ekonomi

Hanya Blog UMY situs lain

perekonomian indonesia

Posted by 20160430083 0 Comment

Nama  : Mutiara Pintami

Nim     : 20160430083

Perekonomian Indonesia “A” , UK 1

 

  1. Kondisi Ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir

Tahun 2013

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen. Kepala BPS, Suryamin, mengatakan membaiknya perekonomian beberapa Negara terutama Amerika Serikat dan China juga berdampak pada perekonomian Indonesia yang turut membaik. Artinya ekonomi global berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama untuk ekspor dan untuk beberapa sektor yang lain seperti wisatawan mancanegara juga sudah menunjukan peningkatan yang berarti, Lebih lanjut ia mengatakan semua sektor ekonomi pada 2013 ini mengalami pertumbuhan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10,19 persen, dan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian 1,34 persen.

Sementara untuk sektor yang berkontribusi  besar pada pertumbuhan ekonomi 2013 adalah sektor Industri pengolahan dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,42 persen dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Masing-masing memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,07 persen dan 1,03 persen. BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2013 tumbuh sebesar 5,72 persen.  Menurut Kepala BPS, secara keseluruhan pengeluaran struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,28 persen, pengeluaran komsumsi pemerintah mencapai 4,87 persen,  investasi sebesar 4,71 persen, ekspor menyumbang 5,30 persen dan impor sebesar 1,21 persen. (sumber : BPS dan Kompas.com)

 

Tahun 2014

Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 mengalami moderasi pertumbuhan. Hal tersebut merupakan imbas dari dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan dan kebijakan stabilisasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Meskipun termoderasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada tahun 2014, masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN 5 yang rata-rata sebesar 4,7%. Sejalan dengan termoderasinya pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran sedikit meningkat. Namun, kondisi kemiskinan dapat membaik sebagai dampak dari inflasi yang terkendali. Di sisi domestik, struktur ekonomi Indonesia masih rentan terkait reformasi struktural yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Menghadapi struktur ekspor Indonesia yang masih bertumpu pada komoditas berbasis SDA, Pemerintah menempuh langkah reformasi di sektor pertambangan. Investasi pada tahun 2014 tumbuh melambat sebagai respons moderasi ekspor dan konsumsi rumah tangga pada paruh kedua tahun 2014, serta dampak dari kebijakan stabilisasi seperti suku bunga dan Loan to Value (LTV), terutama pada investasi bangunan. Dengan perkembangan ini, laju pertumbuhan impor pada 2014 dapat diredam walaupun masih sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di seluruh kawasan, dengan perlambatan terbesar terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terkait dengan menurunnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa yang juga melambat disebabkan oleh pertumbuhan investasi yang lebih rendah.

Meskipun tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2013, pertumbuhan ekonomi 2014 mampu dipertahankan sekitar 5%, lebih tinggi dari ratarata pertumbuhan negara ASEAN 5 sebesar 4,7%. Sejalan dengan perlambatan tersebut, angka pengangguran sedikit mengalami peningkatan. Namun, kondisi kemiskinan mengalami perbaikan sebagai dampak dari perkembangan inflasi yang rendah sampai dengan Oktober 2014. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2014 melambat akibat program penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menjaga kesinambungan fiskal. Beban subsidi BBM dan belanja wajib lain masih tinggi, sementara penerimaan fiskal menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas global. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran. Ekspor komoditas berbasis SDA, terutama pertambangan mengalami penurunan pada tahun 2014. Ekspor batubara turun signifikan dipengaruhi oleh permintaan dari Tiongkok yang lebih rendah dan harga batubara yang menurun. Selain itu, ekspor komoditas pertambangan juga dipengaruhi oleh penerapan UU Minerba pada awal tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan melalui pembatasan ekspor mineral tambang mentah. Namun, penerapan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan, sehingga berdampak pada terhentinya ekspor komoditas mineral tambang hingga paruh pertama 2014. Ekspor mineral tambang baru dapat terealisasi pada triwulan III 2014, setelah tercapainya kesepakatan antara Pemerintah dan pelaku usaha terkait pembangunan pabrik pengolahan mineral tambang dan penurunan bea ekspor. (Sumber : BI dan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2014

 

Tahun 2015

Kondisi perekonomian Indonesia selama 2015 berlangsung tidak begitu baik. Sisi eksternal memberikan pengaruh yang cukup signifikan, terlihat dari ekonomi yang masih melambat dan gejolak pada pasar keuangan. Sisi eksternal tersebut di antaranya adalah ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global yang mengakibatkan divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara. Mulai dari Amerika Serikat (AS), China, Eropa dan Jepang. Apalagi dengan kondisi harga komoditas yang terus merosot. Struktur ekspor Indonesia yang lebih berbasis sumber daya alam memberikan pengaruh signifikan, terutama pada perlambatan kinerja di berbagai sektor perekonomian. Merosotnya harga komoditas berdampak signifikan pada kinerja ekspor.

Rupiah melemah cukup signifikan terhadap dolar AS pada tahun lalu. Namun, karena masih tingginya ketergantungan impor bahan baku dalam produk atau kegiatan ekspor menyebabkan sektor industri berorientasi ekspor tidak dapat secara optimal memanfaatkan depresiasi rupiah. Pada sisi lain, kurang berkembangnya sumber-sumber pembiayaan domestik menyebabkan tingginya ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri. Terutama dalam bentuk arus modal portofolio dan utang luar negeri swasta. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,8%, inflasi pada level 3,35%, defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) 2,06% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Sumber : Bank Indonesia dan Kompas.com)

 

Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 5,02%. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tahun 2016, khususnya di triwulan IV didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja investasi, dan peningkatan ekspor. Konsumsi RT masih tumbuh cukup kuat didukung oleh terkendalinya inflasi. Peningkatan kinerja investasi terutama didorong oleh pertumbuhan investasi nonbangunan dalam bentuk kendaraan dan peralatan lainnya. Perbaikan ini terindikasi pada kinerja sektor pertambangan dan perkebunan yang meningkat.

Di sisi lain, investasi bangunan masih melambat sejalan dengan belum kuatnya dukungan investasi sektor swasta. Sementara itu, kinerja ekspor menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan mulai meningkatnya harga beberapa komoditas seperti harga batubara dan CPO. Bank Indonesia (BI) menyatakan, tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia dan juga global. Pasalnya, banyak hal yang terjadi di luar perkiraan dan memberi dampak besar bagi dinamika perekonomian. Ketidakpastian pasar keuangan juga terpantau masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan berujung pada penguatan nilai tukar dollar AS. Penurunan kinerja ekspor memiliki dampak negatif terhadap kinerja korporasi, berimplikasi pada penurunan kredit dan peningkatan risiko kredit. (Sumber : Bank Indonesia )

 

Tahun 2017

Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 ini sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta harga komoditas yang lebih tinggi dinilai menjadi pendorong utama. Bank Dunia memproyeksi laju inflasi bakal melonjak dari 3,5% pada 2016, menjadi 4,3% di 2017 ini. Pendorongnya ialah, adanya penyesuaian tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan kembali turun pada tahun 2018, karena hilangnya efek kenaikan harga. Defisit fiskal juga diproyeksikan akan meningkat oleh karena meningkatnya investasi infrastruktur publik. Keseimbangan fiskal pemerintah pusat diproyeksikan sebesar 2,6% dari PDB pada tahun 2017, lebih besar dan defisit sebesar 2,4% dalam APBN Pemerintah tahun 2017 yang sudah disetujui. Belanja publik yang lebih tinggi, sebagian karena adanya upaya baru untuk meningkatkan investasi infrastruktur publik, diharapkan sebagian akan diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan, yang pada gilirannya akan dihasilkan oleh pertumbuhan PDB yang lebih kuat dan dividen dari reformasi kebijakan administrasi dan perpajakan.

Peningkatan laju inflasi yang berkepanjangan oleh karena kenaikan harga, dapat menimbulkan risiko penurunan yang besar bagi pertumbuhan konsumsi. Terlepas dari gejolak nilai tukar, konsumen pada umumnya sensitif terhadap kenajkan harga, terutama harga makanan, dan konsumsi rumah tangga merupakan bagian dominan perekonomian Indonesia.
Jika inflasi tetap tinggi dan lebih lama dari yang diperkirakan, pengeluaran konsumen dapat menurun, yang mengakibatkan pertumbuhan output yang lebih rendah. Selain itu, Bank Indonesia dapat terdorong untuk memperketat kebijakan moneter, yang juga akan meredam pertumbuhan investasi.  Pada saat yang sama, penerimaan fiskal terus menyebabkan terjadinya risiko penurunan, karena penerimaan yang rendah membatasi pengeluaran fiskal dan investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan. (Sumber : Bank Indonesia )

2. Di era revolusi Industri ke-4 ini, bagaimana peluang Indonesia untuk menjadi negara maju:

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), angkatan kerja Indonesia perlu meningkatkan keterampilannya dalam memahami penggunaan internet of things. Untuk itu, pendidikan vokasi perlu diarahkan supaya dapat link and match dengan kebutuhan industri di masa depan. Hal ini juga dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap pakai di sektor industri dengan target mencapai satu juta orang pada 2019.

Pengembangan program e-smart industri kecil dan menengah (IKM). Melalui program tersebut, diharapkan penguasaan pemanfaatan teknologi digital dapat memacu produktivitas dan daya saing industri nasional.

Pemerintah juga meminta industri nasional dapat menggalakkan penggunaan teknologi digital (Big Data, Autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud dan Augmented Reality) yang pada akhirnya dapat menaikkan efisiensi dan mengurangi biaya sekitar 12-15%.

Fasilitasi pembangunan tempat inkubasi bisnis yang dapat mendorong pengembangan startup di tingkat nasional. Upaya Pemerintah ini terlihat melalui pembangunan beberapa technoparks seperti di Bandung (Bandung Techno Park), Denpasar (TohpaTI Center), Semarang (Incubator Business Center Semarang), Makassar (Makassar Techno Park) dan Batam (Pusat Desain Ponsel). Tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun kalangan swasta juga telah turut membangun fasilitas technoparks di beberapa wilayah Indonesia.

Terdapat 5 (lima) sektor industri manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fondasi struktur industri tanah air, yaitu industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan pakaian jadi, industri otomotif, dan industri elektronika.

Bahwa kelima industri tersebut merupakan tulang punggung industri nasional yang diharapkan dapat membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing. Kelima industri tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dan menjadikan Indonesia dalam 10 besar ekonomi dunia di 2030.

Tidak lupa diharapkan peta jalan ini dapat memastikan pertumbuhan secara inklusif yang melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat, tidak hanya perusahaan besar melainkan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Langkah-langkah di atas menunjukkan sikap pemerintah yang memilih untuk optimis dan memandang Revolusi Industri 4.0 sebagai suatu peluang yang menjanjikan.

Kebijakan-kebijakan yang antisipatif dan adaptif di atas sudah lahir. Namun tanpa implementasi yang bersifat integratif oleh semua pemangku kepentingan, kebijakan tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Sustainability juga perlu dipastikan agar kebijakan yang lahir tidak sekadar menjadi alat atau jargon, namun dapat menjadi legacy yang dapat terus dibangun meski terdapat pergantian rezim.

Kebijakan-kebijakan yang inovatif juga perlu tumbuh di tengah-tengah enabling environment yang suportif, bukan dinamika politik domestik yang carut-marut. Situasi politik yang tidak kondusif hanya akan membuat negara ini semakin rentan dan tidak dapat bersaing di kawasan sendiri.

 3.Bagaimana politik mempengaruhi hasil ekonomi dan contohnya :

Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem pembanguanan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati dan melaksanakan tujuan tersebut. Kancah dunia politik di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi bangsa ini. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan antara dunia politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau kerjasama dengan Dunia Internasional.
Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.

Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.
Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.

Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis.

Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.

 

  1. Berikan data anggaran provinsi Bengkulu beserta penjelasan :

Realisasi pendapatan terhadap pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada triwulan I tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Realisasi pendapatan pada triwulan I tahun 2017 mencapai 24,11% , sementara pada triwulan I tahun 2016 hanya mencapai 19,87%. Peningkatan terutama bersumber dari Pendapatan Perimbangan. Rendahnya realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya terkait kebijakan penundaan DAU dari Kementerian Keuangan. Di sisi belanja, realisasi pada triwulan I tahun 2017 menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja mencapai 8,62%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 9,95%. Menurunnya realisasi belanja APBD terutama bersumber dari menurunnya realisasi Belanja Hibah

5. Jelaskan fungsi APBN di Indonesia beserta contoh : 

1. Fungsi otorisasi

mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

  1. Fungsi perencanaan

mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

  1. Fungsi pengawasan

berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

  1. Fungsi alokasi

berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. APBN dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik, serta pembiayaan pembangunan lainnya.

Dengan adanya fungsi alokasi, maka pemerintah bisa menetapkan prioritas untuk pembangunan sarana dan prasanana trasnportasi, jalan raya, rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain sebagainya

5. Fungsi distribusi

Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial maupun sektoral. APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, bea siswa, dan dana pensiun yang merupakan bentuk dari transfer payment. Transfer payment adalah pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain.

6.Fungsi stabilisasi

Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. APBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

Pemerintah juga dapat menaikkan maupun menurunkan pajak untuk mengontrol kondisi perekonomian jika mulai tidak stabil. Dengan adanya APBN, maka keseimbangan perekonomian negara lebih terjamin

7.Pedoman pemerintah

Sedangkan dalam sisi menejemen, APBN yang sudah ada menjadi pedoman pemerintah ketika hendak menyusun APBN untuk tahun ke depannya. Bagaimana yang di rasa harus di kurangi sumber dananya, dan bagian mana yang sebaiknya mendapatkan perhatian khusus jadi di lakukan penambahan dana. Pedoman ini di harapkan agar alokasi dana yang ada bisa di tingkatkan efektifitasnya.

8.Tolak ukur pemerintah

Kemudian pemerintah bisa mengukur seberapa pas strategi dan kebijakan yang sudah di ambil. Pengalokasian dana ini bisa menjadi barometer apakah sekiranya dana yang sudah di anggarkan mendapatkan tempat yang sesuai dengan kebutuhan negara atau belum. Bisa juga di rencanakan untuk tahun-tahun ke depannya agar lebih baik dan lebih maju.

 

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430083


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Perekonomian Indones

Tuliskan impian Anda (harapan) setelah menyelesaikan semester ini! (setidaknya ...

perekonomian indones

Nama  : Mutiara Pintami Nim     : 20160430083 Perekonomian Indonesia “A” , UK ...