AreizHiugan world

membuka dunia dengan membaca

Urgennya persatuan dalam ke beragaman lebih dahulu kita sadari, karena Indonesia adalah negara sambungan dari imperium kolonial yang “merangkul” banyak etnis, kultur dan bahasa di bawah satu kekuasaan dan merentang sejarah-sejarahnya.
Semenarik apapun sebuah ideologi persatuan itu, tidak meniscayakan munculnya postulat bahwa semua golongan mendambakan sebuah negara Islam, karena hal ini akan menyulut tumbuhnya benih konflik dan pertentangan antara ortodoksi Islam vs para pendukung gagasan pemisahan urusan duniawi dari agama (sekuler) mencuat kepermukaan dengan segera.
Di masa silam, banyak kelompok-kelompok tertentu berjalan sak karepe dhewe (semaunya) dan memerangi kelompok lainnya, sedetik kemudian banyak daerah yang mencoba untuk melepaskan diri dengan alasan ingin memberlakukan kehendak mereka, atau berdiri tegak di atas sebuah dasar Islam atau yang lainnya.
Jadi tak asing jika penguasa orde baru menjadikan persatuan dan kesatuan sebagai jimat penolak, thul-buthul (santet). Demi mencapai hal itu, pemerintah Indonesia tak lelah-lelahnya menekankan pentingnya Pancasila, sekecap mengatakan bahwa ia akan mewujudkan sila-silanya, dan apa yang terkandung dalam Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen.
Pada zamannya, kita juga bisa menyaksikan permukaan literatur Pancasila dan slogan-slogan Soekarno yang berindikasi pada adanya usaha untuk menguasai perpolitikan dengan memperkuat mantra-mantra sakti. Betapapun pengejawantahan Pancasila tampaknya merupakan sebuah kegandrungan yang lebih dari sekedar memperhatikan kesatuan nasional/semboyan bangsa yang tersohor “Bhineka Tunggal Ika”. Di sinilah semerbak bau ketakutan terhadap kerajaan yang tentu saja bukan barang asing dalam budaya kekuasaan yang kental dengan warna militer-nya, sampai akhirnya ia melebar dengan yang satu.
Niels Mulder mengatakan bahwa Jawa adalah kelompok etnis yang paling besar dan karena mereka memelihara kesadaran yang tinggi terhadap budaya atas peradaban mereka terhadap apapun yeng dianggap iklim pemikiran Indonesia begitu kuat untuk tidak mengatakan demikian, sedangkan tradisi Jawa merupakan tradisi yang amat kaya dan dihimpun dari kesusastraan yang merentang paling kurang selama seribu tahun mulai dari sumber-sumber kuno Sangsekerta hingga kisah-kisah babad dan legenda kerajaan-kerajaan kuno.
Tak bisa disangkal bahwa “banjir” formula bak mantra (kebangkitan nasional kedua), semakin menggila pada zaman orde baru. Kemunculannya saja sudah diawali dengan kata bertuah “Supersemar”, sebuah okronim dari surat perintah 11 Maret. katanya perintah ini merupakan mandat dari Presiden soekarno kepada Jendral Soeharto untuk memulihkan ketertiban dalam negeri, ironinya sampai sekarang tak seorangpun melihat dokumen penting tersebut. Tapi itu masalah kecil, yang penting adalah “formula bertuah” yang telah mentashbihkan orde baru dan pengertian Jawa tentang koordinasi dan koinsiden. Supersemar adalah sebuah kebenaran sejati, bukan kejadian tuk disengaja dan sekarang hal ini tidak lagi produk dari kebetulan belaka. Karena Jawa masa lalu sudah gemar menyusun semacam kronogram yang esoteric, candra sangkala dan diproses stabilitas. Pancasila dan UUD ’45 pun telah menjadi pusaka keramat yang semakin berkembang dan tak bisa diganggu gugat, di saat itu juga telah ditetapkan bahwa keduanya menjadi “formula suci” pelindung bangsa. Dengan Pancasila, bangsa ini eksis. Dan karena kualitas pusaka keramatnya pula bangsa ini tidak terpecah belah. Rancangan yang digariskan Tuhan (takdir) sudah terkuak. Takdir itu membentuk dunia Indonesia dan di atas segala-galanya, memelihara persatuan, memelihara persentuhan kesatuannya. (Niel Mulders 2001; hlm, 107).
Pada tahun 1985 muncul statemen bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi segala bentuk kehidupan terorganisir di negeri ini: pancasila mengungguli tatanan ideologi politik tertentu, bersatu padu mereka akan mewujudkan masyarakat Pancasila yakni masyarakat yang didiami oleh manusia Indonesia seutuhnya. Guna menindak lanjuti ambisi ini, negara segera meluncurkan propaganda-propaganda ideologisnya. Tak ayal di setiap lembaga sekolahpun, pelajaran Pancasila di jadikan sebagai kurikulum wajib hingga ke perguruan tingginya, generasi senja juga harus ditempa dengan mentalitas tersebut. Demi langgengnya program ini, sebuah budaya nasional juga digalakkan, hal ini biasa kita kenal dengan “pembumian P4” (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Semua orang yang bekerja pada negara harus mengikuti penataran yang ditawarkan pada program tersebut, dan secara berkala harus mengikuti penataran pengajaran.
Kecendrungan untuk memoles segalanya dalam misteri atau setidaknya dalam bahasa yang sukar dimengerti pun dilakukan. Bahasa Jawa dipakai untuk menjelaskan apa itu kepemimpinan Pancasila. Mungkinkah karena bahasa Indonesia tidak mampu menjangkau interpretasi dan mistivikasi yang sama luasnya dengan bahasa Jawa. Oleh karena itu seorang pemimpin Pancasila harus memiliki kualitas ing-ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, dan Tutwuri Handayani yang mendukung inisiatif dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki kualitas sebagai seorang penjaga, pengasuh yang mendorong, memimpin dan membimbing yang mereka asuh (bahan penataan, 1990: 33) oleh karena itu seorang pemimpin Pancasila itu sejajar dengan Bapak ideal.
Sudahlah jelas bahwa ide Jawanisasi, jauh dari ketegasan. Bagi kebanyakan orang Jawa, yang memupuk kesadaran tinggi terhadap apa yang mereka pandang sebagai warisan dari leluhur mereka, Jawanisasi Orde Baru adalah penghinaan terhadap budaya Jawa yang muncul pada awal abad ini dengan amat gamblang memperlihatkan bahwa rakyat Jawa Tengah bagian selatan sepenuhnya sanggup menemukan penyesuaian diri mereka sendiri dengan zaman moderen. So, mereka sama sekali tidak senang dengan perkembangan neofiodalistis, matarisasi dan penjiplakan ritual perkawinan kerajaan. Boleh jadi mereka akan tidak suka ketika disinggung tentang inspirasi Jawa indoktrinasi Pancasila.
Di negara kita, indoktrinasi adalah masalah yang serius. Individu harus tunduk pada negara, mereka dilihat sebagai subyek. Warga negara, pribadi-pibadi otonom, pada individualis, semua dianggap sebagai ancaman bagi semua masyarakat yang tertata dan tenang.
Intinya di sini adalah upaya massif negara untuk mengorganisir dan melegitimasi berbagai macam hubungan. Di kalangan yang paling dekat pada di bawah kekuasaannya relasi dengan patron mereka harus dibuat amat sangat jelas.
Setelah bertahun-tahun, indoktrinasi sistematis memeprelihatkan hasilnya seperti menumpulkan pikiran, menanamkan pula pemikiran gaya militer, membagi kehidupan dan sebuah sector yang praktis dan mewaspadai kebebasan berbicara. Dalam masyarakat ini sekolahlah yang dijadikan alat utama dengan kata lain indoktrinasi adalah sebuah prosedur yang diulang-ulang, materi yang sama dikemukakan lagi agar menjadi bagian dari pembentukan mental yang ditargetkan, boleh indoktrinasi semacam ini menjadi hal yang jemu.
Sekarang maukah anda sebagai warga akademis Indonesia hanya menjadi pemirsa setia yang tak bisa berbuat apa saja. Jadi tunjukanlah bahwa anda kaum akademis yang peduli dengan keadaan sekitar, yang mana bangsa selalu menunggu gerakmu.

.

Categories: Article

PROFIL AKU

Areiz Hiugan


Popular Posts

Bismillah

Dulu ibuku pernah bercerita tentang lafal bismillah yang katanya bisa ...

Gambar Bertulisan "K

ADAKAH suatu tempat, di dunia, di mana tangis mengalun lirih, ...

The Existence Of Rel

In the Islamic tradition, Moslem believed that text is not ...

Berkompetisi untuk k

Apa yang harus diluruskan dalam kompetisi politik yang dilakukan oleh ...

Alasan Hakiki di Bal

Kota suci Jerusalem yang mulia dan beberapa tempat suci umat ...