Langkah-langkah Rumah Sakit pada Kasus Dugaan Malpraktek RS Grha Kedoya

Belum lama ini dunia kedokteran dihebohkan dengan kasus dugaan malpraktik yang terjadi di RS Grha Kedoya Jakarat. Dapat dilihat dari salah satu berita online http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all yang konon singkat cerita diberitakan terdapat seorang dokter spesialis obgyn mendapati seorang pasien wanita dengan diagnosis ovarian cyst atau bahasa awam nya yaitu terdapat kista pada salah satu indung telurnya dan harus dilakukan operasi pengangkatan pada indung telur tersebut. Namun yang terjadi adalah ketika dokter melakukan operasi untuk mengangkat salah satu indung telur yang terkena kista tersebut ternyata setelah dibuka menurut dokter pada indung telur yang lain terindikasi kanker sehingga dokter membuat keputusan untuk mengangkat kedua indung telur pasien saat operasi tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu sebelumnya. Malang nya, dengan diangkat nya kedua indung telur pada pasien tersebut akan menimbulkan kecacatan permanent yaitu pasien tersebut menjadi tidak bisa mempunyai anak lagi atau disebut infertil. Dengan kejadian tersebut maka pasien dengan menggandeng pengacaranya mengajukan tuntutan kepada pihak Rumah Sakit atas tindakan yang dilakukan dokter spesialis obgyn tersebut. Selain itu ketika ditanya mengenai SOP, perwakilan dari RS tersebut tidak dapat menjawab dan cenderung tidak mau berkomentar lebih banyak lagi mengenai kasus yang menimpa RS tersebut dan memutuskan untuk Majelis Kehormatan Profesi yang akan menangani dan berkomentar lebih lanjut.

Sebelumnya mari kita pelajari dulu apa yang dimaksut dengan malpraktik. Malpraktik merupakan tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional, yang akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, atau bahkan meninggal dunia. Di dalam UU kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana pada Bab XX diatur didalam Pasal 190 yang berbunyi:

  1. ) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  2. ) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Seperti pepatah berkata bahwa nasi telah menjadi bubur, karena kejadian ini sudah terjadi dan what’s done is done maka mari kita coba membahas langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam menyikapi salah satu dokternya yang diduga melakukan malpraktik, dan juga dalam menyikapi tuntutan yang dilayangkan kepada pihak RS dari pasien tersebut.

Perlu kita ketahui bahwa Rumah Sakit merupakan institusi yang sangat kompleks dan penuh dengan resiko yang tinggi dalam pelayanan nya. Salah satu pilar pelayanan medis adalah dengan peranan staff medis yang dominan. Kualitas pelayanan RS sangat ditentukan oleh kinerja para staff medis terlebih lagi bahwa kinerja para staff medis ini sangat mempengaruhi dengan keselamatan pasien di Rumah Sakit. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebagaimana dimaksut dalam Pasal 46 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Untuk itu, Rumah sakit harus menerapkan model komite medis yang menjamin tata kelola klinis untuk melindungi pasien. Hal ini sejalan dengan amanat perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan perumahsakitan.

Dalam wadah komite medis, rumah sakit harus mengatur pemberian kewenangan klinis setiap staff medis sesuai dengan kompetensinya dan dibantu dengan melibatkan mitra bestarinya sebagai pihak yang paling mengetahui masalah keprofesian nya yang bersangkutan.

Jadi dalam kasus ini, sebaiknya dokter yang bersangkutan yang diduga melakukan malpraktik tersebut, dipanggil untuk menghadiri rapat komite medis dengan dihadiri oleh direksi dan mitra bestari nya untuk diberi waktu menjelaskan dan membahas kondisi-kondisi klinis apa yang ditemui pada diri pasien dan dalam menentukan langkah yang seharusnya diambil oleh dokter tersebut dengan melibatkan teman seprofesinya untuk memberi opini yang profesional mengenai kompetensi dan tindakan yang telah dilakukan oleh dokter yang bersangkutan.

Setelah direksi Rumah Sakit tahu kronologis dan kondisi berdasar keterangan dari dokter yang bersangkutan, maka perlu dilakukan pertimbangan adanya jalur mediasi antara pihak pasien, dokter yang terlibat dan juga pihak rumah sakit dengan para mediator. Pihak Rumah Sakit dapat melibatkan IDI setempat yang selanjutnya akan diteruskan kepada MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). Dalam proses mediasi terdapat negosisasi antar pihak dengan harapan tercapainya solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak terkait. Namun apabila negosiasi tidak berhasil dicapai maka akan dilanjutkan dengan adanya laporan dari korban atau dalam hal ini adalah pasien kepada polisi.

Ketika negosiasi tidak tercapai maka pihak dokter dan rumah sakit terkait dapat membawa kasus tersebut ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) guna menjadi bahan pertimbangan yang diserahkan ke Pengadilan guna pengambilan keputusan akhir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar