Barang Publik & Eksternalitas?

1 April 2018

Era revolusi industri 4.0 adalah era dimana dunia akan menekankan pada pola digital economy, robotic dan lain sebagainya karena masa sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih. Adanya arus globalisasi, Indonesia akan turut serta dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu pemerintah harus bekerja keras dalam menentukan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0. Bukan hanya aspek ekonomi saja, namun seluruh aspek lain, seperti pendidikan, juga harus di perbaharui kebijakannya. Memasuki era digital yang serba ‘online’ maka kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah haruslah transparan. Sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet secara online. Sebelum pemerintah melakukan inovasi dalam perkembangan teknologi yang akan di implementasikan di Indonesia, akan lebih bijak jika pemerintah mempersiapkan dari sisi sumber daya manusia terlebih dahulu. Pemerintah harus memastikan agar “para orang yang akan menggunakan” teknologi tersebut benar-benar paham dengan tujuan di adakannya inovasi teknologi tersebut. Pemerintah di harapkan mampu mendorong masyarakat khususnya para angkatan kerja di Indonesia untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilannya untuk memahami penggunaan internet di sektor produksi maupun non-produksi. Dalam hal ini sistem pengajaran dan kemahasiswaan di perguruan tinggi juga harus mengalami inovasi demi menciptakan generasi yang paham akan teknologi. Selain mahasiswa, para dosen pun diharapkan mampu paham akan penggunaan teknologi. Adanya kolaborasi dengan para dosen dari luar negeri bisa dijadikan peluang untuk penggunaan teknologi dalam pengembangan riset dan inovasi. Selain dalam aspek pendidikan, teknologi digital dapat digunakan dalam memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah dalam menembus pasar global. Dengan adanya penggunaan teknologi digital ini akan memberikan keuntungan bagi industri karena dapat mengehemat biaya produksi. Namun perlu ditekankan bahwa penggunaan teknologi digital ini tidak sepenuhnya menggantikan tenaga kerja manusia, akan tetapi penggunaan teknologi digital ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga jangan khawatir akan menimbulkan pengangguran dengan adanya penggunaan teknologi ini. Dengan memasuki revolusi industri 4.0 ini pemerintah harus lebih banyak mengembangkan startup untuk memfasilitasi tempat berbisnis. Sehingga perekonomian di Indonesia juga akan berkembang dengan pengimplementasian revolusi industri 4.0

Nah, lalu apa saja sih barang yang diproduksi oleh negara sebagai bentuk tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya?

Jadi, secara umum ada 4 kategori barang yang diproduksi oleh negara, yaitu products, benefits, services, dan obligation. Untuk barang yang termasuk dalam kategori ‘products’ yaitu jembatan, jalan, halte, rumah sakit. Sedangkan untuk barang yang termasuk dalam kategori ‘benefits’ yaitu  ada BPJS, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Langsung Tunai. Kalau barang yang termasuk dalam kategori ‘services’ itu misalnya Paspor, KTP, NPWP. Jika keamanan dan pertahanan itu termasuk kategori ‘obligations’.

Yang bikin penasaran, lalu bagaimana caranya pemerintah menyediakan barang-barang publik tersebut untuk rakyatnya? Apa ngga susah? Kan rakyat Indonesia banyak?

Hmm yuk simak ulasan berikut ↓

Dalam proses penyediaan barang publik di Indonesia melibatkan banyak pihak. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengadakaan suatu barang publik. Pertama, tentu saja harus ada peran legislatif dan peraturannya. Sebelum mengadakan suatu barang publik, pemerintah membuat sebuah rancangannya terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan tahap budgeting atau penyesuaian dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Setelah adanya kesesuaian rancangan dengan anggaran, maka selanjutnya akan dimintakan persetujuan dengan anggota legislatif; yaitu DPR. Peran politik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sangatlah besar. Karena jika tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka pengadaan barang dan jasa tidak akan berjalan. Kedua, setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota legislatif, maka proses pengadaan barang dan jasa bisa diserahkan ke lembaga yang berwenang, seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan integritas (anti korupsi).

Sumber : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jadi udah tau kan apa saja barang yang diproduksi oleh negara dan bagaimana caranya pemerintah untuk menyediakan barang-barang tersebut?

Sekarang move on yuk ke gebetan topik yang selanjutnya, yaitu tentang eksternalitas :))

Jadi sodara-sodara….

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap pihak orang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut, apabila dampaknya merugikan maka disebut eksternalitas negatif, sebaliknya apabila dampaknya menguntungkan maka disebut eksternalitas positif. Konsekuensi adanya eksternalitas yaitu munculnya inefisiensi pasar dan pemanfaat luar (free rider). Free riders adalah permasalahan yang muncul dalam penyediaan barang publik terkait dengan kedua sifatnya, yaitu non-rivalry dan non-excludable. Free riders ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak, tapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang dikenakan atas biaya pajak.

Eh, eksternalitas itu bisa dihitung lho dengan cara matematis. Eits, jangan sedih dulu.. gampang kok rumusnya, ngga pake susah deh kaya ekonometrika hahaha.

Gini nih caranyaaa:

MSC = PMC + MEC

MSB = MPB + MEB

Dimana;

MEC = Marginal External Costs

PMC = Marginal Private Costs

MEB = Marginal External Benefits

MPB = Marginal Private Benefits

MSC = Marginal Social Costs

MSB = Marginal Social Benefits

Secara umum, adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan (eksternalitas negatif dan positif) dimasukkan dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksikan.

 

Jadi gitu mentemen sedikit tulisan saya tentang barang publik dan eksternalitas. Mohon dimaafkan ya jika masi banyak kurangnya, soalnya this is my first post! Yuhuuuu:))

See you on my next post!!

 


Sumber :

Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA

https://e-katalog.lkpp.go.id/

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar