SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA(PA) DI SEKOLAH-SEKOLAH UMUM

Untuk megetahui kapan PA di sekolah-sekolah umum di Indonesia dimulai dan bagaimana status PA tersebut maka perlu diketahui bagaimana proses perkembangan PA di sekolah-sekolah umum tersebut. Perkembangan PA tersebut dibagai menjadi 2 periode:
1. PERIODE SEBELUM INDONESIA MERDEKA
Pada periode ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu:
a. Pada zaman penjajahan Belanda
Pada zaman ini secara resmi belum diberikan pelajaran PA di sekolah-sekolah umum, namun di Fakultas-Fakultas Hukum telah ada pelajaran Islamologi dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui hukum-hukum dalam Islam; sedangkan dosen yang mengajar bukan orang-orang Islam sendiri dengan menggunakan literatur yang dikarang oleh para Orientalis.
Pada zaman ini para muballigh berusaha untuk bertabligh di muka para siswa baik secara perorangan maupun bergabung dalam organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Sekolah-sekolah umum yang menjadi objek dakwah antara lain: MULO(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yang setara dengan SMP, AMS(Algemene Middelbare School) yang setara dengan SMA dan KWEEKSCHOOL yang setara dengan sekolah guru.
Biasanya mereka memberikan PA pada hari Minggu atau Jum’at setelah berakhirnya jam-jam pelajaran umum atau pada waktu sore. PA tersebut kadang-kadang mendapatkan respon negatif dari guru-guru yang tidak suka pada Islam, namun perhatian para siswa terhadap PA sangat besar karena mereka sangat membutuhkan PA sebagai pedoman hidup dan santapan rohani.
b. Pada zaman penjajahan Jepang
Pada zaman ini mulai ada kemajuan dalam pelaksanaan PA di sekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa sebagian besar bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka untuk menarik simpati/hati umat Islam, PA Islam mendapatkan perhatian yang besar.
Di Sumatera, organisasi-organisasi Islam bergabung dalam MAJLIS ISLAM TINGGI dan mengajukan usulan kepada pemerintah Jepang supaya di sekolah-sekolah pemerintah diberikan PA (Sekolah Rakyat selama 3 tahun), dan ternyata usulan tersebut diterima oleh pemerintah Jepang tapi dengan syarat tidak disediakan anggaran biaya untuk guru-guru agama. Mulai saat itu PA secara resmi diberikan di sekolah-sekolah pemerintah, namun hal ini baru berlaku hanya untuk Sumatera. Sedangkan di daerah-daerah lain belum ada PA dalam sekolah-sekolah pemerintah, yang ada hanyalah pendidikan Budi Pekerti yang pada dasarnya penidikan ini juga bersumber dari agama juga.

2. PERIODE SETELAH INDONESIA MERDEKA
Sejak kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1945 PA mulai diberikan di sekolah-sekolah Negeri. Menteri PP&K(Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan) yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro telah mengirim surat edaran ke daerah-daerah yang menyatakan bahwa pelajaran Budi Pekerti yang ada pada zaman Jepang diperkenankan diganti dengan PA. Namun, surat edaran tersebut belum mempunyai dasar yang kuat sehingga pelaksanaannya hanya bersifat suka rela.
PA mulai diberikan di sekolah-sekolah Negeri pada tahun 1946 atas perjuangan umat Islam yang duduk dalam BPKNIP(Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dengan syarat jika diminta oleh sekurang-kurangnya 10 murid.
Pelaksanaan PA diserahkan kepada Menteri Agama dengan persetujuan Menteri PP&K. Untuk merealisasikan hal tersebut maka dikeluarkan Penetapan Bersama antara Menteri Agama dan PP&K no. 1285/K7 tanggal 12 Desember 1946(Agama) dan no. 1142/BHG. A tanggal 12 Desember 1946(PP&K). Karena isi dari penetapan-penetapan tersebut masih banyak kekurangannya maka dikeluarkan peraturan yang memuat 10 pasal tentang pelaksanaan PA di sekolah-sekolah Negeri. 10 pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Pasal 1
Di tiap-tiap sekolah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberikan Pendidikan Agama.
Pasal 2
1.Di sekolah-sekolah rendah, Pendidikan Agama dimulai di kelas IV, banyaknya 2 jam pelajaran dalam satu minggu.
2. di lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4jam sekolah seminggu dengan ketentuan bahwa mata pengetahuan membagi sekolah-sekolah rendah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.
Pasal 3
Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah vak, diberikan Pendidikan Agama, 2jam pelajaran tiap-tiap minggu.
Pasal 4
1. Pendidikan diberikan menurut Agama murid masing-masing,
2. Pendidikan Agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu macam Agama.
3. Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu dan murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat ijin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran agama itu.
Pasal 5
1. Guru-guru agama diangkat, diberhentikan dan sebagainya oleh menteri Agama atas usul instansi agama yang berkepentingan.
2. Begittu pula segala biaya unttuk pendidikan agama itu menjadi tanggungan Kementrian Agama.
Pasal 6
1. Guru-guru agama tunduk pada aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh suatu sekolah.
2. Dalam hal itu ia wajib memahami bahwa kuasa tertinggi sekolah ada pada kepala sekolah.
Pasal 7
Dalam menjalankan kewajiban sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk agama atau memegang kepercayaan lain.
Pasal 8
Guru agama yang diwajibkan mengajar di beberapa sekolah rendah sebelum memulai mengajar harus merundingkan dahulu tentang menetapkan waktunya mengajar dengan penilik sekolah yang akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah dimana pengajaran agama diberikan. Hasil perundingan itu oleh penilik sekolah dilaporkan kepada inspektur PP&K yang bersangkutan untuk disahkan dan diberitahukan kepada jawatan pendidikan agama.
Mengenai sekolah lanjutan peerundingan tersebut dilakukan oleh guru agama dengan kepala sekolah dan hasilnya oleh kepala sekolah itu dilaporkan kepada inspektur masing-masing untuk disahkan dan dibeeritahukan kepada jawatan Pendidikan Agama.
Pasal 9
Rencana pelajaran agama ditetapkan oleh kementrian agama sesudah disetujui oleh Kementrian PP&K atas usul instansi agama yang berkepentingan.
Pasal 10
Petunjuk-petunjuk bagi guru agama tentang cara mengajarkan agama ditetapkan oleh Kementrian agama sesudah disetujui oleh Kementrian PP&K sesudah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan instansi agama yang berkepentingan.
(PENETAPAN BERSAMA ANTARA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PP&K NOMOR 17678/KAB. TANGGAL 16-7-1951(PP&K) DAN NOMOR K/1/9180 TANGGAL 16-7-1951(AGAMA)).
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama tersebut, secara resmi Pendidikan Agama telah dimasukkan di sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta mulai dari SR sampai SMA dan juga Sekolah-sekolah Kejuruan. Pada tahun 1960 Pendidikan Agama di sekolah-sekolah mulai mendapatkan status yang agak kuat. Hal ini tercantum dalam Ketetapan MPRS no. II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 3, yang berbunyi:
“Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Rakyat sampai dengan Universitas-Universitas Negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya”.
Tambahan kalimat “murid-murid berhak tidak ikut serta….” merupakan hasil perjuangan PKI (penganut paham Atheis) yang saat itu berkuasa di Indonesia. Dengan adanya tambahan kalimat tersebut maka status PA di Indonesia bersifat fakultatif yang berarti PA tersebut tidak mempengaruhi kenaikan kelas. PA di Peerguruan Tinggi juga dimulai pada tahun 1960 dengan adanya ketetapan MPRS no. II/MPRS/1960 tersebut dan dasar opersaionalnya adalah UU no. 22 th 1961 tentang Perguruan Tinggi dalam Bab III pasal 9 ayat 2 sub b, yaitu:
“Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatannya”.

Status PA di sekolah-sekolah berubah menjadi kuat setelah meletusnya G30S/PKI pada tahun 1965 dan diadakan sidang umum MPRS pada tahun 1966 dengan adanya Ketetapan MPRS no. XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal 1, yaitu:
“Menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri”.
Dengan adanya ketetapan di atas, kalimat tambahan yang merupakan hasil perjuangan kaum PKI dihapus bersamaan dengan dilarangnya Partai Komunis di Indonesia. Sejak saat itu PA di Indonesia merupakan mata pelajaran pokok dan ikut menentukan kenaikan kelas bagi muridnya mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Kedudukan PA semakin kokoh karena adanya dukungan GBHN (Garis-garis Besar dan Haluan Negara), yaitu:
“Diusahakan supaya terus betambah sarana-sarana yang dipeerlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk Pendidikan Agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai Sekolah Dasar(SD) sampai dengan Universitas-Universitas Negeri”.
(Dirangkum dari “Metodhik Khusus Pendidikan Agama” yang disusun oleh Dra. H. Zuhairini, Drs. Abdul Ghofir dan Drs. Slamet As. Yusuf halaman 16).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Lewat ke baris perkakas