Perekonomian Indonesia

Hanya Blog UMY situs lain

UK4

Posted by 20160430214 0 Comment

“PENGARUH PERPAJAKAN TERHADAP E-COMMERCE BAGI KONSUMEN DAN PELAKU BISNIS ONLINE DI INDONESIA”

 

REFANI ARBAIN
2016040214

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang

Globalisasi secara istilah memiliki arti sebagai proses mendunia, yang jika dijabarkan secara umum globalisasi sendiri berarti suatu proses semakin majunya dan berkembangnya jaman menjadi lebih modern yang tidak dapat dibatasi penyebarannya. Globalisasi memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dan kemajuan berbagai negara di dunia. Dalam hal ini internet juga termasuk bagian dari salah satu jenis globalisasi yang memiliki peranan dan pengaruh besar bagi dunia. Internet sendiri sudah menjadi seperti kebutuhan primerbagi setiap umat manusia di masa sekarang dimana segala macam aktifitas manusia hampir semuanya sudah mulai terintegrasi dengan internet.

Berdasarkan pada hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia yang dikutip oleh Budiman bahwa di negara kita sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia dengan mencapai angka sekitar 132,7 juta pengguna aktif pada tahun 2016 dimana mengalami peningkatan yang begitu sangat pesat sejak tahun 2014 yang hanya berkisaran sekitar 88 juta pengguna aktif (Budiman & APJII, 2017). Dengan tingginya angka jumlah pengguna internet tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu sasaran empuk bagi pelakasanan perdagangan online atau selanjutnya lebih dikenal sebagai e-commerce. Sesuai dengan prinsip dasar ekonomi dimana manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, maka dari itulah selalu saja dimunculkan inovasi-inovasi terbarukan yang mengikuti perkembangan jaman dan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan dibidang seperti teknologi, komunikasi dan telekomunikasi dapat menjadi salah satu pendukung dalam perkembangan transaksi perdagangan elektronik. Keberadaa internet dapat mendukung bagi para pelaku bisnis agar tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang selurh aktifitas bisnis online mereka (Anita, 2017).

Pengertian e-commarce sendiri menurut Išoraitė & Miniotienė yaitu bisnis di mana informasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi penjualan, selain itu juga memberikan dasar untuk produk dan layanan baru. Melalui kegiatan, masing-masing perusahaan berkomunikasi dengan banyak entitas lain: mungkin klien pribadi atau perusahaan, mitra bisnis, maupun pemasok. (Išoraitė & Miniotienė, 2018). Secara tidak langsung e-commerce sendiri telah masuk dan berkembang secara signifikan pada semua kalangan di seluruh masyarakat Indonesia mulai dari kalangan menengah kebawah hingga yang teratas. Mudahnya penggunaan smartphone dan semakin tersentuhnya internet hingga ke dalam kawasan yang terisolir juga mengangkat jumlah pengguna layanan e-commerce di Indonesia.

Dibalik banyaknya keuntungan yang didapat dari transasksi e-commerce, tak luput juga terdapat sisi kelemahannya tersendiri terutama bagi Indonesia yang masih tergolong baru dalam dunia belanja tanpa tatap muka ini, memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam waktu singkat tentu jelas e-commerce masih terdapat kekurangan untuk diterapkan di Indonesia diantaranya yang hangat untuk dibicarakan yaitu mengenai pemungutan pajak e-commerce. Fenomena perkembangan internet masa sekarang yang mengikuti tren meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia serta dijadikan internet sebagai ladang bisnis yang basah untuk menarik keuntungan merupakan hal-hal yang wajar saja untuk terjadi. Dalam hal ini seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menambah pendapatan negara dengan melakukan penarikan pajak terhadap transaksi e-commerce.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Kemudian lebih jelasnya lagi dijelaskan pada Pasal ke-2 Ayat 2B mengenai subyek pajak yakni “badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.” Berdasarkan pada kutipan diatas maka jelas disebutkan bahwa segala macam jenis badan usaha baik yang perseorangan maupun berkelompok dalam bentuk apapun dan memiliki penghasilan di dalamnya dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Maka dalam hal ini permasalahan yang dihadapi yaitu perlunya dilakukan intensifikasi pajak atau pengoptimalisasian penarikan pajak terhadap pelaku bisnis e-commerce sebab sebagaiman yang sebelumnya telah dijelaskan pada undang-undang bahwa transaksi e-commerce juga termasuk kategori yang wajib dikenakan pajak penghasilan.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang sebelumnya telah dijelaskan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Berapa besar tingkat permintaan belanja online atau e-commerce di Indonesia saat ini?
  2. Berapa besar pendapatan negara baik sebelum maupun sesudah jika diberlakukannya penarikan pajak terhadap transaksi e-commerce?
  3. Bagaimana pengaruhnya bagi konsumen jika penarikan pajak terhadap transaksi e-commerce di Indonesia diberlakukan?

 

  • Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Mengetahui besarnya tingkat permintaan belanja online atau e-commerce di Indonesia saat ini.
  2. Mengetahui seberapa besar pendapatan negara jika diberlakukannya penarikan pajak terhadap transaksi e-commerce.
  3. Mengetahui apa saja pengaruh yang dapat dirasakan bagi konsumen jika penarikan pajak terhadap transaksi e-commerce di Indonesia diberlakukan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  • Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu kompenen penting dalam memenuhi pendapatan negara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pajak memiliki persentase terbesar dalam menyumbang pendapatan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara, berikut adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam Sutawijaya (2004):

  1. Adriani (1998) menjelaskan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  2. Suparmoko (1987) berpendapat bahwa pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.
  3. Sementara, Rocmat Sumirto (1988) juga berpendapat demikian, menurutnya pajak merupukan iuran rakyat kepada kas negara berdasakan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
  4. Sedangkan, Musgrave (1991) berpendapat beda, ia menjelaskan bahwa pajak-pajak dan pungutan-pungutan dikenakan pada sektor swasta tanpa adanya tanggung jawab dari pemerintah kepada yang membayar.

 

 

  • Pengertian E-commerce

Electronic Commerce atau singkatnya disebut E-commerce merupakan suatu wadah atau tempat yang dapat berupa perusahaan bisnis yang juga menyediakan jasa menjual produk-produk dari brand tertentu dengan transaksi yang secara keseluruhan sejak awal terjadinya transaksi hingga akhir dilakukan secara online. Transaksi ini dapat menggunakan apps pada smartphone atau juga dapat di akses melalui web situs belanja tersebut hingga pembayaran juga dilakukan secara online. Menurut beberapa ahli dalam Irnawati (2011) e-commerce memiliki arti sebagai berikut:

  1. Menurut Rahmati (2009) e-commerce singkatan dari electronic commerce yang dapat diatikan sebagai sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup penjualan, distribusi, pembelian, maketing dan pelayanan dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau benruk jaringan komputer yang lain.
  2. Siregar (2010) menjelaskan bahwa Electronic Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain.
  3. Sementara menurut Hildamizhanti (2011), Electronic Commerce di definisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk,jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission.

 

 

  • Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat hasil penelitian yang terdahulu menurut Mohd Rizal Palil (2004) dengan penelitiannya yang berjudul “The Effect of E-commerce on Malaysian Tax System: An Empirical Evidence From Academicians and Malaysian Tax Practitioners”. Ia berpendapat bahwa “Malaysian tax practitioners and academicians effect that the current scope of charge  no longer suitable in order to cope with net information technology explosion, especially in e-commerce transaction. They proposed to revise the current atas legislation so that it can be used to tax The virtual transaction accurately. Therefore, the respondents suggest to shift krom derive and remittance’ basis to ‘worldwide’ basis.Seperti yang dijelaskan olehnya sebelumnya, diketaui bahwa untuk di masa sekarang, praktisi pajak dan akademisi di Malaysia menganggap dengan kondisi dan keadaan yang sekarang atas belum adanya di Malaysia dalam hal penarikan pajak e-commerce sudah tidak sesuai jaman, dan sangatlah diperlukan perubahan mengikuti ledakan teknologi yang terjadi di dunia.

Sementara, bagi Nelsi (2012) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru”, Ia mendapati hasil dari uji hipotesis yang dibuatnya dengan uji regresi bergana maka ditemukan bahwa secara parsial variabel dari Pemahaman Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel lainnya yakni Kepatuhan wajib pajak bagi setiap orang pribadi yang telah melakukan praktik  bisnis online di kota Pekanbaru. Dengan begitu, maka hal ini  menunjukan dengan jelas bahwa semakin rendah ataupun tingginya pemahaman wajib pajak bagi setiap orang tidak sama sekali mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang tersebut.

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  • Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya maka ada beberapa poin penting yang perlu diambil untuk disimpulkan diantaranya:

  1. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak telah diatur sebagaimana mestinya menurut undang-undang yang berlaku, dan pelaksanaannya memiliki sifat yang memaksakan. Maka dapat dipastikan bahwa wajib bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mematuhi undang-undang dan wajib pula bagi kita untuk membayar iuran pajak.
  2. Dalam pemungutannya, tidak ada kontraprestasi secara individual oleh pemerintah, namun imbalan oleh pemerintah diberikan secara merata terhadap seluruh rakyat, misalnya dalam pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya atas jasa pembayaran pajak tersebut.
  3. Untuk di Indonesia sendiri hingga saat ini tingkat permintaan terhadap e-commerce cukup tinggi namun masih belum ada penarikan pajak pada e-commerce dan faktanya yang didapat bahwa pemahaman tentang pajak dan e-commerce oleh berbagai sektor mengenai perpajakan, baik dari akademisi, praktisi pajak, masyarakat, serta pelaku usaha bisnis online sudah cukup baik dan juga memiliki dampak dan pengaruh yang didapat bagi sektor-sektor tersebut jika memang diperlukan adanya penarikan pajak terhadap bisnis online.

 

 

  • Saran

Adapula saran yang ingin diberikan kepada seluruh sektor  dari penelitian ini, yaitu:

  1. Bagi Pemerintah, sebagai refrensi tambahan dalam penetapan wajib pajak bagi setiap pelaku bisnis e-commerce di Indonesia dan bisa menambah pendapatan negara dari penghasilan pajak e-commerce.
  2. Bagi Pelaku Bisnis Online, sebagai acuan bahwa wajib pajak tidak hanya diberlakukan pada bisnis non-online, tapi juga kepada pelaku bisnis online dalam memenuhi kebutuhan penarikan pajak sesuai undang-undang yang berlaku.
  3. Bagi Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan refrensi pembelajaran mengenai belanja online atau e-commerce serta kaitanya terhadap penarikan pajak di Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Aprilia, A., Astuti, E. S. and Nuzula, N. F. (2014) ‘Penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi di E-Commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)’.
  • Arisandy, N. (2012) ‘Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru’, 14(1), pp. 13–93.
  • Gunawan, H. (2015) ‘Tanggung Jawab dan Perlindungn Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik’, Mycological Research, 3(1).
  • Irnawati, D. (2011) ‘Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI, November 2011’, (November), pp. 95–112.
  • Mohd Rizal Palil (2004) ‘the Effect of E-Commerce on Malaysian Tax System: an Empirical Evidence From Academicians and Malaysian Tax Practitioners’, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1), pp. 1–9. Available at: http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16150.
  • Nursaleha, E. (2011) ‘TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG’.
  • Subekti, M. (2014) ‘PENGEMBANGAN MODEL E-BISNIS DI INDONESIA Mohammad Subekti’, (9), pp. 925–938.
  • Sutawijaya, A. (2004) ‘Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB Di Kota Semarang’, Journal Ekonomi Pembangunan, 9(1), pp. 65–78. doi: https://doi.org/10.20885/vol9iss1aa625.
  • Wati, A. (2014) ‘[ No Title ]’, Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak.

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

20160430214


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Resume

Tugas Perekonomian Indonesia Write down your dreams (expectations) after finish ...

PI UK1

2013  2014  2015  2016  2017   PDB 915 891 861 933 1016 (dalam milyar USD) PDB 5.6 5.0 4.9 5.0 5.1 (perubahan % tahunan) PDB per Kapita 3,528 3,442 3,329 3,603 3,847 (dalam USD) Diatas ini ...

UK2

ANNOTATED BIBLIOGRPHY “The Impacts of E-commerce on Society” by Refani Arbain (2016 ...

UK4

“PENGARUH PERPAJAKAN TERHADAP E-COMMERCE BAGI KONSUMEN DAN PELAKU BISNIS ONLINE ...