AreizHiugan world

membuka dunia dengan membaca

Kebijakan Yang Tidak Bijaksana

Posted by Areiz Hiugan 1 Comment

Pada paruh abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan luas bagi kalangan pribumi untuk mengenyam pendidikan. Sebagai wujud kongkrit dari pemberian kesempatan tersebut adalah didirikannya Volkshoolend atau sekolah Desa (Nagari), dengan masa belajar selama tiga tahun. Namun dalam perkembangannya sekolah ini cukup mengecewakan, tidak berhasil mencapai tujuan seperti yang Belanda harapkan, karena tingkat putus sekolah yang sangat tinggi dan mutu pengajaran yang amat rendah. Disisi lain, respon kalangan pribumi terpecah menjadi dua, yaitu masyarakat Jawa yang memiliki resistensi cukup kuat dan masyarakat Minangkabau sebagai lembaga tradisional Islam, cukup antusias dalam mentransformasikan secara formal lembaga pendidikan tradisional Islam menjadi sekolah-sekolah Nagari. Sekolah Nagari yang pada awalnya merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam (Pesantren) ternyata tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum yang digariskan Belanda, sehingga mendorong Belanda melakukan standarisasi kurikulum dan metode pengajaran. Dengan begitu, Belanda dapat dengan leluasa untuk meracik, mengarahkan serta membentuk produk-produk sekolah Nagari yang tujuan akhirnya adalah untuk mengamankan kursi kekuasaan Belanda. Karena kalau hal tersebut dibiarkan, maka produk pesantren yang berjiwa militan akan menjadi batu penghalang eksistensi kekuasaannya.
Dalam konteks kekinian, ternyata pesantren mampu bertahan di tengah-tengah derasnya arus ekspansi sistem pendidikan umum. Tidak hanya itu, pesantren pada gilirannya mampu mengembangkan diri, bahkan dapat menempatkan diri pada posisi urgen dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Hal ini tidak terlepas dari watak kultural pesantren yang telah mengendap di alam bawah sadar masyarakat, yang menurut cak Nur, karakter eksistensial pesantren mengandung makna keaslian Indonesia (Indigenious). Namun akhir-akhir ini, rona wajah pendidikan pesantren sedikit tercoreng akibat dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Meningkatnya tindak kriminalitas (baca:pengeboman) di tanah air dewasa ini yang nota bene para pelakunya sebagian kecil alumnus pesantren memunculkan image baru, yaitu pesantren sebagai sarang teroris. Bagaimana tidak, setiap kali kriminalitas terjadi, di sana pula nama pesantren diikutsertakan. Kecemasan psikologis masyarakat akan jaminan keamanan hidup semakin membuat pemerintah (penguasa) gusar untuk mencari solusi “Instan-Alternatif” demi terciptanya stabilitas nasional. Pencarian solusi tersebut bermuara pada kesimpulan akhir, bahwa untuk mencegah bermunculannya teroris-teroris baru, maka pesantren harus mendapat perhatian istimewa. Oleh karena itu, pengawasan kurikulum pesantren menjadi fokus utama dari agenda kerja keras pemerintah. Lantas, kenapa harus kurikulumnya yang diawasi (diatur) oleh pemerintah? Bukankah ini berarti pemerintah ingin ikut campur tangan langsung dalam pengelolaan pesantren, padahal selama ini pesantren mampu berdiri sendiri tanpa uluran tangan pemerintah? Oleh karena itu, layakkah inspirasi kebijakan ini harus diterapkan di dunia pesantren?
Menurut hemat penulis, adanya hasrat pemerintah untuk mengawasi kurikulum pesantren dengan dalih sebagai upaya menjamin stabilitas nasional tidaklah tepat. Kesalahan tersebut dapat kita telanjangi dari tiga arah. Pertama, dilihat dari kacamata pendidikan. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah telah mendeklarasikan Otonomi Daerah, yang di dalamnya termasuk pula otonomi pendidikan, dimana setiap lembaga pendidikan diberi wewenang untuk mengelola kurikulum dan sistem pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Lalu, kenapa sekarang pemerintah mau menjilat ludah yang telah keluar dari mulut mereka. Bukankah selama ini pesantren tidak pernah merepotkan pemerintah dalam keberlangsungan pendidikannya (minta bantuan). Tidakkah yang lebih pantas untuk diatur adalah lembaga yang selama ini menggantungkan diri kepada bantuan pemerintah, sekolah negeri misalnya. Kedua, dari pojok sejarah. Sebagaimana penulis paparkan diawal tulisan ini, hal serupa juga pernah terjadi di masa silam. Apabila inspirasi kebijakan tersebut dapat terealisasi, maka Neokolonialisme mulai berkibar kembali di Indonesia. Oleh sebab itu, usaha pemerintah untuk “membelandakan” kurikulum pesantren memiliki motif yang sama dengan Belanda, yaitu untuk menjaga kursi kekuasaannya dari sorotan jiwa-jiwa militan yang siap berkorban kapan dan dimana saja. Selain itu, kita juga bisa mengaca diri, membandingkan prosentase antara produk pesantren yang menjadi pengacau dengan mereka yang telah berhasil mengharumkan nama baik bangsa di pentas nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, bisa kita tinjau dari paparan realitas. Seperti yang kita saksikan, bahwa orang pesantren yang terlibat dalam kasus kejahatan di tanah air hanya sebatas pelaku an sich. Mereka hanya dijadikan alat, bukan otak dari kejahatan tersebut. Sebagai pelaku tentunya siapapun bisa, tidak harus produk pesantren, bahkan mereka yang tidak mengenyam pendidikan sekalipun bisa juga melakukannya. Oleh karena itu, sangat tidak arif sekali apabila pemerintah hanya memfokuskan pada pelakunya saja bukan kepada konseptor kejahatannya. Karena sekeras apapun usaha pemerintah untuk membasmi terorisme di tanah air, namun apabila hanya sebatas pada permukaan, maka akar kejahatan terosisme masih bisa tumbuh dengan leluasa.
Oleh sebab itu, diakhir tulisan ini penulis ingin mengajak kita semua (termasuk pemerintah) untuk kembali melihat dunia pesantren dengan kacamata objektif tanpa ada embel-embel kepentingan sesaat yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan kesimpulan semu, hanya menghasilkan keputusan yang terbingkai fatamorgana alam, namun pada hakekatnya menjauhkan kita dari nilai-nilai kebenaran. Akhirnya, kita bisa bertanya pada diri sendiri, benarkah pesantren sebagai sarang teroris?

.

Categories: Article

PROFIL AKU

Areiz Hiugan


Popular Posts

Bismillah

Dulu ibuku pernah bercerita tentang lafal bismillah yang katanya bisa ...

Gambar Bertulisan "K

ADAKAH suatu tempat, di dunia, di mana tangis mengalun lirih, ...

The Existence Of Rel

In the Islamic tradition, Moslem believed that text is not ...

Berkompetisi untuk k

Apa yang harus diluruskan dalam kompetisi politik yang dilakukan oleh ...

Alasan Hakiki di Bal

Kota suci Jerusalem yang mulia dan beberapa tempat suci umat ...