Mar'atun Shalihah

Hanya Blog UMY situs lain

ANNOTATED BIBILIOGRAPHY

Posted by Mar'atun Shalihah 0 Comment

NAMA :MAR’ATUN SHALIHAH
NIM :20160430165
KELAS :A

OTONOMI DAERAH

Secara etimologi (harfiah), otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu “otonom” dan “daerah”. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata “autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti aturan. Sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.
Secara umum, pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
Penerapan Otonomi Daerah
Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Manfaat Otonomi Daerah
Beberapa manfaat diterapkannya sistem otonomi daerah yaitu:
• Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar.
• Pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga terlibat.
• Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat.
• Daya kreasi dan inovasi masyarakat di daerah akan semakin meningkat, karena setiap daerah pasti berusaha menampilkan keunggulan di daerahnya.
• Meningkatnya pengawasan kegiatan yang dilakukan.
• Meningkatkan pasokan baran dan jasa di daerah dengan biasa yang disesuaikan.
• Memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan.
• Lembaga masyarakat mengalami peningkatan.

Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi:
1.Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI.
2.Asas dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
3.Asas tugas pembantuan yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang.

Sulaeman Fattah Saturday, 22 March 2008
KOMPLEKSITAS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (TELAAH TERHADAP ANTISIPASI KONSEPTUAL, POLITIK DAN BIROKRASI)
http://downloadjurnal.blogspot.com/2008/03/kompleksitas-otonomi-daerah-di.html

Sejak otonomi daerah diujicobakan melalui mekanisme pemilihan (penunjukan) beberapa daerah/kota sebagai daerah daerah percontohan otonomi, sesungguhnya indikasi akan adanya masalah (konflik kepentingan) antara pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan pemerintah pusat sudah terbaca dengan sangat gamblang. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah persoalan kewenangan dan urusan terhadap suatu bidang pekerjaan, dimana terlalu sering terdengar dan terbaca dari berbagai keluhan pemerintah daerah tentang “urusan diserahkan tapi kewenangannya tetap dipegang” yang juga populer dengan sebutan kepala diserahkan ekornya tetap dipegang, bahkan sering dengan sinisme yang tinggi dengan ungkapan yang negatif yaitu, bengeknya diserahkan tapi enaknya tetap dikuasai. Begitu juga tentang perbedaan pandangan akan persoalan dan penguasaan terhadap asset-asset tertentu yang ada di daerah.
Tulisan ini mencoba menguraikan dari sisi konsepsi tentang otonomi, persoalan politik (kepentingan pusat dan daerah) dan antsipasi birokrasi yang diperlukan, agar esensi otonomi itu sendiri berjalan pada koridor yang benar. Penulis memandang bahwa ada permasalahan-permasalahan konsepsional yang tidak dipahami secara benar dan seragam sehingga menimbulkan persoalan yang urgen untuk diselesaikan secara cepat dan tepat. Begitu juga tentang persoalan politik dan antisipasi birokrasi, sehingga undang-undang tentang pemerintah daerah yang lebih populer dengan undang-undang otonomi daerah mendesak untuk direvisi.
Esensi dari otonomi daerah sesung- guhnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (UU no 22 tahun 99, Surbarkti Kompas/2001, Elcock, 1993, Wasistiono, 2001, Hoessein/Tempo, Oktober, 2001). Guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas (lebih baik) maka perlu pemberdayaan kepada daerah dengan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga masyarakat semakin merasakan adanya signifikansi dari perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan.
Mencermati literatur asing tampak bahwa secara konsepsional pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk sendiri dalam format pengertian desentralisasi yang mana desentralisasi di Indonesia tampak disamakan dengan devolusi, yang pada literatur tentang desentralisasi (Cohen dan Peterson, 1999; Hoessein, 2001). Cohen dan Peterson menyebutkan bahwa sebagian besar dari literatur tentang desentralisasi difokuskan pada hanya satu dari empat bentuk desentralisasi (political, spatial, market and administrative) yaitu pada administrative decentralization. Tiga tipe dari desentralisasi administrasi adalah
deconcentration, devolution dan delegation
(1999:24) sementara itu Hoessein menemukan dari berbagai sumber bahwa konsep inilah yang menghiasi berbagai Laporan Bank Dunia dan organisasi internasional (2001).
Definisi dari adminintrative Decentral izion menurut Rondinelli and Nellis, adalah :
“…the transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the central gevernment and its agencies to field units of government and its agencies to field units of government agencies, suberdinate units or levels of government, semi autonomous publisc authorities or orporation, area-widw regional or fuctional authorities, or nongovernmental private or voluntary organization” (Cohen dan Peterson, 1999;24)
Pengertian di atas tampak menunjuk-kan secara jelas bahwa administrative decentralization hanyalah suatu penyerahan sejumlah (beberapa) tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada organ-organ pemerintah dibawahnya atau level pemerintahan di bawahnya. Pengertian ini secara jelas menunjukkan administrative decentralization adalah suatu konsepsi yang jelas berada dan dijalankan dalam bingkai negara sehingga mengherankan bahwa untuk kasus Indonesia terjadi permsalahan yang serius dalam implementasi otonomi daerah. Khususnya munculnya perkembangan dalam pola pemikiran seakan otonomi itu adalah suatu kedaulatan (sovereignty).
Pertimbangan konsepsional seperti ini selain munculnya fenomena perilaku beberapa daerah yang kurang kondusif terhadap penegakan negara kesatuan, yang tampak mendasari rencana penggantian kata pemberian “kewenangan” dalam UU No 22 tahun 1999 menjadi pemberian “urusan” dalam rancangan revisi undang-undang 22 tahun 1999.
Sementara itu untuk lebih jelas dalam menguraikan tentang desentralisasi (otonomi di Indonesia) perlu diperhatikan pengertian dari tiga tipe administrative decentralization dari Cohen dan Peterson yaitu :
1 deconcentration, is the transfer of authority over specified decision-making, financial, and management functions by adminstrative menas to different levels under the jurisdictional authority of the central government (1999;24).
2 devolution, occur when authority is transferred by central gevernment to autonomous local-level governmental units holding corporate status granted under state legislation. However it is possible to yalk about devoluation when a unitary system decides to adopt a new constitution based on states, regions, or municipalities holding extensive develved powers (1999:26).
3. delegation, refers to the transfer of government decision-making and administrative authority for clearly defined tasks to organizations or firms that are eiher under its indirect control or are independent (1999:27)

Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-11-1/02-miu-11-1-surtikanti.pdf/pdf/02-miu-11-1-surtikanti.pdf

Awal tahun 80-an, pemikiran tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan daerah (HKPD) sudah ada. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) baru bisa lahir bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi di berbagai bidang, atau setelah berakhirnya Orde Baru. Pemikiran terhadap perlunya undang-undang yang mengatur HKPD timbul atas pengalaman selama ini khususnya berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari Pusat kepada Daerah, terakhir berupa Subsidi (untuk belanja rutin daerah) dan Bantuan berupa Inpres (untuk belanja pembangunan daerah) sering kurang jelas. Paling tidak, permasalahan yang sering timbul adalah:
• Aspek perencanaan, dominannya peranan Pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (top down) di daerah, dan kurang melibatkan stakeholders;
• Aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petujuk teknis dari Pusat;
• Aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan fungsional, seperti BPKP, Itjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah, yang satu sama lain dapat saling tumpang tindih (Kamaludin, 2007).
Beberapa kelemahan tersebut di atas menjadi bahan untuk pokok-pokok pemikiran tentang pembaharuan di bidang HKPD. Oleh karena itu, lahirnya UU-PKPD tidak bisa lepas kaitannya dengan upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiensi penggunaan keuangan negara, serta prinsip-prinsip good governance seperti: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Pokok-pokok Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keundang undangan uangan pusat-daerah diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar Otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidangbidang Pertahanan Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat Propinsi meliputi kewenangankewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya (Pradityo, 2007).
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa: (1) Pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan dan Moneter/Fiskal, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya; (2) Proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundangundangan sebelumnya

Ir. Brahmantio Isdijoso, MS dan Ir. Tri Wibowo, MM[1] Jumat, April 04, 2008 idtesis
ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL PADA ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)
http://id-jurnal.blogspot.com/2008/04/analisis-kebijakan-fiskal-pada-era.html

Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal perlu digaris bawahi bahwa UU tersebut tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat (khususnya, dibidang pendidikan dan kesehatan), sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang dialokasikan ke daerah oleh pemerintah pusat mengikuti pelimpahan kewenangan. Jadi penerapan prinsip ‘uang mengikuti pendelegasian tugas’ (money follow function) sebagaimana umumnya dijalankan dalam desentralisasi tidak nampak dengan jelas.
Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali lima bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal dan Agama[2].
Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.
Pergeseran kewenangan dan penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan tersebut menempatkan Pemda (Pemda kota dan kabupaten sebagai ujung tombak implementasi Otonomi) pada posisi yang sulit. Selain keterbatasan kemampuan keuangan dan SDM, Pemda juga dihadapkan pada lingkungan usaha yang semakin dinamis sebagai akibat gelombang globalisasi ekonomi. Arus globalisasi ini nyaris tidak terbendung, menjalar ke berbagai pelosok daerah melalui wahana travel, transport and telecomunication, yang semakin murah dan nyaman bagi penggunanya. Proses globalisasi tersebut telah membuka peluang dan kesempatan bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya, baik yang telah berjalan selama ini maupun jenis usaha baru. Akibatnya pihak Pemda juga dihadapkan pada tuntutan dunia pendidikan agar memberikan respon kebijakan secara memadai terhadap rezim informasi yang semakin terbuka dan dilakukannya pergeseran pendekatan dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan Pemda dalam menjawab berbagai tantangan diatas adalah respon Pemda terhadap desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Dua sisi ekstrim dari respon dimaksud adalah (a) apakah Pemda memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya ataukah (b) Pemda mementingkan peningkatan efektivitas pengeluaran nya (expenditure policy) di bidang pendidikan.
Dua bentuk respon diatas dapat merupakan pilihan yang masing – masing berdiri sendiri (mutualy exclusive) sehingga memilih salah satu berarti tidak memilih yang lain. Namun, juga sangat mungkin untuk dipilih bersama, yaitu bila setiap tindakan peningkatan penerimaan jelas tujuan penggunaan dananya.
Hingga saat ini kecenderungan yang nampak adalah terjadinya pilihan, dan pilihan lebih banyak jatuh pada bentuk respon mengupayakan peningkatan PAD. Dengan kata lain, perhatian pada aspek peningkatan efektivitas sisi pengeluaran APBD untuk bidang pendidikan relatif lebih rendah. Kondisi ini nampaknya banyak dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:
1) Keterlambatan pemerintah pusat dalam mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. Peraturan pemerintah (PP) yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah baru ditetapkan pada bulan November 2000, atau hanya selang dua bulan sebelum jadwal pelaksanaan otonomi daerah (Januari 2001). Akibatnya adalah keterlambatan pihak Pemda untuk mempersiapkan diri menghadapi otonomi daerah. Hingga saat ini, sebagian besar Pemda kota/kabupaten masih disibukkan dengan upaya penataan ulang struktur organisasi.
2) Peraturan pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tidak mengatur kewenangan dan tugas daerah kota dan kabupaten secara langsung, sehingga menimbulkan keraguan atas kesungguhan implementasi otonomi daerah.
3) Hingga saat ini ketidakpastian kecukupan dana alokasi umum (DAU) masih cukup tinggi, sebagai akibat pelimpahan pegawai pusat ke daerah, kenaikan gaji pegawai yang berlaku surut dan isue pengalihan bentuk DAU dari uang menjadi kertas obligasi.

Asrinaldi dan Yoserizal 178(2013)
QUASI OTONOMI PADA PEMERINTAHAN TERENDAH NAGARI SIMARASOK
DI SUMATERA BARAT DAN DESA PONJONG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5740/3052

Local Government Law illuminate the emphasis of local autonomy is at the district level.
However, in fact, the district government with its autonomy tend to submit its affairs to the lowest
government such as nagari in West Sumatera and desa in DI Yogyakarta. Whereas in the Act, nagari and
desa have the autonomous rights based on its origins. However, this autonomy rights has never been
clear what its shape and implementation. By using qualitative research methods with grounded theory
techniques, this article explains what the real meaning of local autonomy in the district and why local
governments also delegate part of his affairs to nagari and desa government. In addition, this paper also
explains what the implications of the implementation of the district government affairs delegated to
the government of nagari and village. Important finding in this paper is the district government tend to
ignore the nagari rights to accomplish its authority based on its origins rights. Consequently, nagari and
desa government prefers to implement of the district affairs that delegated to nagari to support regional
autonomy in the district area.

Ika Dina Amin(2013)
Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jim/article/view/10871

Masalah keuangan adalah masalah yang amat sensitif dan krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai pula dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai kewenangan dan hak-hak yang dikuasai oleh pusat kepada daerah. Bahkan, dalam melaksanakan agenda otonomi tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat daerah diberdayakan dengan dukungan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut sebagaimana mestinya. Di berbagai daerah masih terdapat tarik-menarik baik antara kepentingan pusat dan daerah, maupun kepentingan pemerintah dan warga. Partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan APBD pada pemerintahan, misalnya, memiliki fungsi penting dalam rangka mengurangi bahkan mengantisipasi aparatur yang bermaksud melakukan penyelewengan terhadap penyaluran dan penggunaan APBD sebagaimana yang terjadi selama ini. Beberapa contoh kasus menunjukkan partisipasi publik masih lemah dalam rangka ikut serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam proses perumusan APBD-nya. Dalam konteks kesejahteraan, keberhasilan sejumlah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya memang belum maksimal ditinjau dari pencapaian angka Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia-IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat

Fitri Ernalis(2015)
http://jurnal.umuslim.ac.id/index.php/LTR1/article/view/687

PENGARUH KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Fitri Ernalis
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh pemerintah, namun juga pada level pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Beralihnya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang ditandai dengan perubahan UU No.22 Tahun 2000 menjadi UU No.34 Tahun 2004, mengubah sistem pemerintahan dari monolitik sentralistik dipemerintah pusat menjadi lokal demokrasi di pemerintah daerah. Bertambahnya wewenang pemerintahan yang diterima pemerintah daerah dalam menerima wewenang tersebut. Konsekuensi inipun harus diterima secara bersama-sama sebagai bentuk kemandirian daerah, bukan saja kewenangan tapi juga tanggung jawab pengelolaannya.
Ada beberapa hal dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni menyangkut: kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja sama, lingkungan kondusif dan akuntabilitas. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah dengan sifatnya yang dinamis dan aktif. Permasalahan sumber daya manusia terasa semakin diperhatikan oleh pemerintah, hal ini semakin sejalan dengan peningkatan volume pembangunan bangsa pada masa sekarang ini. Dengan kondisi dan situasi saat ini yang sedemikian rupa maka tiap-tiap sektor dan sub sektor pemerintah dihadapkan kepada suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman yang menuntut penyediaan pegawai yang berkualitas serta memahami maksud dan tujuan serta fungsi otonomi daerah dan mengetahui seluk beluk wilayahnya sekaligus menerapkan otonomi di daerahnya

Categories: maratunshalihah

PROFIL AKU

Mar'atun Shalihah


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

ANNOTATED BIBILIOGRA

NAMA :MAR’ATUN SHALIHAH NIM :20160430165 KELAS ...

UK 1 PEREKONOMIAN IN

Nama :Mar’atun Shalihah Nim :20160430165 Kelas : A 1. How ...

UK 1 PEREKONOMIAN IN

Nama :Mar’atun Shalihah Nim :20160430165 Kelas : A 1. How ...

Annotated Bibliograp

Asnuddin, Andi 30 Apr 2012  Pendekatan Partisipasi Dalam Pembangunan Proyek ...