KEBIJAKAN BPJS YANG MERESAHKAN MASYARAKAT

Pada saat ini RSUD dr. Soedirman Kebumen terutama di Instalasi Rawat Jalan disibukkan dengan perubahan-perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dimana setiap ada kebijakan/ aturan baru tidak ada sosialisasi dari pihak BPJS, hal ini berdampak pada ketidaknyamanan pelanggan rumah sakit terutama pelanggan eksternal (pasien). Kemarin siang, tanggal 01 September 2018 banyak pasien yang datang ke poliklinik RSUD dr. Soedirman Kebumen merasa kecewa karena sudah datang jauh-jauh dan sudah ikut antrian panjang di rumah sakit tetapi oleh tim BPJS diminta pulang untuk meminta rujukan baru dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Padahal beberapa bulan yang lalu tepatnya bulan Mei 2018 sudah disepakati dengan pihak BPJS bahwa :

  1. Surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) berlaku 1 (satu) kali untuk diagnosa dan tujuan rujukan yang sama (satu Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/ DPJP).
  2. Pasien dengan diagnosa Program Rujuk Balik (PRB) tanpa komplikasi dapat diberikan surat kontrol untuk 1 bulan.
  3. Peserta yang dirujuk ke FKRTL baik penyakit akut atau kronis yang sudah stabil (misal tidak ada keluhan, tidak perlu pemeriksaaan penunjang, dll), maka FKRTL wajib merujuk kembali peserta ke FKTP.
  4. Peserta yang termasuk diagnosa Program Rujuk Balik (PRB) tanpa komplikasi, maka FKRTL wajib merujuk kembali peserta ke FKTP.

Contoh :

  • Pasien TB Paru yang sudah stabil (misal : frekuensi batuk berkurang, tidak ada sesak nafas, tidak ada batuk darah atau sesuai kriteria DPJP), maka DPJP wajib merujuk kembali peserta ke FKTP.
  1. Apabila peserta Program Rujuk Balik (PRB) dan sebelum waktu kontrol yang sudah ditetapkan ada program untuk pemeriksaaan penunjang, maka DPJP wajib menulis surat keterangan (sesuai format yang sudah disediakan).
  2. Pasien yang sudah dikembalikan ke FKTP (sudah stabil), maka FKTP hanya boleh merujuk kembali ke FKTRL setelah 3 bulan, kecuali apabila ada perburukan kondisi atau keluhan lain maka pasien yang akan kontrol wajib membawa rujukan baru dari FKTP.
  3. Pasien post opname, apabila masih diperlukan kontrol yang ke-3, maka tidak harus rujuk balik ke FKTP dahulu tetapi DPJP wajib menulis surat keterangan untuk kontrol ulang (sesuai format yang sudah disediakan).

Tetapi mulai tanggal 01 September 2018, ada beberapa perubahan kebijakan BPJS, yaitu :

  1. Karena ada perubahan aplikasi di virtual claimnya maka pasien yang rujukan lebih dari 3 bulan sudah tidak bisa dicetak Surat Eligibilitas Peserta (SEP) harus pakai rujukan baru dari FKTP meskipun sudah ada surat kontrolnya.
  2. Sedangkan untuk kasus pasien dengan post rawat inap, hanya berlaku kontrol 1 kali selanjutnya pasien dimohon untuk meminta rujukan baru dari FKTP. Kalau sudah kontrol yang kedua maka SEP yang muncul adalah SEP IGD.

Yang tidak habis pikir, mengapa ada aturan baru tetapi pihak BPJS tidak mengetahuinya. Mereka mengetahui  setelah ada komplain dari rumah sakit kalau rumah sakit tidak bisa mencetak SEP. Setelah kejadian ini BPJS baru akan merapatkan hal ini dengan rumah sakit, hal ini disesalkan oleh rumah sakit, mengapa aturan sudah berlaku tetapi belum ada sosialisasi.

Mudah-mudahan ini adalah kejadian pertama dan terakhir yang dialami oleh RSUD dr. Soedirman Kebumen, semoga kedepan pelayanan di rumah sakit lebih baik dan pihak BPJS secara aktif untuk mensosialisasikan perubahan-perubahan kebijakan baru yang ada di BPJS. Jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya pada asuransi kesehatan yang satu ini. Selain mensosialisasikan ke pihak rumah sakit, BPJS juga wajib mensosialisasikan hal-hal/ kebijakan baru kepada masyarakat luas. Semoga pengalaman ini membuat BPJS menjadi lebih baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Aamiin aamiin aamiin ya rabbal¬†‘alamin

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar