan standarisasi bentuk formulasinya yang beraneka ragam serta dengan pengecualiannya.

 

 

Referensi :

Indarwati H., Widyarto D., dan Suroto V., 2017. Urgensi Pembentukan Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan 3 (1) : 74 – 86.

Wahyudi S., 2011. Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian AkibatKelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. Jurnal Dinamika Hukum 11 (3) : 505 – 521.

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20181030038


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Manajemen Kecemasan

  Definisi kecemasan dan rasa takut serta perbedaannya Kecemasan merupakan perasaan ...

Fraktur Gigi

Fraktur akar gigi merupakan fraktur yang dapat melibatkan dentin, sementum ...

Computed Tomograph

Tomography merupakan suatu aplikasi untuk melihat suatu penampang melintang suatu ...

Cone Beam CT-Scan

Kasus penyebab terjadinya trauma terbanyak disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas ...