Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Atap Barat Melalui Pemanfaatan Dana Desa (Bumdes)

Alfarizi Bachtiar

Al Parizi | Penulis

,

Dengan lahirnya UU Nomor 5 tahun 1979 yang telah di revisi sebanyak 3 kali yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 lalu menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan terakhir menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014  memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka Aparat Birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut selaras dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi ditingkat lokal kurang begitu baik. Hal ini telah membuka ruang untuk pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan daerah yang dipimpinnya.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Berbagai program pembangunan yang bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam kegotong-royongan yang saat ini mulai terkikis.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Diantara banyaknya program pemberdayaan, salah satunya ialah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tanjung Atap Barat adalah salah satu Desa yang memanfaatkan dana desanya untuk program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berbentuk  program simpan pinjam. Untuk nama BUMDES desa Tanjung Atap Barat sendiri bernama “BUMDES TARUNA MANDIRI”. Desa Tanjung Atap Barat  terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam pengimplentasiannya pada masyarakat tentunya ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka akan dijabarkan bagaiman proses berlangsungnya program simpan pijnam ini.

A. Proses Perencanaan Program Simpan Pinjam sebagai Alternatif Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat tentunya akan menyentuh tiga pokok penting dalan kehidupan masyarakat yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pemberian power pada masyarakat yang tak berdaya dilakukan oleh pemerintah desa Tanjung Atap Barat dengan pemanfaatan dana desa yang terselengara dalam badan usaha milik desa. Sehingga tercapainya tujuan yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi.

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDES) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Awal 2017 pemerintah desa Tanjung Atap Barat mendirikan BUMDES yang diberi nama “TARUNA MANDIRI”.  Seiringnya waktu maka program dalam BUMDES terbentuk, program yang mengawali BUMDES ini yaitu penyewahan kursi kepada masyarakat untuk keperluan hajatan dengan tarif 500 rupiah untuk satu buah kursi. Pada akhir tahun 2019 atas inisiatif aparatur pemerintah (Kepala Desa, LSM, BPD, dll), pemerintah desa mengadaakan musyawarah dengan hasil yaitu penambahan program BUMDES yaitu Simpan Pinjam. Melihat masyarakat desa banyak yang berwirausaha kecil-kecelan dan perlunya peningkatan.

B. Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Wujud dari Pemanfaatan Dana Desa melalui BUMDES Taruna Mandiri Desa Tanjung Atap Barat

Pemberdayaan yang baik yaitu pemberdayaan yang melibatkan secara langsung masyarakat (partisipasi) dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penyelengaraannya terdapat beberapa kriteria bagaimana masyarakat bisa menerima program simpan pinjam ini yaitu :

  1. Simpan pinjam ini hanya diperuntukkan hanya kepada ibu-ibu yang memiliki usaha kecil
  2. Untuk meringankan beban masyarakat maka yang boleh menerima manfaat simpan pinjam ini hanya masyarakat yang tidak terikat kepada koperasi atau badan usaha lain yang sejenis.

Dana desa yang dikeluarkan untuk pemodalan program pemberdayaan ini berkisar 50 juta, dengan proses pencairan 2,5 juta perorang dengan potongan bunga 250 ribu. Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah membuka pendaftran dengan target satu kelompok per RT yang terdiri dari 5 orang, dengan syarat meminjam adanya :

  1. Surat Keterangan Usaha / SKU
  2. KTP (suami/istri/ahli waris)
  3. Kartu Keluarga
  4. Surat izin dari suami / ahli waris
  5. Materai

Dalam pelaksanaan program ini terdapat hambatan dikarenakan masa pandemic yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk membayar. Namun pemerintah memberikan disvensasi/ penangguhan pembayarat. Pelaksaan pembayaran dibatasi waktu oleh pengelolah program yaitu 10 bulan dengan setiap dua minggu sekali membayar iuran setiap tanggal 9 dan tanggal 24 setiap bulannya. Jika ada yang menunggak dihitung satu kali pembayaran, ini adalah sanksi bagi masyarakt yang menunggak namun cara ini tidak berjalan dikarenakan pihak yang mengelolah dan pemerintah setempat tidak tega dan merasa iba dan kasihan.

C. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa Tanjung Atap Barat

Saat melakukan wawancara pada salah satu pihak pengelolah BUMDES Taruna Mandiri Desa Tanjung Atap Barat, bawasannya untuk evaluasi belum dilaksankan dikarena masih ada anggota kelompok yang belum lunas. Namun dari hitungan pada saat perencanaan pemerintah akan mendapatkan laba sebesar Rp. 5.000.000,00. Sehingga dapat ditarik kesimpulan program simpan pinjam ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dibidang ekonomi. Dengan pemberian power kepada masyarakat berbentuk modal untuk membuka dan melanjutkan usaha. Sekitar 60% masyarakat yang merasakan manfaat program ini berhasil memperluas usaha. Bentik usaha yang dilakukan masyarakat desa Tanjung Atap Barat ialah pengrajin aluminium dan usaha kecil.

Keinginan pemerintah desa program ini perlu dilanjutkan karena sesuai dengan asas kerberlanjutan dalam proses pemberdayaan masyarakat serta melihat dampak yang dirasakan membawa dampak posotif  baik bagi pemerintah desa Tanjung Atap Barat  maupun untuk masyarakat desa Tanjung Atap Barat. Baca artikel menarik lainnya disini.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Lewat ke baris perkakas