syi'ar pengetahuan

Just another Blog UMY site

OTONOMI DAERAH

Posted by Suhendar 0 Comment

Merujuk atas apa yang dijelaskan oleh Ryas Rasyid bahwa sebelum reformasi digulirkan ketika Indonesia masih berada pada masa Orde Baru, hubungan pemerintah dengan daerah masihlah diatur melalui UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pasca reformasi digulirkan ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru ada dua pandangan yang bisa dijadikan rujukan apakah UU No.5 tahun 1974 ini masih bisa dijalankan atau tidak. Pertama mereka yang mengatakan bahwa UU. No 5 tahun 1974 masih relevan, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak konsisten. Sementara pandangan kedua mengatakan bahwa UU No. 5 tahun 1974 ini sudah tidak relevan, harus dirubah secara total.Terlepas dari perdebatan itu maka sebetulnya kelompok kami berani mengatakan bahwa UU. No 5 tahun 1974 ini mempunyai kelemahan dalam konsep dan implementasinya. Mengingat produk UU ini merupakan produk UU dari rezim yang otoriter—atau  meminjam istilah dari Manguwijaya sebagai rezim yang fasis. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat sentralistik. Dimana dalam kenyataannya UU.No 5 tahun 1974 ini menempatkan kepala daerah sebagai wakil pemerintah yang terlepas tanggung jawab dari politik atas setiap kebijakan yang diambilnya terhadap masyarakat dan DPRD dalam fungsi control dan chack and balance-nya. Akibatnya sistem pemerintahan daerah menjadi tidak akuntabel dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga sistem yang ada melemahkan kemampuan prakarsa, inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelasaikan permasalahan tantangan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

 A.    Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan turunan dari kebijakan desentralisasi. Berbicara mengenai konsep otonomi daerah maka ada dua perbendaharaan kalimat yang harus dipahami, yaitu otonomi daerah dan daerah otonom. Di dalam UU No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.” Semantara yang dimaksud dengan daerah otonom adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mangurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom merupakan satuan pemerintahan di daerah yang penduduknya berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi yang ada. Dengan demikian daerah ini menjadi daerah otonom mengingat pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi teritorial. Disebut dengan daerah otonom karena setalah adanya desentralisasi daerah itu berhak untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengambil kerputusannya secara politis, dan juga terjadi penyerahan kewenangan besar kepada lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang telah dipilih atas dasar pemilihan rakyat secara langsung. Dengan adanya dua kewenangan ini maka dengan sendirinya masyarakat daerahlah yang paling berdaulat dan paling bertanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan inilah yang dinamakan dengan otonomi daerah

B.     Pemerintahan Daerah

Di dalam UUD 1945 Bab VI pasal 18 poin (1) dijelaskan bahwa “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Dengan merujuk kepada penjelasan UUD 1945 itu kelompok kami bisa mengambil kesimpulan bahwa di Indonesia yang dinamakan dengan pemerintahan daerah adalah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintahan di daerah terdiri dari berbagai lembaga, dimana menurut Horton yang dimaksud dengan lembaga adalah “Proses struktur yang dipakai orang untuk menyelenggarakan kegiatannya.” Jadi seperti apa yang dikemukakan Hanif Nurcholis, lembaga pemerintahan daerah adalah “Sistem aturan dan proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sistem aturan ini dikonkritkan menjadi organisasi.”

Sesuai dengan prinsip demokrasi maka lembaga pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah baik provinsi maupun  kabupaten atau kota, dan DPRD baik provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota. Kemudian ditambah dengan sekretaris daerah provinsi dan sekertaris daerah kabupaten atau kota. Sementara untuk DPRD ada sekretariat DPRD provinsi dan sekretariat DPRD kabupaten atau kota. Selain itu ada juga dinas provinsi dan dinas kabupaten atau kota. Kemudian ada juga lembaga teknis daerah baik di provinsi maupun lembaga teknis di kabupaten atau kota

Konsep Operasional

Maka dalam operasionalnya konsep yang akan digunakan adalah disesuaikan dengan seperti apa yang dijelaskan oleh UU No. 32 tahun 2004. Dimana desentralisasi adalah adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah yang otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri sebagai bentuk dari kebijakan desentralisasi. Dimana dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Melindungi masyarakat
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
  7. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak
  8. Mengembangkan system jaminan social
  9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
  10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
  11. Melestarikan lingkungan hidup
  12. Mengelola administrasi kependudukan
  13. Melestarikan nilai social budaya
  14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Semua hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengelolaan keuangan sendiri harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada aturan perundang-undangan.

Selain itu berdasarkan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota. Dimana pemerintah kabupaten atau kota mempunyai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan—dijalankan sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Adapun secara rincinya kedua urusan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:

a. pendidikan

b. kesehatan

c. lingkungan hidup

d. pekerjaan umum

e. penataan ruang

f. perencanaan pembangunan

g. perumahan

h. kepemudaan dan olahraga

i. penanaman modal

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah

k. kependudukan dan catatan sipil

l. ketenagakerjaan

m. ketahanan pangan

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera

p. perhubungan

q. komunikasi dan informatika

r. pertanahan

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa

v. sosial

w. kebudayaan

x. statistik

y. kearsipan; dan

z. perpustakaan.

Adapun untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut:

a. kelautan dan perikanan

b. pertanian

c. kehutanan

d. energi dan sumber daya mineral

e. pariwisata

f. industri, perdagangan, dan transmigrasi

g. perdagangan; dan

h. ketransmigrasian.

Semua hak, kewajiban dan urusan-urusan baik wajib mapun pilihan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, sesuai dengan cita-cita dan kehendak kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

otonomi daerah mempunyai landasan sebagai sarana demokratisasi di daerah, sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan di daerah, dapat mendorong stabilitas nasional, dan yang paling penting otonomi daerah akan mampu memajukan pembangunan di daerah. Otonomi daerah mempunyai semangat adanya penyerahan kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, penguatan peran DPRD, membangun tradisi politik yang sesuai dengan kultur kedaerahannya, dan peningkatan efektifitas pelayanan

 

 Daftar Pusataka

 Abdul Gafar Karim, Kompleaksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

 

Edy Suandi Hamid, Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Sasaran, Yogyakarta, UII Press, 2004.

Deddy Supriyadi, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia, 2007.

Faris Alfahd, Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam Terhadap Politik Luar Negri Indonesia, Sekripsi Ilmu Hubungan Internasional UMY, tidak diterbitkan, 2008.

Firdaus Syam, Amien Rais: Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh, Jakarta, Pusataka Al-Kautsar, 2003.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo, 2005.

Syamsuddin Haris, Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya. Dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, LIPI Press, 2007

 

Perundangan,

UUD 1945, Trinity, Yogyakarta, 2007.

UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PP No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota.

 


Categories: sosial

PROFIL AKU

Suhendar


Popular Posts

Pengangguran dan Pro

Kehilangan pekerjaan dapat menjadi kejadian ekonomi yang paling mengerikan dalam ...

Cara Mengatasi Anak

Mendidik anak untuk bisa pintar mungkin bisa dilakukan oleh siapa ...

khasiat pegagan

faktor usia dapat berpengaruh terhadap daya ingat manusia. selain faktor ...

aqidah-akhlaq

Tawadhu' Sikap merendah tanpa menghinakan diri- merupakan sifat yang sangat terpuji ...

pengaruh tayangan te

Televisi (TV) merupakan media elektronik yang digemari oleh semua kalangan, ...