Masyarakat Madani

  sosial   December 14, 2011

DEFENISI MASYARAKAT MADANI
Gelombang reformasi yang terjadi di indonesia membawa harapan bagi perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di indonesia.
Masyarakat madani di artikan sebagai sivil society (inggris), masyarakat beradab, masyarakat berbudaya, masyarakat sipil, masyarakat warga.
Konsep masyarakat madani dalam pertumbuhannya tidak terpisahkan dengan munculnya konsep warga niegara yang bebas dan independen dari Negara. Dimana warga Negara mempunyai hak-hak sipil, hak-hak politik dan hak social dari suatu komunitas. Civil society (masyarakat madani) berasal dari bahasa latin civilis societas yang digunakan oleh Cicero yang awal mulanya diartikan sebagai komunitas politik, dimana suatu masyarakat yang didasarkan kepada hukum dan hidup beradab. Kemudian pada kekuasaan Negara romawi dimaknai warganya sebagai orang yang beradab, yaitu warga yang menjadi subyek hukum Negara. Thomas hobes mengembangkannya menjadi masyarakat politik yang menghindari adanya hukum rimba”siapa yang kuat dialah yang menang”, dengan cara suka rela warga mengurangi kebebasannya untuk membentuk masyarakat politik yang menjalankan pemerintahan. Hegel memandang bahwa masyarakat warga pekerjaannya hanya bertikai, oleh karnanya Negara merupakan lembaga yang akan menyelesaikan masyarakatnya. Negara memiliki kepentingan publik dan masyarakat mewakili kepentingan pripat. Jhon locke mengartikan civil society sebagai masyarakat politik, yang memandang bahwa kekuasaan Negara tidak boleh mutlak tetapi dibatasi dengan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi warga negaranya yang meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan. Sedangkan JJ Rouseau dan Montesqieumembatasi kekuasaan Negara dengan ajarannya Trias Politikanya yaitu pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan Negara.
Tentang pengertian masyarakat madani terdapat berbagai definisi antara lain :
Menurut Adam ferguson (dalam sobirin Malian dan suparman marzuki,2003), masyarakat madani adalah untuk menunjukkan masyarakat kota yang sudah tersentuh pradaban yang maju yaitu suatu masyarakat yang beradab yang membedakan dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan-kemajuan.
Wigyo Subroto (dalam Dadang Yuliantara,2000), masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat dimana didalamnya tidak dikenal adanya mereka yang disatu pihak dinyatakan berstatus yang dipertuan dan dipihak lain adanya yang berstatus diperhamba. Masyarakat warga merupakan suatu model masyarakat yang ideal yang didalamnya hidup manusia-manusia partisipan yang masing-masingdiakui sebagai warga dengan kedudukan mereka yang serba setara dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban.
Guseppe Di palma (dalam Azyumardi Azra, 2001), masyarakat madani adalah bagian bagian organik system demokrasi yang secara definisi berada dalam posisi perlawanan terhadap rezim absolutis. Masyarakat madani adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran dan bentuk-bentuk lain kekuasaan sewenang-wenang.
Azyumardi Azra, pengertian civil society mengacu pada kualitas civility, keadaban, tanpa itu lingkungan hidup masyarakat akan terdiri faksi-faksi, kil klik dan bahkan serikat-seriakat rahasia yang ada akan saling menyerang. Civility mengandung makna toleransi, kesadaran peribadi-peribadi untuk menerima berbagai macam politik yang berbeda, juga kesediaannya untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak ada yang paling benar terhadap suatu masalah.
Menurut para cendekiawan nindonesia seperti Nor Cholis Majid, Dawam raharjo, Azyumardi Azra, dan sebagainya. Pada perinsipnya masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralism (kemajemukan).
Civil society / masyarakat madani dimaknai sebagai system kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat secara terbuka dan partisipatif dan menggunakan pola umum pemerintah sipil yang mengabdi pada rakyatnya atau pemerintah merupakan pelayan rakyat.
Civil society merupakan sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonomi yang berada di luar keluarga dan Negara serta berada diantara keluarga dan Negara. Lembaga-lembaga tesebut berupa organisasi-organisasi keagamaan, kemudahan, organisasi perempuan, organisasi profesi dan sebagainya yang sering disebut dengan organisasi kemasyarakatan yang kiprahnya akan mampu untuk mengimbangi kekuasaan Negara.
Masyarakat madani merupakan wujud suatu masyarakat yang memiliki keteraturan dalam kehidupannya, mandiri, maju, berkeadilan social dan sejahtera serta masyarakatnya keritis dan partisipasinya tinggi dalam menghadapi berbagai permasalahan kemasyarakatan (social). Konsep cipil society yang digunakan oleh Muhammad AS. Ilham dengan memegang konsep Alexis de Toequvile adalah wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bersirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswa sembada (self generating) dan keswadayan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang di ikuti oleh warganya.
Han Seng Joo berpandangan bahwa dalam masyarakat madani menekankan adanya ruang public (public sphare) serta mengandung 4 ciri dan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani yaitu:
Di akui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari Negara.
Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam mengarti kulasikan isu-isu politik.
Terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya ter tentu.
Tedapat kelompok inti diantara kelompok pertengahan dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi social ekonomi.
Disamping 4 hal tersebut untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal penegakkan masyarakat madani prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani tesebut adalah adanya Free Public Sphere, toleransi, demokrasi, pluralism, keadilan social (social justice) dan ber keadaban.
Adapun yang menjadi npilar penegak masyarakat madani adalah instuisi yang melakukan sosial control yang mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif  dan yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar itu adalah LSM, Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

Masyarakat madani Civil Society harus benar-benar tercipta dan berjalan di Negara Indonesia, agar tidak terjadi hukum rimba “siapa yang kuat dialah yang menang” yang menimbulkan permusuhan.
Jika tercipta Masyarakat madani Civil Society, maka semua orang dapat bersaing secara terbuka untuk memproleh dukungan dari masyarakat dalam memperebutkan jabatan-jabatan public dalam kekuasaan Negara.
Kekuatan Masyarakat madani Civil Society harus berimbang dengan kekuasaan negera, jika tidak berimbang maka akan muncul kecendrungan ketidaktertiban sosial dalam masyarakat, karena masyarakat tidak lagi patuh aturan hukum, maka kewibawaan aparatur Negara dan institusinya akan semakin merosot.
Penguatan Masyarakat madani Civil Society dan Masyarakat yang demokratis harus berjalan sesuai dengan tatanan yang telah di sepakati bersama, maka keadilan sosial dan kesejah teraan masyarakat akan mudah di wujudkan.

DAFTAR PUSTAKA
MGMP TIM,2004, Pendidikan Kewarganegaraan SMA 2, Perc.PRASASTI, Purwosari Kudus.
Sri Jutmini dan Winarno,2004, Pendidikan Kewarganegaraan SMA 2, Tiga Serangkai, Surakarta.

Leave a Reply

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE