ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

TUGAS Regulasi dan Kebijakan Kesehatan

  1. 2018/2019

PROGRAM STUDI  MANAJEMEN RUMAH SAKIT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

 

 

Mata Ujian : Topic 5: Aspek hukum pelayanan kesehatan
Dosen : dr. HM Chaniefudin MH. Kes
Nama : Soni Budiyono
NIM : 20181030056
Tanda tangan :  

 

 

Pertanyaan:

  1. Apa yang harus dilakukan Rumah Sakit menanggapi kasus tersebut?

Silahkan tulis jawaban anda pada masing-masing Blog mahasiswa. Kemudian submit link Blog anda ke e-learning.

 

9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit

Rabu, 11 Juli 2018 09:09

INSTAGRAM

Jumpa pers Hotman Paris, korban, dan pihak RS terkait dugaan malpraktik pengangkatan indung telur pasien.

TRIBUNWOW.COM – Kasus dugaan malpraktik terjadi di Rumah Sakit Grha Kedoya, Jakarta.

Kasus ini juga membuat pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan.

Ia mendatangi rumah sakit bersama korban yang tidak bisa memiliki keturunan akibat tindakan medis yang diambil dokter tanpa seizin pasien.

Berikut fakta-fakta terkait kasus tersebut.

  1. Kronologi

Diberitakan Warta Kota, pada Senin (10/4/2015), pasien bernama Selvy mengaku merasa nyeri usai melakukan olah raga Muaythai.

Korban pun memutuskan untuk mendatangi RS Grha Kedoya untuk memeriksakan kondisinya.

Setelah check in dan bertemu dokter internist pada Selasa, (21/4/2015) dini hari, Selvy disarankan untuk melakukan USG guna mengetahui penyebab sakit yang dirasakan pasien.

Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista.

Selvy pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS.

Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban.

  1. Dua Indung Telur Diangkat

Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat.

Saat itu, Selvy sudah hendak check out dari rumah sakit.

  1. Alasan Dokter

Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaam laboraturium terhadap Selvy.

Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvy terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus.

“Waktu kamu lagi dioperasi saya buka dan saya dilema. Jadi saya ambil kedua indung telur kamu. Kamu nggak bisa punya anak lagi dan kamu nggak bisa Muaythai lagi tapi kamu hanya bisa yoga karena muaythai itu fisiknya keras dan kamu akan monopause,” ujar Selvy menirukan perkataan dokter HS dalam keterangan persnya di RS Grha Kedoya Jakarta Barat, Selasa (10/7/2018).

  1. Pernyataan Hotman Paris

Hotman Paris yang mendapat kasus ini dari curahatan Selvy di Kedai Kopi sekaligus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kopi Johny tampak mendampingi korban.

Hotman Paris mengaku jika tindakan dokter adalah hal yang kejam dan tidak manusiawai karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien.

“Karena kami sudah bicara dengan dokter, indung telur itu bisa diambil kalau sudah ada biopsi dan sudah ada gejala kanker.”

“Ternyata sama sekali itu tidak ada karena rekomendasi dari dokter internist hanya kista dan dari segi waktu pun itu belum ada penelitian terhadap apakah ada kanker atau tidak, karena tanggal 20 April malam dia ke sini tanggal 21 April pagi sudah dioperasi.”

“Jadi tidak ada waktu untuk menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kanker,” ujar Hotman Paris.

Hotman menyadari jika dokter berhak mengambil tindakan medis apabila menyangkut nyawa pasien dan dalam keadaan gawat darurat.

Akan tetapi terkait kasus Selvy, Hotman tidak melihat ada hal yang gawat sehingga harus diangkat begitu saja di meja operasi berdasarkan perkiraan tanpa uji lab terlebih dahulu.

“Tapi ini kan kista nunggu 6 bulan pun tidak membahayakan. Karena waktu itu dia memang tidak dalam keadaan emergency. Jadi tidak ada alasan untuk mengambil dua indung telurnya,” imbuh Hotman.

  1. Klarifikasi Pihak RS

Dikutip TribunJakarta, pihak rumah sakit yang turut dalam jumpa pers memberikan keterangan mengenai kasus tersebut.

Wakil Direktur RS Grha Kedoya Dr. Hiskia Satrio Cahyadi mengatakan jika pihaknya tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seoran profesional yang ahli di bidangnya.

“Untuk secara teknis medis kami secara manajemen tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seorang profesional yang mempunyai kompetensi di bidangnya,” kata Hiskia.

Hiskia mengaku pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait hal ini.

“Dalam hal ini yang menentukan adalah Majelis Kehormatan profesi terhadap tindakan dokter tersebut. Mari kita hormati itu, jadi kami tidak bisa memberikan statement secara teknis,” imbuhnya.

Hiskia yang merupakan dokter umum mengaku tidak bisa menjawab SOP atau teknis yang diambil dari kasus ini.

Seperti saat ia ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui seorang pasien dinyatakan menderita kanker.

“Karena saya dokter umum, saya tidak bisa menjawab karena ini kan harus menghormati karena setiap dokter itu punya spesifikasi,” ungkapnya.

  1. Ditawari Uang Damai Rp 500 HS

Selvy mengatakan jika dirinya saat operasi dibius total, sehingga tidak mengetahui jika dokter mengangkat dua indung telurnya yang menyebabkan ia tidak bisa memiliki keturunan.

Selvy menyatakan jika awal kasus ini terkuak, dirinya sudah berupaya menemui sang dokter beserta pengacaranya.

Akan tetapi kedua pihak menemui jalan buntu.

Bahkan ia ditawari uang damai atas dugaan malpraktik yang dilakukan HS.

Hotman Paris mengatakan jika pengacara pribadi dokter HS menawarkan uang Rp 500 juta kepada Selvy.

“Bahkan pengacara dari pihak dokter sudah menawarkan uang Rp 500 juta. Kata pihak rumah sakit itu pengacara pribadi dokter HS bukan pengacara rumah sakit,” kata Hotman.

  1. Tak Hanya Indung Telur

Selain dua indung telur yang diangkat pada operasi kista yang dijalaninya, Selvy juga mengaku dokter mengatakan ia telah melakukan tindakan medis lainnya.

Seperti mengambil usus buntu tanpa persetujuan dirinya.

“Katanya usus buntu (saya) juga enggak ‎ada gunanya,” kata Selvy.

  1. Berlanjut ke Pengadilan

Hotman Paris dan korban akan membawa kasus ini ke pengadilan.

Hal itu disampaikan Hotman Paris sebelum mengakhiri jumpa pers mereka.

“Memang sudah ada upaya, sudah saling tunjuk pengacara, ya tapi belum ada (hasil). Dari pihak rumah sakit juga. Jujur kita salahkan, saya pribadi menyalahkan rumah sakit, dengan berdalih itu kan ada SOP rumah sakit yang salah dokternya. Siapapun yang berkerja di rumah sakit ini, tanggung jawab dari pada rumah sakit. Apalagi uang untuk operasi dan semuanya dibayar ke kantong rumah sakit. Oke, jadi begitu Pak, jadi siap-siap saja mengahadapi gugatan kita bersama-sama Pak,” ujar Hotman Paris.

  1. Nasib HS

Berdasarkan keterangan sumber terpercaya yang identitasnya tidak disebutkan, dokter HS dikabarkan telah dipecat ari RS Kedoya.

“Oknum dokter yang diduga pelaku malapraktik berinisial HS, kabarnya sudah dipecat. Sedangkan korbannya wanita inisial S,” ujar sumber yang namanya tidak bersedia diekspos kepada Warta Kota, Senin (2/7/2018).

Seorang pegawai bagaian kandungan RS Grha Kedoya menuturkan jika pasca tidak bekerja sejak akhir 2017, HS kini bekerja di rumah sakit lain.

“Dokter HS sedang mengurus surat surat perpanjangan di sini. Untuk sementara beliau saat ini praktik di rumah sakit lain,” tutur pegawai berinisal I.

HS diketahui saat ini bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Utara. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit, http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Fachri Sakti Nugroho

 

Jawab

Dari yang kami ketahui, dalam praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:

  1. Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
  2. Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan
  3. Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.

Kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) atau disebut juga etika profesi dokter adalah merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dasar dari adanya Kodeki ini dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 8 huruf f UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”)  Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).

 

 

Pasal 8 Huruf f UU Praktik Kedokteran

Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Pasal 24 UU Kesehatan

a)     Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

b)     Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

c)     Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Penegakan etika profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, ”Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.”

Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran).

Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa kode etik kedokteran (kodeki) merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang penyusunannya diserahkan kepada organisasi profesi (IDI) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap setiap anggota pada organisasi profesi tersebut.

 

Terkait dengan malpraktik, menurut Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sabir Alwi dalam artikel Kelalaian Tenaga Kesehatan Tidak Dapat Dipidana, sebenarnya kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) tak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.

Pada dasarnya, dalam hukum pidana ada ajaran kesalahan (schuld) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa). Namun, dalam ketiga undang-undang tersebut di atas yang aturannya bersifat khusus (lex specialis) semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan. Namun, dalam artikel yang sama, Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), M. Nasser tidak sepakat jika kelalaian tidak bisa dipidana sama sekali.Sebab, sesuai UU Praktik Kedokteran (lihat Pasal 66 ayat [3] UU Praktik Kedokteran), masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dapat melaporkan kepada MKDKI dan laporannya itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk melapor secara pidana atau menggugat perdata di pengadilan.

Namun, dalam hal terjadi kelalaian dokter/tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan terjadinya malpraktik, korban tidak diwajibkan untuk melaporkannya ke MKEK/MKDKI terlebih dahulu. Dalam Pasal 29 UU Kesehatan justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Meskipun, korban malpraktik dapat saja langsung mengajukan gugatan perdata.. Lebih jauh simak MA Menangkan Pasien Korban Malpraktik.

Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni:

  1. Melaporkan kepada MKEK/MKDKI;
  2. Melakukan mediasi;
  3. Menggugat secara perdata.

Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.

GUIDELINE

Informasi harus diberikan dalam bentuk dan cara yang dapat membantu pasien untuk memahami masalah kesehatannya serta alternatif-alternatif terapi yang mungkin dapat diberikan.

Dokter harus mengambil posisi sebagai pemberi advis.

Tidak boleh ada paksaan-paksaan.

Pasien harus diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medik yang dianjurkan dokter.

Pasien perlu didorong untuk membuat keputusan.

Dokter dan pasien harus bersikap jujur dan  beriktikat baik

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Dokter harus meluangkan waktu untuk menemui pasien guna memberikan penjelasan.

Dokter tidak boleh tergesa-gesa dan harus memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk membuat decision.

Dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya ataupun bahkan berkonsultasi lebih dulu dengan keluarga, teman atau penasehatnya.

Dokter wajib membantu pasien dalam mencari second opinion (jika hal itu dikehendaki) walaupun pendapat dari second opinion mungkin dapat menyulitkan.

Dalam keadaan tertentu perlu dilakukan diskusi yang kemudian ditutup dengan mengajuka pertanyaan: “Masih ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum anda membuat keputusan final?

Sesuai dengan UU No. 44/2009 pasal 13

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormti hak pasien dan mengutamakan  keselamatan pasien.

Sesuai UU No. 44/2009 pasal 29 huruf S

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

Melindungi dan memberikan bantuan hokum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.

Pasal 30 ayat 1 hueuf e Rumah Sakit mempunyai hak menggugat pihak yang menyebabkan kerugian.

Untuk itu tindakan Rumah Sakit didepan pasien dan pengacara harus melindungi  pekerjanya, di kemudian hari Rumah Sakit melakukan perhitungan sendiri dengan doter (pasal 30 ayat 1)

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

 

Tindakan Rumah Sakit terhadap kasus tersebut adalah :

 

  1. Menyelesaikan sengketa dengan pasien melalui jalur mediasi
  2. Melindungi karyawan dari setiap konflik/sengketa medis ( UURS pasal 29 ayat (1)Huruf s
  3. Setelah konflik dengan pasien selesai atau teratasi, pihak Rumah Sakit melakukan perhiungan dengan dokter HS .
  4. Dalam proses sengketa tetap menjaga kerahasiaan pasien, UURS Pasal 38 ayat (1)(2) tidak ada jumpa pers.

Membuka Rekam Medik ada aturanya sendiri kecuali memang diminta haki sebagai barang bukti.

Pihak RS yang di sampaikan Wakil Direktur RS Grha Kedoya Dr. Hiskia Satrio Cahyadi sudah melakukan sesuai prosedur kerahasiaan pasien.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar