perekonomianindonesia

Hanya Blog UMY situs lain

UK 1

Posted by Winda Dwi Kumalasari 0 Comment

1. Kondisi perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir
Tahun 2013
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada dibawah 6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78 persen. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23 persen. Kepala BPS Suryamin memaparkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2013 sebesar 5,72 persen, atau mengalami penurunan 1,42 persen dibanding kuartal III-2013. “Triwulan empat ini dari pengalaman selalu lebih rendah dibanding triwulan tiga setiap tahunnya,” kata Suryamin, di Kantor BPS, Rabu (5/2/2014). Kendati mengalami penurunan, Suryamin mengatakan ekspor pada triwulan IV-2013 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya terdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksikan hanya 1,6 persen, realisasinya 1,9 persen. Pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen, dengan nilai Rp 292,4 triliun. Berturut-turut disusul sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,56 persen, dengan nilai Rp 272,1 triliun. Sektor ketiga yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi, di mana mencatat pertumbuhan 6,57 persen dengan nilai Rp 182,1 triliun. Sementara itu pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat paling kecil sebesar 1,34 persen dengan nilai Rp 195,7 triliun.
Tahun 2014
Tahun 2014 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5. Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.
Tahun 2015
Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak lebih lambat pada tahun 2014, terlihat optimisme bahwa pertumbuhan tersebut akan rebound pada tahun 2015 meskipun kondisi ekonomi global belum kondusif (dan membatasi kinerja ekspor Indonesia) serta lingkungan suku bunga Indonesia yang masih tinggi. Di dalam APBN-P Tahun 2015, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan PDB 5.7 persen (t/t) meningkat dari pertumbuhan angka 5.02 persen yang tercatat pada tahun 2014. Presiden Indonesia Joko Widodo, yang resmi mulai menjabat pada bulan October 2014, optimis bahwa target ambisius ini dapat dicapai walaupun lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia masing-masing pada angka 5.2 persen dan 5.0 persen, pada tahun 2015. Kedua institusi tersebut menilai rendah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akibat dampak negatif perekonomian global yang menyebabkan pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan dapat menimbulkan suku bunga nasional yang tinggi, sehingga menambah tekanan terhadap bank, perusahaan lokal dan rumah tangga untuk menyelesaikan utang, sekaligus menghambat kemampuan untuk berinvestasi atau belanja. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5.4 – 5.8 persen tahun ini.
• Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.
• Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dari Segi Properti
Dan tidak kalah seksinya jika membahas perkembangan ekonomi dari segi properti, seperti psatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan di JABODETABEK dan beberapa kota besar seperti Bandung dan Surabaya. Berdasarkan riset Boston Consulting Group, Indonesia saat ini memiliki 45 juta orang yang tergolong dalam kelas menengah yang memiliki kebiasaan membelanjakan uangnya di luar kebutuhan utama, hal inilah yang memicu pertumbuhan pusat perbelanjaan tersebut. Namun tidak berhenti di pertumbuhan pusat perbelanjaan saja. Pertumbuhan positif pun diperkirakan akan dialami semua bagian sektor seperti apartemen, perkantoran komersial, hotel, maupun kawasan industri.
Dari Segi Industri Petrokimia
Industri petrokimia di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Konsumsi per kapita saat ini rendah dibandingkan dengan Negara lainnya di ASEAN. Meskipun permintaan yang rendah, namun tingkat pertumbuhan yang terjadi tergolong sehat pada 5 – 8% per tahun yang diperkirakan akan maju.
Dari Segi Gas Alam
Indonesia memproduksi sekitar 3 triliun kubik gas alam setiap tahunnya dan itu mengalami pertumbuhan baik sekitar 2,5 – 3,0% setiap tahunnya. Gas alam menyumbang 25% dari pasokan energy dalam negeri. Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir terbesar gas alam cair di dunia. Permintaan domestik untuk gas alam diperkirakan akan lebih besar dari pasokan domestic di tahun-tahun mendatang karena produsen gas dapat menuntut harga yang lebih tinggi di pasar internasional.
Tahun 2016
Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal semakin membaik pada 2016 karena berbagai kebijakan Bank Indonesia yang lebih akomodatif ketimbang dua tahun sebelumnya, kata Kepala Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto. “Kebijakan Bank Indonesia lebih akomodatif dan ruang penyesuaian BI rate terbuka walau tetap menjaga kehati-hatian di tengah tingginya ketidakpastian global dalam jangka pendek,” katanya dalam Diskusi “Potensi dan Tantangan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Jumat (15/1) malam. Hal itu, ujarnya, terlihat dari keputusan BI untuk menurunkan BI rate 25 basis poin menjadi 7,25 persen, berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur BI pada 13-14 Januari 2016. Ia optimistis kebijakan yang disambut positif oleh pasar itu pun akan dilakukan dua sampai tiga kali lagi pada 2016 juga sebesar 25 poin. “Pengumuman itu dikeluarkan hanya sekitar dua jam setelah pengeboman di kawasan Sarinah yang hanya beberapa ratus meter dari Gedung BI. Ini menunjukkan BI memang akan menurunkan BI rate apapun yang terjadi,” kata dia. Penurunan suku bunga itu sejalan dengan keputusan Bank Indonesia yang menyatakan akan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, berbagai paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah sejak 2015 juga diperkirakan membawa dampak bagus bagi perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dinila Ryan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan akibat pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga tiga kuartal berkisar 4,7 persen, menurun dibandingkan dengan pada 2014 yang rata-rat menyentuh lima persen. “Namun kami yakin nilai kuartal keempat, yang belum diumumkan BPS, nilainya bisa 4,8 sampai 4,85 persen. Syukur-syukur bisa sampai lima persen,” ujar dia.
 Tahun 2017
– Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US$3.876,8.
– Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.
– Ekonomi Indonesia triwulan IV-2017 bila dibandingkan triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh 5,19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,25 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,50 persen.
– Ekonomi Indonesia triwulan IV-2017 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,70 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,60 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
– Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen.
(http://dewinurjanah83.blogspot.com/2016/03/perekonomian-indonesia-5-tahun-terakhir.html)
2. Bagaimana peluang Indonesia untuk menjadi negara maju?
Prediksi beberapa lembaga keuangan
Beberapa lembaga keuangan internasional –sebagaimana dikutip dari belanegarari.com– memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Asia Development Bank (ADB) dan Asian Development Bank Institute (ADBI) dalam laporannya pada 2012 yang bertajuk “ASEAN, the PRC, and India: The Great Transformation” mengatakan bahwa pada 2030 Indonesia akan menjadi negara maju, pasalnya, perekonomian akan beralih menuju timur ke negara-negara berkembang saat ini. Dalam laporan khusus Standart Charetered (Stanchart) berjudul “The Super-Cycle Report” mengatakan bahwa Indonesia bakal menjadi raksasa ekonomi dunia dalam dua dekade mendatang. Berada diposisi kelima, Indonesia akan mendampingi China, Amerika Serikat, India dan Brazil. Lembaga keuangan lainnya, Morgan Stanley, memperkirakan PDB Indonesia bakal mencapai USD 800 miliar pada satu dekade mendatang. Sementara itu, majalah bergengsi The Economist memperkenalkan akronim CIVETS yang merupakan kepanjangan dari Columbia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey dan South Africa sebagai kekuatan ekonomi dimasa mendatang.
Apakah prediksi lembaga keuangan diatas akan tepat sasaran? Tiada yang tak mungkin. Indonesia dapat menjadi kekuatan baru perekonomian dunia dan menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Itu bukan suatu hal yang mustahil. Potensi Indonesia menjadi negara maju terbuka lebar karena memiliki beberapa potensi, diantaranya adalah sebagai berikut;
1. Secara astronomis Indonesia dapat berpotensi menjadi negara maju karena Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu dan curah hujan tinggi sehingga dapat mendukung aktifitas pertanian dan perkebunan. Hal itu dapat menjadi sumber devisa negara jika aktifitas tersebut dimanfaatkan secara optimal.
2. Secara geografis Indonesia dapat menjadi negara maju karena Indoesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia & benua Australia dan terletak diantara dua samudera yaitu samudera Hindia & samudera Pasifik. Posisi ini dapat menjadikan Indonesia dilalui oleh pelayaran internasional yang ramai. Sehingga negara dapat menambah pendapatannya dari hak lintas transit kapal internasional.
3. Secara Geologis Indoneisa dapat menjadi negara maju karena berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Hindia. Karena itu, Indonesia mempunyai keuntungan berupa potensi bahan tambang dan mineral sebagai sumber energi. Mengingat industri-industri disegala bidang membutuhkan sumber energi untuk menggerakkan mesin atau faktor produksi lain, kebutuhan akan bahan tambang dan mineral sangat penting. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan negara dengan memanfaatkan sendiri dan/atau mengekspor sumber energi tadi.
4. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Indonesia memiliki bentangan laut dan hutan yang begitu luas. Kesemuanya dapat dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan output yang menguntungkan. Namun pemanfaatnya harus memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan.
5. Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. SDM merupakan modal yang begitu penting dalam pembangunan. Untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi diatas haruslah dibutuhkan SDM yang handal. Maka peningkatan kualitas SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) begitu penting. Untuk mewujudkannya, program-program pendidikan berkualitas tinggi harus digalakkan sedini mungkin.
Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga dapat menambah pendapatan negara, tak mustahil, prediksi lembaga keuangan Internasional tadi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang, terbukti benar. Namun, beberapa permasalahan yang menghambat Indonesia menjadi negara maju seperti korupsi, birokrasi yang buruk, perizinan bisnis yang berlarut-larut, keamanan yang tak kondusif, pembangunan ekonomi yang kurang merata, kurangnya jiwa wirausaha, dan pendidikan yang buruk harus dilenyapkan, agar prediksi Indonesia menjadi negara maju tak jadi khayalan. (http://wartadinus.com/2017/05/14/potensi-indonesia-menjadi-negara-maju/)
3. Pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia.
A. PENGARUH POLITIK TERHADAP PEREKONOMIAN
Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem pembanguanan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati dan melaksanakan tujuan tersebut. Kancah dunia politik di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi bangsa ini. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan antara dunia politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau kerjasama dengan Dunia Internasional. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.
Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.
Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis.
Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.
B. PENGARUH POLITIK TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional. Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia. Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.
Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik internasional. Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).
Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.
C. PENGARUH POLITIK TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri.. Akibatnya, pemerintah (negara) menjadi dominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal ini menimbulakan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak, konsesi pengeboran minyak dan eksploitasi hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkan juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksi serta pemberian hak monopoli impor dan pasar. Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi-politik utama, yaitu birokrat-politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah (mulai berkembangnya KKN). Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik.
Dalam perkembangan sistem ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek. Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Indonesia menjadi rawan akan krisis. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezim politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi. Untuk keperluan ini rakyat berhasil dijauhkan dari partisipasi politik. Pembangunan ekonomi dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhan partai politik dan pengekpresian politik dilarang dalam upaya menciptakan kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya atas nama pembangunan ekonomi. Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi rakyat diatur agar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Pemerintah sudah sejak awal jadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan para birokrat-politik terlibat bisnis yang bersifat jangka pendek. Pola ini tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang. Sistem politik Indonesia pada masa itu mempunyai kelemahan, salah satu diantaranya adalah sedikitnya sumber-sumber yang dapat menjadi penekan dan penyeimbang atas kekuatan pemerintah, di tingkat nasional atau daerah. Padahal, kekuatan penekan sangat diperlukan untuk melakukan kontrol, maupun sumbangan-sumbangan gagasan dan pemikiran untuk membentuk bangunan sosial politik yang lebih aspiratif. Pengaruh kalangan non-pemerintah, termasuk dari pengusaha dan profesional sangat terbatas dan acap diabaikan. Kecuali para pengusaha tertentu yang mempunyai koneksi langsung dengan penguasa. Ketergantungan ekonomi swasta pada pemerintah menimbulkan hubungan yang sangat tidak sehat di antara keduanya, yang jika dipandang dari sudut politik, bisnis, dan masyarakat luas sangatlah merugikan. Konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi, sosial dan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk diperbaiki. Kalangan bisnis dan profesi swasta yang merupakan unsur krusial dalam pembentukan kelas menengah, selama zaman Orde Baru tidak memiliki kesempatan untuk membentuk asosiasi maupun organisasi yang mampu berfungsi sebagai sumber kritik, pengaruh, dan sumbangan ide pada perencanaan politik, ekonomi dan sosial. Unsur-unsur baru dari kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderung menghindarkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit. Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi di bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor swasta, termasuk swastanisasi BUMN. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Pemerintah terpaksa menerima tawaran IMF untuk menyetujui Nota Kesepakatan menuju reformasi ekonomi. Krisis ekonomi memang menimbulkan dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untuk melepaskan keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi sebagai perlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi. Sistem peraturan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menopang kinerja reformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha semakin menuntut kepastian hukum. Krisis rupiah yang semakin parah sampai menggerogoti sistem ekonomi, telah memperlemah posisi birokrat-politik. Banyak dari mereka yang mulai terbuka terhadap reformasi politik. Banyak telah menyatakan perlunya reformasi. Hasil kemajuan ekonomi secara internal telah menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik. Kalangan bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan program reformasi ekonomi dan diperkuat dengan reformasi politik.
D. PENGARUH POLITIK TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
Struktur dan pandangan rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis dan profesional merasa lebih mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencoba mendorongnya ke arah lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinya memperluaskan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru. Pada era reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap lembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanya korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuk lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi, dan hubungan antara warga negara dan negara. Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik (terjadi proses demokratisasi) membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia. Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati. Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Sebagai contoh. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan oleh Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdagangan Bahan Pangan Pokok tersebut. Tetapi, setelah reformasi peran BULOG diredefinisi sehingga tidak menjadi pemain sentral dan akhirnya seringkali berdampak terhadap terjadinya fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan, sehingga yang terkena dampak/pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakin menderita untuk mendapakan kebutuhan pangan mereka. Di tahun 2007 yang lalu kondisi perpolitikan nasional relatif stabil, walaupun banyak unjuk rasa diberbagai daerah terutama menyangkut kekisruhan hasil Pilkada dan di tingkat nasional menyangkut kebijakan pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UU Pornografi dan UU Politik yang banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dari kondisi politik yang demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak begitu signifikan. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisi terbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, di sektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia (BI) per Juni 2007 sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% dibandingkan tahun sebelumnya.Di tahun 2008 ini perilaku ekonomi menjadi sering kali sulit diprediksi. Bahkan oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar di bidangnya. Sebagai contoh yang nyata adalah dalam penyusunan APBN 2008 prediksi harga minyak 80 US $ per barel, tapi pada awal tahun perekonomian nasional dikejutkan dengan kenaikan harga minyak dunia yang menembus batas sampai 100 US $ per barel bahkan melewati 110 US $ per barel sampai akhir kuartal pertama 2008. Kenaikan ini tentunya berpengaruh terhadap asumsi APBN tahun 2008 sehingga pemerintah mau tidak mau dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap mempertahankan subsidi BBM dengan harga yang ada atau menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit APBN yang terlalu berat. Selain itu dari sektor perbankan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menurunkan BI rate menjadi 8% per Januari 2008. Dengan dikeluarkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor properti untuk bisa berkembang. Namun dari bidang politik kemungkinan-kemungkinan negatif bisa terjadi mengingat kondisi tahun 2008 masih rawan karena semua partai politik akan bekerja keras untuk meraih dukungan massa, gesekan-gesekan politik kemungkinan akan mudah terjadi. Tentunya kondisi serupa dihadapi oleh para pebisnis, sulit sekali untuk secara akurat memprediksi kondisi ekonomi. Hal ini antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisi ekonomi di suatu negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara lainnya. Bahkan ketika ramalan tentang kondisi ekonomi akurat, masih belum jelas dampak ekonomi terhadap industri tertentu. Sebagai contoh nyata, seperti yang telah diketahui bersama saat ini beberapa sektor industri sedang digoncang krisis akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda dunia. Beberapa perusahaan telah berencana merumahkan bahkan memPHK karyawan-karyawannya. Dalam sektor perbankan, kalangan perbankan mengkhawatirkan gejolak ekonomi global akan menggerus kinerja perbankan di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang pemilihan umum 2009. Di sisi lain, Bank Indonesia meyakini fundamental industri perbankan dalam negeri cukup kuat, sehingga bank sentral meminta sejumlah kalangan agar tetap optimistis. Direktur Bank NISP Rudy Hamdani menyatakan pihaknya mulai ‘mencium’ gelagat dampak dari gejolak perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri, disusul peningkatan suhu politik menjelang 2009. Akan tetapi di sisi lain, di tengah indikator ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, yang berpengaruh besar dan cenderung negatif terhadap perilaku bisnis, kalangan perbankan merasa optimis dapat meningkatkan pertumbuhan kredit. Suhu politik Pemilu 2009 yang sudah mulai terasa, diharapkan dapat mendorong gairah perekonomian. Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dan kampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomi pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai contoh bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya.Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel politik. Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena persiapan Pemilu 2009.Faktor politik pasti berdampak pada perekonomian, terutama pada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR, melahirkan iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politik menjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi uang beredar. Di satu sisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan keterlibatan pelaku ekonomi dalam pemilu.( https://anggrashawol.wordpress.com/2014/12/16/pengaruh-politik-terhadap-perekonomian-di-indonesia/).
4. Data Anggaran Provinsi Jawa Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
4 PENDAPATAN 24.413.659.858.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.994.933.643.000
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4 Pendapatan Pajak Daerah 10.840.111.435.000
Hasil Retribusi Daerah 105.103.744.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 449.098.025.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.600.620.439.000
4.2 DANA PERIMBANGAN 11.363.269.415.000
4.2.1
4.2.2
4.2.3 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 954.366.898.000
Dana Alokasi Umum 3.652.586.431.000
Dana Alokasi Khusus 6.756.316.086.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 55.456.800.000
4.3.1
4.3.7 Pendapatan Hibah 21.956.800.000
Dana Insentif Daerah 33.500.000.000
5 BELANJA 24.993.659.858.000
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.253.540.993.000
5.1.1
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8 Belanja Pegawai 6.021.320.139.000
Belanja Hibah 5.619.493.523.000
Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4.589.057.727.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.955.377.604.000
Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000
5.2 BELANJA LANGSUNG 6.740.118.865.000
5.2.1
5.2.2
5.2.3 Belanja Pegawai 788.247.128.000
Belanja Barang dan Jasa 4.089.585.028.000
Belanja Modal 1.862.286.709.000
SURPLUS / (DEFISIT) (580.000.000.000)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 580.000.000.000
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 650.000.000.000
6.1.1
6.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 300.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan 350.000.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 70.000.000.000
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 580.000.000.000
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0

5. Fungsi APBN di Indonesia
APBN merupakan nama lain dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yakni suatu rencana perekonomian dalam suatu pemerintahan. Bentuknya serupa daftar yang sudah di sesuaikan dengan skala prioritas yang memuat dari berbagai sumber sumber pendapatan dalam bentuk keuangan dan infestasi suatu negara. Selain itu juga di muat beberapa pengeluaran yang sudah di rancang sesuai dengan skala prioritas serta kisaran anggaran yang akan di hasilkan. Biasanya rancangan ini di susun selama dalam waktu pemerintahan satu tahun terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Semua yang sudah di tulis dalam APBN tidak semata mata sesuai dengan kebutuhan presiden, namun sesuai dengan kebutuhan rakyat negara.
Landasan mengenai dana APBN
Tentu saja negara membuat rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya agar tidak terjadi nya penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan, Agar tidak di salah gunakan, maka dalam penyusunan dan pelaksanaan di lakukan secara transparan dan terbuka. Maka tanggung jawab yang di emban juga berat, baik semua anggota pemerintahan terutama presiden.Berikut adalah penjelasan mengenai landasan APBN :
Menurut Undang Undang Dasar 1945 – Menurut UUD 1945 Pasal 23 (yang sudah di amandemen)yang berbunyi bahwa “Anggaran Pendatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden maka pemerintah akan melaksanakan APBN tahun yang lalu. Menurut undang undang no 1 th 1994 – UU tahun 94 menjelaskan mengenai pendapatan dan belanja negara yang di kenal dengan APBN
Keputusan Presiden no 42 tahun 2002 – Menurut keputusan presiden yang sudah di tetapkan pada no 42 di tahun 2002 menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan APBN dalam lingkup pemerintahan.APBN negara memiliki sifat luas, jangkauannya makro sehingga memiliki banyak fungsi yang bisa ditinjau dari sisi mana pun. Berikut adalah ulasannya :
Fungsi alokasi
Dana yang ada dalam APBN bisa di pakai untuk mengatur dana yang ada dari seluruh pendapatan negara pada pos pos belanjaan yang berguna untuk mengadakan barang-barang serta berbagai jasa public yang sudah beroperasi. Selain itu juga berguna untuk pembiayaan adanya pembangunan yang bersifat milik pemerintah
Fungsi distribusi
Berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas social dan geps antara rakyat satu dengan lainnya akan terkurangi. Selain itu, dana juga di gunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk lain, misalnya subsidi, beasiswa, dana pension, serta yang lainnya. Bentuk dana dari bagian ini akan bersifat seperti payment transfer, yakni pengalihan pembiayaan yang berasal dari satu sector ke pada sector lainnya.

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

Winda Dwi Kumalasari


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Perekonomian Indones

Winda Dwi Kumalasari 20160430198 Hy here I will write my 10 dreams ...

UK 1

1. Kondisi perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir Tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus ...