Perekonomian Indonesia

Hanya Blog UMY situs lain

Annotated Bibliography

Posted by Rahvi Nazal Perdana 0 Comment

Annotated Bibliography Benefit in Kind

 

Rahvi Nazal Perdana

(20160430246)

 

 

Bonita Regina, Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MALANG. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal. 61-66

Otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab atas setiap daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah yang dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada di kota Malang. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan atau upgrading kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS, adanya transparansi melalui media yang tersedia, lebih jelasnya informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui media televisi, radio, ataupun media cetak terkait anggapan sekolah gratis dan dijelaskan dengan menyeluruh dan berkelanjutan. Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun 12 wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anakanak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus di perbaiki agar hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat tepenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Implementasi kebijakan Bantuan Operasional sekolah di kota Malang memiliki masalah, yaitu masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Permasalahan lain yang terjadi yaitu kurangnya koordinasi antara kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan dana BOS. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Bapak Sugiarto mengakui bahwa banyaknya sekolah yang bermasalah dalam pelaporan dana BOS semata karena tak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan, laporan penggunaan dana BOS harus menggunakan standar akutansi keuangan yang benar. Dinas Pendidikan Kota Malang tak memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang masih bermasalah dalam soal pelaporan itu. (TEMPO, 2010). Adanya angaapan masyarakat tentang “Sekolah Gratis” menjadikan beban bagi pelaksana di sekolah untuk menjelaskan bahwa yang sebenarnya tidak semua itu gratis.

 

Dominirsep Ovidius Dodo. 2014. MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol. 3 no. 2, Page. 82-96

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan BOK di tingkat puskesmas terkait faktor faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi pelaksanaan kebijakan BOK sekaligus menilai efektivitas dari kebijakan BOK dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan. Saat ini, pembangunan kesehatan terfokus
pada upaya pencapaian target MDGs melalui beberapa program prioritas seperti perluasan jaminan kesehatan; pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); peningkatan upaya promotif-preventif; dan penanggulangan penyakit. Salah satu
langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan mengeluarkan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi
kenaikan anggaran kesehatan di tingkat pemerintah pusat. Kenaikan tersebut di satu sisi secara proporsi belum mencapai ukuran 5% dari APBN namun di sisi lain penyerapan anggaran yang sedikit tersebut ternyata tidak mencapai 100%. Sebagian besar anggaran tersebut lebih banyak diserap pada kuartal terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa ada problem serius dalam pelaksanaan sistem kesehatan yakni inefisiensi. Fenomena ini juga terjadi dalam implementasi kebijakan BOK. Proporsi dana BOK dalam beberapa tahun terakhir makin meningkat namun jumlah yang diserap tidak mencapai 100%. Hal ini tentunya secara kumulatif akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sistem kesehatan.

 

Jishnu Das, Quy-Toan Do and Berk Ozler2005. Reassessing Conditional Cash Transfer Programs. The World Bank Research Observer, Volume 20Issue 1Pages 57-80

 

During the past decade, the use of conditional cash transfer programs to increase investment in human capital has generated considerable excitement in both research and policy forums. This article surveys the existing literature, which suggests that most conditional cash transfer programs are used for essentially one of two purposes: restoring efficiency when externalities exist or improving equity by targeting resources to poor households. The programs often meet their stated objectives, but in some instances there is tension between the efficiency and equity objectives. The overall impact of a program depends on the gains and losses associated with each objective.

 

Manuntun Parulian Hutagaol dan Sri Hartoyo. 2013. Ekonomi Pangan: Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk Untuk Usahatani Pangan.

Indonesia menyadari pentingnya swasembada beras tidak hanya dalam mendukung proses pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk ketahanan pangan nasional. Kejadian baru-baru ini mengenai krisis pangan global yang distimulasi oleh meroketnya harga minyak bumi yang membuat konversi bahan pangan menjadi energi menjadi layak secara ekonomi memperkuat keyakinan tersebut. Namun demikian, beberapa tahun terakhir ini, produktivitas tanaman padi telah stagnan di negeri ini. Untuk mengatasi permasalahan produktivitas tersebut, pemerintah mengimplementasikan program BLBU-BLP (Bantuan Langsung Bibit Unggul dan Bantuan Langsung Pupuk). Program ini memberikan suatu paket teknologi yang mencakup bibit unggul bersertifikat, pupuk pabrik dan organik kepada petani padi, kedele dan jagung. Studi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani. Penelitian dilakukan di tujuh propinsi dengan 488 responden petani padi dan jagung. Studi membuktikan bahwa program telah berhasil membangkitkan kesadaran petani dalam menggunakan benih unggul bersertifikat serta input pendukungnya serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani peserta program. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah meneruskan pelaksanaan program pemberian bantuan ini. Tetapi, disarankan agar paket tekonologinya tidak seragam dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan pertanian setempat agar produktivitas lebih tinggi lagi.

 

Sirajuddin Saleh, Muhammad Darwis. 2015. PENGARUH TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAUK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR. Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 No. 1

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran persepsi pengawai mengenai pemberian tunjangan kinerja pada BAUK Universitas Negeri Makassar; 2) Gambaran kinerja pegawai pada BAUK Universitas Negeri  akassar 3) Pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai BAUK Universitas Negeri Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Variabel dalam penelitian ini yaitu pemberian tunjangan kinerja sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 107 dengan sampel sebanyak 50% (54 orang) yang diambil dengan menggunakan teknik proportinale random sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik angket observasi dan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh melalui instrument angket, dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial setelah diuji persyaratan analisis. Semakin kompleksnya tuntutan kinerja PNS semakin tinggi pula keluhan masyarakat akan buruknya kinerja
pelayanan yang yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan beberapa indikator yang mencerminkan buruknya potret kinerja aparat pelayanan publik (yang sebagian besar dilayani oleh
PNS) di Indonesia, antara lain pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi (high cost econom, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, termasuk kepentingan atasannya ketimbang kepentingan publik, adanya perilaku malas dalam mengambil   isiatif di luar peraturan, masih kuatnya kecenderungan untuk menunggu petunjuk atasan, sikap acuh terhadap keluhan masyarakat, lamban dalam memberikan pelayanan, kurang berminat dalam mensosialisasikan berbagai peraturan kepada masyarakat, dan sebagainya (Saleh, 2011). Khusus kinerja PNS pada perguruan tinggi, hasil survei Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional  menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang terkait dengan rendahnya kinerja pelayanan tenaga
kependidikan (tenaga administrasi) di perguruan tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi umum, seperti personalia (kepegawaian), persuratan, pengelola arsip yang disebabkan oleh kompetensi pengetahuannya (Suharjono, 2010).

 

 

reference:

  1. https://media.neliti.com/media/publications/80890-ID-implementasi-kebijakan-bantuan-operasion.pdf
  2. https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/54074/IDL-54074.pdf?sequence=1
  3. https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1093/wbro/lki005
  4. http://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/147/133
  5. http://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/1764/778

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

Rahvi Nazal Perdana


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Tugas Resume 1

My 10 expectations after finish this semester: Dapet nilai yang ...

Uji Kompetensi 1 Per

Nama             : Rahvi Nazal Perdana NIM                : 20160430246   How is the ...

Annotated Bibliograp

Annotated Bibliography Benefit in Kind   Rahvi Nazal Perdana (20160430246)     Bonita Regina, Saleh Soeaidy, ...

Subsidi Pemerintah Rahvi Nazal Perdana (20160430246)   Abstrak Salah satu peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan ...