perekonomianindonesia

Hanya Blog UMY situs lain

perekonomian indonesia

Posted by 20160430089 0 Comment

Nama               : Putri Ayu Werdiningsih

Nim / Kelas     : 20160430089 / A

 

APBN

 

  1. Pengertian APBN

 

Setiap negara mempunyai cara-cara tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Indonesia menyusun anggaran untuk menentukan dan pengeluaran negara demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Anggaraan-anggaran tersebut disusun dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang disingkat APBN. Indonesia merancang semua penerimaan dan belanja dalam APBN setiap tahunnya. APBN merupakan unsur penting bagi Indonesia. APBN diatur secara ketat dalam undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan dan harus transparan kepada Masyarakat. Dalam APBN dirinci hal-hal seperti penerimaan pajak penerimaan non-pajak, belanja pegawai, dan pengeluaran lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari -31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

 

  1. Konsep APBN

B.1. Pengertian dan Dasar Hukum APBN

Menurut UU No 17 Tahun 2003 APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat. Dasar hukum penyusunan APBN adalah:

 

1.UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun.

2.UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

3.UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 hingga 2002, sehingga pengaturan tentang keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Bunyi pasal 23: ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu”.

 

B.2. Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Pelaksanaan APBN : Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN dan Peran Pemerintah di Indonesia 2APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.[2] Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN :

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

 

  1. Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

 

1)Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

 

2)Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung

pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

 

3)Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

 

4)Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

 

5)Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

 

6)Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. APBN dan Peran Pemerintah di Indonesia

 

3D. Prinsip APBN, Prinsip Penyusunan dan Azas APBN

D.1. Prinsip APBN Sejak Orde Baru mulai membangun, APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu prinsip berimbang (balance budget), prinsip dinamis, dan prinsip fungsional. Berikut penjelasan dari masing masing prinsip tersebut:

 

Prinsip Anggaran Berimbang, yang dimaksud anggaran berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, di mana defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru melainkan dengan bantuan/pinjaman/utang luar negeri (Oficial Development Assistance = ODA), atau dalam APBN dikategorikansebagai penerimaan pembangunan.

 

Prinsip Anggaran Dinamis, ada dua pengertian mengenai prinsip anggaran dinamis, yaitu anggaran dinamis absolut dan relatif. Anggaran dinamis absolut diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun (peningkatan surplus anggaran rutin), sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. İndikator ini bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah yang selalu positif dalam perkembangannya. Sedangkan anggaran dinamis relative diartikan sebagai semakin kecilnva persentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri.

Prinsip Anggaran Fungsional, bahwa fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin.

 

D.2. Prinsip Penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

1.Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

2.Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

3.Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

 

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

1.Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

2.Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

3.Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

 

APBN disusun dengan berdasarkan azas -azas:

1.Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

2.Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

3.Penajaman prioritas pembangunan.

4.Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang Negara APBN

dan Peran Pemerintah di Indonesia

 

4E.Asumsi Dasar Makro APBN

Asumsi dasar makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi dasar makro disusun dengan mengacu pada sasaran -sasaran pembangunan jangka menengah yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, asumsi dasar makro APBN juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat mempresentasikan kondisi perekonomian terkini. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh terhadap besaran komponen dalam struktur APBN.

 

Asumsi dasar makroekonomi terdiri atas 7 indikator utama yaitu :

1.Pertumbuhan ekonomi,

2.Inflasi,

3.Nilai tukar rupiah terhadap dolar US,

4.Suku bunga SPN(Surat Perbendaharaan Negara)3 bulan,

5.Harga minyak mentah Indonesia,

6.Lifting dan harga minyak dan gas bumi indonesia

7.Produktivitas minyak dan gas bumi Indonesia

 

Besaran angka setiap jenis pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan indikator asumsi dasar makroekonomi yang terkait serta parameter pendukung lainnya. Perumusan asumsi dasar ekonomi makro dalam rangka penyusunan RAPBN melibatkan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan, baik dari sisi :

 

(1). Pemerintah maupun,

(2). Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Proses perumusan asumsi dasar ekonomi makro dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara intensifantara pihak pemerintah (Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia).

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430089


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

resume perekonomian

Nama   : Putri Ayu Werdiningsih Nim     : 20160430089   Write ...

Exam 1 enocomics ind

Nama         : Putri Ayu Werdiningsih Nim   : 20160430089   INDONESIAN ECONOMY COMPETENCY ...

UK 2 perekonomian in

Nama   : Putri ayu werdiningsih Nim     : 20160430089   HUBUNGAN ANTARA ...

paper perekonomian i

Nama               : Putri Ayu Werdiningsih Nim / Kelas     : 20160430089 ...