Sapto Himawan

Bersama kita maju

 1.    Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah

Menurut etimologi, muzara’ah adalah wazan “mufa’alatun” dari kata “az-zar’a” artinya menumbuhkan. Al-muzara’ah memiliki arti yaitu al-muzara’ah yang berarti tharhal-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.

Sedangkan menurut istilah muzara’ah dan mukhabarah adalah:

v   Ulama Malikiyah; “Perkongsian dalam bercocok tanam”

v   Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.

v   Ulama Syafi’iyah: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Muzara’ah secara istilah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Muzara’ah dan Mukhabarah memiliki makna yang berbeda, tetapi dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa Muzara’ah dan Mukhabarah ada kesamaan dan adapula perbedaanya. Persamaannya ialah muzara’ah dan mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya  kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah dan bila modal dikeluarkan  dari pemilik tanah, disebut muzara’ah.

Munculnya pengertian muzara’ah dan mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi’I berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta’rif muzara’ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Muzaraah merupakan asal dari ijarah (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.

Imam Ibnul Qayyim berkata: Muzaraah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam muzaraah, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.

 

2.      Dasar Hukum Muzara’ah Dan Mukhabaroh

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ

(رواه مسلم)

           Artinya: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhna Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

 

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ كُنَّااَكْثَرَاْلاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِىاْلاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ

           Artinya : Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari).


عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله ُعَنْهُمَاأَنَّ النَّبِيَّ ص م عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍأَوْزَرْعٍ

           Dari ibnu Umar ra. “bahwasanya Nabi SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut” (HR. Muttafaq Alaih).

 

3.      Pandangan Ulama Terhadap Hukum Muzara’ah Dan Mukhabarah

Dari Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menunaikan kebolehan dan ketidak bolehan melakukan muzara’ah dan mukhabarah. Sebagian ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas.

Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan muzara’ah ataupun mukhabarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Adapun Hadits yang melarang tadi maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil.

 

4.      Keabsahan Muzara’ah dan Mukhabarah

Yang tidak diperbolehkan dalam Muzaraah dan Mukhabarah: dalam muzara’ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu  untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.”

Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi’, “Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?” Maka jawab Rafi’, “Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham.” Al-Laits berkata, “Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya.”

Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi’, ‘Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.”

 

5.      Rukun dan Syarat Muzara’ah dan Mukhabarah

a)  Rukun Muzara’ah dan Mukhabarah

  • Pemilik dan penggarap sawah.
  • Sawah atau ladang.
  • Jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
  • Kesepakatan dalam pembagian hasil (upah).
  • Akad (sighat).

b)  Syarat Muzara’ah dan Mukhabarah

           Disyaratkan dalam muzara’ah dan mukhabarah ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah tersebutseperti sepertiga, seperempat  atau lebih dari hasilnya

  • Pada muzara’ah benih dari pemilik tanah, sedangkan pada mukhabarah benih dari penggarap.
  • Waktu pelaksanaan muzara’ah dan mukhabarah jelas.
  • Akad muzara’ah dan mukhabarah hendaknya dilakukan sebelum   pelaksanaan pekerjaan.
  •  Pembagian hasil disebutkan secara jelas.

 

6.      Hukum muzara’ah dan mukhabarah

Hukum muzara’ah dan mukhabarah sahih

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara’ah yang sahih adalah sebagai berikut:

  • Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
  • Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
  • Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
  • Menyiram atau menjaga tanaman.
  • Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
  • Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

Hukum Muzara’ah fasid

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara’ah fasid adalah:

  • Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
  • Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
  • Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya
  •  Habis Waktu Muzara’ah

Beberapa hal yang menyebabkan muzara’ah habis:

1. Habis muzara’ah.

2. Salah seorang yang akad meninggal.

3. Adanya uzur.

 

7.      Zakat Muzara’ah Dan Mukhabarah

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara’ah, zakatnya wajib atas orang yang  mempunyai ladang atau tanah, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, orang yang bekerja hanya mendapatkan upah atas pekerjaanya.

Sedangkan pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas petani yang bekerja, pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika benih berasal dari keduannya, maka zakatnya wajib atas keduanya.

 

8.      Hikmah Muzara’ah dan Mukhabarah 

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan lainya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainya, yang layak untuk di tanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya, sehingga banyak tanah yang di biarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Muzara’ah dan mukhaharah disyari’atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga di biarkan tidak ada yang mengolahnya.

Muzara’ah dan mukhaharah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainya yang bersifat teknis di sesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dalm upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Diantara hikmah Muzara’ah dan Mukhabarah :

v   Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

v   Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

v   Tertanggulanginya kemiskinan.

v   Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

 

 

BAB II

KESIMPULAN

  1. Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah
  2. Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.
  3. Dasar hukum yang dijadikan landasan Muzara’ah dan mukhabarah adalah hadits dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).
  4. Rukun muzara’ah dan mukhabarah : Pemilik dan penggarap sawah, sawah atau ladang. jenis pekerjaan yang harus dilakukan, kesepakatan dalam pembagian hasil (upah), akad (sighat). Disyaratkan dalam muzara’ah dan mukhabarah ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah /buah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah/buah tersebut seperti sepertiga, seperempat  atau lebih dari hasilnya.
  5. Hukum dari muzaraah dan mukhabarah ada yang bersifat sahih yaitu akad dari muamalah tersebut sesuai dengan ketentuan syara’ dan ada yang bersifat fasid (rusak) yaitu akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara’.
  6. Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara’ah, zakatnya wajib atas orang yang  mempunyai ladang atau tanah, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, orang yang bekerja hanya mendapatkan upah atas pekerjaanya. Sedangkan pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas petani yang bekerja, pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika benih berasal dari keduannya, maka zakatnya wajib atas keduanya.
  1. Hikmah muzara’ah dan mukhabarah : Terbukannya lapangan pekerjaan terutama bagi petani sehingga dapat mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani (penggarap), dan juga menanggulangi kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adzim , Abdul bin Badawi. 2007. Al-Wajiz. diterjemahkan oleh Team Tasyfiyah, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Suhendi Hendi, Fiqh Mu’amalah, Rajawali, Pers, Jakarta,2010.

Al-Fauzan, Saleh. 2005. Fiqih Sehari-Hari, diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insan.

Ad-Dzibbi , Ahmad bin Muhammad. 2004.  Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi’I. Beirut: Dar Kutub Al-‘Ilmiayah.

Rusyd, Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid. diterjemahkan oleh Abu Usamah Fatkhur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam.

Saleh al-Fauzan, 2005, Fiqih Sehari-Hari, diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.

H. Sulaeman Rasyid, Fiqih Islam, PT. Sinar Baru Algensindo, Bnandung, 1994
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Categories: Fiqh Muamalah

PROFIL AKU

sapto


Popular Posts

KESENIAN

1.      Mendengarkan nyanyian Tanya: saya ingin menanyakan masalah nyanyian, karena acara ...

Spur By TOPAPEPE

www.youtube.com/watch?v=FwaUvsXZOvk

Koimizu By TOPAPEPE

http://www.youtube.com/watch?v=ClKtwXt3EuI&feature=youtu.be

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Fiqh Luqathah

بسم الله الرحمن الرحيم Pendahuluan Segala puji bagi Allah, shalawat dan ...