Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk pendanaan kegiatan ekonomi. Pada setiap kecamatan PPK dikelola oleh suatu badan yang disebut PNPM UPK. Dari keseluruhan PNPM UPK yang ada kami mengambil sample PNPM [ Read More ]
Archive for the ‘akuntansi sektor Publik’ Category
Dikutip dari rubrik berita situs Web Ikatan Akuntan Indonesia, berikut adalah daftar standar akuntansi keuangan (SAK) berikut tanggal-tanggal efektif masing-masing SAK. Dari 37 IAS/IFRS yang diterbitkan International Accounting Standarts Board(IASB) sejak 2009, 35 IAS/IFRS telah diadopsi Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dua IFRS yang belum diadopsi adalah IFRS 1 First Time Adoption of [ Read More ]
Simposium Nasional Kuntansi merupakan ajang pertarungan kemampuan bagi praktisi akuntansi. disini banyak penemuan2 tentang akuntansi, mungkin kalau bisa dibilang merupakan ajang paling bergengsi bagi para praktisi, terutaba bagi para civitas akademik, hal ini dapat meningkatkan prestis bagi peneliti, maupun organisasi yang dinaunginya…… daripada penasaran, nih Link wat dapetin hasil SNA XIII UNSOED Purwokerto : http://www.4shared.com/folder/uHrPUzOz/SNA_13_UNSOED.html
Harian Seputar Indonesia, 28 Nopember 2011DINAS Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar pemilihan Duta Pajak Sulsel 2011 di Makassar, kemarin. Ketua Panitia Pelaksana Hery Triyanto Basri mengatakan, audisi diikuti 80 peserta. “Mereka akan bersaing untuk menjadi lima besar putra dan putri,” katanya. Peserta masuk seleksi lima besar akan kembali diseleksi hingga terpilih satu [ Read More ]
Harian Kontan, 28 Nopember 2011 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus mengejar ketaatan pengusaha membayar pajak. Salah satunya dengan memperketat pengawasan transfer pricing atau transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha atau induk usaha di luar negeri. Maklum, banyak perusahaan menggunakan praktik ini demi menekan setoran pajak. Ditjen Pajak menerbitkan aturan pengawasan itu melalui [ Read More ]
Kontanonline.com, 15 Nopember 2011 JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah pusat mulai memberikan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memungut pajak bumi dan bangunan (PBB) sendiri. Sudah ada 17 pemerintah kabupatan/kota yang siap menjalankan wewenang baru ini. Ke-17 kabupaten/kota tersebut ialah Kota Medan, Deli Serdang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Depok, Bogor, Semarang, Gresik, Sukoharjo, Sidoarjo, Yogyakarta, [ Read More ]
REFERENSI materi ny……… Sebastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik. Beasley, Elder, Arens. Auditing and Assurance Services. Edisi Keduabelas Jilid 1. Beasley, Elder, Arens. Auditing and Assurance Services. Edisi Keduabelas Jilid 2. Mulyadi. Auditing. Edisi Keenam. Anthony, Robert; Govindarajan, Vijay. Management Control System. 11th Edition. McGraw-Hill Beams, Floyd A. , dkk. 2003. Advanced Accounting 8th edition. Prentice [ Read More ]
balipost.co.id, 9 Juni 2011 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2010 adalah wajar dengan perkecualian (WDP). Hal ini disebabkan masih adanya temuan piutang sewa atas pemakaian kekayaan daerah pada neraca 31 Desember, piutang pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah tahun 2010, investasi permanen pada PT Rumah Sakit [ Read More ]
Ditulis oleh Indra Riana Thursday, 29 May 2008 Anda sudah mengetahui kapan anda harus memiliki NPWP dan bagaimana mendaftarkan diri anda untuk mendapatkan NPWP. Sekarang saatnya anda memahami yang dimaksud dengan penghasilan menurut pajak. Penghasilan Menurut Pajak Undang-undang perpajakan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap [ Read More ]
Ditulis oleh Indra Riana Friday, 05 September 2008 Sehubungan telah disahkannya UU Pajak Penghasilan (PPh) oleh DPR pada hari Selasa (2/9/2008), yang akan diberlakukan pada awal tahun 2009. Berikut ini adalah pokok-pokok perubahan yang ada dalam UU PPh tersebut : 1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh [ Read More ]