Perekonomian Indonesia

Hanya Blog UMY situs lain

Posted by Rahvi Nazal Perdana 0 Comment

Subsidi Pemerintah

Rahvi Nazal Perdana

(20160430246)

 

Abstrak

Salah satu peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala idang yaitu ekonomi, pendidikan, energi, pertanian, kebutuhan pokok, dll. Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan mengadakan susidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk transfer of payment atau pengeluaran tanpa memperoleh imbalan. Subsidi diberikan pemerintah bertujuan untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berupa persediaan pangan dan bahan bakar.  Sebagai contoh kasus yang terjadi saat ini dimana harga beras lokal sedang tinggi, pemerintah lokal mengimpor beras dari luar negeri untuk mengontrol harga beras di pasaran.

 

Bab 1

 

  1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi,  menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga jualnya dapat terjangkau. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Pelaksanaan subsidi perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy).

Wacana pembahasan subsidi dalam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia seringkali menciptakan pro-kontra dalam tahap penyusunannya ataupun pembahasannya. Hal ini terjadi pula di seluruh negara yang masih menerapkan kebijakan subsidi. Malah tidak jarang kebijakan subsidi sering berdampak meningkatnya suhu politik pemerintahan. Apalagi kebijakan subsidi tersebut pada umumnya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sebagian besar masyarakat. Pada umumnya pergolakan di negeri mereka akibat wacana untuk pengurangan ataupun penghapusan subsidi. Ambil contoh saja, kasus subsidi BBM yang sering menjadi pemicu berbagai demontrasi masyarakat di Indonesia. Subsidi BBM adalah jenis subsidi energi yang berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Subsidi BBM jelas berbeda dengan kasus subsidi lain (subsidi non BBM). Sebagai ilustrasi untuk subsidi pupuk, pihak pemerintah mengeluarkan anggaran yang dibayarkan kepada industri pupuk dalam bentuk insentif. Misalnya seperti menjual gas alam (LNG, bahan baku utama pembuatan urea) dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, memberikan potongan harga untuk pasokan energi (listrik dan BBM), dan bentuk insentif lainnya yang dapat menurunkan harga pokok.

 

  1. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini ingin mengetahui dampak dari Subsidi di Indonesia terhadap keseimbangan pasar dan manfaat subsidi.

 

 

 

 

  1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dampak dari Subsidi di Indonesia terhadap keseimbangan pasar dan manfaat subsidi.

 

 

BAB 2

 

  1. Definisi Subsidi

 

Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).  Menurut  Milton  H.  Spencer  dan  Orley  M.  Amos,  Jr.  Dalam bukunya Contemporary Economics Edisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip oleh Rudi Handoko dan dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output).

Subsidi juga dapat di artikan sebagai suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:

  1. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang.
  2. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang.
  3. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana.
  4. Disamping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan.

Pengertian dari subsidi juga dapat diterapkan dalam bidang perdagangan internasional yaitu setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, eksportir atau setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang.

Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam  bentuk  bantuan  keuangan  yang  dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.

Menurut  pandangan  Leo  Kusuma, pengertian subsidi ditinjau dalam ilmu ekonomi terdapat dua pendekatan yang berbeda sehingga sering menimbulkan kontroversi. Dua pendekatan tersebut menghasilkan dua definisi yang berbeda dan berlawanan. Sejatinya memang tidak ada yang salah dari keduanya secara definitif, tetapi tidak akan bisa bertemu dalam satu kesamaan pandang. Keduanya diakui dan disebutkan dalam buku-buku ilmu ekonomi. Pendekatan pertama mengatakan bahwa subsidi tidak perlu mengeluarkan biaya atau disebut pendekatan profit loss. Sedangkan pendekatan kedua mengatakan subsidi perlu mengeluarkan biaya atau menggunakan pendekatan cost loss. Pendekatan profit loss diterapkan dalam lingkup mikroekonomi. Sedangkan pendekatan cost loss digunakan untuk kebijakan ekonomi. Titik temu di antara kedua pendekatan tersebut sebenarnya hanya terletak pada sasarannya, yaitu harga (price equilibrium).

 

Selanjutnya Leo Kusuma menjelaskan, bahwa pengertian subsidi dalam pendekatan kebijakan pemerintah memiliki perspektif yang berbeda dengan definisi menurut ilmu ekonomi. Sasarannya masih sama, yaitu harga. Dalam hal ini, kebijakan subsidi bertujuan untuk menekan harga penjualan di bawah harga yang umumnya berlaku. Harga jual bisa memiliki dua pengertian, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh produsen atau harga jual yang mengikuti harga pasar (market price). Harga jual dalam arti ditetapkan atau ditentukan oleh produsen merupakan harga pokok ditambahkan besarnya keuntungan yang dikehendaki. Besarnya subsidi bisa jadi menggantikan tambahan keuntungan atau tambahan keuntungan ditambah beberapa ongkos produksi yang terhitung pada harga pokok. Ilustrasi tersebut merupakan mekanisme subsidi harga dalam APBN yang digambarkan Leo Kusuma seperti dilihat pada gambar di bawah ini.

Mekanisme subsidi harga dalam APBN (Leo Kusuma, 2012)

Berdasarkan mekanisme subsidi harga tersebut di atas, harga normal yang ditetapkan oleh produsen (misalnya Pertamina dalam hal bensin pertamax) sebesar Pm (misalnya = Rp 9.900 per liter bensin pertamax) atau disebut juga harga pasar. Pertamina mendapatkan untung (laba) sebesar Rp3.400 apabila menjual di antara harga Po hingga Pm. Dalam contoh ini apabila Po (harga pokok Pertamina) sebesar Rp 6.500. Dimana untung (laba) dihitung dari Pm– Po= Rp9.900 – Rp6.500 = Rp3.400. Dengan adanya kebijakan subsidi, pihak pemerintah membayar kepada pihak Pertamina sebesar rentang harga Ps. Dengan demikian, besarnya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar keuntungan/laba(dalam contoh ilustrasi di atas yaitu Rp3.400 per liter bensin pertamax) atau sebesar keuntungan ditambahkan sebagian besarnya harga pokok apabila penetapan harga jual bensin premium ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pokok Pertamina.Dalam kasus kedua tentu saja besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar. Misalnya, apabila pemerintah menetapkan harga jual bensin premium Rp4.500 per liter, maka besarnya subsidi yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 5.400 per liter bensin premium. Hal ini didasarkan pada perhitungan harga pasar (Pm) – harga jual = Rp9.900 – Rp4.500 = Rp5.400.

  1. Manfaat dan Dampak Subsidi

 

  1. Manfaat Subsidi

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Dalam ini meliputi pula bidang pendidikan dan teknologi tinggi.

Secara umum pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konsumen maupun produsen antara lain:

  1. Membantu peningkatan kualitas ekonomi.
  2. Membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.
  3. Mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha.

 

  1. Dampak Subsidi

Pelaksanaan subsidi juga punya dampak negatif antara lain:

  1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (opportunity cost) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.
  2. Subsidi menyebabkan distorsi harga.

Subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan:

  • Subsidi besar  yang  digunakan  untuk  program  populis  cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian
  • Subsidi menciptakan suatu inefisiensi
  • Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak
  1. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.
  2. Mematikan para pesaing, dalam arti pihak swasta yang dirugikan

 

BAB 3

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar.

Subsidi ditinjau dalam ilmu ekonomi terdapat dua pendekatan yang berbeda sehingga sering menimbulkan kontroversi. Dua pendekatan tersebut menghasilkan dua definisi yang berbeda dan berlawanan. Sejatinya memang tidak ada yang salah dari keduanya secara definitif, tetapi tidak akan bisa bertemu dalam satu kesamaan pandang. Keduanya diakui dan disebutkan dalam buku-buku ilmu ekonomi. Pendekatan pertama mengatakan bahwa subsidi tidak perlu mengeluarkan biaya atau disebut pendekatan profit loss. Sedangkan pendekatan kedua mengatakan subsidi perlu mengeluarkan biaya atau menggunakan pendekatan cost loss. Pendekatan profit loss diterapkan dalam lingkup mikroekonomi. Sedangkan pendekatan cost loss digunakan untuk kebijakan ekonomi. Titik temu di antara kedua pendekatan tersebut sebenarnya hanya terletak pada sasarannya, yaitu harga (price equilibrium).

Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak, oleh karena itu ia sering juga disebut pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar, berbanding terbalik dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi/penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, biaya produksi suatu barang atau jasa menjadi lebih rendah sehingga produsen bersedia menjual produknya lebih murah.

 

Daftar Pustaka

 

http://erwan29680.wordpress.com/2010/04/10/pengantar-mengenai-subsidi-dan contervaillin di-dalam perdagangan

http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/01/definisi-subsidi-menelaah-kontroversi.html

http://www.bppk.depkeu.go.id/berita-cimahi/9631-memahami-pengertian-dan-kebijakan-subsidi dalam-apbn

Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, “Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM”, Kajian Ekonomidan Keuangan, Volume 9, Nomor 4, Desember 2005

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

Rahvi Nazal Perdana


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Tugas Resume 1

My 10 expectations after finish this semester: Dapet nilai yang ...

Uji Kompetensi 1 Per

Nama             : Rahvi Nazal Perdana NIM                : 20160430246   How is the ...

Annotated Bibliograp

Annotated Bibliography Benefit in Kind   Rahvi Nazal Perdana (20160430246)     Bonita Regina, Saleh Soeaidy, ...

Subsidi Pemerintah Rahvi Nazal Perdana (20160430246)   Abstrak Salah satu peran pemerintah adalah untuk mensejahterakan ...