MENANGGAPI DUGAAN MALPRAKTEK DI RUMAH SAKIT

Jogjakarta, 08 Oktober 2018

Artikel yang terbit di Tribunwow.com dengan judul:  “9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit”, membahas tentang seorang dokter spesialis kandungan yang dituntut oleh bekas pasiennya akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas profesinya yang tidak sesuai prosedur/ SPO. Kelalaian tersebut salah satunya disebabkan, karena pasien tidak diberi informed consent sebelum dilakukan tindakan medis, dalam hal ini tindakan yang mengandung resiko tinggi. Akibat kelalaian tersebut, kliennya tidak bisa memiliki keturunan.

Dugaan malpraktek yang dilakukan petugas pelayanan kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian mulai dari materi, cacat fisik bahkan sampai meninggal dunia memperlihatkan masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Patient safety (keselamatan pasien) belum menjadi budaya yang harus diperhatikan oleh rumah sakit di Indonesia. Perubahan paradigma dalam lembaga pelayanan kesehatan yang saat ini beralih pada patient centered care belum benar-benar dijalankan dengan baik. Masih ada rumah sakit yang berorientasi pada kepentingann manajemen yang pada akhirnya melupakan keselamatan pasien di rumah sakit. Undang-undang Kesehatan no 36 tahun 2009 sudah dengan jelas bahwa rumah sakit saat ini harus mengutamakan keselamatan pasien diatas kepentingan yang lain sehingga sudah seharusnya rumah sakit berkewajiban menerapkan budaya keselamatan pasien. Dalam pelayanan diharapkan ada mutu yang baik. Mutu yang baik diperoleh dari penerapan standar yang baik. Oleh karena banyak potensi risiko selama pelayanan kesehatan yang bisa menyebabkan kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan, atau kejadian nyaris cedera, maka rumah sakit perlu melakukan upaya untuk mengurangi potensi risiko ini. Potensi risiko atau penyebab masalah harus diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dipelajari, dan dicari serta diterapkan solusi atau penanggulangannya. Adanya analisis ini diharapkan rumah sakit bisa menemukan solusi penerapan standar dengan lebih baik, atau meningkatkan standar ke arah yang lebih baik.

Program Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Rumah Sakit merupakan parameter dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi-1 yang tercantum dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Permenkes No 11 th 2017 tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP­RS) kejadian keselamatan pasien merupakan media belajar dari proses kesalahan dalam pelayanan di rumah sakit.

Insiden Keselamatan Pasien (IKP) masih menjadi masalah utama dirumah sakit dimana berbagai macam pelayanan memiliki resiko yang mengancam keselamatan pasien di rumah sakit. Keselamatan pasien sebagai suatu sistem memberikan asuhan kepada pasien lebih aman, mencegah cedera akibat kesalahan karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Insiden keselamatan pasien meliputi kesalahan medis (medical errors), kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss).

                Near Miss atau Nyaris Cedera (NC) merupakan suatu kejadian akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), yang dapat mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi, karena keberuntungan (misalnya, pasien terima suatu obat kontra indikasi tetapi tidak timbul reaksi obat), pencegahan (suatu obat dengan overdosis lethal akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat diberikan), dan peringanan (suatu obat dengan overdosis lethal diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidotenya).

                Adverse Event atau Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), dan bukan karena “underlying disease” atau kondisi pasien.

Kejadian sentinel/ sentinel event yaitu suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius, biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti : operasi pada bagian tubuh yang salah.

Perlu diketahu juga, bahwa Standar Keselamatan Pasien (SKP),  meliputi :

  • Hak pasien.
  • Mendidik pasien dan keluarga.
  • Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan.
  • Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.
  • Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien.
  • Mendidik staf tentang keselamatan pasien.
  • Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

Setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan Sasaran Keselamatan Pasien. Sasaran Keselamatan Pasien meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut :

  1. Ketepatan identifikasi pasien.
  2. Peningkatan komunikasi yang efektif.
  3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai.
  4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi.
  5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  6. Pengurangan risiko pasien jatuh.

Dalam rangka menerapkan Standar Keselamatan Pasien, rumah sakit melaksanakan tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit, terdiri dari :

  1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien.
  2. Memimpin dan mendukung staf.
  3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko.
  4. Mengembangkan sistem pelaporan.
  5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien.
  6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien.
  7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien.

 

Ada beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

  1. Lumping it

Membiarkan persengketaan dan menganggap tak perlu diperpanjang lagi.

  1. Avoidance

Memilih untuk tak mau lagi berhubungan dengan pihak yang pernah merugikan.

  1. Coercion
    Salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain (misalnya menggunakan debt collector).
  1. Negotiation

Berunding, dimana kedua belah merupakan pengambil keputusan.

  1. Mediation

          Menggunakan pihak ketiga untuk membantu menemukan kompromi.

  1. Arbitration

         Kedua pihak sepakat meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa dan menerima keputusan.

  1. Adjudication

          Ada pihak ketiga yang mempunya kewenang-an mencampuri masalah (vonis dan eksekusi).

Pada kasus yang dialami klien “S”, merupakan kejadian sentinel. Jika terjadi insiden keselamatan pasien di rumah sakit, maka rumah sakit wajib mengikuti alur penanganan insiden keselamatan pasien. Adapun alurnya penanganan insiden keselamatan pasien, sebagai berikut :

  1. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada Tim Keselamatan Pasien (TKP) dalam waktu paling lambat 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan format laporan.
  2. Laporan diverifikasi oleh TKP-RS untuk memastikan kebenaran adanya insiden.
  3. Setelah melakukan verifikasi laporan TKP – RS melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen.
  4. Berdasarkan hasil investigasi tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden (grading) dan melakukan Root Cause Analysis (RCA) dengan metode baku untuk menentukan akar masalah.
  5. Tim keselamatan pasien harus memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil Root Cause Analysis (RCA).

Dari kasus diatas, setelah dilakukan alur penanganan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) secara terperinci dan hasilnya dinyatakan sebagai kasus malpraktek, maka proses investigasi kasus malpraktek  selanjutnya melalui :

Jika ada pengaduan dari masyarakat :

  1. Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menghasilkan 3 keputusan, yaitu :
  • Tidak bersalah
  • Jika terjadi Pelanggaran Etik, akan dilaporkan ke  MKEK.
  • Jika terjadi Pelanggaran Profesi, ada 2 kategori yaitu (a) Pelanggaran ringan digunakan hukum Perdata; (b) Pelanggaran berat akan dilaporkan ke polisi dan dilakukan penyelidikan oleh ahli kedokteran. Setelah dilakukan penyelidikan akan menghasilkan keputusan, yaitu ; (1) Bukan pidana dan (2) Pidana. Dan jika ternyata hasil penyelidikan menghasilkan keputusan pidana, maka akan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penuntutan dan terakhir diputuskan oleh pengadilan.
  1. Jika pengaduan masayarakat langsung ke polisi, maka akan dilakukan penyelidikan oleh ahli kedokteran. Setelah dilakukan penyelidikan akan menghasilkan keputusan, yaitu ; (1) Bukan pidana, akan diproses oleh MKDKI, (2) Pidana. Hasil penyelidikan menghasilkan keputusan pidana, maka akan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penuntutan dan terakhir diputuskan oleh pengadilan.

Dari kejadian diatas  dapat diambil hikmah untuk semua rumah sakit, harapannya  rumah sakit akan meningkatkan mutu pelayanannya dan selalu melakukan semua layanan medis sesuai dengan SPO dan panduan yang ada dirumah sakit. Beberapa hal yang dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu :

  1. Setiap pasien/ keluarga berhak mendapatkan Informasi baik diminta mau pun tidak diminta. Dan diberikan secara lengkap, kecuali dokter menilai informasi itu merugikan pasien maka tidak perlu diberikan. Informasi diberikan kepada keluarga dengan persetujuan pasien didampingi oleh paramedik sebagai saksinya.
  2. Persetujuan dan Informasi (penjelasan) adalah hak-hak pasien termasuk hak untuk menentukan diri sendiri (the right of self determination).
  3. Sebelum melakukan tindakan medis, pasien/ keluarga perlu mendapatkan informed consent. Informasi yang diberikan minimal memuat : (a) Diagnosa dan tata cara tindakan medis; (b) Tujuan tindakan medis yang dilakukan; (c) Alternatif tindakan lain dan resikonya; (d) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; (e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
  • Persetujuan tertulis apabila tindakan medik mengandung resiko tinggi, diberikan oleh yang berhak memberikan persetujuan.
  • Persetujuan lisan apabila tindakan medik tanpa resiko tinggi.
  1. Optimalisasi komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan. Karena komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien.
  2. Sebelum melakukan operasi, pastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, supaya tidak terjadi malpraktek.
  3. Untuk tetap menjaga mutu pelayanan, maka dalam melakukan tindakan atau pelayanan kepada pasien selalu disesuaikan dengan standar atau pedoman yang ada di masing-masing rumah sakit.
  4. Menciptakan budaya keselamatan pasien/ patient safety di rumah sakit.

Keselamatan pasien dan staf merupakan salah satu indikator mutu dalam pelayanan rumah sakit yang baik. Dalam upaya peningkatan keselamatan pasien, dan secara umum peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib memiliki analisis risiko keselamatan pasien. Analisis ini dapat dilakukan dengan FMEA secara proaktif, ataupun RCA secara retrospeksi. Hasil analisis akan menjadi acuan perbaikan mutu pelayanan di rumah sakit. Pemilik dan pimpinan rumah sakit, bersama seluruh staf dan karyawan wajib mendukung proses penyelidikan dengan FMEA dan RCA. Laporan FMEA dan RCA bersifat rahasia. Adverse event yang terjadi tidak secara otomatis membuktikan adanya malpraktek. Kesalahan diagnosis tidak selalu berarti malpraktek. Dokter dapat dituntut pidana hanya apabila tindakannya memenuhi rumusan pidana (mens rea & actus reus). Dokter boleh digugat jika terjadi kerugian karena ingkar janji atau karena tindakan melawan hukum.

 

 

Referensi :

  • Komalawati, Veronica. (2010) Community&Patient Safety Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.
  • Komite Keselamatan Rumah Sakit (KKP-RS) PERSI. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Jakarta. 2007.
  • Lestari, Trisasi. Knteks Mikro dalam Implementasi Patient Safety: Delapan Langkah Untuk Mengembangkan Budaya Patient Safety. Buletin IHQN Vol II/04/2006 Hal.1-3.
  • Pabuti, Aumas. (2011) Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien (KP) Rumah Sakit. Proceedings of expert lecture of  medical student of Block 21st of Andalas University, Indonesia.
  • Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety). 2005.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
  • Tim keselamatan Pasien RS RSUD Panembahan Senopati. Patient Safety.
  • Yahya, Adib A. (2006) Konsep dan Program “Patient Safety”. Proceedings of  National Convention VI of The Hospital Quality Hotel Permata Bidakara, Bandung 14-15 November 2006.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar