Pertanian Berkelanjutan Untuk Hentikan Konversi Lahan

Jakarta (Antara) – Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk menghentikan laju konversi lahan.
“Setiap tahun sekitar 110.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Lahan pertanian itu berubah fungsi dari pemukiman sampai peruntukan bisnis,” kata Gatot Irianto di sela-sela diskusi panel “Ekonomi Pertanian Memajukan Indonesia” di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin..
Ia mengatakan laju konversi lahan pertanian ini kurang sebanding dengan program cetak sawah baru yang berkisar 20.000-40.000 ha per tahun. Agar pertanian tidak menjadi risiko tinggi yang menyebabkan banyak anak muda di daerah yang ke kota, pihaknya melakukan pertanian berkelanjutan di daerah.
Menurut dia, dengan pertanian berkelanjutan tersebut terjadi keseimbangan pemupukan baik organik dan non-organik. Kedua, sistem persawahan yang terintegrasi dari panen, cadangan, dan pembibitan.
“Diversifikasi pendapatan artinya petani mendapatkan pendapatan dari pemanfaatan kotoran sapi menjadi bio gas, jadi petani tidak hanya mengandalkan hasil panen saja. Lalu, mengurangi risiko pertanian sehingga anak muda di daerah mau bekerja di sektor pertanian,” kata dia.
Ia mengatakan seiring dengan membaiknya perekonomian dan pendapatan masyarakat maka tingkat konsumsi komoditas pertanian akan terus meningkat.
Karena itu pemerintah terus menggalakkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Pemda meskipun ada sebagian besar yang belum mau.
“Hal tersebut terjadi karena Pemda masih menjadikan lahan pertanian sebagai sumber pendapatan daerah,” kata dia.
Bagi petani yang mampu mempertahankan lahan pertaniannya, lanjutnya maka akan diberikan kemudahan sertifikat tanah. Skema insentif tersebut secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
PP tersebut sebagai aturan pelaksana dari Undang Undang (UU) No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Skema insentif yang akan diberikan pemeritah kepada petani dapat berupa pengembangan infrastruktur petanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul.
Sementara, kewajiban yang harus dipenuhi petani penerima insentif tadi adalah memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya. Kesuburan lahan harus dijaga dan mencegah kerusakan lahannya. Jika kewajiban itu tidak terpenuhi maka pemerintah berhak mencabut insentif itu yang didahului pemberian sanksi peringatan atau pengurangan insentif. (ar)

About ACID 8 Articles
-
Contact: Website
Skip to toolbar