Sapto Himawan

Bersama kita maju

konflik

A. Geografis, Penduduk dan Setting Sosial

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 17.156,20 Ha atau 171,56 km2 yang meliputi wilayah 8 Kecamatan, yaitu Kec. Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang dan Cibeureum.

Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 108o 08′ 38″ – 108o 24′ 02″ BT dan 7o 10′ – 7o 26′ 32″ LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung + 105, wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis (dengan batas sungai Citanduy)

2. Sebelah Barat : Kab. Tasikmalaya

3. Sebelah Timur : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis

4. Sebelah Selatan : Kab. Tasikmalaya (batas sungai Ciwulan)

Afiliasi keagamaan umat Islam di tasikmalaya sebagian besar ‘tradisionalis’, tetapi secara sosial-budaya beragam, selain ada NU juga ada kelompok ‘Manonjaya’ yang ideologi keislamanya berbeda dengan kelompok NU. Di tingkat bawah pengaruh kelompok Manonjaya ini lebih besar. Selain itu ada kelompok yang diasosiasikan dengan kelompok modern-puritan seperti Muhammadiyah dan persis. Sementara Ahmadiyah cukup banyak terutama di Singaparna. Diluar kelompok tersebut sekarang bermunculan kelompok ‘Islam konsisten’ yang memiliki ideologi ‘keras’ seperti Majelis Mujahidin.

Secara politik kepartaian kelompok Islam tersebut memperlihatkan keragamanya. PPP sampai sebelum 1999, yang hampir memenangkan setiap pemilu, didukung oleh hampir seluruh kelompok Islam yang ada. Pada tahun 1999 dan 2004 seiring dengan banyaknya parpol Islam/berbasis massa Islam, partai berlambang ka’bah ini didukung oleh kelompok ‘Huda’ meskipun setelah PPP pecah menjadi PPP dan PBR ada sebagian kelompok ‘Huda’ yang menyebrang ke PBR seperti PP Salatul Huda (Kota Tasikmalaya), PPP juga didukung,  oleh anggota Ahmadiyah dan Majelis Mujahidin. Sementara PKB didukung oleh orang-orang NU, dan orang Muhammadiyah banyak mendukung PAN, sementara PBB didukung oleh sebagian orang ‘Huda’ dan Majelis Mujahidin.

B. Potensi Konflik

Konflik yang terjadi di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari euforia konflik SARA, khususnya antar umat beragama yang ada di Indonesia pada tahun-tahun setelah reformasimenggelinding. Juga menunjukkan adanya penyelesaian yang tidak tuntas atas permasalahan yang muncul di antara umat beragama sehingga masyarakat mudah terperangkap dalam tindakan konflik kekerasan. Yang menjadi perhatian pada saat ini adalah konflik yang terjadi di Kampung Kalaksanan Desa Cikawung Ading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.Peristiwa ini terjadi pada Senin tanggal 18 September 2001. Waktu inilah yang menjadi pembatas analisis antara prakonflik dan pasca konflik. Sebelum terjadi konflik fokus tersebut sudah ada benih-benih konflik yang sangat potensial memunculkan konflik focus. Potensi-potensi konflik tersebut antara lain:

  1. Stuktur Sosial-Politik Tasikmalaya termasuk rawan konflik, baik horizontal maupun vertikal. Hal iniselain secara historis-geografis daerah ini pernah menjadi pusat perlawanan DI/TIIKartosuwiryo dan masih kuatnya sisa-sisa pengaruh ide pergerakan ini pada beberapakelompok muslim di Tasikmalaya. Tasikmalaya sangat terkait dan mirip dengan Aceh danSulawesi. Kalau di Tasikmalaya ada gerakan DI/TII Kartosuwiryo, maka di Aceh ada DI/TIIDaud Beurereh, dan di Sulawesi ada Kahar Muzakar. Ketiga wilayah ini mempunyai garis segitiga-ideologis, sebab dari segi tujuannya sama yaitu penegakan syariat Islam hanyasaat ini tampilan konfliknya berbeda. Di Aceh isu konfliknya ingin memisahkan diri dariNKRI dan melalui perjuangan bersenjata. Sementara di Sulawesi isu konfliknya dihadapkan kepada Kristenisasi dan melalui kekerasan seperti bom yang identik dengan terorisme. Namun di Tasikmalaya lebih berfokus kepada penegakan syariat Islam dalam skala lokal, tapi masih dalam bingkai NKRI walaupun ada juga kelompok yang menginginkan apa yang disebut dengan Darul Islam Nusantara (DIN) yang meliputi bukan hanya Indonesia, tapi termasuk juga sebagian Filipina dan Malaysia. Umat Islam Tasikmalaya termasuk orang yang ingin menguatkan identitas daerahnya berdasarkan aspirasi terkuat dari masyarakat yaitu berupaya menerapkan syariat Islam.

 

  1. Sisa-sisa Konflik yang ada juga tidak dapat dilepaskan dari kasus-kasus konflik antar umat beragama yang sudah pernah terjadi di daerah ini. Pada tahun 1996, terjadi pembakaran gereja dan pada tahun 2000 terjadi lagi konflik akibat pelecehan simbol agama yaitu pengalungan anjing oleh orang kristen dengan kalimah yang dianggap suci oleh orang muslim. Konflik pada tahun 1996 yang berakhir dengan pembakaran gereja tersebut sering dianggap bersumber dari kecemburuan sosial akibat kesenjangan sosial-ekonomi antara pribumi dan nonpribumi, seolah-olah tidak ada kaitanya dengan persoalan hubungan antarumat beragama. Padahal menurut beberapa informan, seperti Pak Em, dan NA., sebenarnya peristiwa tersebut sangat kental dengan nuansa agama.
  1. Penyebaran Agama Kristen ada kalimat singkat dan padat dari informan, Ir. Du melalui SMS, ‘kasus Cipatujuh ya jelas konflik muslim-kristen karena pembangunan gereja dan kristenisasi, ujungnya gereja dibakar massa.’ Kalimat singkat ini terjadi karena sebelumnya sudah ada potensi yang berasal dari penyebaran agama kristen di Cipatujuh. Hal ini sekaligus memiliki kemiripan dengan kasus-kasus yang terdapat dilokasi lain. Potensi konflik pascakonflik: ke depan konflik dapat saja terjadi kembali karena ternyata benih-benih konflik pasca peristiwa september 2001 tetap ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, baik dari pihak muslim maupun kristiani.

Kajian tentang konflik dan penyelesainnya perlu memperhatikan kemungkinan adanya potensi konflik pascakonflik atau potensi konflik lanjutan,baik yang berupa potensi lama sebelum konflik awal maupun potensi baru pasca penyelesain konflik.hal ini penting  karena pelacakan adanya potensi konflik lanjutan ini berkaitan dengan upaya pengendalian potensi konflik yang ada supaya tidak terulang menjadi konflik. Dengan demikian upaya pengendalian potensi konflik juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelesain konflik. Dalam upaya mengkaji pengendalian potensi konflik ,kajian ini bukan hanya memfokuskan kepada sesudah terjadinya penyelesain konflik, namun juga sebelum  terjadi konflik, hal ini karena konflik terjadi justru karena antar kelompok tidak dapat mengendalikan potensi konflik yang ada di antara mereka.

C. Karakteristik Konflik

Adanya pluralitas agama dan suku serta semakin tingginya mobilitas horizontal. Di daerah Tasikmalaya telah menimbulkan kontak-kontak sosial dan budaya secara lebih cepat dan meluas, termasuk kontak antar berumat beragama. Akibat terjadinya kontak atau interaksi antarumat beragama tersebut kemudian dapat menjadi konflik ketika satu diantara kedua kelompok menganggap kelompok lain merugikannya. Baik identitas maupun dalam mengakses berbagai kebutuhannya. Persoalan-persoalan pada sosial-budaya antar kelompok agama ditambah dengan persoalan politik sering melahirkan konflik umat beragama. Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam menyelesaikan konflik umat beragama.

Konflik yang berkembang sebenarnya dapat dipilah kedalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas tertentu yang dihadapkan pada penguasa, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar komunitas dalam komunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain dianggapan mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah mencanangkan trilogi kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Akibat sering muncul konflik antar umat beragama diberbagai daerah yang menjadi ganjalan kerukunan seperti di Bali, Situbondo, pasuruan, Yogyakarta, Solo, Bandung, Tasikmalaya, Ambon dan lainnya. Konflik yang banyak memakan korban harta maupun jiwa itu ada yang relatif ditemukan penyelesaiannya, namun ada yang sampai sekarang masih menggantung dan berlansung. Konflik seperti itu telah terjadi itu telah merusak pertemanan, hubungan manusia yang telah terjalin, dan tentu diperlukan waktu yang panjang untuk memulihkan trauma dan sakit hati. Jika proses pemulihan tidak dilakukan dengan serius, tidak mustahil masalah kerukunan di indonesia pada tahun-tahun mendatang hanya sebuah nama (suseno dalam BASIS  no.03-04 ,maret-april 1999).

Kajian tentang konflik dan penyelesainnya perlu memperhatikan kemungkinan adanya potensi konflik pascakonflik atau potensi konflik lanjutan, baik yang berupa potensi lama sebelum konflik awal maupun potensi baru pasca penyelesain konflik.hal ini penting  karena pelacakan adanya potensi konflik lanjutan ini berkaitan dengan upaya pengendalian potensi konflik yang ada supaya tidak terulang menjadi konflik. Dengan demikian upaya pengendalian potensi konflik juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelesain konflik.Dalam upaya mengkaji pengendalian potensi konflik, kajian ini bukan hanya memfokuskan kepada sesudah terjadinya penyelesain konflik, namun juga sebelum  terjadi konflik, hal ini karena konflik terjadi justru karena antar kelompok tidak dapat mengendalikan potensi konflik yang ada di antara mereka.

Konflik Sebagai Tindakan Sosial dan Budaya : dalam perspektif Webrian, seperti dikemukakan Talcott Parsons (dalam Hamilton, editor, 1990 : 74) setiap tindakan sosial dipengaruhi oleh sistem budaya (norma, nilai-nilai), motivasi, tujuan dari tiap pelaku sosial, dan situasi sosial.

Potensi Konflik : potensi konflik merupakan semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya kasus konflik, sedangkan kasus konflik merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul kepermukaan dalam bentuk pertanyaan atau tindakan nyata pihak-pihak yang berkonflik.

D. Upaya Pengendalian Potensi Konflik

Secara garis besar upaya pengendalian konflik antar umat beragama ada 2 pendekatan yaitu, struktural dan kultural. Meskipun meskipun sampai saat ini masih didominasi oleh pendekatan struktural. Pendekatan struktural berlaku nasional berlaku karena pemerintah solo hanya menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada pada tingkat nasional.upaya-upaya tersebut yaitu :

1)      Sosialisasi wawasan kebangsaan dilakukan oleh badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Tujuan pokok dari kegiatan ini adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan, pluralitas dan berbagai isu nasional seperti tentang hak asasi manusia (HAM), demokratis, serta hal yang terkait dengan hubungan antar kelompok dalam masyarakat (SARA). Melalui kegiatan ini diharapkan kelompok-kelompok dan kader memahami dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang makna penting nilai-nilai kebangsaan, sehingga stabilitas dalam masyarakat dapat dipertahankan.

2)      Antisipasi atau deteksi dini melalui kegiatan intelegen, kemungkinan terjadinya konflik suku, ras, dan antar golongan (SARA) kegiatan ini dilakukan komunikasi intelegent daerah (Kominda) yang diketahui oleh sekda dan ketua harianya dari kepala kesbang, sedangkan anggotanya meliputi kasi kodim, unit intel kodim, kasi intel kejaksaan, kasat intelpam polres, dan BIN daerah. Tugas pokok dari lembaga ini adalah memantau dan mengantisipasi berbagai isu dan benih-benih konflik SARA dalam masyarakat. Memang tugas ini mirip dengan kegiatan intelegent masa orde baru, namun ada perbedaan substansial yaitu lembaga ini dalam menjalankan tugasnya sangat memperhatikan HAM.

3)      Sosialisasi program pemerintah. Di bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan intern dan antar umat beragama. Selama ini tugas tersebut dilakukan oleh forum komunikasi antarumat beragama, dan sejak tahun 2006 ini bernama forum kerukunan umat beragama (FKUB). Perubahan ini berlaku sejak diberlakukanya peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Th 2006/Nomor 8 Th 2006, 21 Maret 2006 tentang ‘Pedoman Pelaksanaa Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Tempat Ibadah’.

E. Upaya Penyelesaian konflik

Setiap kali terjadi konflik masyarakat dan pemerintah telah berupaya menyelesaikanya, meskipun sering tidak memuaskan dan menuntaskan akar persoalan. Dalam kasus konflik yang terjadi tahun 2001 ataupun tahun 2000 membuktikan hal ini.

Pada kasus konflik tahun 2001, penangkapan orang Islam yang dianggap melakukan ilegal logging di satu pihak, dan biarkanya orang kristen yang melakukan hal yang sama telah memunculkan persepsi di kalangan muslim tentang terjadinya diskriminasi. Hal ini kemudian sampai juga kepada K. M yang ada di pondok BH. Kasus tersebut bbertepatan waktunya dengan berkembangnya aspirasi penerapan hukum Islam ditambah dengan kegiatan dan perilaku orang-orang kristen sebelumnya. Hal ini kemudia melahirkan sentimen keagamaan yang meluas di kalangan muslim, bukan hanya di Cikawung Ading dan Cipatujuh, tetapi juga di kecamatan sekitar Cipatujuh terutama di kalangan pesantren MH seperti di Cikatomas dan Cikalong.

Dua hari sebelum konfik kejadian pembakaran, rumah orang Islam ditandai dengan kode khusus yang menunjukan identitas muslim. Walaupun dianggap tidak diketahui identitas perilaku, namun yang jelas ada perencanaan yang terorganisir dalam hal ini. Masyarakat juga sudah terkondisi dalam menghadapi apa yang akan terjadi, sekaligus menunjukan adanya semangat konflik dalam kelompok muslim terhadap orang kristen. Proses penyelesaian konflik yang kedua belah kelompok sebenarnya telah dimuali sejak awal sebelum sebelum terjadinya pembakaran. Misalnya dua jam sebelum pembakaran camat Cipatujuh sempat menengahi persoalan khusunya yang berkaitan dengan masalah illegal logging dengan mendatangkan tokoh yang berkonflik dari kedua belah pihak. Setelah terjadinya konflik (pembakaran) ada pertemuan yang diperakarsai oleh pemerintah dengan menghadirkan pimpinan kelompok Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan).

Dalam kasus konflik ini penyelesaian hukum tidak berjalan dengan efektif, justru karena pertimbangan politik dan suasana keamanan. Orang-orang yang terlibat tidak ada yang diproses sampai di pengadilan, namun hanya berakhir sampai di polres berkat usaha dan jaminan dari orang-orang yang ada di Majelis Mujahidin. Sementara dari pihak aparat pemerintah, atas tidak adanya penahanan ini karena khawatir terjadi reaksi yang keras dari kelompok Islam.

F. Model Pengendalian Konflik Berbasis Budaya Lokal

Kelayakan komponen budaya lokal untuk difungsikan sebagai instrumen pengendalian dan penyelesaian konflik didasarkan pada evaluasi dan seleksiterhadapnya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi status tiap komponen, dan keduamenetapkan fungsinya, dan terakhir memilih mekanisme pelaksanaannya. Dari aspek statusnya, ada 3 kemungkinan yaitu: potensial, aktual, dan impotensial. Komponen budaya lokal dianggap potensial jika ia sangat mungkin diperankan dan diberdayakansebagai instrumen atau media dalam pengendalian konflik antarumat beragama. Dapat-tidaknya pemberdayaan ini didasarkan atas alasan rasional sesuai dengan situasi dankondisi masyarakat saat ini dan ke depan. Alasan-alasan tersebut misalnya didasarkan atas tujuan dan orientasi, kuantitas dan frekuensi kegiatna, serta pelaksanaannya dalam masyarakat Komponen budaya lokal dianggap impotensial atau tidak potensial jika ia secara rasional kurang, bahkan tidak mungkin dapat diperankan sebagai instrumen pengendali konflik. Di sisi lain ia dianggap aktual kalau Sudah diperankan olehmasyarakat sebagai pengendali dan penyelesai konflik antarumat beragama.

Dilihat dari fungsi komponen budaya tersebut dalam pengendalian konflik dipilahke dalam tiga hal yaitu: sebagai pedoman bersama, instrumen sosialisasi hidup rukun dandamai, dan wadah interaksi antarorang yang berbeda agama. Dari keempat komponen budaya terdapat perbedaan status dan fungsi masing-masing pada tiap daerah. Di tiap daerah meskipun komponen budaya lokal dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian dan penyelesaian konflik, namun tingkatan jenis statusnya berbeda, adayang potensial, impotensial, dan aktual. Sebagian besar komponen budaya yang terlacak dapat difungsikan sebagai instrumen, namun hanya ada satu atau lebih dalam sebuahkomponen budaya yang sudah aktual atau impotensial karena beberapa alasan.. Misalnya budaya yang dianggap tidak potensial meliputi: alon-alon waton klakon (terdapat di Kulonprogo dan Solo), kasunanan (Solo), Sesajen (Pasuruan), pondok pesantren, pangusung-keliang-banjar dan semua upacara adat seperti pujowali, ngentunin, bau-nyele, dan Sadran (Mataram). Sementara budaya yang sudah aktual berlaku di masyarakat dalam pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama meliputi: gotong royong yang menjadi wadah interaksi, kyai dan pamong serta Baritan (diKulonprogo), ajengan (Tasikmalaya), gotong royong juga sudah dijalankan di Solo.

Jika dilihat dari sumber kebudayaan diketahui kebudayaan yang lebih dominan berfungsi pada setiap komponen, apakah berdasarkan kepada suku, agama atau perpaduan di antara keduanya. Peninjauan terhadap sumber kebudayaan ini menunjukkanada kesamaan dan sekaligus perbedaan pada setiap daerah. Sebagaimana terlihat dalamtabel di bawah pada tiap daerah menunjukkan bahwa sumber dari komponen budayalokal yang ada didasarkan atas kebudayaan mayoritas, baik agama mayoritas (Islam)maupun suku mayoritas atau paduan antara keduanya (agama dan suku mayoritas), meskipun ada juga yang bersumber dari suku mayoritas-agama-agama global, baik mayoritas maupun minoritas seperti dalam upacara lingkaran hidup.

Perbedaan dan persamaan di tiap daerah ini nampak juga dalam mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pemeranan komponen budaya tersebut dalam pengendalian konflik, ada daerah yang memilih menerapkan mekanisme integrasi (Kulonprogo danSolo), juga ada yang memilih untuk menerapkan mekanisme integrasi dan mandiri (Pasuruan, Tasikmalaya, Mataram). Mekanisme mandiri yaitu komponen-komponen budaya lokal saja yang dijadikan instrumen dalam pengendalian konflik. Adapunmekanisme integrasi yaitu satu atau lebih komponen budaya lokal diintegrasikan kedalam proses pengendalian konflik Adapun rincian dari perbandingan mengenai status, fungsi, sumber kebudayaan padasetiap komponen budaya, dan mekanismenya di tiap daerah dapat dilihat dalam tabel 1-2 berikut:

Tabel 1.

Fungsi dan sumber kebudayaan komponen budaya lokal

Komponen budaya

Fungsi

Berbasis kepada

Pedoman Sosialisasi interaksi
Nilai-nilai

+

    Suku mayoritas
Kelompok sosial

Majelis taklim

Pondok pesantren

MUI Kec/Desa

 

+

+

+

+

  Agama mayoritas
Aktor lokal: ajengan  

+

  Agama mayoritas
Upacara adat:      

Suku mayoritas

Agama mayoritas

Suku mayoritas

 

Suku mayoritas agama

Bersih desa

+

Sadran

+

Hajat laut

+

+

Upacara lingk.hidup  
Kelahiran-kematian

+

+

Referensi:

  • Ismail, Nawari. Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung, lubuk Agung, 2011.
  • Efendi, djohan, (editor). 1990. Agama dan Masa Depan.Jakarta: Balitbang Depag RI.
  • Salam, abdel. 2004. Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik. Malaysia: IIUM
  • Departemen Agama. 2003. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Balitbang departemen Agama RI.
Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

sapto


Popular Posts

KESENIAN

1.      Mendengarkan nyanyian Tanya: saya ingin menanyakan masalah nyanyian, karena acara ...

Spur By TOPAPEPE

www.youtube.com/watch?v=FwaUvsXZOvk

Koimizu By TOPAPEPE

http://www.youtube.com/watch?v=ClKtwXt3EuI&feature=youtu.be

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Fiqh Luqathah

بسم الله الرحمن الرحيم Pendahuluan Segala puji bagi Allah, shalawat dan ...