sedang menikmati kuliah

Hanya Blog UMY situs lain

Nama : Rina Fauziah

NIM/kelas : 20160430201/ Perekonomian Indonesia E

 

  1. kondisi perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir ini mengalami naik turun, dimulai dari 2013 pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun 6,23 persen pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada dibawah 6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78 persen. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23 persen.

Secara keseluruhan tahun 2013, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dapat pula menopang penyesuaian pertumbuhan ekonomi sehingga tetap terkendali di tengah gejolak global yang belum mereda

Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya terdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksikan hanya 1,6 persen, realisasinya 1,9 persen. Pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen dengan nilai Rp 292,4 triliun. Berturut-turut disusul sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,56 persen dengan nilai Rp 272,1 triliun.  Sektor ketiga yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi, dimana mencatat pertumbuhan 6,57 persen dengan nilai Rp 182,1 triliun.  Sementara itu pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat paling kecil sebesar 1,34 persen dengan nilai Rp 195,7 triliun.

  1. Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$ 3,531.5. Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 % melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 %. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 %.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.

Secara ­umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan nilai 5,8%. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.

 

  1. Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di tengah berbagai upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia baik melalui jalur keuangan maupun perdagangan. Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara. Kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai memasuki periode normalisasi, setelah dalam kurun waktu enam tahun suku bunga dipertahankan sekitar nol persen. Sedangkan, kebijakan moneter di Eropa, Jepang, dan negara berkembang semakin diperlonggar untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak semakin melambat. Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian mengenai kecepatan dan besarnya kenaikkan suku bunga di Amerika Serikat menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejolak di pasar keuangan global selama tahun 2015, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya arus modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia.

Di dalam APBN-P Tahun 2015, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan PDB 5.7% meningkat dari pertumbuhan angka 5.02 % yang tercatat pada tahun 2014. Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia masing-masing pada angka 5.2% dan 5.0%  pada tahun 2015. Kedua institusi tersebut menilai rendah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akibat dampak negatif perekonomian global yang menyebabkan pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan dapat menimbulkan suku bunga nasional yang tinggi, sehingga menambah tekanan terhadap bank, perusahaan lokal dan rumah tangga untuk menyelesaikan utang, sekaligus menghambat kemampuan untuk berinvestasi atau belanja.

Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5.4 – 5.8 % tahun ini. Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75% dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

 

  1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 5,02%, membaik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,88%, sesuai dengan prakiraan Bank Indonesia. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2016 tumbuh sebesar 4,94% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy) terutama akibat melambatnya konsumsi pemerintah sejalan dengan kebijakan penghematan belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016, khususnya di triwulan IV didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja investasi, dan peningkatan ekspor. Konsumsi RT masih tumbuh cukup kuat didukung oleh terkendalinya inflasi. Peningkatan kinerja investasi terutama didorong oleh pertumbuhan investasi nonbangunan dalam bentuk kendaraan dan peralatan lainnya. Perbaikan ini terindikasi pada kinerja sektor pertambangan dan perkebunan yang meningkat. Di sisi lain, investasi bangunan masih melambat sejalan dengan belum kuatnya dukungan investasi sektor swasta. Sementara itu, kinerja ekspor menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan mulai meningkatnya harga beberapa komoditas seperti harga batubara dan CPO.

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan ekspansi perekonomian masih terus berlanjut di 2017. Perkembangan harga komoditas yang membaik dan perbaikan ekonomi dunia yang terus berlangsung diharapkan dapat menopang kinerja ekspor Indonesia. Dengan permintaan domestik yang masih solid dan peningkatan permintaan dunia, investasi diperkirakan terus membaik. Penurunan suku bunga juga diharapkan dapat mendorong kinerja konsumsi RT dan investasi didukung oleh implementasi Paket Kebijakan Pemerintah. Di sisi lain, pemanfaatan ruang pelonggaraan moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan akan turut memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.

Bank Indonesia akan terus memonitor berbagai perkembangan baik domestik maupun eksternal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan.

Kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintahan akibat pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga tiga kuartal berkisar 4,7 persen, menurun dibandingkan dengan pada 2014 yang rata-rat menyentuh lima persen.

 

  1. Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US$3.876,8.

Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari  sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.

Ekonomi  Indonesia  triwulan  IV-2017 bila  dibandingkan triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh 5,19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha  Jasa Perusahaan sebesar 9,25 persen. Dari sisi pengeluaran,  pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,50 persen.

Ekonomi  Indonesia  triwulan  IV-2017 bila  dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar  1,70 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek  musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,60 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.

Struktur  ekonomi  Indonesia  secara  spasial  Tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau  Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan  kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen.

 

  1. Di era revolusi Industri ke-4 ini, bagaimana peluang Indonesia untuk menjadi negara maju?

Potensi Indonesia menjadi negara maju terbuka lebar karena memiliki beberapa potensi, diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Secara astronomis Indonesia dapat berpotensi menjadi negara maju karena Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu dan curah hujan tinggi sehingga dapat mendukung aktifitas pertanian dan perkebunan. Hal itu dapat menjadi sumber devisa negara jika aktifitas tersebut dimanfaatkan secara optimal.
  2. Secara geografis Indonesia dapat menjadi negara maju karena Indoesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia & benua Australia dan terletak diantara dua samudera yaitu samudera Hindia & samudera Pasifik. Posisi ini dapat menjadikan Indonesia dilalui oleh pelayaran internasional yang ramai. Sehingga negara dapat menambah pendapatannya dari hak lintas transit kapal internasional.
  3. Secara Geologis Indoneisa dapat menjadi negara maju karena berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Hindia. Karena itu, Indonesia mempunyai keuntungan berupa potensi bahan tambang dan mineral sebagai sumber energi. Mengingat industri-industri disegala bidang membutuhkan sumber energi untuk menggerakkan mesin atau faktor produksi lain, kebutuhan akan bahan tambang dan mineral sangat penting. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan negara dengan memanfaatkan sendiri dan/atau mengekspor sumber energi tadi.
  4. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Indonesia memiliki bentangan laut dan hutan yang begitu luas. Kesemuanya dapat dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan output yang menguntungkan. Namun pemanfaatnya harus memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan.
  5. Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. SDM merupakan modal yang begitu penting dalam pembangunan. Untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi diatas haruslah dibutuhkan SDM yang handal. Maka peningkatan kualitas SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) begitu penting. Untuk mewujudkannya, program-program pendidikan berkualitas tinggi harus digalakkan sedini mungkin.
  1. Pengaruh politik terhadap ekonomi adalah ketika kondisi politik di suatu Negara mengalami kekacauan atau tidak kondusif akan menimbulkan kekacauan ekonomi juga karena ekonomi dan politik harus hidup berdampingan, ketika politik suatu Negara adem maka perekonomian juga akan tumbuh jika sebaliknya kondidi politik kacau perekonomian akan mengalami penurunan. Jadi jagalah kondisi poltik agar kondusif yang bisa mengundang investor sehingga pertumbuhan ekonomi di Negara kita semakin baik.
  2. APBD Jawa Barat
Data APBD TA 2016 Format Permendagri *)
(dalam jutaan rupiah)
Uraian  Prov. Jawa Barat
PENDAPATAN                  26,806,857
Pendapatan Asli Daerah                 16,180,206
Pajak daerah                 14,930,508
Retribusi daerah                         66,270
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                      310,066
Lain-lain PAD yang sah                      873,362
Dana Perimbangan                 10,594,918
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak                   1,600,468
Dana alokasi umum                   1,247,046
Dana alokasi khusus                   7,747,404
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                         31,734
Hibah                         26,734
Dana darurat                                    –
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya                                    –
Dana penyesuaian dan otonomi khusus                           5,000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya                                    –
Lain-lain                                    –
BELANJA                 28,603,282
Belanja Tidak Langsung                 21,755,510
Belanja Pegawai                   2,104,513
Belanja Bunga                                    –
Belanja Subsidi                         15,000
Belanja Hibah                   9,658,667
Belanja Bantuan social                         19,456
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes                   6,384,563
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes                   3,523,311
Belanja tidak terduga                         50,000
Belanja Langsung                   6,847,773
Belanja Pegawai                      271,904
Belanja Barang dan jasa                   3,029,926
Belanja Modal                   3,545,942
PEMBIAYAAN                   1,796,425
Penerimaan Pembiayaan                   2,600,000
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya                   2,600,000
Pencairan dana cadangan                                    –
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                    –
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah                                    –
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                                    –
Pengeluaran Pembiayaan                      803,575
Pembentukan Dana Cadangan                                    –
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah                      778,575
Pembayaran Pokok Utang                                    –
Pemberian Pinjaman Daerah                                    –
Pembayaran Kegiatan Lanjutan                         25,000
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga                                    –
*) Keterangan :
Data bersifat sementara per 18 Mei 2016

 

  1. Fungsi APBN di Indonesia

APBN merupakan nama lain dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yakni suatu rencana perekonomian dalam suatu pemerintahan. Bentuknya serupa daftar yang sudah di sesuaikan dengan skala prioritas yang memuat dari berbagai sumber sumber pendapatan dalam bentuk keuangan dan infestasi suatu negara. Selain itu juga di muat beberapa pengeluaran yang sudah di rancang sesuai dengan skala prioritas serta kisaran anggaran yang akan di hasilkan. Biasanya rancangan ini di susun selama dalam waktu pemerintahan satu tahun terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Semua yang sudah di tulis dalam APBN tidak semata mata sesuai dengan kebutuhan presiden, namun sesuai dengan kebutuhan rakyat negara.

Landasan mengenai dana APBN

Tentu saja negara membuat rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya agar tidak terjadi nya penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan, Agar tidak di salah gunakan, maka dalam penyusunan dan pelaksanaan di lakukan secara transparan dan terbuka. Maka tanggung jawab yang di emban juga berat, baik semua anggota pemerintahan terutama presiden.Berikut adalah penjelasan mengenai landasan APBN :

  1. Menurut Undang Undang Dasar 1945  – Menurut UUD 1945 Pasal 23 (yang sudah di amandemen)yang berbunyi bahwa “Anggaran Pendatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden maka pemerintah akan melaksanakan APBN tahun yang lalu.
  2. Menurut undang undang no 1 th 1994 – UU tahun 94 menjelaskan mengenai pendapatan dan belanja negara yang di kenal dengan APBN
  3. Keputusan Presiden no 42 tahun 2002 – Menurut keputusan presiden yang sudah di tetapkan

pada no 42 di tahun 2002 menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan APBN dalam lingkup pemerintahan.APBN negara memiliki sifat luas, jangkauannya makro sehingga memiliki banyak fungsi yang bisa ditinjau dari sisi mana pun. Berikut adalah ulasannya :

  1. Fungsi alokasi

Dana yang ada dalam APBN bisa di pakai untuk mengatur dana yang ada dari seluruh pendapatan negara pada pos pos belanjaan yang berguna untuk mengadakan barang-barang serta berbagai jasa public yang sudah beroperasi. Selain itu juga berguna untuk pembiayaan adanya pembangunan yang bersifat milik pemerintah

  1. Fungsi distribusi

Berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas social dan geps antara rakyat satu dengan lainnya akan terkurangi. Selain itu, dana juga di gunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk lain, misalnya subsidi, beasiswa, dana pension, serta yang lainnya. Bentuk dana dari bagian ini akan bersifat seperti payment transfer, yakni pengalihan pembiayaan yang berasal dari satu sector ke pada sector lainnya.

 

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

Rina Fauziah


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

UK 1 ekonomi publik

menurut saya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan ekonomi ...

Beberapa Annotated B

Annotated bibliography Prio Hari Ardi, PhD Victoria University of Melbourne Victoria University ...

perekonomian indones

Nama : Rina Fauziah NIM/kelas : 20160430201/ Perekonomian Indonesia E   kondisi ...

annotated bibliograp

Annotated bibliography 1. Prio Hari Ardi, PhD Victoria University of Melbourne Victoria ...