vita

belajar ngeblog

oleh Abdul Munir Mulkhan

            Pada awal perkembangannya, terutama selama masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dipenuhi kegiatan yang sulit dikatakan pernah ada pada masa kenabian Muhammad SAW. Berbagai kegiatan atau amal usaha gerakan ini juga sulit ditemukan selama masa periode klasik hingga Abduh atau masa modern yang anti Barat. Para ahli seperti Peacock (1978) menyebut apa yang dilakukan Muhammadiyah sebagai bentuk “peniruan” tradisi Barat yang banyak ditemukan saat itu dalam berbagai kegiatan kaum Kristiani, bahkan juga pemerintahan Kolonial Belanda. Sementara bagi Alfian (1989) hal itu disimpulkan sebagai pola pragmatis Kiai Dahlan dalam mengembangkan kegiatan sosialnya.

Jika Kiai Dahlan diletakkan sebagai reprsentasi, Muhammadiyah saat itu tampil inklusif (Jainuri, 1977), penuh toleransi (Kuntowijoyo, 2000) dengan gagasan segar di bidang sosial dan kebudayaan. Gagasan yang mewujud dalam berbagai lembaga ketika itu bisa disebut cukup revolusioner menentang arus kesadaran umum umat. Walaupun gagasan dan institusinya itu lahir dari problem lokal yang dihadapi umat, namun dimensinya universal mengenai problem umat manusia, khususnya pemeluk Islam, di Dunia.

Beberapa organisasai Islam, seperti Sarekat Dagang Islam, memang telah lahir sebelum Muhammadiyah, seperti juga organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi ini berbeda dengan Muhammadiyah yang langsung menjawab problem sosial (korban perang, dan orang jompo), pendidikan, penerbitan pers dan buku, dan kesehatan. Pengurus gerakan ini juga dipilih setiap tahun melalui konggres dengan melibatkan seluruh anggota unit-unit dari seluruh daerah. Nama-nama lembaga ini tidak memakai bahasa Arab, tetapi Belanda, dan Jawa. Tahun 1930-an kemudian diganti dengan nama Melayu (Indonesia).

Muhammadiyah sejak awal memang bukan partai, tetapi menempatkan problem politik sebagai problem yang harus dipecahkan. Karena itu gerakan ini dengan mudah menyerap orang-orang ungggul pada masanya dari berbagai kalangan, juga dari aktivitas politik. Kiai Dahlan sendiri juga terlibat aktif di dalam gerakan politik atau budaya Islam atau pun yang tanpa simbol Islam (Jawa dan sekuler). Karena itu gerakan ini tampak begitu terbuka bagi penduduk pribumi hingga etnis cina dan bangsa-bangsa asing seperti Belanda, selain menjalin hubungan dengan berbagai lembaga “sekuler”. Sejak mula berdiri, kaum perempuan sudah aktif terlibat dalam gerakan ini dimana Nyai Ahmad Dahlan terdaftar sebagai muballigh perempuan pada nomor pertama.

Karena itu, kelahiran Muhammadiyah bisa disebut sebagai bentuk dari “kecerdasan lokal” (local genius). Di saat gerakan Islam menjadi hukum syariah sebagai ruh gerakan, Kiai Dahlan justru lebih menekankan daya spiritual syariah. Baginya hukum formil syariah adalah konsekuensi logis kesadaran moral spiritual dan bukan sebaliknya (Mulkhan, 2000). Gerakan ini mulai berubah sekitar satu dekade setelah Kiai Dahlan Wafat bersama dengan semangat pembentukan negara. dari sini, simbolisasi Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan mulai pudar diganti dengan simbol-simbol anti tradisi dalam pernyataan “perang terhadap TBC (tahyul, bid’ah, dan c(k)hurafat)”.

Para ahli ilmu sosial kemudian menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang berkonsentrasi memurnikan ajaran Islam seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif syariah. Untuk itu gerakan ini dipandang meletakan rasionalisasi sebagai alat pencari dan menemukan ajaran Islam murni tersebut. Namun tidak banyak yang mengungkapkan bahwa rasionalisasi bagi Kiai Dahlan adalah proses awal menemukan nilai universal ajaran Islam. Selanjutnya dari nilai universal itulah, gerakan ini mengembangkan pratek Islam atau amalan Islam melalui medium lokal atau local genius.

Proses dua tahap, tahap pertama rasionalisasi untuk memperoleh pemahaman tentang nilai universal Islam, dan tahap kedua domestikasi atau pribumisasi dalam menerapkan ajaran Islam sesuai kebutuhan lokal, merupakan pola umum pembaharuan Islam Muhammadiyah. Pola itu kini semakin penting diaktualkan kembali di tengah munculnya berbagai persoalan yang dihadapai Islam dan gerakan ini sesudah usianya menjelang satu abad. Perkembangan peradaban global dan sebagai krisi di negeri ini serta konflik antar warga, memerlukan pemecahan cerdas sehingga Islam benar-benar dirasakan manfaat dan kemampuannya dalam memadu pemeluknya dan umat manusia menyelesaikan banyak persoalan sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, seperti dulu dilakukan Kiai Ahmad Dahlan.

Selain itu, tataran universal Islam sebagai agama, sebenarnya hanya bisa dikenali ketika pertamakali diwahyukan dalam bentuk Al Qur’an. Wahyu dalam Al Qur’an sendiri bahkan mencerminkan respon terhadap kasus-kasus lokal Arab yang diangkat pada tataran universal. Nilai universal Islam bisa dikaji dari kitab suci itu, jika kasus-kasus di dalamnya diabstraksikan atau ditransedensikan. Inilah yang dikenal dalam tradisi tafsir dengan asbab al nuzul yang mestinya bukan  dipakai sebagai pola baru yang sakral. Sunnah Rasul sendiri merupakan bentuk penafsiran resmi atas Al Qur’an yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjawab berbagai persoalan kasuistik yang dihadapinya.

Karena itu, tafsir-tafsir seperti tersebut di atas masih harus terus dilakukan disepenjang sejarah Islam pasca risalah kenabian Muhammad SAW. Dari sini akan lahir berbagai bentuk Islam yang beragam dan yang sebagian saling bertentangan seperti kelahiran berbagai aliran; Syiah dan Sunni. Bentuk sosial Islam dan sunni atau  Syiah itupun terus mengalami perubahan pada setiap zaman dan di kawasan bangsa-bangsa.

Melihat kenyataan di atas, Taufik Abdullah (1987) menggambarkan peta sosial Islam tersebut pada tiga dimensi. Dimensi pertama ketika Islam tampil dalam cakupan internasional. Dimensi kedua ketika Islam yang internasional itu berubah pada tampilan nasionalnya. Dan dimensi ketiga akan nampak ketika Islam nasional itu muncul beragam searah dengan tempat dimana agama ini tumbuh meluas. Hal ini akan terlihat dari aliran Sunni yang dianut hampir seluruh pemeluk Islam Indonesia yang terlihat berbeda di setiap daerah seperti Sumatera, Jawa, Lombok, Sulawesi dan lainnya (Surjo, 1993).

Dalam hubungan itu pula posisi Muhammadiyah sebagai bentuk lokalisasi Islam, khususnya Sunni. Muhammadiyah sendiri semula merupakan kasus lokal daerah Yogyakarta yang kemudian tumbuh meluas berdimensi nasional. Ciri ke-nasional-an gerakan ini bisa dikenali dari doktrin-doktrin yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat yang penerapannya terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan lokal. Alfian ( 1989) misalnya, melihat pola ke-Muhammadiyah-an yang berbeda di Jawa di banding dengan daerah luar Jawa. Walaupun banyak dihubungkan dengan pemikiran Mohammad Abduh dan Muhammad ibnu Abdul Wahhab, berbeda bentuk penafsiran Islam yang dilakukan Muhammadiyah tidak ada contohnya di dalam sejarah Islam dan sejarah Sunni itu sendiri.

Kiai Ahmad Dahlan tidak nampak merumuskan pola baku pembaharuannya kecuali medium pragmatisasi seperti yang disebut Alfian (1989). Grafis shaf dalam Masjid Kauman Yogyakarta, rumah sakit, model pendidikan, dan panti asuhan dan panti jompo, mobilisasi kaum perempuan dalam kegiatan sosial dan tabligh. Nama lembaga pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah  lebih menunjukan kebutuhan lokal dan pragmatis dengan bahasa Belanda, kemudian diubah dengan bahasa Indonesia pada tahun 1935, hingga saat ini. Dalam bahasa akademik, Muhammadiyah nampak menggunakan local genius sebagai medium penafsiran praktis berbagai ajaran Islam guna memecahkan persoalan lokal.

Karena itu, Muhammadiyah bukan sekedar gerakan syarikat yang nampak anti budaya lokal, melainkan menjadikan budaya lokal sebagai bentuk realisasi nilai universal Islam. Posisi kebudayaan dalam Islam menurut Kuntowijoyo, bukan sekedar alat, tetapi bentuk riel penerapan Islam itu sendiri (Kuntowijiyo, 1995). Sementara, pernyataan perang terhadap takhyul, bid’ah dan khurafat (dikenal dengan akronim TBC) sulitnya ditemukan pada masa awal Muhammadiyah, tetapi baru muncul sekitar sepuluh tahun sesudah Kiai Dahlan wafat (Mulkhan, 2000).

Pembaharuan Kiai Dahlan merupakan “pembudayaan” Islam universal (internasional) hingga Islam nampak menjadi  lebih menjadi lentur bersentuhan dan mengakomodasi problem lokal. Kegiatan yang dilakukan Kiai Dahlan tersebut diatas bisa disebut sebagai “revolusi” kebudayaan. Sayang, hal ini kurang atau tidak berhasil ditangkap sebagai model tafsir Islam oleh pelanjut Muhammadiyah yang kemudian justru lebih menekankan dimensi universal hukum syariah melalui lembaga tarjih.

Perubahan dari gerakan kebudayaan ke gerakan syariah ini banyak berkaitan dengan kebutuhan politik bersama meluasnya ide gerakan kemerdekaan. Masa-masa sesudah kemerdekaan, kepentingan politik ini menjadi semakin kuat dan meluas. Lembaga tarjih yang lahir tahun 1927, kemudian berkembang sebagai lembaga fatwa syariah. Hal ini menyebabkan Muhammadiyah berubah dari kegiatan sosial-budaya yang dinamis dan kreatif menjadi sebuah gerakan formalisasi Islam dan atau universalisasi Islam Tradisi sehingga semakin jauh dari problem lokal dan masalah yang dihadapi umat dan warganya sendiri.

Tahun 1995, Muktamar Aceh, memang menjadi awal dari titik balik gerakan Muhammadiyah ke arah Pembaharuan kembali gerakan sosial-budaya. Namun belum tumbuhnya pemikiran Islam alternatif, terutama di bidang sosial dan budaya, meyebabkan aktivitas gerakkan ini tidak mudah menerima keharusan sejarah Muhammadiyah tersebut (Weber, 1972). Sepuluh tahun sesudah itu mulai dibentuk berbagai  lembaga baru seperti kebudayaan, buruh dan profesi. Namun lembaga ini nampak akan sulit menyusun agenda kerja berdasar referensi Islam klasik.

Muhammadiyah dengan puluhan lembaga pendidikan tinggi relatif mapan, mempunyai potensi besar mengembangkan pemikiran sosial dan budaya alternatif atau transformatif. Hal itu mempunyai kesadaran sejarah. Di satu sisi mereka berhasil menangkap pe san universal Islam yang di sisi lainnya menempatkan kesadaran lokal bagi medium pembuktian kemampuan Islam memandu kehidupan umat manusia.

 

 

Sumber Kepustakaan

Abdullah, Taufik, 1987, Islam dan Masyarakat, LP3ES, Jakarta.

Alfian, 1989, Muhammadiyah, The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Jainuri, Ahmad, 1997,  The Formation of The Muhammadiyah Ideology 1912-1942, The Institute of Islamic Studies Mac Gill University, Montreal.

Kuntowijoyo, 2000, “Jalan Baru Muhammadiyah” dalam Abdul Munir Mulkhan, Islam Murni dalam Masyarakat Petani, Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm xi-xx.

————-, 1995, “Muhammadiyah Gerakan Kebudayaan ‘Tanpa Kebudayaan’ atau Satu Lagi Alasan Mengapa NU dan  Muhammadiyah Harus bersatu” dalam Ade Ma’ruf WS & Zulfan Heri,  (ed) Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1-18.

Mulkhan, Abdul Munir, 2000, Islam Murni dalam Masyarakat Petani, Bentang Budaya, Yogyakarta.

Peacock, James L., 1978, Purifying The Faith: The Muhammadijah Movement in Indonesia Islam, The Benjamin / Cumming Publishing Company, Menlo Prk, California.

Surjo, Joko, dkk, 1993,  Agama dan perubahan Sosial; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik Indonesia, PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta.

Weber, Max., 1972, Sociology of Relegion, Beacon Press, Boston.

Categories: opini

PROFIL AKU

vita


Popular Posts

Introduce

Diyah Ayu Novita Sari,  adalah saya seorang pegawai dan juga ...

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

Tips Mengatasi Mabuk

Untuk mengantisipasi masalah mabuk di kendaraan, anda bisa mempersiapkan hal ...

my family

adalah keluargaku...                            

Workshop Peningkatan

Dasar Pemikiran Urgensi penyebarluasan hasil riset mutakhir dan strategis nasional dari ...