‘ILLAT

  Uncategorized   November 11, 2011

‘ILLAT

1.      Pengertian ‘illat

‘Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal (al-ashl) serta untuk mengetahui hukum pada fara’ (al-far’) yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (jalbul manâfi’) dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (dar-ul mafâsid). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Hikmah hukum berbeda dengan ‘illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. ‘Illat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

‘Illat merupakan: “sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum”, sedangkan hikmah adalah: “sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum”. Sebagai contoh ialah: seorang musafir boleh mengqashar shalatnya, seperti mengerjakan shalat Zhuhur yang empat raka’at menjadi dua raka’at dan sebagainya. Hikmahnya ialah untuk menghilangkan masyaqqah (kesulilitan) atau kemadharatan. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan tidak dapat dijadikan dasar ada atau tidaknya hukum, sedang ‘illat adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti safar (dalam perjalanan) menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalat.

Mengenai ‘illat hukum dan sebab hukum, ada yang tidak membedakannya, mereka menyamakan arti kedua istilah tersebut. Sebagian ulama lagi membedakannya, sekalipun perbedaan itu sangat sedikit. Menurut mereka ‘illat hukum dapat dicapai oleh akal, sedang sebab hukum ada yang dapat dicapai akal dan ada yang sukar dicapai oleh akal. Sebenarnya untuk membedakan pengertian kedua istilah itu sukar dilakukan, karena ada suatu peristiwa yang dalam peristiwa itu ‘illat dan sebabnya sama. Seperti tergelincir matahari pada siang hari merupakan sebab seorang muslim wajib mengerjakan shalat Dzuhur, demikian pula terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Sya’ban merupakan sebab kaum muslimin besoknya mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Tetapi terbenam dan tergelincirnya matahari itu bukanlah ‘illat hukum karena kedua sebab itu tidak terjangkau oleh akal. Lain halnya dengan safar (dalam perjalanan) disamping ia merupakan ‘illat hukum, juga merupakan sebab hukum yang membolehkannya untuk mengqashar shalat.

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu lebih umum dari ‘illat, dengan perkataan lain bahwa semua ‘illat dapat dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab dapat dikatakan ‘illat.

1.      Syarat-syarat ‘Illat

Ada empat macam syarat-syarat yang disepakati ulama, yaitu:

a.       Sifat ‘illat itu hendaknya nyata, masih terjangkau boleh akal dan pancaindera. Hal ini diperlukan karena ‘illat itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada fara’ (al-far’). Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau oleh pancaindera dan akal, bahwa ‘illat itu ada pada memakan harta anak yatim (ashal (al-ashl)) dan terjangkau pula oleh pancaindera dan akal bahwa ‘illat itu ada pada menjual harta anak yatim (fara’ (al-far’)). Jika sifat ‘illat itu samar-samar, kurang jelas dan masih ragu-ragu, tentulah tidak dapat digunakan untuk menetapkan ada dan tidaknya hukum pada ashal (al-ashl).

b.      Sifat ‘illat itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa ‘illat itu ada pada fara’ (al-far’), karena asas qiyas itu adalah adanya persamaan illat antara ashal (al-ashl) dan fara’ (al-far’). Seperti pembunuhan sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya hakekatnya adalah pasti, karena itu dapat dijadikan dasar qiyas atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh penerima wasiat terhadap orang yang telah memberi wasiat kepadanya.

c.       ‘Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan arti bahwa keras dugaan bahwa ‘illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum khamar, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya qishash, karena dalam qishash itu terkandung suatu hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan manusia.

d.      ‘Illat itu tidak hanya terdapat pada ashal (al-ashl) saja, tetapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari ashal (al-ashl) itu. Seperti hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad S.a.w.. tidak dijadikan dasar qiyas. Misalnya mengawini wanita lebih dari empat orang, berupa ketentuan khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain. Larangan isteri-isteri Rasulullah S.a.w.. kawin dengan laki-Iaki lain setelah beliau meninggal dunia, sedang wanita-wanita lain dibolehkan.

2.      Pembagian ‘Illat

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syari’) tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka ulama ushul membaginya kepada empat bagian, yaitu:

a.       Munâsib Mu’tsir

Yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara’ dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (syari’) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu, seperti firman Allah SWT:

štRqè=t«ó¡o„ur Ç`tã ÇيÅsyJø9$# ( ö@è% uqèd “]Œr& (#qä9͔tIôã$$sù uä!$|¡ÏiY9$# ’Îû ÇيÅsyJø9$# š( Ÿwur £`èdqç/tø)s? 4Ó®Lym tbößgôÜtƒ ( . . .

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.” (QS al-Baqarah [2]: 222)

Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai syari’) telah menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri isteri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas sebagai ‘illatnya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri isteri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.

b.      Munâsib Mulâim

Yaitu persesuaian yang diungkapkan syara’ pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan syara’ sebagai ‘illat hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai ‘illat hukum dan disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada nash yang menerangkan ‘illatnya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, syara’ mengungkapkan keadaan kecil sebagai ‘illat hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan syara’ itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan ‘illat untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

c.                                                                            Munâsib Mursal

Ialah munasib yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara’. Munasib Mursal berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa syara’ membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Quran atau mushhaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin ‘Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu al-Quran tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek al-Quran.

d.      Munâsib Mulghâ

Yaitu munasib yang tidak diungkapkan oleh syara’ sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam pada itu syara’ tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau ‘illat tersebut, bahkan syara’ memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-Iaki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi syara’ mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-Iaki adalah dua kali bagian perempuan.

3.      Masâlik al-‘Illah (Cara Mencari ‘Illat)

Masâlik al-‘illah, ialah cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau ‘illat dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum.

Di antara cara tersebut, ialah:

a. Nash yang menunjukkannya;

b. Ijma’ yang menunjukkannya

c. Dengan penelitian. Dengan penelitian ini terbagi kepada:

1.      Munâsabah

2.      As-Sabru wa at-Tâqsîm

3.      Tanqîhul Manâth

4.      Tahqîqul Manâth

a.       Nash Yang Menunjukkannya

Dalam hal ini nash sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan ‘illat hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. ‘Illat yang demikian disebut ‘illat manshûsh ‘alaih. Melakukan qiyas berdasarkan ‘illat yang disebutkan oleh nash pada hakikatnya adalah menetapkan hukum suatu dasar nash.

Petunjuk nash tentang sifat suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan ‘illat itu ada dua macam, yaitu sharâhah (jelas) dan imâ’ atau isyârah (dengan isyarat).

1.      Dalâlah Sharâhah

Ialah penunjuk lafazh yang terdapat dalam nash kepada ‘illat hukum jelas sekali. Atau dengan perkataan lain bahwa lafadh nash itu sendiri menunjukkan ‘illat hukum dengan jelas, seperti ungkapan yang terdapat daIam nash: supaya demikian atau sebab demikian dan sebagainya. Dalalah sharahah ada dua macam, yang pertama dalâlah sharâhah yang qath’i dan kedua ialah dalâlah sharâhah yang zhanni.

Dalâlah sharâhah yang qath’i, ialah apabila penunjukan kepada ‘illat hukum itu pasti dan yakin, seperti firman AlIah SWT:

Wxߙ•‘ tûïΎÅe³t6•B tûï͑ɋYãBur žxy¥Ï9 tbqä3tƒ Ĩ$¨Z=Ï9 ’n?tã «!$# 8p¤fãm y‰÷èt/ È@ߙ”9$#

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu…” (QS an-Nisâ’ [4]: 165)

Ayat ini menyatakan bahwa ‘illat diutus para rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan itu ialah agar manusia tidak mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapat peringatan dari rasul yang diutus kepada mereka. Perkataan li-allâ yakûna dan ba’dar rasûl merupakan ‘illat hukum yang pasti, tidak mungkin dialihkan kepada yang lain.

Dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w.:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اِدِّخَارِ لُحُوْمِ الأضَاحِى لِأَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوْا وَ ادَّخَرُوْا وَ تَصَدَّقُوْا

“Aku melarang kamu menyimpan daging binatang kurban tidak lain hanyalah karena banyak orang berkumpul (memerlukan). Dan (jika tidak banyak orang memerlukan) makan, simpanlah.” (Hadis Riwayat an-Nasâ’I dari Buraidah bin Sufyan)

Pada Hadis di atas diterangkan ‘illat Rasulullah s.a.w.. melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban, yaitu karena banyak orang yang memerlukannya. ‘Illat larangan menyimpan daging kurban itu tidak dapat ditetapkan orang lain, selain dari li ajlid dâf-ah (karena banyak orang memerlukannya).

Dalâlah Sharâhah yang zhanni, ialah apabila penunjuk nash kepada ‘illat hukum itu adalah berdasar dengan keras (zhanni), karena kemungkinan dapat dibawa kepada ‘illat hukum yang lain. Seperti firman Allah SWT:

ÉOÏ%r& no4qn=¢Á9$# Ï8qä9à$Î! ħôJ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî È@ø‹©9$# . . .

“Dirikanlah shalat karena matahari tergelincir sampai gelap malam.” (QS al-Isrâ’ [17]: 78)

Dan firman Allah SWT:

5Où=ÝàÎ6sù z`ÏiB šúïÏ%©!$# (#rߊ$yd $oYøB§ym öNÍköŽn=tã BM»t7ÍhŠsÛ ôM¯=Ïmé& öNçlm; . . .

“Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka” (QS an-Nisâ’ [4]: 160)

Pada ayat pertama terdapat huruf al-lâm pada perkataan lidulûki dan huruf al-bâ’ pada perkataan fa bi zhulmi. Al-lâm berarti “karena” dan dapat pula berarti “sesudah”, sedang al-bâ’ berarti “disebabkan” dan dapat pula berarti “dengan”. Kedua arti tersebut dapat digunakan, akan tetapi menurut dugaan yang keras bahwa jika kedua huruf itu diartikan dengan “karena” dan “disebabkan”, maka akan memperjelas arti ayat tersebut.

2.      Dalâlah Imâ’ (Isyârah)

Ialah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan perkataan lain ialah ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu dan sifat itu merupakan ‘illat ditetapkannya suatu hukum Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahamkan demikian, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Ada beberapa macam dalâlah imâ’, di antaranya ialah:

a. Mengerjakan suatu pekerjaan karena terjadi suatu peristiwa sebelumnya. Seperti Nabi Muhammad s.a.w.. mengerjakan sujud sahwi, karena beliau lupa mengerjakan salah satu dari rukun shalat. Nabi Muhammad s.a.w.. memerintahkan seseorang memerdekakan budak, karena ia telah bercampur dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadlan. Dari contoh di atas jelas bahwa karena ada peristiwa lupa menjadi ‘illat dilakukan sujud sahwi. Karena bercampur dengan isteri pada siang hari bulan Ramadhan menjadikan ‘illat untuk memerdekakan budak.

b. Menyebutkan suatu sifat bersamaan (sebelum atau sesudah) dengan hukum. Seandainya sifat itu dipandang bukan sebagai ‘illat tentulah tidak perlu disebutkan. Contohnya, adalah Nabi Muhammad s.a.w.. bersabda:

لاَ يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

“Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang berperkara) dalam keadaan ia sedang marah.” (Haids Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakrah)

Dari hadis di atas dipahamkan bahwa sifat marah disebut bersamaan dengan larangan memberi keputusan antara dua orang berperkara yang merupakan ‘illat dari larangan mengadili perselisihan itu.

c. Membedakan dua buah hukum dengan menyebutkan dua sifat yang berbeda pula, seperti sabda Rasulullah s.a.w..:

لِلرِّجَالِ سَهْمٌ وَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ

“Barisan berjalan kaki mendapat satu bagian, sedang barisan berkuda mendapat dua bagian.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Barisan berjalan kaki dan barisan berkuda menjadi ‘illat perbedaan pembagian harta rampasan perang.

d. Membedakan dua hukum dengan syarat, seperti firman Allah SWT:

bÎ)ur £`ä. ÏM»s9’ré& 9@÷Hxq (#qà)ÏÿRr’sù £`ÍköŽn=tã 4Ó®Lym z`÷èŸÒtƒ £`ßgn=÷Hxq 4 ÷bÎ*sù z`÷è|Êö‘r& ö/ä3s9 £`èdqè?$t«sù £`èdu‘qã_é&

“…Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka kepada mereka berikanlah upahnya…” (QS ath-Thalaq [65]: 6)

Pada ayat ini diterangkan bahwa hamil menjadi syarat (‘illat) wajibnya pemberian nafkah kepada isteri yang ditalak bain dan rnenyusukan anak menjadi syarat (‘illat) pemberian upah menyusukan anak.

e. Membedakan antara dua hukum dan batasan (ghayah), sebagaimana firman Allah SWT:

Ÿwur £`èdqç/tø)s? 4Ó®Lym tbößgôÜtƒ

“…dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci.” (QS al-Baqarah [2]: 222)

Pada ayat ini diterangkan bahwa kesucian mereka batas (‘illat) kebolehan suami mencampuri isteri.

f. Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (istimewa), sebagaimana firman Allah SWT:

bÎ)ur £`èdqßJçFø)¯=sÛ `ÏB È@ö6s% br& £`èdq¡yJs? ô‰s%ur óOçFôÊtsù £`çlm; ZpŸÒƒÌsù ß#óÁÏYsù $tB ÷LäêôÊtsù HwÎ) br& šcqàÿ÷ètƒ ÷rr& (#uqàÿ÷ètƒ “Ï%©!$# ¾Ínωu‹Î/ äoy‰ø)ãã Çy%s3ÏiZ9$#

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah…” (QS al-Baqarah [2]: 237)

Pada ayat ini diterangkan bahwa memaafkan merupakan pengecualian (‘illat) hapusnya kewajiban membayar mas kawin.

g. Membedakan dua hukum dengan pengecualian (istidrak) sebagaimana firman Allah SWT:

Ÿw ãNä.ä‹Ï{#xsムª!$# Èqøó¯=9$$Î/ þ’Îû öNä3ÏZ»yJ÷ƒr& `Å3»s9ur Nà2ä‹Ï{#xsム$yJÎ/ ãN›?‰¤)tã z`»yJ÷ƒF{$# . . .

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.” (QS al-Mâidah [5]: 89)

Pada ayat ini Allah SWT membedakan hukum dua perbuatan, yaitu perbuatan berupa sumpah yang tidak disengaja dan perbuatan berupa sumpah yang disengaja. Kesengajaan bersumpah dijadikan ‘illat untuk penetapan hukum.

b.      Ijma’ Yang Menunjukkannya

Maksudnya, ialah ‘illat itu ditetapkan dengan ijma’, belum baligh (masih kecil) menjadikan ‘illat dikuasai oleh wali harta anak yatim yang belum baligh. Hal itu disepakati oleh para ulama.

c. Dengan Penelitian

Ada bermacam cara penelitian itu dilakukan, yaitu:

1) Munasabah

Munasabah ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut ialah persesuaian yang dapat diterima akal, karena persesuaian itu ada hubunganya dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan bagi manusia. Allah SWT menciptakan syari’at bagi manusia ada maksudnya dan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Agar maksud dan tujuan itu tercapai maka syari’at membagi perbuatan manusia atas tiga tingkatan, yaitu:

a) Tingkat Dharuri (yang harus ada);

b) Tingkat Hajji (yang sangat diperlukan); dan

c) Tingkat Tahsini (yang baik sekali dikerjakan).

Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, tingkat kedua lebih utama dari tingkat ketiga.

a) Tingkat Dharuri

Tingkat Dharuri adalah hal-hal yang harus ada, tidak boleh tidak ada dalam usaha menegakkan agama Islam dan kepentingan umum. Apabila hal itu tidak ada tentulah akan rusak dan binasa dunia ini.

Tingkat Dharuri ini mempunyai pula lima tingkat, tingkat pertama lebih utama, kemudian baru tingkat kedua, setelah itu tingkat ketiga, setelah itu keempat dan terakhir tingkat kelima. Bila tingkat pertama berlawanan dengan tingkat kedua maka dimenangkan tingkat pertama, demikianlah seterusnya sampai tingkat kelima.

Kelima tingkat itu, ialah:

  • Memelihara agama. Untuk maksud ini maka Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan syi’ar-syi’ar Allah, seperti mendirikan shalat yang lima waktu, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya;
  • Memelihara jiwa, untuk ini dilarang membunuh jiwa, termasuk jiwa sendiri, disyari’atkan hukum qishash dan sebagainya.
  • Memelihara akal, untuk ini diharamkan minum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal;
  • Memelihara keturunan, untuk ini dilarang zina dengan menjatuhkan hukuman berat bagi pelakunya; dan
  • Memelihara harta, untuk ini ditetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman berat bagi perampok dan sebagainya.

b) Tingkat Hajji

Manusia dalam kehidupannya ada yang dalam keadaan lapang dan ada yang dalam keadaan sukar dan sempit, terutama dalam menghadapi kewajiban dan memikul beban yang ditugaskan dan dibebankan Allah SWT kepada mereka. Bagi orang-orang yang dalam keadaan kesempitan dan kesukaran Allah SWT selalu memberikan kelapangan dan kemudahan bagi mereka. Seandainya kemudahan dan keringanan itu tidak diberikan, kehidupan manusia akan terasa sulit dan sengsara. Hajji terdapat pada:

  • Ibadat, seperti boleh mengqadha puasa bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau musafir, boleh mengqashar shalat bagi orang yang dalam keadaan takut atau musafir, boleh tayamum bagi orang yang tidak memperoleh air dan sebagainya;
  • Mu’amalat, seperti boleh melakukan salam, ijârah dan sebagainya;
  • Adat, seperti boleh berburu.

c) Tingkat Tahsini

Tahsini adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila. Kalau tahsini ada, kehidupan manusia akan tinggi nilainya dan terasa indah, tetapi kalau tahsini tidak ada kehidupan manusia tidak akan rusak. Diantara contoh tahsini ialah:

  • Dalam ibadat, seperti berhias dalam mengerjakan shalat, mengerjakan perbuatan yang sunnah dan sebagainya;
  • Adat, seperti sopan santun dalam pergaulan hormat-menghormati dan sebagainya;
  • Mu’amalat, seperti menghindarkan diri dari menjual najis.

Dalam munâsabah diperlukan ketajaman untuk meneliti mana yang termasuk tingkat dharuri, mana yang tingkat hajji dan mana yang termasuk tingkat tahsini. Dengan mengetahui tingkat perbuatan itu maka hukum yang berhubungan dengan dharuri harus lebih diutamakan menjalankannya jika berlawanan dengan perbuatan hajji atau tahsini, seperti membunuh jiwa termasuk menghilangkan jiwa diharamkan oleh Allah. Tetapi membunuh jiwa dalam peperangan dibolehkan untuk menegakkan agama. Meminum khamr diharamkan karena merusak akal, tetapi meminum khamr itu dibolehkan untuk berobat, sehingga jiwa terpelihara.

2) As-Sabru wa at-Taqsîm

As-Sabru berarti meneliti kemungkinan-kemungkinan dan taqsim berarti menyeleksi atau memisah-misahkan. As-Sabru wa at-Taqsim maksudnya ialah: meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai ‘illat hukum. As-Sabru wa taqsim dilakukan apabila ada nash tentang suatu peristiwa atau kejadian, tetapi tidak ada nash atau ijma’ yang menerangkan ‘illatnya.

Contoh As-Sabru wa at-Taqsîm adalah sebagai berikut:

a.) Rasulullah s.a.w.. mengharamkan riba fadhli, yaitu menukar benda-benda tertentu yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda, berdasarkan sabda beliau:

« الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi Belanda dengan padi Belanda, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila itu dilakukan dengan kontan.” (Hadis Riwayat Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit)

Dalam menetapkan haramnya riba fadhl sesuai dengan Hadis di atas, tidak ada nash yang lain atau ijma’ yang menerangkan ‘illatnya. Karena itu perlu dicari ‘illatnya dengan as- sabru wa at-taqsîm.

Ada enam macam yang disebut dalam Hadis di atas. Para mujtahid mencari sifat-sifat dari yang enam macam itu, kemudian menetapkan sifat yang sama dan patut dijadikan ‘illat. Yang pertama ialah gandum. Sifat-sifat gandum, ialah pertama termasuk jenis yang dapat dipastikan ukurannya, karena ia dapat diukur dengan takaran, kedua ia termasuk jenis makanan, bahkan ia termasuk jenis makanan pokok, dan ketiga ia termasuk jenis tanaman. Kemudian kita terapkan sifat-sifat ini pada lima macam yang lain. Pada emas dan perak hanya didapati sifat pertama, pada gandum, padi Belanda dan kurma terdapat ketiga macam sifat di atas, sedang pada garam didapati sifat pertama dan kedua. Berdasarkan penetapan itu maka diperoleh satu sifat yang dipunyai oleh keenam macam tersebut pada Hadis di atas, yaitu sifat pertama bahwa keenam macam jenis itu termasuk jenis yang dapat dipastikan dengan ukurannya baik dengan timbangan atau dengan takaran. Sifat ini dapat ditetapkan sebagai ‘illat untuk menetapkan hukum bahwa haram mempertukarkan barang yang sejenis yang dapat dipastikan ukurannya bila tidak sama timbangan, takaran, mutu dan tidak pula dilakukan dengan kontan.

b) Sepakat para ulama bahwa para wali mujbir boleh menikahkan anak kecil wanita tanpa persetujuan anak itu, tetapi tidak ada nash yangmenerangkan ‘illatnya. Karena itu para mujtahid meneliti sifat-sifat yang mungkin dijadikan ‘illatnya. Diantara sifat yang mungkin dijadikan ‘illat, ialah belum baligh, gadis (bikr) dan belum dewasa (rusyd). Pada QS an-Nisâ’ [4]: 6, tidak dewasa dapat dijadikan ‘illat seorang wali menguasai harta seorang yatim yang belum dewasa. Karena itu ditetapkanlah belum dewasa itu sebagai ‘illat kebolehan wali mujbir menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

3) Tanqîhul Manâth

Tanqîhul Manâth, ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada fara’ (al-far’) dan sifat-sifat yang ada pada ashal (al-ashl), kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan sebagai ‘illat, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. Sebagai contoh ialah, pada QS an-Nisâ’ [4]: 25 diterangkan bahwa hukuman yang diberikan kepada budak perempuan adalah separuh dari hukuman kepada orang merdeka sedang tidak ada nash yang menerangkan hukuman bagi budak laki-Iaki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada keduanya maka yang sama ialah sifat kebudakan. Karena itu ditetapkanlah bahwa sifat kebudakan itu sebagai ‘illat untuk menetapkan hukum bahwa hukuman bagi budak laki-Iaki sama dengan yang diberikan kepada budak perempuan, yaitu separuh dari hukuman yang diberikan kepada orang yang merdeka.

4) Tahqîqul Manâth

Tahqîqul Manâth, ialah menetapkan ‘illat. Maksudnya ialah sepakat menetapkan ‘illat pada ashal (al-ashl), baik berdasarkan nash atau tidak. Kemudian ‘illat itu disesuaikan dengan ‘illat pada fara’ (al-far’). Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa ‘illat itu dapat ditetapkan pada fara’ (al-far’) dan mungkin pula ada yang tidak berpendapat demikian. Contohnya, ialah ‘illat potong tangan bagi pencuri, yaitu karena ia mengambil harta secara sembunyi pada tempat penyimpanannya, hal ini disepakati para ulama. Berbeda pendapat para ulama jika ‘illat itu diterapkan pada hukuman bagi pencuri kain kafan dari kubur. Menurut Syafi’iyyah dan Malikiyah pencuri itu dihukum potong tangan, karena mengambil harta di tempat penyimpanannya, yaitu dalam kubur sedang Hanafiyah tidak menjadikan sebagai ‘illat, karena itu pencuri kafan tidak dipotong tangannya.

 

Tags:
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE