Tugas Regulasi dr.HM. Chaniefudin MHKes

Artikel yang terbit di Tribunwow.com dengan judul:  “9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit”, membahas seorang dokter spesialis kandungan yang dituntut ganti rugi oleh pasien akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas profesinya.

Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan pasien sebagai implementasi dari hak otonomi pasien. Perubahan posisi dalam hubungan dokter‐pasien berkaitan dengan peningkatan taraf pendidikan, sosial‐ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh media massa dan alat‐alat komunikasi tampaknya ikut berperan dalam perubahan tersebut. Pasien menjadi lebih kritis dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat membuat mereka mulai menyadari hak‐haknya dan menuntut dokter untuk melaksanakan kewajibannya. Hubungan dokter dan pasien tidak lagi dilihat sebagai hubungan kepercayaan semata, akan tetapi dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hukum memandang hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan hukum. Menurut hukum hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang dikenal sebagai transaksi terapeutik.

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini berupa upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien bukan menjamin kesembuhan pasien. Dalam hukum perikatan perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian inspanings verbintenis atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini dokter hanya berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan sesuai kemampuan dan kewenangannya, sesuai dengan standar profesi,  standar medis serta standar prosedur operasional.

Perjanjian/kontrak terapeutik antara dokter‐pasien, rumah sakit‐pasien, rumah sakit‐ dokter adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang diatur oleh kaidah‐ kaidah Hukum Perdata. Kaidah‐kaidah hukum perdata mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban timbal balik, dimana hak pasien menjadi kewajiban dokter dan hak dokter menjadi kewajiban pasien.

Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban‐kewajiban kontraktualnya, pasien dapat menggugat dengan alasan wanprestasi. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immateriil atas kerugian yang dideritanya.

Melihat ketentuan tersebut seyogyanya sebelum melakukan tindakan medis, pasien dan salah satu perwakilan keluarga sebagai saksi diberi informasi terlebih dahulu mengenai kondisi pasien, diagnosa penyakit, alternatif pengobatan, kekurangan dan kelebihan dari masing‐masing pengobatan, dampak maupun kemungkinan resiko yang akan terjadi, hasil yang akan dicapai serta biaya yang harus dikeluarkan supaya pasien dapat memilih apa yang terbaik bagi dirinya, kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan informed consent kalau memang pasien setuju.

Dalam hal ini pasien menyampaikan keluhan kepada salah satu pengacara ternama. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hubungan dokter dan pasien dari pola paternalistik menjadi pola konsumerisme‐komersialisme.

Pada pola hubungan paternalistik pasien mempercayakan kesembuhan penyakitnya kepada dokter. Dalam hal ini tampak bahwa kedudukan dan posisi dokter dan pasien tidak seimbang. Dokter memiliki kemampuan keilmuan dibidang kedokteran, sedang pasien adalah orang awam yang tidak tahu tentang penyakit,apalagi cara mengobatinya, sehingga pasien pasrah bagaimana dokter melakukan penyembuhan terhadap penyakitnya. Sedang pada pola konsumerisme‐komersialisme hubungan dokter dan pasien diidentifikasikan sebagai hubungan antara dokter sebagai penyedia jasa dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pola ini menempatkan pasien pada posisi the patient knows best (pasien lebih tahu apa yang terbaik bagi dirinya daripada dokter).

Sengketa medis biasanya terjadi pada komunikasi yang kurang efektif antara dokter‐ pasien atau terjadinya miskomunikasi antara tenaga kesehatan lain dengan pasien, sehingga pasien atau keluarganya merasa dirugikan atas tindakan medis tersebut. Kondisi seperti ini biasanya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan pasien sebelumnya terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit mungkin fasilitas, sarana, sikap dokter atau tenaga kesehatan yang bekerja disana. Atau pihak rumah sakit tidak segera merespon keluhan pasien, maka beda pendapat (sengketa medis) akan berkelanjutan. Bisa jadi pasien dan keluarga menyampaikan kasus tersebut ke media masa atau melaporkan ke Kepolisian serta Pengadilan. Hal ini terjadi pada kasus dugaan malpraktik RS Grha Kedoya.

Kesalahan persepsi hukum kesehatan yang bersumber dari kodifikasi hukum perdata atau pidana mengakibatkan pelecehan hukum kesehatan dan profesi kesehatan yang dapat dapat membahayakan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia serta merugikan masyarakat sendiri.   Persoalan hukum yang muncul dalam transaksi terapeutik tidak serta‐merta ditarik dalam wilayah hukum pidana atau perdata , namun terlebih dahulu diselesaian dalam kompetensi peradilan profesi kesehatan, sehingga dapat diketahui dan diurai apakah persoalannya merupakan sengketa medis yang ditangani secara khusus (lex spesialis) atau di dalamnya terdapat persoalan hukum perdata atau pidana yang ditangani oleh peradilan umum.

Dengan diberlakukannya Undang‐Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang Undang Kesehatan khususnya pada Pasal 29 menyatakan bahwa ”dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Artinya bila timbul sengketa medis antara tenaga kesehatan dengan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut ke pengadilan.

Bila di rumah sakit Grha Kedoya terdapat Komite Etik dan Hukum sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/ Menkes / Per/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan Pasal 19 ayat :

(1) Komite adalah wadah non stuktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi  dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

(2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang‐kurangnya terdiri dari Komite Medik serta  Komite Etik dan Hukum,   maka semua sengketa yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien termasuk sengketa medis akan ditindak lanjuti oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sesuai dengan apa yang diamanahkan Pasal 29 Undang Undang Kesehatan sebagaimana disebutkan diatas.

Selain itu penyelesaian sengketa medis di   rumah sakit menjadi tanggung jawab rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009 yang berbunyi ”Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

Manfaat dibentuknya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit antara lain:

  1. Mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus etikomedikolegal di Rumah Sakit dengan melakukan pendidikan etika, disiplin profesi  dan hukum dalam pelayanan kesehatan;
  2. Mengkaji kasus etikomedikolegal yang terjadi di RS atau issu yang berkembang di mass media;
  3. Segera merespon keluhan pasien, tenaga kesehatan lain terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan di RS, dalam hal ini keluhan pasien yang merasa kedua indung telurnya diangkat tanpa persetujuan, agar tidak menimbulkan sengketa medis;
  4. Mengupayakan penyelesaian kasus sengketa medik melalui jalur non litigasi; dan
  5. Menyusun kebijakan terkait dengan etika, disiplin profesi dan hukum dalam pelayanan kesehatan di RS Grha Kedoya.

Upaya‐upaya yang dapat dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam meningkatkan responsibilitas keluhan pasien atau tenaga kesehatan lain dan penyelesaian kasus sengketa medis adalah sebagai berikut:

  1. Membuat alur pelayanan keluhan dari seluruh unsur pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit seperti, rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, pemeriksaan penunjang, dengan menegaskan bahwa semua keluhan diterima di sekretariat Komite Etik dan Hukum;
  2. Menindak lanjuti keluhan atau tuntutan pasien dengan mengadakan pertemuan  antara tim Komite Etik dan Hukum dengan unit terkait yang bermasalah;
  3. Mengadakan pertemuan dengan keluarga pasien untuk merespon dan memahami objek yang menjadi sengketa.
  4. Melaksanakan klarifikasi kasus dan melihat bukti rekam medik apakah ada pelanggaran terhadap obyek yang dijanjikan, adakah pelanggaran terhadap kepatuhan pelaksanaan standar profesi, standar prosedur operasional. Hal ini dilakukan untuk melihat adakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dituduhkan pasien, karena dari sudut hukum kelalaian/kesalahan yang diperbuat seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi Negara Ketiga aspek saling berkaitan satu sama lain. Mengadakan pertemuan antara keluarga pasien, dokter/ tenaga kesehatan yang bermasalah dengan Komite Etik dan Hukum untuk mencari titik temu permasalahan serta melakukan negosiasi dalam penyelesaian masalah. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, maka hasil kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta Komite Etik dan Hukum.
  5. Apabila dalam proses negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka ditawarkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila dalam proses mediasi terjadi kesepakatan, maka hasil kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta mediator kemudian didaftarkan ke pengadilan sebagai akta otentik.

“PATIENT  SAFETY and PATIENT CENTER CARE”

“Selalu dijadikan budaya di Rumah Sakit”

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Syahrizal, Mediasi, (Jakarta: Fajar Interpradana Offset,  cetakan pertama, 2009).

Guwandi, Hukum Medik (Jakarta: penerbit FKUI cetakan ketiga, 2007).

Isfandiarie Anny, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I dan II,( Jakarta: , Prestasi Pustaka cetakan Pertama, 2006).

Jayanti Nusye KI, Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran, (Jakarta: Pustaka Yustisia,   cetakan pertama, 2009).

Chazawi Adami, Malpraktik Kedokteran,( Malang: Bayumedia Publishing, cetakan Pertama 2007).

Dewi D.S., Diktat kuliah Penyelesaian Sengketa Medis melalui Mediasi, (MHKes    UNIKA Soegijapranata, Semarang, 2010).

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Skip to toolbar